Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia mengikuti dampak-dampak globalisasi ekonomi maka wajib untuk selalu mengikuti perkembangan tren global. Sebagai konsekuensi hukum, perkembangan pesat terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia membuahkan tantangan bagi hukum Ketenagakerjaan yang ada guna menentukan hak-hak atau kewajiban bagi pihak Tenaga Kerja Asing yang terkait. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa implementasi daripada konsekuensi hukum dalam hal pemutusan hubungan kerja Tenaga Kerja Asing masih lemah terhadap situasi-situasi polemik sehingga membuat kedudukan hukum yang rancu. Maka dari itu, mengacu pada fakta dimana pemutusan hubungan kerja Tenaga Kerja Asing masih mengacu pada Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, perusahaan asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia tampaknya dapat ragu-ragu. Sehingga, dianjurkan bahwa Pemerintah mengajukan aturan-aturan lanjutan serta pengawasan yang lebih ketat dalam hal dampak hukum terhadap Penugasan dari Perusahaan-Perusahaan Asing.

---

The development of the Indonesian Manpower Law follows the influences of economic globalization therefore shall continually keep up with current global trends. As a legal consequence, the exponential growth within the presence of expatriate workers working within the Indonesian jurisdiction presents a challenge toward the existing manpower legislations in means of determining their rights and obligations. The result of this research presents that the implementation of legal consequences in the event of expatriate manpower termination is still prone to polemic situations thus creating ambiguous legal standing. Therefore, due to the fact that the event of employment termination is subject to the Indonesian Manpower Law, foreign companies wishing to invest in Indonesia might develop hesitations. With that being said, it would be advisable for the Government to issue further regulations and form stricter supervisory bodies regarding the legal impact of assignment services from Multinational Companies."