Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan kehidupan menjelang akhir abad ke 20 ditandai dengan kemajuan di hampir semua aspek kehidupan yang kemudian mendorong tumbuhnya arus globalisasi dan liberalisasi. Salah satu hasil kemajuan IPTEK adalah teknologi penerbangan, yang kemudian memacu berkembangnya industri jasa transportasi udara yang kemudian mendorong munculnya kebijakan open sky, yang berkeinginan untuk memanfaatkan ruang udara seluas-luasnya bagi kepentingan perusahaan penerbangan dari negara tertentu.

Sebagai suatu hak penuh dan utuh dari suatu negara (complete and exclusive right of the State), ruang udara memiliki potensi yang dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pendapatan negara, apalagi bila negara tersebut memiliki wilayah udara yang luas serta berada dalam posisi strategis sebagaimana yang dimiliki oleh Indonesia. Pemanfaatan ruang udara akan terkait erat dengan kegiatan industri penerbangan dan kegiatan ruang angkasa. Dalam tesis ini pembahasan akan dibatasi dalam kaitan dengan kegiatan industri penerbangan, khususnya bisnis penerbangan.

Ruang udara sebagai hak penuh dan utuh atas ruang udara diatas wilayah kedaulatan negara telah diakui oleh hukum internasional, yaitu dalam Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation tahun 1919, kemudian dalam Convention On International Civil Aviation tahun 1944 dan yang terakhir adalah dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau UNCLOS 1982.

Konvensi-konvensi internasional tersebut menjadikan Indonesia memiliki wilayah kedaulatan seluas 8,4 juta km2 dan berada di posisi silang strategis di antara 2 benua dan 2 samudera, sehingga hak penuh dan utuh atas wilayah ruang udaranya yang memiliki keunggulan komparatif, dapat dimanfaatkan sebagai suatu bargaining power dalam berbagai perundingan dengan negara lain diantaranya adalah untuk Air Service Agreement.

Pemanfaatan yang tepat serta didukung oleh perangkat hukum internasional maupun nasional yang berlaku ditambah dengan sumber daya yang berkualitas, akan memberikan keunggulan bagi Indonesia dalam memanfaatkan ruang udara nya sebagai salah satu sumber daya nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 (3) UUD-45.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang, sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, membatasi pencantuman merek pada kemasan rokok. Peraturan-peraturan tersebut menganjurkan bahwa mulai tahun 2014 seluruh rokok yang beredar di Indonesia harus seragam, yaitu dengan menyertakan peringatan bergambar tentang bahaya rokok pada kemasannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah penerapan kemasan rokok generik (plain packaging) di Indonesia bertentangan dengan TRIPs, bagaimana dampak pengaturan rokok generik (plain packaging) terhadap hak pemegang merek di Indonesia, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek pada kemasan rokok generik (plain packaging). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, agar tidak merugikan pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya di Dirjen Haki.

---

ABSTRACT
In traffic trading of goods and services, any goods and services are traded must be use a trademark as we know that basic function of the trademark is a distinguishing between the product of goods or services from one manufacturer with other producers. The trademark serves as a badge indicating the origin of goods and services, as well as linking the goods and services concerned with the producers. The enactment of Government Regulation No. 109 in 2012 about the safeguarding of Material containing addictive substances in the form of tobacco products for the health and the regulation of the Minister of health no. 28 in 2013 about inclusion of health warnings and health information on the packaging of tobacco Products, restrict the display of brand on cigarette packs. The rules that started in 2014 tells that all packs of cigarette in Indonesia should be uniformed, namely with pictorial include a warning about the dangers of smoke on its package. The goal is to reduce the number of smokers and improve public health. The problems discussed in this research is whether the application of the pack of cigarettes generic pack (plain packaging) in Indonesia contrary to TRIPs, how the modulating effect of cigarettes generic pack (plain packaging) against right holder of a brand in Indonesia, what will be the legal protection against trademark on cigarette generic pack. The method which is used in this research is normative judicial with descriptive qualitative approach. Based on the research that the author did, needs to be done redenomination of the Government Regulation No. 109 in 2012 about the safeguarding of Material containing addictive substances in the form of tobacco products for the health and the regulation of the Minister of health no. 28 in 2013 about inclusion of health warnings and health information On Tobacco product packaging, so it will not give harm to the trademark holder who have registered the trademark on the Dirjen Haki.