Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Adanya peraturan baru mengenai pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah menimbulkan suatu fenomena pro dan kontra, selain itu terdapat resistensi dari kalangan pengusaha mengenai besaran tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi kebijakan tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan dan pelaksanaan peraturan mengenai peningkatan nilai tambah ekspor mineral hasil pengolahan dan pemurnian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep formulasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan dibutuhkan untuk melindungi kepentingan nasional. Peraturan yang mengatur ekspor mineral hasil pengolahan dan pemurnian sudah berlaku, namun belum ada kegiatan ekspor yang terjadi yang disebabkan oleh persyaratan ekspor mineral yang belum dipenuhi oleh pengusaha pertambangan mineral.

---

A new increasing value-added minerals implementing regulations gives rise around phenomenon of the pro and contra and resistence from the mining corporations regarding the export duties tariff on processed mineral products. The purpose of this study is to determine the export duty tariff for processed mineral products policy formulation and implementation of its regulations. Concept used in this study is the concept of public policy formulation. This study applies qualitative with descriptive approach which use in-depth interviews. Result indicates that export duties on processed minerals is necessary in terms of protecting national interests. Regulation on processed minerals has been applied though no export activities happening recently due to lack of requirements and act of resistance from mining corporations.

Abstrak :
Besarnya potensi komoditas nikel di Indonesia menjadikannya salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Untuk melakukan optimalisasi atas potensi tersebut pemerintah  memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, untuk mendukung percepatan hilirisasi dan pertumbuhan industri dalam negeri. Kebijakan tersebut direspon negatif dari pihak Uni Eropa dan dilayangkan gugatan pada World Trade Organization (WTO). Dalam konteks kegiatan ekspor penerapan bea keluar merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan, namun hingga saat ini belum terdapat komunikasi yang terintegrasi dalam pemerintah untuk merespon permasalahan tersebut. Berdasarkan pemaparan diperlukan analisis lebih lanjut atas faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis formulasi kebijakan bea keluar nikel ditinjau dari multiple stream theory untuk memaparkan lebih lanjut atas beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan tersebut dengan problem stream, policy stream, dan politics stream. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma post positivist dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa kebijakan bea keluar nikel sudah memiliki urgensi pada problem stream. Pada policy stream, diketahui belum terdapat keterlibatan yang intensif antar pemangku kebijakan. Serta, pada politics stream, pemangku kepentingan memiliki keberpihakan terhadap kondisi industri hilirisasi yang baru saja berkembang. Kebijakan bea keluar memiliki peluang untuk dapat menjadi sumber penerimaan dalam negeri, serta memiliki tantangan dari hadirnya konfontrasi baik dari pelaku industri dan juga WTO sebagaai pihak eksternal. ......The significant potential of nickel commodities in Indonesia makes it one of the country's largest export commodities. To optimize this potential, the government has implemented a policy banning the export of raw nickel ore to support the acceleration of downstream processing and domestic industrial growth. This policy has been met with negative responses from the European Union and resulted in a lawsuit filed at the World Trade Organization (WTO). In the context of export activities, the implementation of export duties is one alternative policy that can be considered. However, to date, there has been no integrated communication within the government to address this issue. Based on this situation, further analysis is required on the factors influencing the policy formulation process. The objective of this research is to analyze the formulation of nickel export duty policy from the perspective of the multiple stream theory, to further elaborate on the various factors affecting this policy formulation process, namely the problem stream, policy stream, and politics stream. This research employs a post-positivist paradigm approach, with data collected through field studies and literature review. The results of this study indicate that the urgency of the nickel export duty policy is evident in the problem stream. In the policy stream, there is a lack of intensive involvement among policymakers. Additionally, in the politics stream, stakeholders show support for the nascent downstream industry. The export duty policy has the potential to become a source of domestic revenue but also faces challenges from confrontations with both industry players and external parties such as the WTO.