Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK United Nations Convention on The Law Of  The Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membedakan wilayah laut dalam delapan rezim yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif.  Dalam UNCLOS 1982 tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif. Hak negara pantai di  Zona Ekonomi Eksklusif diantaranya adalah melaksanakan penegakan hukum dengan memberikan hukuman terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal penjatuhan hukuman, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 melarang penjatuhan setiap bentuk hukuman badan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Eonomi Eksklusif kecuali telah ada perjanjian dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Penjatuhan hukuman terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Eonomi Eksklusif hanya dalam bentuk hukuman denda. Hal ini menimbulkan permasalahan apabila warga negara asing tersebut tidak dapat membayar denda yang telah diputuskan dalam sidang pengadilan.

---

ABSTRACT The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 has been ratified through Act Number 17 of 1985 distinguishing marine areas in eight regimes, one of which is the Exclusive Economic Zone. In the 1982 UNCLOS a number of matters relating to the rights and obligations of coastal countries in the Exclusive Economic Zone were regulated. The rights of coastal states in the Exclusive Economic Zone include implementing law enforcement by giving penalties to foreign nationals who carry out fisheries in the Exclusive Economic Zone. In the case of sentencing, Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982 and Article 102 of Act Number 31 of 2004 concerning Fisheries which have been amended by Act Number 45 of 2009 prohibits the imposition of any form of corporal punishment on foreign nationals who act fisheries in the Exclusive Economic Zone unless there is an agreement with the government of the country concerned. The imposition of penalties on foreign nationals committing a fishery crime in the Exclusive Economic Zone is only in the form of a fine. This creates a problem if the foreign citizen cannot pay the fine that has been decided in the court session.

 

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini meneliti tentang urgensitas pengaturan aktifitas militer di ZEE. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifatnya yang preskriptif yang melakukan pendekatan-pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu rezim baru yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Para ahli menilai bahwa ketentuan-ketentuan tentang ZEE yang tercantum dalam UNCLOS merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional dan praktik bangsa-bangsa. Negara diakui memiliki kedaulatan atas ZEE yang dimilikinya. Definisi dari hak-hak kedaulatan didefinisikan oleh para ahli dengan makna yang berbeda. Beberapa ahli mengartikan bahwa ZEE merupakan suatu hak khusus diantara kedaulatan negara dan kebebasan negara di laut lepas, dan yang lainnya berpikir bahwa status ZEE sama dengan status laut lepas dalam lingkup navigasi. Dewasa ini, aktifitas militer yang dijalankan oleh negara di ZEE menyebabkan beberapa konflik dan krisis karena kegiatan tersebut dilakukan di ZEE dari negara lain. Konflik- konflik tersebut mempertanyakan hak dan kewajiban dari negara pantai dan negara lain dalam ZEE yang terkait dengan kegiatan militer, pengumpulan data intelijen. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar negara, perlu adanya pengaturan mengenai aktifitas militer di ZEE.

 

---

---

ABSTRACT This research examines the urgency of regulating military activities in EEZ. This study is a normative juridical study with a prescriptive nature that takes approaches to legislation and cases. The Exclusive Economic Zone (EEZ) is a new regime which is regulated in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The experts consider that the provisions of EEZ as set forth in UNCLOS are parts of international customary law and states practices. It is recognized that a state has sovereign rights over its EEZ. The definition of sovereign rights was defined by the experts in some different meanings. Some of the experts define that it is a special right between sovereignty of a state and the freedom of other states in high seas, and the others think that the status of EEZ is similar with the status of high seas in the scope of navigation. Nowadays, the military activity which is exercised by state in EEZ causes some conflicts and crisis because it is exercised in the EEZ by the other states. Those rising conflicts challenge the right and obligation of coastal state and the other state in EEZ related to the military activity, intelligence data collection. To anticipate conflicts between countries, there needs to be regulation regarding military activities in the EEZ.

 

Abstrak :
Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing) merupakan praktik yang telah menjadi masalah bersama negara-negara di dunia. Salah satu zona maritim yang paling banyak terjadi Illegal fishing adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat yurisdiksi eksklusif suatu negara untuk kegiatan eksploitasi, eksplorasi, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya, termasuk juga sumber daya perikanannya. Banyaknya praktik Illegal fishing di ZEE tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut, sehingga dibutuhkan pengaturan yang tegas mengenai penegakan hukum terhadap praktik tersebut dalam hukum internasional dan juga hukum nasional. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum internasional serta pengaturan hukum nasional negara-negara mengenai penegakan hukum terhadap praktik Illegal fishing di ZEE. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh Illegal fishing, serta penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap negara, dalam rangka memberantas praktik tersebut di ZEE negara bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu terhadap penegakan hukum yang dapat dilakukan negara berdasarkan hukum internasional.

---

Illegal fishing has become a common issue for all countries in the world. One of the maritime zones which many illegal fishing occur is exclusive economic zone (EEZ), where there are some exclusive jurisdiction for the purpose of exploiting, exploring, conserving, and managing the living resources, including fisheries. The number of illegal fishing practices in EEZ can not be saparated from the weakness of the law enforcement. Therefore, it needs a strict regulation regarding the law enforcement towards such practices, both in the international law and the national legislation. The purposes of this research are to examine how the international and national law of states arranging the law enforcement towards illegal fishing practices in EEZ. Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addresed for serving a comprehensive description concerning the impacts and damage caused by illegal fishing, and actions may be taken by states, as a law enforcement, for the purpose of eradicating such practices in EEZ. The result of this research shows that there are certain limitations on the implementation of the law enforcement can be conducted by states based on the international law.

Abstrak :
UNCLOS mengakui bahwa negara pantai mempunyai hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, oleh karena itu negara pantai berkewajiban mengatur, mengizinkan, dan melakukan aktivitas kelautan di wilayah tersebut, termasuk Marine Scientific Research (MSR). UNCLOS memberikan diskresi kepada negara pantai untuk memberikan izin atas MSR yang dilakukan oleh pihak asing, sekaligus mewajibkan negara pantai untuk menjamin persetujuan atas permohonan MSR oleh pihak asing yang dilakukan dalam keadaan normal yang bertujuan damai dan untuk peningkatan pengetahuan akan laut. Sejalan dengan perkembangan teknologi, aktivitas MSR yang dilakukan tidak terbatas pada riset fundamental yang bertujuan bagi pengetahuan akan laut, namun juga riset terapan yang berpotensi menghasilkan suatu yang bernilai ekonomi. Dalam skripsi ini akan dibahas perkembangan MSR oleh pihak asing, pengaturan UNCLOS mengenai MSR, juga praktik dan hukum nasional Kanada, Tiongkok, Kenya, dan Indonesia mengenai MSR oleh pihak asing di ZEE dan landas kontinennya. ......UNCLOS recognized that Coastal State has sovereign right over exclusive economic zone and continental shelf, thus Coastal State has the obligation to regulate, authorize and conduct the marine activities in such territory, including Marine Scientific Research (MSR). UNCLOS give Coastal State the discretion to issue a permit of foreign MSR, while at the same time obliged Coastal State to give the permit of foreign MSR in normal circumstances for peaceful purposes and in order to increase scientific knowledge of marine environment. Along with technology development, MSR activities are not limited to fundamental researched aiming for marine knowledge, but also applied research with economic potential. This study discusses the development of foreign MSR, the regulation of MSR under UNCLOS, the practice and the regulation of Canadian, Chinese, Kenyan and Indonesian Law with regard to foreign MSR in EEZ and Continental Shelf.

Abstrak :
ABSTRAK Tindak pidana perikanan (illegal fishing) di Exclusive Economic Zone atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara didunia. Indonesia juga terkena dampaknya adanya tindak pidana perikanan (illegal fishing) antara lain kerugiann yang cukup besar, kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut serta menyangkut hak kedaulatan negara Indonesia. Tesis ini membahas ketentuan tindak pidana perikanan (illegal fishing), penerapan yurisdiksi negara dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam rangka mengetahui penerapan yurisdiksi negara untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional telah mengatur kewenangan Indonesia sebagai negara pantai menerapkan yurisdiksi negara untuk mengadili dan menanggulangi tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Dalam penegakan hukum terdapat titik kelemahan yaitu hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antar negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukum badan lainnya. Upaya yang dapat dilakukan kerjasama internasional maupun asean dan patroli bersama antar aparat penegak hukum di ZEEI.

---

ABSTRACT Fisheries (illegal fishing) in the Exclusive Economic Zone (EEZ) is one of the global issues faced by countries in the world. Indonesia is also affected by the occurrence of fisheries crime (illegal fishing), including significant losses, damage to ecosystems and fisheries resources in the sea and concerning the sovereign rights of Indonesia. This thesis discusses the provisions of fisheries crime (illegal fishing), the application of state jurisdiction and efforts made to tackle and adjudicate fisheries crime using a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications in order to know the application of state jurisdiction to tackle and adjudicate fisheries crime in Indonesian Exclusive Economic Zone. The provisions of International Law and National Law have regulated Indonesia's authority as a coastal state to apply state jurisdiction to prosecute and tackle fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). In law enforcement there is a weakness point, namely that the coastal state punishment imposed on violations of fisheries legislation in the EEZ may not include confinement, if there is no reverse agreement between the countries concerned or any other form of legal entity. Efforts can be made both international and ASEAN cooperation and joint patrols between law enforcement officers in ZEEI.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Perbatasan perairan suatu negara seringkali menimbulkan suatu konflik apabila wilayah suatu negara tidak memiliki kejelasan yang pasti, hal tersebut dikarenakan dalam hukum internasional wilayah negara mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan yurisidiksi suatu negara. Seperti halnya delimitasi maritim zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang sedang berkembang saat ini adalah belum adanya kesepakatan (undelimited area) batas zona ekonomi eksklusif di laut Natuna Utara Indonesia dengan Vietnam. Sehingga mengakibatkan saling klaim terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayati perikanan di zona ekonomi eksklusif tersebut begitu pula dengan penegakan hukumnya (law enforcement), seperti halnya kejadian saling tangkap antara aparat penegak hukum di laut baik oleh Indonesia maupun aparat penegak hukum di laut Vietnam ataupun terhadap nelayan Vietnam yang melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif laut Natuna Utara tersebut. UNCLOS 1982 menawarkan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa sambil menunggu kesepakatan perjanjian delimitasi maritim tersebut, salah satunya dengan kerjasama antar negara pantai berdasarkan pembentukan perjanjian delimitasi ZEE yang saling tumpang tindih, serta adanya penyelesaian secara diplomatik oleh pihak ketiga dan penyelesaian secara hukum melalui ITLOS maupun ICJ/Mahkamah International.

---

ABSTRACT
The borders of a country's waters often cause a conflict if the territory of a country does not have definite clarity, this is because in international law the territory of the country has a very important role in carrying out the jurisdiction of a country. As with the maritime delimitation of Indonesia's exclusive economic zone with Vietnam in the North Natuna Sea, which is currently developing, there is an undelimited area of exclusive economic zone boundaries in the North Natuna Sea of Indonesia and Vietnam. Thus resulting in mutual claims against the utilization of the living natural resources of fisheries in the exclusive economic zone as well as law enforcement (law enforcement), as well as the occurrence of mutual arrest between law enforcement officers in the sea both by Indonesia and law enforcement officers in the Vietnamese sea or fishermen Vietnam is fishing in the exclusive economic zone of North Natuna UNCLOS 1982 offers several dispute resolution mechanisms while awaiting the agreement of the maritime delimitation agreement, one of which is cooperation between coastal countries based on the formation of overlapping exclusive economic zone delimitation agreements, and diplomatic settlement by third parties and legal settlement through ITLOS and International Court of Justice.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukan pemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanan dengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedur penenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yang mempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIA pelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yang berbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telah memiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabila melakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagai pelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanya dilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengan negara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by the Indonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vessels committed IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ). Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and procedures for sinking foreign fishing vessels both based on international law and national law. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach and descriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such as Argentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policies with Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though the technical implementations are different. The actions taken by Indonesia and these countries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982. Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as the implementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the special measures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters, archipelagic waters and territorial seas because there are still many Indonesian EEZ boundaries that have not been agreed with other countries.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kegiatan illegal fishing di Indonesia, terutama dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kesesuaian antara kebijakan dan peraturan perundangan Internasional dan Nasional juga dibandingkan untuk mendapat pemahaman secara menyeluruh terhadap aplikasi Undang-Undang Nasional Indonesia. Praktik penegakan hukum oleh Indonesia dan negara lain juga dibahas dalam Tesis ini, termasuk tugas dan fungsi dari tiga penegak hukum yang berwenang di ZEEI yaitu TNI AL, PPNS Perikanan dan BAKAMLA. Penelitian dalam tesis ini juga menghasilkan sebuah penemuan bahwa pidana pengganti denda tetap dilaksanakan walaupun tidak diperbolehkan dalam ketentuan nasional maupun internasional. Pidana pengganti denda dilakukan agar memberikan efek jera termasuk jurisdiksi kewenangan pengadilan yang memutus perkara illegal fishing yang terjadi di ZEEI. Jenis penelitian kuantitatif dalam tesis ini menggunakan data numerik yang dianalisis mengenai Data Penanganan Awak Kapal yang Melakukan Pelanggaran di WPP RI yang mencantumkan WNA yang ikut dalam kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang digunakan untuk mencari hubungan antara penerapan UNCLOS dan penerapan Undang-Undang Perikanan Nasional dalam menangani awak kapal asing yang melakukan tindak pidana di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan mengembangkan suatu metode kerja yang efisien. Secara umum, penerapan hukum nasional seperti yang tercantum dalam beberapa ketentuan seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah sesuai dengan UNCLOS 1982. ...... The thesis is discussing illegal fishing activities in Indonesia, specifically illegal activity in Fisheries Management Area which covers Indonesian Exclusive Economic Zone. The compatability of International and National laws and regulatios is also being compared to create full comprehension about the application of Indonesian laws on fisheries. Practices in enforcing the law from other states within their EEZ, including the function and roles of Indonesian Navy, Coast Guard and Fisheries Inspectors in enforcing the law at sea is also being discussed in this Thesis. The research from this thesis produce a finding that several cases decided by Indonesian Court are still applying imprisonment for unpaid balance on penalty imposed by the Judges, although this decision by court is considered as in contrary with International laws and regulations, however this subsidiary imprisonment is perceived as application of detterent effect and application of jurisdiction by the Judges. Quantitative method was used by using numeric data analyzed through Violation Handling Data, Crews Apprehended by Indonesian Authority, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Action research was conducted to find relation between application of UNCLOS and application of National Law relevant with criminal activities conducted by foreign vessel crews Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang withing Fisheries Management Area of Indonesia with the purpose to develop efficient working method. In general, the application of National Law as defined in several provisions of Law Number 31 Year 2004 as Amended by Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries has been in line with the provision as defined in UNCLOS 1982.

Abstrak :
Fokus dari tesis ini di sini adalah Laut Timor yang merupakan daerah terbesar di mana zona maritim negara negara tetangga tumpang tindih satu sama lain yaitu Indonesia Australia dan Timor Leste Tumpang tindih yurisdiksi ini disebabkan karena prinsip yang berbeda dari batas maritim delimitasi diadopsi oleh negara negara yang berbeda Itu wajar bahwa setiap negara akan mengadopsi prinsip prinsip delimitasi batas maritim yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka masing masing negara yang terlibat akan gigih dan keras kepala dalam memegang posisi masing masing dan kesepakatan bersama belum pernah tercapai meskipun adanya negosiasi dan perdebatan yang luas diantara para pihak Melalui tesis ini kita akan pergi melalui pengembangan negosiasi dan kesepakatan yang berkaitan dengan masalah ini yang mengakibatkan beberapa perumusan perjanjian bilateral Selanjutnya tesis ini akan mengeksplorasi pembentukan Zona Pengembangan Bersama Joint Development Zone sebagai tindakan sementara untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia dari wilayah sengketa Ini akan membuat semua klaim atas batas delimitasi maritim ditahan sementara negara negara tetangga akan bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya tersebut Tesis ini akan menunjukkan apakah skema tersebut memang akan menguntungkan atau kurang menguntungkan bagi pihak yang terlibat Tujuan dari tesis ini adalah untuk menemukan solusi optimal untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung pada klaim batas maritim untuk selamanya. ......The focus of this thesis here is the Timor Sea, which represent the largest area where the maritime zones of neighboring countries overlapping each other, namely Indonesia, Australia and Timor Leste. This overlapping of jurisdiction is caused due to different principles of maritime boundaries delimitation adopted by different countries. It is natural that each country will adopt principles of maritime boundaries delimitation that will best suit their needs, each countries involved are persistent and stubborn in holding their respective positions and mutual agreement has never been reached albeit such extensive and contentious negotiations among the parties. Through this thesis, we will go through the development of negotiations and agreements relating to this issue that resulted in the formulation of multiple bilateral treaties. Furthermore, this thesis is going to explore the establishment of Joint Development Zone (JDZ) as temporary provisional measures to exploit available natural resources from the disputed area. This will put all maritime boundary delimitation claims on hold while neighboring countries will cooperate to utilize such resources. This thesis will show whether such scheme will indeed be beneficial or less beneficial for the parties involved. The purpose of this thesis is to find the optimal solution to settle this ongoing dispute on maritime boundary delimitation claims once and for all.