Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perwakilan Diplomatik Asing sebagai perwakilan resmi dari negara pengirim yang ada di Indonesia memiliki hak keistimewaan berupa kekebalan hukum yang lahir atas misi diplomatik yang dijalankannya berdasarkan Konvensi Wina 1961. Permasalahan muncul ketika warga negara indonesia yang bekerja pada Perwakilan Diplomatik Asing tersebut sering kali mendapatkan perlakuan tidak adil dan mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kekebalan hukum yang bersifat absolut berusaha ditembus untuk melindungi hak dari para pekerja yang telah dilanggar. Meskipun Pengadilan Hubungan Industrial telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan dan memberikan hak pekerja lokal atas pemutusan hubungan kerja dimaksud, putusan tersebut tidak dapat dieksekusi terhadap Perwakilan Diplomatik Asing karena asas kekebalan hukum yang masih dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik Asing tersebut.

---

Foreign Diplomatic Representatives as the official representatives of their sending state in Indonesia have privileges in the form of legal immunity that comes from their diplomatic missions they carry out based on the 1961 Vienna Convention. The problems arise when Indonesian citizens who work for the Foreign Diplomatic Representatives often receive unfair treatment and experience unilateral termination of employment. In this journal, the absoluteness of the immunity is trying to be penetrated to protect the rights of local workers who have been violated. Even though the Labor Court has handed down a decision that grants the local workers the right for their termination, the decision cannot be executed against the Foreign Diplomatic Representative because of the principle of immunity that the Foreign Diplomatic Representative still has."

"Tata cara atau prosedur eksekusi putusan Pengadilan Agama tidaklah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 54 Undang-undang tersebut hanya mengatur dan menjelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga peraturan hukum pelaksanaan (eksekusi) putusan Peradilan Agama menggunakan, terutama, pasal-pasal yang terdapat dalam HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) sebagaimana yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.Sampai saat ini perkara yang paling banyak diterima dan diputus oleh Pengadilan Agana Yogyakarta adalah perkara perceraian (gugatan cerai dan permohonan talak), yang sebagian besar diajukan oleh pihak wanita. Dalam hal suami tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, pihak isteri dapat segera mengajukan gugatan perceraian. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan perlindungan dan kemudahan tata cara atau prosedur pengajuan gugatan perceraian, yaitu cukup diajukan di tempat domisili hukum pihak wanita.Eksekusi putusan Pengadilan Agana secara umum dapat dijalankan. Namun, eksekusi, dalam prakteknya terdapat faktor-faktor yang menghambat atau menjadi kendala yaitu ketidakhadiran pihak-pihak ketika eksekusi dilakukan, ketidakmauan termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Eksekusi putusan yang berisi beberapa hukuman atau perbuatan hukum sekaligus yang harus dilakukan pihak-pihak yang berperkara (kumulasi), dan hilang atau tidak adanya barang/harta (objek eksekusi), atau karena disita oleh pihak lain yang berhak (pengadilan lain atau bank) yang baru diketahui saat sita eksekusi atau eksekusi dijalankan.Meskipun terdapat faktor-faktor yang membuat terhambatnya atau tertundanya eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, secara umum eksekusi putusan tetap dapat dijalankan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Bahkan, eksekusi putusan itu semua dapat diselesaikan tanpa ada yang melalui tahap penjualan lelang."