Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Pengecualian Terhadap Koperasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha yaitu : Pertama, batasan pengecualian terhadap Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, bagaimana KPPU menerapkan pengecualian Pasal 50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perkara Nomor 07/KPPU-LI/2001 dan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007. Ketiga, kendala yang dihadapi KPPU dalam menerapkan pengecualian terhadap Koperasi berdasarkan Pasal 50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengaturan mengenai pengecualian terhadap Koperasi ini bukan merupakanpengaturan yang sifatnya mutlak, hanya Koperasi yang kegiatan usahanya khusus melayani kebutuhan anggotanya yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 menyatakan ?Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankankegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum?. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam Penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.

---

This Thesis discusses about Exemption for Cooperative The Review of Competition Law: First, the exemption limitation for cooperative under the competition law. Second, how KPPU implementing the exemption on article 50 letter i of law number 5 of 1999 in case number 07/KPPU-LI/2001 and case number 28/KPPU-I/2007. Third, constraints faced by KPPU on implementing the exemption for cooperative based on article 50 letter i of law number 5 of 1999. The regulation about exemption for cooperative it?s not absolute, exemption only for cooperative that the activities of cooperative aimed specifically at serving their member. The principles of competition law state: ?business activities of business actors in Indonesia must be based on economic democracy, with due observance of the equilibrium between the interests of business actors and the interests of the public?. That economic democracy principle is a manifestation of article 33 UUD 1945 and the scope of economic democracy definition founded on elucidatin of article 33 UUD 1945.

Abstrak :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method. The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year.

Abstrak :
ABSTRAK Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP merupakan perlindungan atas penghasilan minimum yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimum wajib pajak dan jumlah tanggungan yang dimilikinya. Adanya kebijakan PTKP tahun 2016 memiliki pengaruh bagi wajib pajak dan pemberi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyesuian PTKP tahun 2016 bagi kemampuan membayar wajib pajak jika ditinjau dari Kebutuhan Hidup Layak serta implikasi administrasti perpajakan atas penyesuaian PTKP di pertengahan tahun ditinjau dari asas ease of administration dengan studi kasus PT EJK. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka serta studi lapangan berupa wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni jumlah PTKP yang diatur dalam PMK 101/PMK.010/2016 belum mampu memberikan perlindungan terhadap penghasilan yang digunakan oleh wajib pajak beserta tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup layaknya. Bagi pemberi kerja adanya penyesuaian PTKP tahun 2016 yang ditetapkan dipertengahan tahun dan berlaku surut tidak mencerminkan kebijakan pajak yang sesuai dengan asas ease of administration karena tidak memberikan kenyamanan bagi pemberi kerja dan meningkatkan cost of compliance pemberi kerja seperti direct money, time costs, dan psychological cost.

---

ABSTRACT Personal Exemption is a protection against minimum income that will be used to meet the minimum taxpayer requirement and the number of dependents it has. The existence of Personal Exemption Adjustment Policy in 2016 has influence for taxpayers and employers. This study aims to analyze the policy of Personal Exemption adjustment in 2016 for the ability to pay taxpayers in terms of Decent Living Needs and tax administration implications for the adjustment of Personal Exemption in the middle of the year in terms of ease of administration with case study PT EJK. This research is done by doing a study of the literature and field studies in the form of an interview. The research approach used is a qualitative research approach. The result of this research is that the number of personal exemption that regulated in PMK 101 PMK.010 2016 has not been able to provide protection to the income used by the taxpayers and their dependents to fulfill their life needs. For the employer, the adjustment of Personal Exemption in 2016 determined in the middle of the year and retroactive does not reflect the tax policies in accordance with the principle of ease of administration because it does not provide comfort for the employer and increases the cost of compliance of the employer either direct money, time costs, and psychological cost.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang proses penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kendala - kendala yang timbul pada proses penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Undang ? Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dalam penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak telah melalui tahapan proses kebijakan pajak yaitu perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pada proses penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh faktor kebutuhan hidup minimum, faktor laju inflasi dan faktor pendapatan per kapita. Dari hasil penelitian menyarankan agar pemerintah memiliki rumusan baku yang dijadikan tolak ukur untuk digunakan dalam menentukan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

---

The focus of this study describes the process and its occurring obstacles during the session of determining the amount of Non Taxable Income on income tax law number 36 year 2008. This research is a qualitative descriptive. And the study found that the amount determination of non taxable income has gone through all the stages in tax policy process, which are the problem description, policy formulation, policy recommendation, policy implementation and policy evaluation. During the conclusion of the amount of non taxable income, there were several constraints caused by minimum living cost factor, inflation rate factor and income per capita factor. And the research suggests the government to have a standard formulation as the point of reference in deciding the amount of non taxable income.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen dari dalam negeri dan dari luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen dari dari dalam negeri dan luar negeri terhadap tarif pajak efektif atas dividen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen adalah i) Sebagai respon dari adanya kebutuhan memobilisasi modal investasi dari dalam negeri dan dari luar negeri guna menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan melibatkan konsep relaksasi-partisipasi; ii) Pembebasan Pajak Penghasilan atas Dividen dari dalam negeri dimaksudkan sebagai penyeimbang/pendulum dari disinsentif yang melekat pada classical system yang dianut Indonesia saat ini. Di mana sistem ini telah mengakibatkan pajak berganda ekonomi sehingga dianggap memiliki daya saing rendah dalam menarik investasi, dan sistem ini juga dapat memicu WPDN Indonesia lebih tertarik investasi di negara yang memiliki tarif pajak efektif lebih rendah; iii) Pengahapusan pajak penghasilan atas dividen dari luar negeri dipertimbangkan dapat menjadi penyeimbang/pendulum dari disinsentif yang melekat pada sistem pajak worldwide system yang dianut Indonesia saat ini, yang dianggap memiliki daya saing rendah dan tidak menginsentif terjadinya repatriasi penghasilan dividen dari luar negeri. Pembebasan Pajak Penghasilan atas dividen yang bersumber dari dalam negeri akan menciptakan tarif pajak efektif atas dividen yang ditanggung oleh Pemegang Saham baik Orang Pribadi maupun Badan akan sama dengan tarif pajak PPh badan, yaitu sebesar 22% untuk tahun 2021 dan menjadi 20% pada tahun 2023 dan seterusnya. Sedangkan tariff pajak efektif atas dividen yang berasal dari luar negeri tidak dapat ditentukan secara pasti sebab akan tergantung pada ketentuan perpajakan yang berlaku di negara sumber, seperti besaran tarif pajak atas dividen yang berlaku di sana dan jenis corporate-shareholder taxation system yang diterapkan di sana ......Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen dari dalam negeri dan dari luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen dari dari dalam negeri dan luar negeri terhadap tarif pajak efektif atas dividen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen adalah i) Sebagai respon dari adanya kebutuhan memobilisasi modal investasi dari dalam negeri dan dari luar negeri guna menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan melibatkan konsep relaksasi-partisipasi; ii) Pembebasan Pajak Penghasilan atas Dividen dari dalam negeri dimaksudkan sebagai penyeimbang/pendulum dari disinsentif yang melekat pada classical system yang dianut Indonesia saat ini. Di mana sistem ini telah mengakibatkan pajak berganda ekonomi sehingga dianggap memiliki daya saing rendah dalam menarik investasi, dan sistem ini juga dapat memicu WPDN Indonesia lebih tertarik investasi di negara yang memiliki tarif pajak efektif lebih rendah; iii) Pengahapusan pajak penghasilan atas dividen dari luar negeri dipertimbangkan dapat menjadi penyeimbang/pendulum dari disinsentif yang melekat pada sistem pajak worldwide system yang dianut Indonesia saat ini, yang dianggap memiliki daya saing rendah dan tidak menginsentif terjadinya repatriasi penghasilan dividen dari luar negeri. Pembebasan Pajak Penghasilan atas dividen yang bersumber dari dalam negeri akan menciptakan tarif pajak efektif atas dividen yang ditanggung oleh Pemegang Saham baik Orang Pribadi maupun Badan akan sama dengan tarif pajak PPh badan, yaitu sebesar 22% untuk tahun 2021 dan menjadi 20% pada tahun 2023 dan seterusnya. Sedangkan tariff pajak efektif atas dividen yang berasal dari luar negeri tidak dapat ditentukan secara pasti sebab akan tergantung pada ketentuan perpajakan yang berlaku di negara sumber, seperti besaran tarif pajak atas dividen yang berlaku di sana dan jenis corporate-shareholder taxation system yang diterapkan di sana.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan insentif fiskal terhadap aliran foreign direct investment FDI pada sektor industri di Indonesia. Insentif fiskal yang diteliti dalam penelitian ini antara lain insentif pembebasan bea masuk impor, tax allowance dan tax holiday. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang menjadi stakeholders kebijakan insentif fiskal pada sektor industri di Indonesia. Kedua, pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengestimasi dampak kebijakan insentif fiskal dan variabel kontrol lainnya terhadap aliran FDI pada sektor industri di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui 1 insentif pembebasan bea masuk impor memiliki dampak yang positif terhadap aliran FDI, 2 insentif tax allowance tidak memiliki dampak terhadap aliran FDI, namun perluasan cakupan bidang industri penerima insentif tax allowance memiliki pengaruh yang positif terhadap aliran FDI, serta 3 insentif tax holiday tidak memiliki dampak bagi peningkatan aliran FDI, dimana insentif ini belum pernah diterbitkan selama periode pengamatan.

---

ABSTRACT
This study analyzes the impact of fiscal incentive policy on foreign direct investment FDI flow in industrial sector of Indonesia. Fiscal incentives that examined in this study include exemption incentives import duties, tax allowance and tax holiday. In conducting the analysis, the researchers used two approaches. First, a qualitative approach is conducted by interviewing informants who are stakeholders of fiscal incentive policies in the industrial sector of Indonesia. Second, a quantitative approach with regression analysis to estimate the impact of fiscal incentive policies and other control variables on FDI flows in the industrial sector of Indonesia. This study finds 1 the incentive for import duty exemption has a positive effect 2 tax allowance incentives have no impact on FDI flows, but the expansion of the coverage area of the recipient industries of tax allowance incentives has a positive effect on FDI flows, and 3 tax holiday incentives have no impact on increasing FDI flows, where these incentives have not been published during the observation period.

Abstrak :
Studi ini mengkaji pengaruh bebas visa terhadap perdagangan internasional, menggunakan data perdagangan Indonesia dengan 169 negara mitra dagang penerima bebas visa Indonesia dan 22 negara non-penerima periode 2015 – 2019. Penelitian ini menemukan bahwa pada tahap estimasi dasar, bebas visa berpengaruh positif terhadap ekspor dan negatif terhadap impor. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan, dan tidak bersifat “one size fits all”. Pengaruh bebas visa lebih bervariasi ketika dilakukan disagregasi data negara penerima bebas visa berdasarkan kelompok kawasan; tingkat pembangunan; dan tingkat pendapatan. Pengaruh positif signifikan terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang diterima kawasan Amerika, dan pengaruh signifikan negatif terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang kawasan Ocenia. Adapun kawasan Amerika merupakan salah satu prioritas penerima bebas visa Indonesia, kawasan yang paling banyak memberikan bebas visa kepada Indonesia setelah kawasan Asia. Sementara Oceania merupakan kawasan yang paling restricted dalam hal bebas visa baik unilateral maupun resiprokal dengan Indonesia. ......This study examines the effect of visa exemption on international trade, by using Indonesia's international trading data 2015 – 2019 with 169 countries recipient of Indonesian visa exemption and 22 non-recipient countries year 2015 - 2019. This study finds that on basic estimation visa exemption has positive effect on exports and a negative trend towards imports. However, the effect is not significant, and not “one size fits all”. The effect of visa-exemption is varied when the data is disaggregated into groups of visa recipients based on region; development level; and income level. A significant positive effect on exports is generated by visa exemption for American region, and a significant negative effect on exports is generated by visa exemption for Oceania region. American region is one of the priority recipients of visa exemption to Indonesia, and the second rank region providing visa exemption to Indonesian passport. Meanwhile, Oceania is the most restricted area in terms of visa exemption, both unilaterally and reciprocally with Indonesia.

Abstrak :
Dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, pemerintah Indonesia telah memberikan bebas visa kunjungan kepada 169 (seratus enam puluh sembilan) negara. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi merugikan perekonomian dengan adanya pelanggaran keimigrasian. Studi ini bertujuan untuk melakukan estimasi dampak negatif dari penerapan kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia, dengan menggunakan data jumlah pelanggaran keimigrasian tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan adanya variasi pada tahun penerapan kebijakan bebas visa kunjungan di setiap negara, studi ini menggunakan model staggered Difference-in-Difference (DiD). Ini merupakan studi pertama yang memberikan bukti empiris adanya dampak yang berbeda-beda antara pemberian bebas visa kunjungan dengan wilayah asal negara, tingkat pembanguna serta tingkat pendapatan. Dengan menggunakan panel data, hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan menaikkan tingkat pelanggaran keimigrasian rata-rata sebesar 43,76 persen. Dengan rasio manfaat biaya sebesar 1,2, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya meningkatkan biaya pemantauan, tetapi juga lebih selektif dalam memilih negara yang akan diberikan bebas visa kunjungan, sehingga manfaat ekonomi yang diterima bisa lebih maksimal. ...... With a view of increasing the number of international tourist arrivals, the Government of Indonesia has provided visa exemption policy to 169 countries. On the other hand, this policy has the potential to inflict an economic loss due to the immigration violations. This research aims to estimate the adverse effect of visa exemption policy in Indonesia by using data on the number of immigration violations from 2015 to 2019. Using Difference in Differences (DiD) that exploit staggered implementation of visa exemption policy, this is the first study in providing empirical evidence of the heterogeneous impact of a country’s visa exemption policy across country of origin, development, and income levels. Using a panel data approach, the estimation results show that the visa exemption policy increases the immigration violations rate by 43,76 percent on average. With a cost benefit ratio 1.2, it shows that the Government of Indonesia have to not only increase monitoring costs, but also should be more selective in choosing countries to be granted visa exemption, so that the economic benefits can be more obtained for everyone

Abstrak :
Pemerintah Indonesia bertekad untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan di masa yang akan datang hingga tahun 2025 diharapkan penggunaan energi terbarukan mencapai 23% dari total bauran energi primer. Namun untuk memenuhi target tersebut, perusahaan membutuhkan barang modal yang memadai. Belum terpenuhinya barang modal untuk memproduksi alat pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia, membuat pelaku industri pembangkit listrik tenaga surya harus melakukan impor. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dilaksanakan melalui berberapa tahapan dan pada nyatanya implementasi yang dilakukan belum cukup optimal, masih banyak faktor yang belum terpenuhi untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya. ......The Indonesian government is determined to maximize the use of renewable energy in the future until 2025, it is expected that renewable energy will reach 23% of the total primary energy energy. However, to meet these targets, companies need goods that are adequate. The unfulfilled capital goods for producing solar power plants in Indonesia have made the solar power generation industry have to import. Based on this background, the researcher wants to analyze the implementation of the import duty policy on the import of solar power plant capital goods and what are the factors that can implement the implementation of this policy. This study aims to analyze the implementation of import duties on capital goods for solar power plants and to analyze the problems that occur in implementing this policy. This study uses a qualitative approach with literature study data techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation is carried out through several stages and in fact the implementation has not been optimal, there are still many factors that have not been fulfilled to take advantage of the import duty facilities on the import of capital goods for solar power plants.

Abstrak :
Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Pada dasarnya, fasilitas pembebasan bea masuk diberikan guna menunjang pembangunan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk impor bajaj adalah karena bajaj bukan termasuk kendaraan umum yang memiliki fungsi vital bagi transportasi Indonesia. ...... Jakarta Transportation Agency has applied for exemption of import duty on gas-fueled bajaj. However, the request was not granted by the Ministry of Finance. This study aims to explain the background of not granting exemption of import duty on gas-fueled bajaj. Basically, the import duty exemption is given to support national development. This thesis uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results showed that the background is not given import duty exemption for Bajaj three-wheeler because bajaj is not including public transport which has a vital function for the Indonesian transport.