Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pelindungan arsip aset negara khususnya bukti kepemilikan tanah BKT Universitas Indonesia UI . Masalah yang menjadi perhatian peneliti adalah bagaimana pelindungan arsip aset negara dalam bentuk kepemilikan tanah UI untuk menyelamatkan aset negara dan kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan arsip aset serta bagaimana usulan penanggulanan kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan arsip aset negara BKT UI sudah didata dan disimpan menggunakan brankas serta sudah dibuat salinan dalam bentuk digital untuk backup dan akses secara terkendali. Namun arsip tersebut perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk menyelamatkan aset negara bila ada tuntutan pihak lain di kemudian hari. Pimpinan UI perlu memberi perhatian lebih dengan menetapkan penanggung jawab dan lokasi simpan arsip aset tersebut. Kantor Arsip UI berharap memiliki gedung arsip sesuai standard nasional sebagai sarana prasarana penyimpanan guna pelindungan dan pengamanan arsip aset negara yang sangat penting ini. Rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini adalah pembuatan program pengelolaan arsip aset negara dimulai dari BKT sebagai prioritas utama rencana besar pengelolaan arsip UI yang disahkan Pimpinan UI. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI selaku pembina perlu memberi dukungan kepada UI dengan menetapkan Kantor Arsip UI sebagai contoh praktek terbaik best practice pengelolaan arsip vital negara khususnya dalam arsip aset BKT. ......This thesis studies the protection of state asets records, especially evidence land ownership of Universitas Indonesia UI . The problem of concern for the researcher is how to protect state asets records in the form of UI 39 s land ownership to save state asets and what constraints they face in managing the asets records as well as the proposed mitigation of the constraints. This research is a qualitative research with case study method. Methods of data collection conducted were observation, interview and document studies. The results show evidence of land ownership of UI as state asets records has been recorded and stored using a safe and UI has made digital copies for backup and access in a controlled manner. However, the records need to be supplemented with supporting documents to save state asets if there is a claim from other parties later. UI top management should pay more attention to appoint the responsible person and location to store the asets records. Kantor Arsip UI hopes to have records center in accordance with national standards as storage infrastructure for the protection and safeguard of this very important state asets records. The recommendation given from this research is the creation of state aset management records program starting from land ownership proof as the main priority of UI records management grand design approved by UI top management. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI as coach needs to give support to UI by setting Kantor Arsip UI as an example of best practice of vital records management for the country, especially in land ownership proof of state aset records.

Abstrak :
Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta yang sama bunyinya dengan asli akta atau minuta akta. Apabila dalam minuta akta terdapat cacat hukum, maka begitu juga dengan salinan aktanya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh notaris tanpa adanya bukti kepemilikan tanah, dan tanggung jawab notaris terhadap akibat dari perbuatannya tersebut. Permasalahan itu terjadi karena dalam kasus putusan Nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, bukti kepemilikan atas tanah kavling berupa Surat Occupatie Vergunning yang menjadi objek dalam akta tidak ada, namun pembuatan akta tetap dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan jenis data yang digunakan berasal dari data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tipologi penelitian ini dari sudut sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen. Serta metode analisis data yang digunakan adalah analitis kualitatif. Hasil penelitian tesis ini adalah akta yang dibuat tanpa adanya bukti kepemilikan tanah akan menimbulkan konsekuensi hukum yaitu akta batal demi hukum. Dan atas perbuatan tersebut, notaris dapat dikenakan sanksi perdata yaitu penggantian biaya, ganti rugi dan bunga apabila pihak yang menderita kerugian menuntut notaris. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif menurut undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris.

---

A copy of the deed is a word for word copy of all deeds that are the same as the original deed or minuta deed. If there is a legal defect in the minuta deed, so is the copy of the deed. The main problem in this thesis is about the validity of the copy of the deed made by the notary without any evidence of land ownership, and the notary's responsibility for the consequences of his actions. The problem occurs because in the case of decision number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, evidence of land ownership in the form of an Occupatie Vergunning Letter which is the object of the deed does not exist, but the deed is still made. This research is a normative juridical research and the type of data used comes from secondary data, consisting of primary legal material and secondary legal material. The typology of this research is from an angle of nature including analytical descriptive research, and data collection techniques in this study is a document study. As well as the data analysis method used is qualitative analytical. The results of this thesis are deeds made without evidence of land ownership will have legal consequences, namely the deed null and void. And for these actions, the notary may be liable to civil sanctions if the party suffering from the loss demands reimbursement of costs, compensation and interest. In addition, the notary may also be subject to administrative sanctions according to the notary office and notary codes.