Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Traffic accident ranks the ninth largest of the cause of death in Indonesia. The most of researches studying Indonesia on traffic accidents were only blaming on human, motor vehicles, and environment as main culprits, not incorporating economic factors into the models. This study aims to analyze the impact of real gasoline prices on trac accident in Indonesia and the factors of influence them. This research employs time series data from 1970 to 2013 with OLS analysis world crude oil prices as instrument variable. The estimator results show that real price of gasoline and the policy of usage of motorcycle light insignificant on traffic accident. Meanwhile, real GDP and asphalt roads significantly decrease the traffic accident. However, motorcycles significantly increase the traffic accident.

---

Kecelakaan lalu lintas menempati urutan kesembilan penyebab kematian di Indonesia. Kebanyakan penelitian kecelakaan di Indoneia menitikberatkan pada faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan, tetapi belum ada yang memasukkan faktor-faktor ekonomi ke dalam modelnya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh harga riil bensin terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data time series Indonesia dari tahun 1970 hingga 2013 dan menggunakan OLS dengan variabel instrumen harga minyak mentah dunia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa harga riil bensin dan kebijakan penggunaan lampu utama sepeda motor tidak signifikan terhadap kecelakaan lalu lintas. Sedangkan PDB riil dan jalan aspal signifikan berpengaruh menurunkan kecelakaan. Namun, sepeda motor berdampak signifikan meningkatkan kecelakaan lalu lintas."

"ABSTRAKPada sistem budidaya keramba jaring apung terdiri dari beberapa subsistem salah satunya adalah subsistem proses produksi yang didalamnya terdapat aktivitas pemberian pakan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dari eksternalitas pemberian pakan terhadap produktivitas KJA. Penelitian dilakukan di Waduk Jatiluhur pada bulan Agustus-Oktober 2018. Pengumpulan data dilakukan secara primer dengan responden berjumlah 502 pembudidaya. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi dan kualitatif dengan menggunakan analisis persepsi.Hasil dari estimasi menunjukkan eksternalitas pakan berupa limpahan sisa pakan yang tidak termakan memberikan dampak positif bagi produktivitas budidaya KJA secara langsung. Selanjutnya dari analisis persepsi responden setuju jika diadakan penertiban dengan cara pembatasan jumlah kepemilikan KJA tiap orang tetapi bukan dengan penertiban KJA hingga habis agar tidak timbul eksternalitas negatif secara langsung dari pemberian pakan. Rekomendasi yang bisa disarankan tetap dilakukan penertiban dan pembatasan jumlah KJA disertai dengan peningkatan pengawasan aktif agar tidak terjadi pembangunan KJA secara illegal dan juga dilakukan pelatihan pemberian pakan yang baik agar tidak terjadi kondisi overfeeding.

---

ABSTRACT

In the floating net cage cultivation system consists of several subsystems one of which is the production process subsystem in which there are feeding activities. The purpose of this study was to analyze the effect of feeding externalities on the productivity of KJA. The study was conducted in Jatiluhur Reservoir in August-October 2018. Data collection was conducted primarily with respondents totaling 502 farmers. Data analysis was carried out quantitatively using regression and qualitative equations using perception analysis.

The results of the estimation show that the feed externalities in the form of inedible feed spillage have a positive impact on KJA cultivation productivity directly. Furthermore, from the perceptual analysis, respondents agreed that if the control was held by limiting the number of KJA ownership for each person, but not by controlling the KJA until it was exhausted so as not to arise negative externalities directly from feeding. Recommendations that can be recommended are to keep controlling and limiting the number of KJA accompanied by an increase in active supervision so as not to develop KJA illegally and also provide good feeding training to avoid overfeeding conditions."

"Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah untuk menguji peranan pengeluaran pemcrintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak periode 1972 sampai I997. Pada masa itu, Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai Negara dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup menakjubkan. Paper ini menggunakan kerangka pemikiran bahwa ekonomi terdiri dari dua sektor, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta, dimana sektor pemerintah mampu menghasilkan eksternalitas bagi sektor swasta yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan data tahunan Indonesia, penulis menemukan bahwa investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sebaliknya investasi pemerintah tidak menunjukkan tanda yang signifikan. Sektor swasta tampaknya muncul sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi sesuai pandangan paham ekonomi pasar bebas.

---

This paper try to examines the role of government expenditure on economic growth in Indonesia from the period of 1972 - 1997. In that period, indonesia and several countries in the region are known as the extraordinary countries in growth achievement. This paper use framework that economy consist of two sector, government and private, where government sector yield externality to private sector to improve economic growth. By using time series data of Indonesia, I found that private investment has positive and significant influence on economic growth. Meanwhile, government investment does not show significant sign. Government size has negative effect and government sector has lower productivity compare to private sector. Private sector comes as an engine for economic growth which contimi the pro market point ofview. The same outcome was also found in panel data estimation using 4 ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Thailand and Philippines). Government growth also yields positive externality effect on private sector and private sector as the main source of economic growth."

"Skripsi ini membahas mengenai eksternalitas negatif yang timbul dari sektor transportasi darat di DKI Jakarta, dalam hal ini eksternalitas negatif yang dimaksud adalah adanya pencemaran udara yang berdampak buruk bagi manusia dalam hal ini masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, serta berdampak buruk juga. terhadap lingkungan alam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian mengenai penerapan Carbon tax untuk mengatasi eksternalitas negatif dari transportasi darat di DKI Jakarta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa Pajak Pencemaran Udara (penyesuaian dari Carbon tax) dapat dijadikan alternatif kebijakan untuk mengatasi eksternalitas transportasi darat di DKI Jakarta.

---

This undergraduate thesis discusses the negative externalities arising from the land transportation sector in DKI Jakarta, in this case negative externality is the air pollution is a bad impact for people in this community DKI Jakarta and surroundings, and also on the natural environment. In this study the researcher conducted study on the implemantation of Carbon tax to overcome the negative externality of land transportation in DKI Jakarta. This research is a qualitative research design with descriptive. Result of this study suggested that Air pollution tax (from Carbon tax adjustments) can be used as an alternative policy to overcome the negative externalities of land transportation in DKI Jakarta."

"Kondisi dunia pada tahun 2020 mendorong masyarakat Indonesia untuk mencari sumber pendapatan alternatif, dimana salah satunya melalui pasar modal. Dalam dunia pasar modal Indonesia pada dasarnya terdapat tiga pihak yang berperan yakni investor, pemerintah, dan perusahaan yang melalui proses IPO untuk mendaftarkan dirinya sebagai perusahaan tercatat pada pasar modal. Pencatatan tersebut dapat berakhir karena beberapa faktor, salah satunya adalah kepailitan. Suatu emiten dapat dinyatakan pailit tentunya berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia, dimana Undang-Undang itu sendiri masih memiliki persyaratan yang terlalu umum untuk mengubah status emiten menjadi pailit. Dalam penelitian ini Penulis menilai bahwa UU K-PKPU belum memenuhi Doktrin Radbruch secara sempurna serta memberikan intervensi yang tidak perlu sehingga menimbulkan eksternalitas negatif terhadap kegiatan perdagangan dalam pasar modal. Eksternalitas negatif tersebut didasari oleh biaya informasi yang tinggi bahkan information asymmetry antara para investor dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Akibatnya investor memberikan over reaction dalam pasar sehingga harga saham emiten turun kepada titik yang tidak wajar. Selain itu peraturan perundang-undangan pasar modal juga tidak memberikan ketentuan tambahan terkait hubungannya dengan Hukum Kepailitan Indonesia sehingga tidak dapat diandalkan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk meminimalisir biaya informasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus kepailitan PT. Cowell Development Tbk. sebagai emiten yang dipailitkan berdasarkan kepailitan, namun perusahaan tersebut masih memiliki aset yang lebih besar dibandingkan utangnya. Emiten yang telah dikenakan forced delisting akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan harga sahamnya kepada titik wajar mengingat pasar negosiasi pada umumnya tidak mewajibkan suatu keterbukaan informasi. Sehingga penulis menilai diperlukan intervensi dari pemerintah melalui reformulasi peraturan perundang-undangan untuk memberikan ketentuan yang lebih mengerucut terhadap kondisi keuangan emiten sebagai termohon pailit serta pihak yang berwenang dan berkapasitas untuk mengevaluasi hingga mendistribusikan informasi tersebut untuk mencapai pasar modal yang lebih efisien.

---

Global condition in 2020 encourages the Indonesians to seek an alternative income, one of which is through the stock market. Basically, there are three parties involved in the Indonesia’s stock market realms, namely investor, government, and the corporation that listed itself through the process of IPO as an issuer. Said listing could be terminated based on several factors, one of which is bankruptcy. An issuer could be declared bankrupt, based on the requirements that are regulated in Indonesia's Bankruptcy Act, which in itself still has requirements that are far too general to shift the status of a debtor to a bankrupt. In this research, the author considers that the Indonesia’s Bankruptcy Act does not fulfill the Radbruch Doctrine perfectly and provides unnecessary intervention, rising negative externality on trading activities in the capital market. Said negative externality buttresses on the high information cost even an information asymmetry between investors and every other parties involved in the bankruptcy proceedings. Resulting an escalation of over-reaction from the investors in the stock market until the stock value of the issuer plummeted towards an unreasonable point. Apart from that, the stock market statutes also do not provide an additional provision regarding its relationship with Indonesia’s Bankruptcy Act so it cannot be relied upon as a form of government intervention to minimize said information cost. This can be seen from the bankruptcy case of PT. Cowell Development Tbk. as an issuer that has been declared bankrupt while its assets value still exceeds its debt value. An issuer that has been forced delisted will find itself in a tough situation to return its stock value to the reasonable point considering the negotiation market in general does not require information transparency. The author believes that intervention from the government is needed through the reformulation of statutes in order to provide provisions that are more focused on issuer's financial condition as bankruptcy respondent as well as parties that are both authorized and capable to evaluate and distribute said information to achieve a more efficient stock market."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh limpahan sumber daya mineral melalui transmisi dana bagi hasil pertambangan terhadap kemiskinan. Sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 - 2022 yang merupakan daerah penghasil dan pengolah nikel terbesar di Indonesia. Dengan Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) ditunjukkan bahwa kabupaten penghasil nikel memiliki persentase kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah non-penghasil nikel. Dana bagi hasil pertambangan yang diasumsikan dapat mengkompensasi eksternalitas negatif dari proyek pertambangan dan menurunkan kemiskinan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dana bagi hasil pertambangan berasosiasi dengan peningkatan persentase kemiskinan, mengindikasikan bahwa pengelolaan dana tersebut belum optimal. Sementara itu, kontribusi PDRB industri dan bantuan pemerintah pusat berupa PKH memiliki hubungan signifikan negatif dengan kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pemerintah dalam memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas institusi dalam pengelolaan dana bagi hasil pertambangan serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk memaksimalkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

---

This study aims to investigate the impact of mineral resource abundance on poverty in nickel-producing regions, with the analysis conducted at the municipality levels in the provinces of Central Sulawesi, South Sulawesi, and Southeast Sulawesi from 2014 to 2022, using the Random Effect Model (REM). The findings indicate that municipalities producing nickel exhibit higher levels of poverty and inequality compared to non-nickel-producing areas, validating the existence of the resource curse. Despite the assumption that mining revenue-sharing can compensate for the negative externalities of mining projects, the analysis reveals provincial heterogeneity. In Southeast Sulawesi, revenue-sharing from mining are associated with an increase in the poverty rate, suggesting suboptimal management of these funds. Meanwhile, the contribution of the industrial GDP and central government assistance in the form of the Family Hope Program (PKH) have a significantly negative relationship with poverty. One potential channel that can explain this phenomenon is the quality of institutions, which can be measured by the degree of local government decentralization. These results underscore the importance for the government to consider local government fiscal capacity in managing mining revenue-sharing funds to maximize their positive impact on local welfare and reduce economic inequality.

"

"Skripsi ini membahas usulan pemerintah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor untuk meningkatkan fungsi cukai sebagai pengatur barang konsumsi yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dengan mengaitkan pada teori karakteristik cukai Sijbren Cnossen, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan cukai atas kendaraan bermotor memenuhi karakteristik cukai yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah saat ini belum berorientasi terhadap isu pencemaran lingkungan atau eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor, sehingga pengenaan cukai dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen alternatif sesuai dengan fungsi cukai. Pengenaan cukai atas kendaraan bermotor juga sudah diterapkan di beberapa negara ASEAN.

---

This thesis focused on the Government’s proposal on imposing excise tax on motor vehicle to increase excise function as a regulator of consumer goods which can cause negative externalities. This study used a qualitative-descriptive approach through field studies and literature studies. According to the legal character of excise theory by Sijbren Cnossen, the results showed that the imposition of excise tax on motor vehicle meet the characteristics of excise which are: selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. In addition, the government has not been oriented towards the issues of environmental pollution or negative externalities of motor vehicles, so the imposition of excise can be used as one off the alternative instrument in accordance with the excise function. Imposition of excise tax on motor vehicle has also been applied by several ASEAN countries."

"Pada umumnya mahasiswa menunjukkan optimisme yang tinggi, dimana mereka meyakini bahwa hasil yang baik akan diperoleh setelah menjalani kehidupan perkuliahan yang penuh dinamika. Namun, tak jarang ditemukan mahasiswa yang bermasalah atau bahkan gagal selama masa studi mereka. Dan uniknya, setiap mahasiswa memiliki cara tersendiri dalam menilai penyebab-penyebab dari setiap kejadian yang dialami (explanatory style) yang nantinya dapat mengarahkan usaha terhadap kejadian-kejadian di masa mendatang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara explanatory style dan optimisme pada mahasiswa Indonesia. Partisipan penelitian ini merupakan 669 mahasiswa Universitas Indonesia yang tersebar dari 13 fakultas. Explanatory style diukur dengan menggunakan Attributional Style Questionnaire yang dikembangkan Peterson, Semmel, von Baeyer, Abramson, Metalsky & Seligman pada tahun 1982. Sedangkan optimisme diukur menggunakan Life Orientation Test-Revised (LOT-R) yang dikembangkan Scheier, Carver, & Bridge pada tahun 1994. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara explanatory style dan optimisme. Hubungan yang signifikan juga ditemukan antara tiga dimensi explanatory style dan optimisme, terkecuali dimensi externality vs internality situasi hipotetikal negatif dan optimisme. Terdapat perbedaan total optimisme antara mahasiswa dari Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Sedangkan perbedaan jenis kelamin hanya terlihat pada total skor optimisme. Agama menjadi faktor yang membedakan explanatory style dan optimisme yang dimiliki individu, dimana pemeluk agama Hindu cenderung memiliki optimistic explanatory style dan pemeluk agama Katholik lebih optimis dibandingkan yang lainnya.

---

Generally, students showed high optimism, which they believe that good results will be obtained after a life full of dynamic lectures. However, it is not rare to find students who are troubled or even fail during their studies. Uniquely, each student has its own way of assessing the causes of any events experienced (explanatory style) that can later be directing efforts towards events in the future.

The purpose of this study was to determine whether there is a relationship between explanatory style and optimism on Indonesian students. Participants of this study is 669 students of the University of Indonesia, which is spread from 13 faculties. Explanatory style is measured using Attributional Style Questionnaire developed by Peterson, Semmel, von Baeyer, Abramson, Metalsky & Seligman in 1982. Meanwhile, optimism was measured using the Life Orientation Test-Revised (LOT-R) developed Scheier, Carver, & Bridge in 1994.

Results of this study indicate that there is a significant correlation between explanatory style and optimism. Significant correlation was also found between the three dimensions of explanatory style and optimism, with the exception of the dimensions externality vs internality of negative hypothetical situation and optimism. Difference of total score has been found for optimism among students from Jabodetabek and non-Jabodetabek. While the difference between the sexes is only visible in the total score of optimism. Religion became a factor that distinguishes explanatory style and optimism of the individual, where Hindus are likely to have optimistic explanatory style and followers of the Catholic religion is more optimistic than others."

"Tesis ini menelaah sebuah kebijakan publik yaitu Perpu 1/2004 yang berisikan tentang ijin kepada tiga belas perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. Alasan kegentingan memaksa karena krisis ekonomi patut yang melatar belakangi kebijakan publik ini patut dikritisi dengan melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan analisa kronologis keluarnya Perpu 1/2004 dan dengan metode cost benefit analysis. Kajian kronologis keluarnya kebijakan menunjukan tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dengan tidak diakomodasinya masyarakat sekitar hutan yang merupakan pihak yang akan terkena langsung dari kebijakan ini, secara materiil Perpu 1/2004 ini bertentangan dengan peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi seperti UUD' 45 pasal 28h dan pasal 33, UU No 10/2004, UU Na. 5/1990 pasal 19, UU 41/1999 pasal 24 dan pasal 38 serta UU 5/1994, secara formil perubahan bentang alam yang mempunyai fungsi khusus seperti hutan lindung sangatlah beresiko di tengah terjadinya deforestrasi di hutan Indonesia. Kajian menggunakan metode Cost & Benefit Analysis menunjukan bahwa secara jangka pendek kegiatan pertambangan memberikan keuntungan lebih tinggi daripada nilai intrinsik hutan lindung dan secara jangka panjang akan cenderung merugikan. Tampak perlu cara pandang baru dalam memandang sumber daya alam ini dengan lebih memperhitungkan nilai intrinsik alam yang selama ini diabaikan. Dengan cara itu akan timbul sikap humble economy, yang berarti tidak memandang kepentingan ekonomi sebagai satu-satunya alasan yang sah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan maka rencana penambangan di hutan lindung tampaknya memerlukan kajian lebih mendalam dan dilihat secara kasus per kasus di setiap lokasi. Perhitungan alih fungsi lahan hutan menjadi areal pertambangan perlu ditelaah nilainya dalam kerangka analisis cost-benefit dalam jangka panjang."