Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian tentang Analisa Pengaruh Pemberian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Terhadap Nilai Ekspor Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) melakukan uji apakah pemberian fasilitas KITE mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah nilai ekspor Indonesia dengan memperhitungkan faktor (variabel) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan faktor (variabel) jumlah uang beredar; (2) melakukan uji apakah pemberian fasilitas KITE telah dlmanfaatkan secara optimal dengan memperhitungkan faktor (variabel) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan faktor (variabel) jumlah uang beredar di Indonesia. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi, manfaat dan sumber bagi : (1) Pengambil kebijakan, guna meningkatkan fungsi dan manfaat pemberian fasilitas KITE dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan sebagai sumber pembiayaan sektor perekonomian; (2) Dunia akademis dalam rangka memperluas wacana dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data realisasi jumlah nilai ekspor Indonesia yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta data jumlah uang beredar dan nilai tukar ruoiah terhadap dolar amerika yang diperoleh dari situs Bank Indonesia dan Departemen Perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan pemebrian fasilitas KITE terhadap jumlah nilai ekspor Indonesia. Tingkat signifikan dan manfaat pemberian fasilitas KITE ini masih dapat memberikan kontribusi yang lebih besar apabila pemberian fasilitas tidak hanya terhadap bahan baku. Pemberian fasilitas akan lebih mendorong naiknya nilai ekspor Indonesia apabila diberlakukan juga terhadap sarana atau peralatan industri pengolahan bahan impor tersebut sehingga mampu menaikkan daya saing produk ekspor Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai upaya peningkatan nilai ekspor Indonesia, disarankan hal-hal sebagai berikut : (1) pemberian fasilitas yang diperluas terhadap kernudahan pemasukan mesin-mesin produksi yang pemanfaatannya untuk memproduksi produk ekspor; (2) memberikan bantuan tehnis dan ketrampilan dalam pengolahan bahan menjadi produk yang siap diekspor bagi produsen yang memanfaatkan fasilitas KITE; (3) melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas KITE sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan pemberian fasilitas. Dalam hal ini perlu dilakukan pengawasan melalui tehnik audit dan verifikasi terhadap pembukuan dan pengelolaan barang; (4) mensosialisasikan perangkat hukum dan peraturan yang jelas dan tepat serta mendukung, sehingga pengguna fasilitas tidak mengalami keraguan dan memiliki pengetahuan yang benar.

Abstrak :
Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan perubahan pada cara berbisnis konvensional, dimana saat ini untuk melakukan jual beli dapat dilakukan melaluimedia internet. Jual beli barang bergerak melalui media elektronik dapat ditemui dalam perjanjian ekspor impor. Penjual dan pembeli dalam transaksi ekspor impor sering kali membuat perjanjian tanpa bertatap muka secara langsung dikarenakan adanya perbedaan jarak Negara. Oleh karena tidak bertemunya para pihak saat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan kapan lahirnya kontrak elektronik tersebut, keabsahan perjanjian melalui media elektronik dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, barang yang menjadi objek perjanjian ekspor impor memerlukan pertanggungan atau asuransi untuk ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

---

Current technological developments lead to changes in the conventional way of doing business, which is now to make buying and selling can be done through the internet. Sale and purchase of goods moving through the electronic media can be found in the import-export agreement. Sellers and buyers in the export-import transactions often make agreements without direct face to face because of differences within the State. Therefore, no meeting of the parties when making a deal, is questionable; when the birth of the electronic contract, the validity of the agreement through the electronic media and the parties’ responsibility of the electronic system. In addition, the goods that become the object of export import agreement requires to be insured for compensation for losses incurred as a result of an uncertain event.

Abstrak :
ABSTRAK
Globalisasi telah meningkatkan mobilitas barang-barang, jasa-jasa, dan modal antar negara baik dalam rangka produksi maupun konsumsi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa merupakan salah satu jenis pajak yang berhubungan langsung dengan globalisasi, terutama ketentuan tentang perlakuan PPN atas ekspor dan impor. Secara teori, perlakuan PPN seharusnya tidak mendistorsi (memelihara netralitas) kegiatan ekspor dan impor dalam bentuk tidak terjadinya pajak berganda (double taxation) atau tidak terjadinya terhindar pajak sama sekali (no taxation at all/absence of tax). Dengan sifatnya yang tidak berwujud memang tempat penyerahan /tempat konsumsi jasa menjadi sulit ditentukan dan kebenaran terjadinya ekspor jasa sulit dipastikan. Untuk kemudahan, kesulitan ini dapat ditanggulangi dengan menerapkan prinsip origin yaitu bahwa tempat penyerahan jasa adalah tempat jasa secara fisik dilakukan. Akan tetapi para ahli VAT (Value Added Tax) telah mengemukakan gagasan-gagasan perlakuan PPN atas ekspor jasa dalam rangka menanggulangi kesulitan tersebut dengan tujuan mencapai netralitas ekspor dan impor, yaitu : a) didasarkan atas jenis jasa, atau tempat kepentingan jasa, b) didasarkan atas jenis penerima jasa. Atas ekspor dan impor barang perlakuan PPN telah mempunyai ketentuan yang jelas dalam UU PPN yaitu menerapkan prinsip destinasi dengan cara mengenakan PPN 0% atas eskpor dan mengenakan PPN 10% atas impor. Atas impor jasa juga diberikan perlakuan PPN dengan prinsip destinasi, yaitu dikenakan PPN 10%. Sebaliknya, perlakuan PPN atas ekspor jasa tidak sejelas perlakuan PPN atas ekspor barang, meskipun dalam Penjelasan Umum UU PPN dinyatakan bahwa PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri serta salah satu kualifikasi penyerahan jasa dikenakan PPN menurut Pasal 4 UU PPN adalah penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu pokok permasalahan tesis ini adalah ingin mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi perlakuan PPN atas ekspor jasa dalam praktek, apakah sesuai dengan teori-teori yang ada, mengapa suatu perlakuan dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akhirnya, dalam rangka menilai posisi persaingan Indonesia dalam kancah globalisasi yang kian meningkat, perbandingan perlakuan dengan negara tetangga juga dijadikan permasalahan pokok tesis ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijadikan pokok permasalahan tesis tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan data peraturan perundang-undangan PPN (termasuk surat-surat jawaban DJP atas pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak), peraturan VAT negara-negara tetangga dan informasi dari orang-orang yang mengetahui latar belakang suatu peraturan perundang-undangan PPN. Data tersebut dianalisa dengan strategi The Illustrative Method yaitu menjadikan teori pengenaan VAT atas penyerahan jasa ke luar Daerah Pabean sebagai kerangka acuan bagi analisa gejala perlakuan PPN atas penyerahan jasa ke luar Daerah Pabean Indonesia dan perlakuan VAT atas ekspor jasa di negara-negara tetangga. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas ekspor jasa bersifat tidak konsisten, kecuali untuk jasa perdagangan. Perlakuan atas ekspor jasa yang sebenarnya berdasarkan teori dapat digunakan prinsip destinasi, dalam prakteknya tidak digunakan. Hal ini dipengaruhi oleh kurang yakinnya pihak DJP (salah satu pihak penyusun UU pajak) dalam memastikan tempat penyerahan serta kebenaran terjadinya eskpor jasa. Sebaliknya, negara-negara tetangga memberi perlakuan berdasarkan teori dan menerapkan prinsip destinasi. Oleh karena itu pilihan menerapkan prinsip destinasi secara utuh (atas impor dan eskpor) dengan memberlakukan tarif 0% atas eskpor jasa seperti halnya Singapura adalah pilihan yang disarankan. Hal ini didasarkan atas kesesuaian dengan teori VAT atas transaksi lintas Negara (dengan asumsi negara penerima jasa cenderung mengenakan VAT atas impor jasa), didasarkan atas kesesuaian dengan target pemajakan dan didasarkan atas kepentingan peningkatan daya saing pengusaha jasa Indonesia.

---

ABSTRACT
Globalization has increased mobility of goods, services and capitals among countries both for production and consumption. Value added tax (VAT), as tax on consumption of goods and services is one of taxes directly related to the globalization, especially its provision concerning to the treatment on export and import. Theoretically the treatment should not distort (keep neutral) export and import activity, i.e. does not create double taxation or absence of tax. Due to intangible character, place of supply/consumption of service is difficult to determine and it is also difficult to convince that the export is really done (hard to control). For a simple purpose, these difficulty can be coped with application of origin principle, i.e. place of service is where the service physically performed. Nevertheless, VAT experts have some ideas to cope the above difficulties which are: a) based on kind of services or location of interest, b) based on kind of recipient. On export and import of good, PPN (VAT in Indonesia) has a clear provision in the tax law, i.e. apply destination principle with zero rated on export and impose 10% PPN on import. On import of service also applied 10% PPN. On the contrary, the treatment on export service is not clear as export of good, although in General Elucidation of VAT Law is confirmed that PPN is imposed on consumption of goods and services within the country and one of rules to apply PPN on service based on art. 4 VAT Law is that the supply is rendered in the country. Therefore the focus of this thesis are what is the actual practice of PPN treats export of services?, is it according to the available theory? Why the treatment is chosen by DGT (Directorate of Taxes of Republic of Indonesia)?. Finally, in order to evaluate position of Indonesian?s competitiveness in increasing globalization era, comparison of treatments in neighbor countries also to be another focus. The above research questions -which is to be focus of this thesis- will be answered by qualitative research method with tax laws (including clarification letter of DGT), tax laws in neighbor countries, and information from some person who know a background of the tax laws as the data. Those data is analysed by The Illustrative Method strategy, i.e. to make a theory of VAT treatment on export to be a reference/framework for analysis of phenomena of PPN treatment on export of services and neighbor countries treats it. The result of research concludes that PPN treatment on export services is inconsistence, except on trading service. The treatment which is actually could apply the theory is not applied in practice. This is influenced by the lack of confidence of DGT to determine a place of supply/consumption of service and to control it. On the contrary, neighbor countries treats it according to theory and apply destination principle. Accordingly, an option to apply completely destination principle (on import and export) with zero rated on export service as Singapore done is advisable /recommended. This is confirmed with theory of VAT on cross border transaction (assuming a country of consumer tend to impose VAT on import of service), confirmed with taxing target, and increasing competitiveness of Indonesian Entrepreneur.

Abstrak :

Pembatasan bahan baku impor untuk industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia dapat dengan tidak sengaja menghambat performa ekspor karena setiap subsektor di industri tersebut memiliki karakter yang berbeda. Penelitian ini menganalisis pemakaian bahan baku impor dan performa ekspor perusahaan di industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia menggunakan data panel tidak seimbang dengan kesenjangan tahun selama periode 2000-2015 yang diestimasi menggunakan model regresi. Hasil regresi menunjukkan bahan baku impor mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor perusahaan, dan efeknya pada industri pakaian jadi lebih besar jika dibandingkan dengan industri tekstil ketika kedua industri dipisahkan. Selain itu, variabel kontrol lain yang mewakili karakteristik perusahaan memiliki tanda-tanda positif terhadap kinerja ekspor perusahaan. Variabel produktivitas tenaga kerja dan ukuran perusahaan memiliki dampak signifikan, sementara variabel intensitas modal dan upah pekerja ternyata tidak signifikan. Pemerintah tidak dapat sepenuhnya membebaskan impor semua bahan baku untuk industri tekstil dan pakaian jadi meskipun hasil penelitian menunjukkan hubungan positif. Sebaliknya, pemerintah dapat menerapkan skema perlindungan yang efektif dengan melonggarkan tarif pada bahan baku impor yang diperlukan untuk produksi dalam negeri dan mengenakan tarif tinggi pada produk impor yang memiliki potensi untuk bersaing dengan produk dalam negeri.

---

Limiting imported inputs for Indonesian textile and apparel industries may inadvertently decelerate the industries’ export performance, because each subsector in the industries has its own characteristics. This study analyzes the use of imported inputs and firms’ exports in the Indonesian textile and apparel industries. It has employed unbalanced panel data from 2000–2015 with year gaps and estimated them using regression model. The main findings show that foreign input has a positive and significant impact on the firms’ exports, and the effect is larger on the apparels than the textiles when the industries are detangled. In addition, other control variables that represent the firm’s characteristics have positive signs to the firms’ export performances. Furthermore, labor productivity and firm size variables have significant impacts, while decomposed capital intensity and wage variables are found to be insignificant. Although the result suggests a positive connection, the government may not fully liberalize all imported inputs for the industries. Instead, they may implement an effective protection scheme by relaxing tariffs on imported inputs for domestic production and imposing high tariffs imported inputs that have the potential to compete with domestic finished products.

Abstrak :
Pada tahun 1982 ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagal dampak dari resesi yang dialami banyak negara maju. Kenaikan produk domestik bruto rill pada tahun 1982 hanya 2,2%, suatu penurunan dibandingkan dengan tahun 1981 yang mencapai kenaikan 7% dan tahun 1980 mencapai kenaikan 9,9%. Sementara itu, neraca pembayaran dan transaksi berjalan sejak tahun 1981 terus mengalami defisit. Tahun 1982 defisit neraca pembayaran mencapai nilai US$ 1,9 milyar dan deflsit transaksi berjalan mencapai nilai US$ 5,5 milyar. Permasalahan ekonomi Ini dicoba untuk diperbaiki oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. INSW merupakan bagian dari ASEAN Single Window (ASW) lingkungan fasilitas perdagangan yang dioperasikan berdasarkan parameter standarisasi informasi, prosedur, formalitas, dan praktek praktek internasional tentang pengakselerasian pergerakan barang-barang lintas pabean dalam perdagangan internasional. Namun demikian, mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan ekspor-impor, konsep kebijakan umum Sistem National Single Window di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, yaitu dengan menambahkan sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan seaport/Airport System).

---

ABSTRACT This thesis discusses Indonesia National Single Window (INSW) which is a system which enables a single submission of data and information, a single and synchronous processing of data and information, and a single decision-making for customs release and clearance. INSW is a part of ASEAN Single Window (ASW) that is a trade facilitating environment operating on the basis of standardized information parameters, procedures, formalities, international best practices, as relevant, to the release and clearance of goods at entry points of ASEAN under any particular customs regime. Moreover, go upon the Indonesia?s interest and be more effective in attainment goal of increasing export-import services achievement, the policy concept of National Single Window in Indonesia have a modification with adding Seaport/Airport System.

Abstrak :
Saat ini rumitnya prosedur kepabeanan menjadi topik pembicaraan pada perundingan-perundingan intenasional. Hal jni dikarenakan prosedur kepabeanan yang rurnit dianggap sebagai salah satu faktor pengharnbat perdagangan intemasional. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pcngaruh dari prosedur kepabeanan dengan pendekatan tiga indikator prosedur kepabeanan yaitu waktu, biaya proses dan jumlah dokumen terhadap penawaran ekspor dan pennintaan impor. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan data cross section untuk 103 negara observasi yang dilakukan pada tahun 2006. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Leas/ Square (OLS). Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa pada tahun 2006, waktu yang diperlukan baik untuk proses ekspor maupun proses impor masing-masing berpengaruh signifikan negative terhadap penawaran ekspor dan permintaan impor suatu negara. Namun untuk variabel biaya tidak berpengaruh signifikan baik terhadap penawaran ekspor maupun permintaan impor sementara jwnlah dokumen., berpengaruh signifikan negatif hanya terhadap penawaran ekspor sedangkan jumlah dokumen tidak berpengaruh signifikan pada pemintaan impor. ...... Currently, the complexity of the customs procedures become a topic for discussion at the international negotiations. This is because the complexity of the customs procedures are considered as one of the factors barrier in international trade. This study aimed to learn of effoct from the customs procedures with three indicators approach, namely: the time required in process export and import, the cost of the process and the number of documents to export supply and import demand. This study uses regression model with cross section data for 103 countries observations in 2006. Analysis method used was Ordinary Least Square (OLS). Based on the estimates in mind that in the year 2006, the time needed for both the export and import processes each significant negative effect on the export supply and the import demand of a country. However, the v_ariable cost is not good to have a significant effect on the export supply and the import demand. The number of documents have a significant negative effect only for export, while the number of documents is not a significant effect on import demand.

Abstrak :
Hampir semua kawasan telah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi untuk memperlancar aktivitas investasi dan perdagangan dengan membentuk integrasi ekonomi. Kerjasama ini dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi kawasan dalam mempersiapkan din memasuki perdagangan bebas WTO. Kesuksesan Uni Eropa juga menjadi pendorong semakin cepatnya perkembangan aktivitas blok-blok ekonomi dan perdagangan dari berbagai kawasan. Integrasi ekonomi ASEAN dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sekaligus menangkal blok-blok ekonomi lainnya Walaupun kerjasama ASEAN telah dibentuk sejak tahun 1967, namun baru tahun 1992 integrasi ekonomi ASEAN mulai diintensifkan dengan membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2003 Pada KIT ASEAN ke-9 di Bali 2003 lalu, semua kepala negara ASEAN telah menyetujui untuk membentuk ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2020 dan ASEAN menjadi production center. Negara-negara anggota ASEAN sekaligus menjadi anggota integrasi ekonomi Asian Pacipic Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO). Secara teoritis integrasi ekonomi akan menimbulkan efek peningkatan perdagangan, peningkatan efisiensi ekonomi dan days saing yang tinggi yang pada akhirnya meningkatkan welfare. Namun sebagian negara di dunia khawatir dengan perdagangan bebas yang menganggap hanya memberikan manfaat yang besar pada negara maju. Apakah kekhawatiran ini akan terbukti pads negara-negara ASEAN baik sebagai anggota integrasi ekonomi ASEAN maupun sebagai anggota APEC? Penelitian ini melihat apakah integrasi ekonomi ASEAN dan APEC menimbulkan meningkatnya welfare (creation effects) atau sebeliknya menimbulkan penurunan welfare (diversion effects). Dengan menggunakan gravity model dan panel data menunjukkan bahwa integrasi ekonomi ASEAN telah meningkatkan perdagangan ASEAN secara umum, namun belum memberikan manfaat pada peningkatan perdagangan yang signifikan pada masing-masing negara ASEAN, kecuali Filipina. Justru keterlibatan anggota ASEAN dalam integrasi ekonomi APEC banyak memberikan manfaat pada peningkatan perdagangan masingmasing negara anggota ASEAN yang memberikan efek kreasi (menurut indikator Balassa). Efek integrasi ekonomi ASEAN (menurut indikator vinerian) hanya memberikan efek kreasi (creation effects) pada kelompok perdagangan barang-barang komponen dan perdagangan Filipina. Sedangkan efek diversi (diversion effects) terjadi pada perdagangan secara umum, perdagangan barang komponen dan perdagangan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Dalam studi ini juga menunjukkan bahwa fenomena perdagangan infra industry trade sangat tinggi dan perdagangan barang-barang komponen sangat dominan yang dapat mendukung ASEAN sebagai production base.

Abstrak :
Dampak 'syok Cina' pada mitra dagang merupakan sumber guncangan yang besar terhadap pasokan yang menggusur produsen manufaktur dinegara-negara lain, selain itu juga menjadi sumber guncangan permintaan yang mendorong berbagai sektor luar negeri termasuk yang memproduksi produk primer, perantara, dan jasa. Namun, banyak literatur hanya menekankan pada syok pasokan dan dampaknya, meninggalkan sejumlah besar pertanyaan terhadap 'syok Cina'. Kami melakukan melakukan penelitian penting dengan menjelaskan 'syok Cina' dari dua sisi dan dampaknya di beberapa negara (Brasil, Indonesia, India, Meksiko, dan Turki) yang hasil penelitian dinegara-negara tersebut masih sedikit dan tidak dapat dibandingkan secara langsung. Dengan menggunakan kerangka kerja akuntansi input-output yang menyoroti aspek penciptaan lapangan kerja dari ekspor bersama dengan aspek pengurangan tenaga kerja melalui impor, kami menyajikan penelitian tentang efek ketenagakerjaan dari perdagangan bilateral dengan China selama periode 1995-2011. Hasil kami menunjukkan bahwa mempertimbangkan efek dari penawaran dan permintaan yang terkait dengan guncangan Cina menyebabkan 3,7 juta pekerjaan hilang di negara-negara ini, dibandingkan dengan 11,8 juta jika hanya syok pasokan yang dipertimbangkan. Kecuali Brasil, semua negara lain mengalami penurunan permintaan tenaga kerja terkait dengan perdagangan bilateral dengan China. ......The impact of 'China shocks' on trading partners is a source of a massive supply shock that displaces foreign manufacturing producers, combined with an important source of demand shock that propelled forward a wide range of foreign sectors including those producing primary products, intermediates, and services. Yet, much of the emphasis of the literature has been placed on the supply shock and its impact, leaving a large span of 'China shocks' unexplained. We undertake the important task to account for the dual track of 'China shocks' and their impacts on a representative set of emerging economies (Brazil, Indonesia, India, Mexico, and Turkey) for which the evidence remains scanty and not directly comparable. Using a global input-output accounting framework which highlights the job creation aspect of exports along with the job destruction aspect of imports, we provide evidence on the employment effect of bilateral trade with China over the 1995-2011 period. Our results suggest that considering the net effect of supply and demand related to China shocks leads to 3.7 million job losses for these economies, compared to 11.8 million if only the supply shock has been considered. Except for Brazil, all other countries have experienced job losses associated with net exports with China, the direct result of the resource sector. When we isolate the portion of employment changes associated only to the exogenous effects to this set of economies, they all become subject to important job losses.

Abstrak :
Studi ini mengkaji pengaruh bebas visa terhadap perdagangan internasional, menggunakan data perdagangan Indonesia dengan 169 negara mitra dagang penerima bebas visa Indonesia dan 22 negara non-penerima periode 2015 – 2019. Penelitian ini menemukan bahwa pada tahap estimasi dasar, bebas visa berpengaruh positif terhadap ekspor dan negatif terhadap impor. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan, dan tidak bersifat “one size fits all”. Pengaruh bebas visa lebih bervariasi ketika dilakukan disagregasi data negara penerima bebas visa berdasarkan kelompok kawasan; tingkat pembangunan; dan tingkat pendapatan. Pengaruh positif signifikan terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang diterima kawasan Amerika, dan pengaruh signifikan negatif terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang kawasan Ocenia. Adapun kawasan Amerika merupakan salah satu prioritas penerima bebas visa Indonesia, kawasan yang paling banyak memberikan bebas visa kepada Indonesia setelah kawasan Asia. Sementara Oceania merupakan kawasan yang paling restricted dalam hal bebas visa baik unilateral maupun resiprokal dengan Indonesia. ......This study examines the effect of visa exemption on international trade, by using Indonesia's international trading data 2015 – 2019 with 169 countries recipient of Indonesian visa exemption and 22 non-recipient countries year 2015 - 2019. This study finds that on basic estimation visa exemption has positive effect on exports and a negative trend towards imports. However, the effect is not significant, and not “one size fits all”. The effect of visa-exemption is varied when the data is disaggregated into groups of visa recipients based on region; development level; and income level. A significant positive effect on exports is generated by visa exemption for American region, and a significant negative effect on exports is generated by visa exemption for Oceania region. American region is one of the priority recipients of visa exemption to Indonesia, and the second rank region providing visa exemption to Indonesian passport. Meanwhile, Oceania is the most restricted area in terms of visa exemption, both unilaterally and reciprocally with Indonesia.