Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aisyah Salsabilla
"PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) dan PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) membentuk ADHI-KMN Joint Operation dan menandatangani perjanjian Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Selor dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). Dalam pelaksanaan perjanjian, KMN sebagai partisipan Kerjasama Operasi ADHI-KMN dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Hukum Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang kerjasama operasi, sehingga ketentuan mengenai akibat hukum dari partisipan kerjasama operasi yang pailit belum ada. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari kepailitan KMN sebagai partisipan ADHI-KMN Joint Operation dan apakah perjanjian dapat dilanjutkan meskipun KMN pailit. Selain itu, Tesis ini menentukan apakah kepailitan partisipan kerjasama operasi dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu dalam kontrak konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KMN akan terikat pada akibat hukum dari kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia dan kontrak; Kerjasama Operasi ADHI-KMN dan perjanjian akan tetap berlanjut meskipun KMN dinyatakan pailit; dan kepailitan KMN sebagai partisipan tidak dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) and PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) formed ADHI-KMN Joint Operation and entered into an agreement on the Construction Project of Coal Fired Steam Power Plant in Tanjung Selor with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kalimantan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). During the commencement of the agreement, KMN was declared insolvent by the Semarang Commercial Court. Indonesian laws do not provide a specific regulation on joint operation; hence provisions on the legal consequences of an insolvent joint operation participant are absent. This thesis aims to determine the legal consequences of the insolvency of KMN as a participant in the ADHI-KMN Joint Operation and whether the agreement can continue despite KMN's insolvency. Additionally, this thesis determines whether the insolvency of a joint operation participant suffices as the grounds for an Extension of Time in construction contracts. The research method used is qualitative, whereby the Author uses primary and secondary data. The results of this research have shown that KMN will be entitled to legal consequences of insolvency stipulated within the Indonesian Insolvency Law and the contract; the ADHI-KMN Joint Operation and the agreement shall continue despite the insolvency of KMN; and the insolvency of KMN as a participant does not suffice as the condition of an Extension of Time."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadi Prakoso
"Ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dengan pelaksanaan bisa memicu timbulnya klaim. Penelitian ini meninjau klaim perpanjangan waktu pada proyek Rumah Sakit UI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang berpotensi menyebabkan klaim perpanjangan waktu dari kontraktor ke owner pada proyek tersebut. Metode survey terhadap kontraktor utama dilakukan untuk mengetahui dampak dan frekuensi variabel, kemudian dianalisa dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengetahui peringkat variabel. Terdapat empat faktor dominan yaitu perubahan desain, birokrasi yang panjang, ketidaklengkapan gambar desain, dan keterlambatan persetujuan shop drawing. Faktor-faktor tersebut dibahas untuk mengetahui penyebab, dampak, dan rekomendasi respon.

The difference between the contract documents and the execution may lead to a claim. The study reviewed extension of time claim at UI Hospitals project. The aim of this study is to determine the factors that could potentially lead to an extension of time claim from the contractor to the project owner. This study used a survey methods to the main contractor to determine the impact and frequency of each variable, the analyzed by Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine the variable ranking. There are four dominant factors, changes in design, long bureaucracy, incompleteness of design drawings, delays in approval of shop drawings. These factors are discussed to determine the causes, impacts, and response recommendations."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014
S56848
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library