Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembahasan commoning menjadi diskusi yang lebih luas di tahun-tahun terakhir. Commons yang pada awalnya biasa digunakan untuk menggambarkan rural artefact, sebagai sumber daya rural yang digunakan bersama sebagai strategi penghidupan, dapat dikaji lebih luas dan dilihat dari sudut pandang yang berbeda seiring dengan berkembangnya penelitian-penelitian etnografis yang sudah ada. Gagasan dan paradigma baru itu memungkinkan beragam pandangan tentang ruang lingkup commons dan proses commoning yang telah dipraktikkan di kampung sebagai sumber daya yang dibangun secara sosial dalam bentuk permukiman informal. Studi ini mencoba untuk mengidentifikasi, menceritakan dan memahami ruang lingkup commons dan commoning dalam beberapa kasus penggusuran yang telah lama direncanakan namun tidak dilaksanakan dan yang sudah tergusur yang digunakan sebagai tinjauan teoretis untuk mengidentifikasi commons dan commoning di Bidaracina serta pengaruhnya ke lingkung bangun kampung. Pendekatan tinjauan literatur naratif dan wawancara jarak jauh digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, yang terutama berfokus pada bagaimana paradigma-paradigma baru dari commoning dimanifestasikan dalam lingkungan semacam itu di mana penggusuran yang diharapkan tetapi agak tidak pasti sedang mengancam mereka. ......Discourses around the idea of commons and commoning have become a broader discussion in recent years. The idea surrounding commons, which was originally used to describe rural artifacts—as rural resources that are used and managed together as survival strategies—has been redefined mainly through ethnographic research approaches. Those new ideas and paradigms allow for diverse views about the scope of the commons and the process of commoning that has been practiced in kampungs as socially constructed resources in the form of informal settlements. This study is trying to narrate and understand the scope of commons and commoning in some of the long-envisioned yet unimplemented eviction and two of the already-evicted as a theoretical conversation to identify commons and commoning in Bidaracina and their influence on the built environment. The narrative literature review approach and online distant interview were used to answer the questions of this research, which concern mainly on how the new paradigms of commoning are manifested in such neighborhoods where an expected but rather uncertain eviction is imminent.

Abstrak :
Penggusuran yang terjadi dimanapun jarang sekali yang memihak pada kepentingan masyarakat. Pelibatan polisi dalam penggusuran memang sering terjadi. Penelitian ini membahas tentang faktor faktor yang mempengaruhi aparat brimob melakukan penggusuran kios kios pedagang di Stasiun Lenteng Agung. Teori yang digunakan untuk membantu menjelaskan kasus tersebut adalah teori komponen sistem hukum oleh Lawrence M Friedman. Metode penelitian adalah kualitatif dengan analisis deskriptif-eksplanatif. Teknik penggumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan. Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan bagaimana faktor faktor yang mempengaruhi keterlibatan polisi dalam penggusuran kios kios pedagang di stasiun Lenteng Agung dipengaruhi oleh Faktor Internal (Stuktural, Kultural dan Substantif) dan Eksternal ......When the eviction is happening wherever the siding is rarely on the interests of the community. Police involvement in the eviction does occur. This study discusses the factors that affect the involvement of Brimob in the eviction kiosk at the station kiosks Lenteng Agung. The theory is used to help explain the case is the theory component of the legal system by Lawrence M. Friedman. The research method was qualitative descriptive analysis with-explanative. The data collected through in-depth interviews with informants. The conclusions of this study shows what factors affect police involvement in the eviction at the station kiosks kiosk Lenteng Agung was influenced by internal factors (Cultural, structural, and substantive) and external.

Abstrak :
ABSTRAK
Sektor informal yang berada pada kota besar khususnya Jakarta menimbulkan permasalahan. Dengan penempatannya yang tidak tertata, keberadaan sektor informal kerap tidak sesuai dengan perencanaan penataan rung kota dari pemerintah. Dalam menyelesaikan permasalahan ini kerap kali pemerintah melakukan penggusuran paksa. Di sisi lain sektor informal juga berperan dalam menjaring tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Sementara munculnya sektor informal di perkotaan bukan akibat dari kekalahan mereka bersaing memenuhi kebutuhan hidup saja namun ternyata kemunculan ini merupakan pengaruh peran pemerintah juga. Pembelajaran tentang sektor informal dalam tulisan ini bertujuan untuk memahami definisi sektor informal dan menjelaskan kriteria-kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam membedakan sektor informal dengan sektor formal. Penelitian ini juga disertai studi kasus mengenai pedagang stasiun yang masuk ke dalam kategori sektor informal di perkotaan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara memahami bagaimana perlakuan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari kehadiran sektor informal di perkotaan.

---

ABSTRACT
The existence of informal sectors in big cities, especially Jakarta does create problems. The disorganized placement is one of the crieteria of the informal sector, since it?s not accordance with the urban planning made by the government. In order to solve these problems, the action of forge destruction is usually taken. On the other hand, the informal sector is actually helps in decreasing the unemployed. Meanwhile, the existence of them in big cities is not only caused by their unability to compete in fulfilling their needs, but also caused by the regulations the government made. The goal of this study about the informal sectors is to get better understanding of definition of it and obtain the important criterias to differentiate with formal sectors. It is also completed with a case study about street vendors surrounding and or near by the station, which is included as an urban informal sector. It is done in order to wisely decide how to handle the problems occured by the existence of informal sectors in urban context.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan tugas TNI diluar fungsi pertempuran dikategorikan sebagai Operasi Militer Selain Perang OMSP sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Luasnya cakupan OMSP mengundang pro dan kontra, ada kekhawatiran TNI kembali campur tangan dalam ranah sipil seperti masa Orde Baru. Pengerahan TNI dalam proyek penertiban Kalijodo menimbulkan berbagai perdebatan, banyak pihak yang mengkritik dan mempertanyakan, bahkan menolak pelibatan TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dalam kegiatan penggusuran tersebut. Padahal bila merujuk pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pelibatan TNI dalam penertiban Kalijodo bisa dipandang sebagai implementasi tugas OMSP TNI dalam membantu tugas pemerintah daerah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisis implementasi OMSP dalam perbantuan TNI pada Pemerintah Daerah dengan studi kasus penertiban Kalijodo Jakarta Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa perbantuan TNI dalam Operasi Penertiban Kalijodo berdampak positif meskipun masih mengundang polemik karena adanya kelemahan dalam hal legitimasi dan payung hukumnya sehingga perlu dilakukan perumusan regulasi secara tepat untuk menghindari adanya penyalahgunaan profesional TNI sebagai alat kekuasaan. Kata Kunci ; Kalijodo, OMSP, pelibatan, penertiban, TNI, tugas perbantuan.

---

ABSTRACT
Implementation of TNI duties beyond the function of combat is categories as Military Operation Other Than War OMSP , such as regulated Law Number 34 FY 2004 on Indonesian Armed Forces TNI . The extent of OMSP scope invites pros and cons, there are concerns the TNI re intervenes in the civil domain same as ldquo the Orde Baru rdquo period. TNI deployment in the Kalijodo eviction project give raise debates, many critics and questioning and even of TNI involvement denial in the Kalijodo eviction project as a national defense force. Whereas when referring to Law No. 34 FY 2004 on TNI, the involvement in the Kalijodo evictions project can be seen as the implementation of OMSP task in terms of assisting local government. Through a qualitative approach aimed at illustrate and analyzing of the implementation of OMSP in the TNI assistance to the local government with a case study of eviction project Kalijido North Jakarta. The results revealed that TNI assistance in Kalijodo Eviction project has a positive impact eventhough still as debatable due to legal protection and legitimacy weaknesses. Acccording to that, it is urgent to formulate regulations appropriately to avoid TNI abuse of power.Keywords assistance, eviction, involvement, Kalijodo, MOOTW, OMSP , TNI

Abstrak :
ABSTRAK Dalam merealisasikan penggusuran, ada banyak faktor yang terlibat dalam pertimbangan estetika untuk melihat wilayah mana yang akan digusur. Kejadian penggusuran hampir selalu melibatkan hunian informal yang dianggap ugly, kemudian digantikan oleh sebuah rupa baru yang dianggap beautiful. Dalam konteks penggusuran di Jakarta belakangan ini, dikotomi beauty dan ugly dalam pertimbangan estetika membangkitkan rupa arsitektur yang cenderung modernis, dan bagaimana banyak upaya penggusuran akhirnya seolah berusaha untuk melawan ugliness daripada bangunan-bangunan sebelumnya. Salah satu kejadian yang baru saja terjadi adalah penggusuran wilayah Kalijodo. Menurut saya, apabila membandingkan Kalijodo sebelum dan sesudah dibangun RPTRA, akan ada beberapa hal yang cenderung kontras, yang terlihat sebagai upaya untuk melawan ugliness dari rupa arsitektur di Kalijodo sebelumnya.Dalam merealisasikan penggusuran, ada banyak faktor yang terlibat dalam pertimbangan estetika untuk melihat wilayah mana yang akan digusur. Kejadian penggusuran hampir selalu melibatkan hunian informal yang dianggap ugly, kemudian digantikan oleh sebuah rupa baru yang dianggap beautiful. Dalam konteks penggusuran di Jakarta belakangan ini, dikotomi beauty dan ugly dalam pertimbangan estetika membangkitkan rupa arsitektur yang cenderung modernis, dan bagaimana banyak upaya penggusuran akhirnya seolah berusaha untuk melawan ugliness daripada bangunan-bangunan sebelumnya. Salah satu kejadian yang baru saja terjadi adalah penggusuran wilayah Kalijodo. Menurut saya, apabila membandingkan Kalijodo sebelum dan sesudah dibangun RPTRA, akan ada beberapa hal yang cenderung kontras, yang terlihat sebagai upaya untuk melawan ugliness dari rupa arsitektur di Kalijodo sebelumnya.

Abstrak :
ABSTRACT
DKI Jakarta Government's eviction policy is often considered to be wrong or has a negative image (even violating the Human Rights) because eviction is synonymous with riot, coercion, expulsion, and always ends in conflict. Although according to the utilitarianism philosophy, no actions, including evictions, are inherently wrong. All actions or regulations by itself are neutral. What gives moral values to actions or regulations are its consequences. The objective of this study was to determine the positive consequences of eviction actions by using the philosophical perspective of Utilitarianism. The study used descriptive and literature review methods, as well as qualitative approach, the results of the study showed that eviction policies were justified in the utilitarian view, Eviction of a handful of residents living on the riverbanks was done to normalize the riverbank and green areas to save millions of DKI Jakarta residents from floods. The main objective of the eviction was the public interest. Therefore, evictions must be conducted for the greater good, benefiting as many people as possible and carried out in ways that humanize people.

Abstrak :
Notaris dalam melakukan perjanjian dengan para pihak dalam aktanya dapat dihadapkan pada konteks sebagai pribadi dan sebagai Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Bagaimana tanggungjawab Notaris sebagai individu dan sebagai pejabat umum dalam melaksanakan janji, dan bagaimana pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah terhadap sanksi yang dikenakan dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Barat Nomor 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif dimana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat didalam peraturan perunang-undangan. Pendekatan ini ditinjau dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan. Berdasarkan jenis datanya penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu. Sebagai tanggungjawab Notaris terhadap janji yang tidak terpenuhi olehnya, ia diwajibkan melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pelapor, dan harus mendapatkan sanksi peringatan secara tertulis oleh MPW dalam jabatannya sebagai Notaris. Sanksi yang diberikan oleh MPW kepada Notaris diberikan berdasarkan pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran untuk penelitian ini yaitu Pelapor dapat menggugat Notaris dalam hal keperdataan pada pengadilan negeri karena dalam hal ini MPW hanya berwenang dalam jabatannya sebagai pengawas dari pelaksanaan UUJN oleh Notaris.

---

The deed of public notary while arranging agreement to parties can be seen as individual and public notary. The problems on this thesis are: how is the responsible of public notary as individual and public officer why performing agreement, and what is the judgement of regional supervisor assembly to the punishment which was given on their decision in West Sumatera Number 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/2018. Method on this research is juridical-normative which bases on positive law. This approach is viewed from the point of norm and performance of positive law in society which is done by studying secondary data, then it is followed by researching primary data which is available at the realm. According to type of data, this research use qualitative-analysis method, a method to analyze to certain problem. As the responsibility of public notary to agreement which is not performed by them, they have to pay the damage which is suffered by rapporteur, and be penalized through written warning by Regional Supervisor Assembly on their office as public notary. Punishment which is given by Regional Supervisor Assembly to publich notary should be given under appropriate consideration according to positive law. The suggestion to this research is the rapporteur should sue the public notary to district court because the power Regional Supervisory Assembly is limited as watchdog of Public Notary Law performance by Public Notary.

Abstrak :
Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kotadanmanusia. Didalam praktik penggusuran yang terjadi, seringkali penggusuran yang dilakukan berujung pada konflik dan luka sosial sehingga menimbulkan reaksi dari korban yang tergusur. CAP 16 Kampung merupakan salah satu bentuk reaksi dari korban penggusuran yang dilakukan dengan membangun koalisi diantara masyarakat dan menuntut agar diikut sertakannya masyarakat didalam penataan kota. Proses CAP 16 Kampung yang mengedepankan dialog dan partisipatif sejalan dengan penyelesaian dalam perspektif kritis, salah satunya Peacemaking Criminology. Dalam pendekatan perspektif Peacemaking Criminology, proses CAP 16 Kampung yang dilakukan pada kampung yang telah tergusur berjalan dengan lebih baik karena sudah terbangun empati di masyarakat karena adanya empati yang lahir dari proses menderita secara bersama-sama dan adanya afirmasi dari korban penggusuran atas nasib mereka. Pada kampung Muara Baru yang sekedar diwacanakan untuk digusur, proses CAP 16 Kampung belum berjalan dengan baik karena tidak adanya ancaman penggusuran yang nyata dan belum adanya afirmasi dari kampung tersebut karena belum terbentuk empati. ......Eviction is phenomenon that happens in city livelihood related to city and human life development. In practice, eviction could lead to conflicts and social injury in which it causes reactions from the victims. CAP 16 Kampung is one of the reactions, in which the victims started a coalition to demand their participation in city development. CAP 16 Kampung process that involves dialogs and participatory actions are in line with Peacemaking Criminology perspective. From Peacemaking Criminology approach, CAP 16 Kampung in the evicted Kampung Akuarium fares much better due the already existing empathy and their affirmation actions about their shared fate as evicted victims. The other kampung, Kampung Muara Baru that yet tobe evicted doesnt have thesame degree of success because they didnt share the same threat as Akuarium did and there is no solid affirmation from them due the lacks of empathy being built.

Abstrak :
Skripsi ini membahas politisasi agama yang terjadi di dalam konflik antara Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya di Myanmar dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penjelasan yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini menggunakan teori instrumentalis dalam menganalisis politisasi agama yang terjadi dalam konflik Rohingya dan Rakhine. Permainan isu agama membangkitkan sentimen anti-Muslim Rohingya dan menyebabkan situasi semakin panas sehingga terjadi pengusiran terhadap Muslim Rohingya secara besar-besaran dari wilayah Rakhine. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah sebagai aktor penting dalam pembentukan identitas nasional Myanmar yang menyebabkan eksklusifitas agama Buddha di Myanmar dan dalam proses ini framing anti-Muslim Rohingya pun terjadi. Melalui konflik ini pemerintah mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik. ......This thesis discusses the politicization of religion that occurred in the conflict between Buddha Rakhine and Rohingya Muslims in Myanmar from 2012 to 2017. This research is qualitative research with explanatory explanations. This study uses instrumentalist theory in analysing the politicization of religion that occurred in the Rohingya and Rakhine conflicts. The religious issue game aroused anti-Muslim Rohingya sentiments and caused the situation to become hotter, resulting in massive expulsion of Rohingya Muslims from the Rakhine region. The results of this study prove that the government as an important factor in the formation of Myanmar's national identity that led to the exclusivity of Buddhism in Myanmar and in this process the anti-Muslim Rohingya framing ensued. Through this conflict, the government gets economic and political benefits.