Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanggulangan peredaran narkoba bagi narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sangatlah berbeda dengan strategi pada umumnya. Selain sebagai tempat pemidanaan di lembaga pemasyarakatan ini juga dilaksanakana kegiatan pembinaan. Akan tetapi pola pembinaan yang relatif sama tersebut tidak bisa diberlakukan untuk semua kasus pemidanaan, karena ada beberapa kasus yang memerlukan penanganan secara spesifik. Demikian halnya penanganan narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana untuk tindak pidana tersebut penanganannya memerlukan treatmen tertentu yang lebih ke arah pemulihan perilaku dari ketergantungan narkotika dan psikotropika.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan data atau gambaran secara analisis, kasus-kasus yang terjadi, dan melakukan wawancara terhadap para pejabat struktural, para petugas penjagaan, serta narapidana yang melanggar peraturan dengan mengkonsumsi narkoba di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor yang mendorong terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah jumlah penghuni yang padat, serta penggunaan handphone secara bebas, sistem pengamanan manual dan moral petugas yang masih mudah disuap hal ini dapat dilihat dengan masih ditemukan kasus-kasus peredaran narkoba, selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga mengalami kendala berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan peredaran narkoba.Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik bilamana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengoptimalkan petugas yang ada dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan moral dan motifasi kerja, serta mengadakan penggeledahan secara rutin dan insidentil.

---

Trend of violence and drug using is increasing from time to time. With the most important causes is the limitation of criminal justice system in exceeding drug using?s effort. Among so many ways of drug entering into a prison, bring it inside food or drinking water is the most often during visiting period. Drug dealer is an actor behind those efforts with probably helped by an officer who work in prison and final caused an illegal drug dealing inside it.The purpose of this research is trying to find out the way of how to exceed a drug dealing in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta with some obstacles in facing that problem.Research method used in this study is an analysis of descriptive in which giving an overview of some cases and conducting an interview with high rank officer, guard personnel and also the prisoner who broke the rule by using drug inside prison area.From the result of this research, we can find that some factors which caused drug dealing in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta are over capacity, unlimited telephone facility, manual controlling system and the moral quality of personnel who may receive a bribe easily that reflect from some cases describe inside. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta is also facing another kind of obstacles such as a limited budget, human resources, authority level and lack of supporting facilities in developing the exceeded of drug dealing.The conclusion can be taken from this research is in order to build a well-controlled prison from drug dealing activity, Chairman of Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta has to take a lot of real actions to optimize available personnel by increasing discipline, quality of moral, motivation and also conducting drug searching regularly and accidentally."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah dan mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancam mendalam dari beberapa unsur yang tekait dengan masalah TKI yaitu TKI llegal TKI Legal, PPTKIS, BNP2TKI dan pejabat Direktorat Jenderal lmigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasl sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan paspor, memberangkatkan dan memherikan ijin masuk terhadap orang untuk keluar dan masuk wiiayah Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam menceguh dan mengatasi TKI ilegal. Upaya-upaya yang telah dilakukan olen Direktorat Jenderal Imigrasi belum mampu untuk mencegah dan mengatasi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang bekerja diluar negeri. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menceguh TKI ilegal berupa: 1) Upaya dalam hal pemberian dokumen perjalanan (Paspor Rl); 2) Upaya dalam hal pengawasan dan keberangkatan WNI di TPI; 3) Pencegahan TKI masuk ke negara tujuan secara tidak resmi, atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal lmigrasi dalam mencegah TKI ilegal berupa: 1) Mengantisipasi rencana pemulangan TKI bermasalah dengan menerbitkan Prosedur Tetap dalam penanganan pemulangan TKI bermasalah; 2) Untuk pemulangan TKI bermasalah. koordinasi dengan negara tempat TKI bekerja dan instansi terkait; 3) Menghapus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi yang terjadi dalam pelayanan kapada TKI 4) serta penggantian dokumen pejalanan secara mudah, murah, cepat dan cermat bagi TKI yang akan kembali bekerja diluar negeri secara legal.

---

This research is focused to give information concerning the efforts of Directorate General of Immigration in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The research method which is used is qualitative method by using the interview technique from some elements which is related to the illegal worker problems namely illegal worker, legal worker, PPTKIS, BNP2TKI and the authorized officer of the Directorate General of Immigration. Directorate General of Immigration as the authorized institution in issuing Passport, departing and giving the immigration permit to the people who enter and leave the Indonesian territory has a role and responsibility in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The efforts whieh is done by Directorate General of Immigration is not capab!e in preventing and exceeding the number of illegal unskilled worker who work abroad. The suggested efforts for the Directorate General of Immigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker consist of: 1) The effort in issuing Travel Document (Passport of Republic Indonesia); 2) The effort in controlling and departure of the Indonesian citizen at the immigration check point; 3) The prevention of illegal Indonesian unskilled worker to enter the destination country illegally, or exit from the Indonesian territory without being checked at the immigration check point. The suggested efforts for the Directorate General of Irrunigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker eo mist of: 1) Anticipating the deportation plan of the trouble illegal WlskiUed worker by issuing permanent procedure in handling the deportation of the trouble illegal unskilled worker; 2) The deportation for the trouble illegal unskilled worker, there is coordination with the country where the illegal unskilled worker work, related institution, such as the Department of Man Power, the bureau of registry office, etc; 3) Erasing the illegal rate which is done by some of the immigration officer in giving service to the illegal unskilled worker; 4) and also renewal of the travel document easily, cheap, last, and accurate for the illegal unskilled worker who want to rework abroad legally.

"

"Pemberian hibah adalah salah satu metode pengalihan hak atas benda milik penghibah kepada penerima hibah berdasarkan kehendak dari pihak penghibah, dengan membuat akta hibah di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Apabila harta benda pemberi hibah dihibahkan semuanya maka memiliki dampak bagi pemberi hibah dan eksistensi dari akta hibah itu sendiri, sebab adanya hubungan erat antara hibah dan waris. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kedudukan dari akta hibah yang cacat hukum dan melampaui batas maksimum hibah serta pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs mengenai hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menyatakan bahwa hibah dapat dikatakan “melampaui batas maksimum hibah yaitu sepertiga bagian dari harta kekayaaan pemberi hibah” pada saat pewaris meninggal dunia dengan memperhatikan persetujuan ahli waris dan tidak melanggar hak mutlak mereka. PPAT dan/atau PPATS tidak memiliki legalitas dalam hal pembubuhan cap jempol terhadap pemberi hibah yang buta huruf, sebab Pasal 1874 KUHPerdata jo. Pasal 1874a KUHPerdata menjelaskan Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang berhak untuk itu. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibah ke pengadilan di mana objek hibah berada, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan padanya berdasarkan syarat dan alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, PPAT dan/atau PPATS sangat menentukan dalam membantu terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan hukum perlindungan bagi masyarakat, terutama yang berhubungan langsung dengan tanah.

---

Giving a gift is a method of transferring rights to objects belonging to the donor to the recipient of the gift based on the wishes of the grantor by making a deed of gift before a notary or land deed official. If all of the gift giver's assets are donated, this will have an impact on the gift giver and the existence of the gift deed itself because there is a close relationship between the gift and the inheritance. Therefore, the problem raised in this research is related to the position of the grant deed, which is legally flawed and exceeds the maximum grant limit, as well as the legal considerations in Kraksaan Religious Court Decision Number 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs regarding this matter. The research method used is doctrinal. The results obtained from this research state that a gift can be said to "exceed the maximum grant limit, namely one third of the grantor's assets," when the heir dies, taking into account the consent of the heirs and not violating their absolute rights. The Land Registrar's Office and/or the Temporary Land Registrars' Office do not have legality in terms of affixing a thumbprint to an illiterate grantor because Article 1874 of the Civil Code, jo. Article 1874a of the Civil Code, explains that a notary or other official appointed by law has the right to do so. The grantor can submit a request for cancellation of the gift to the court where the object of the gift is located, so that the gift that has been given is canceled and returned to him based on the conditions and reasons in accordance with the applicable regulations. Thus, The Land Registrar's Office and/or the Temporary Land Registrars' Office are very crucial in helping to create legal certainty, legal order, and legal protection for the community, especially those directly related to land."