Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this revision of Health Program Planning and Evaluation, author L. Michele Issel carefully walks the reader through the process for developing, implementing, and evaluating successful community health promotion programs. Featuring reader-friendly, accessible language and practical tools and concepts, this outstanding resource prepares students and professionals to become savvy consumers of evaluation reports and prudent users of evaluation consultants. The text includes a variety of practical tools and concepts necessary to develop and evaluate health programs, presenting them in a language understandable to both the practicing and novice health program planner and evaluator. The third edition reflects then major changes in the field of community health with updated examples and references throughout. Contemporary topics such as the Patient Protection and Affordable Care Act of 2009, information systems and web-based technology, and global health planning and evaluation are newly covered in this edition."

"Summary:As technocratic public policy analysis approaches evolve to include greater sensitivity to political contexts, this volume synthesizes these former methods with new multi-actor, multiple perspective and poly-centric modes of analysis that are more inclusive"

"One of the problem in Education program espicially in senior technical high shool is disability entering on job vocation. Dual system Education Program (PSG) is constructed to disolve it problem. This research aim to evaluate implementation through this program...."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi yang semakin pesat di bidang teknologi dan inforrnasi telah membuat pemakai mendapatkan alternatif lain didalam berkomunikasi. Teknologi Internet yang perkembangannya demikian pesat telah menjadi alternatif bagi seseorang dalam berkomunikasi dengan yang lainnya.Di dalam pra kompetisi dan perkembangan teknologi yang demikian pesat ini menyebabkan Indosat harus berpikir lebih kreatif dan inovatif untuk dapat memenangkan persaingan di masa depan. Saiah satu usaha yang dikembangkan oleh Indosat untuk memenangkan persaingan, selain memberikan jasa yang beragam, juga akan dikembangkannya suatu sistem pelayanan yang bertujuan untuk dapat memuaskan pelanggan dengan harga yang bersaing. Kepuasan pelanggan akan menimbulkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, yang akhirnya akan tercipta loyalitas pelanggan dan yang akan menguntungkan perusahaan.Tujuan dari evaluasi kepuasan pelanggan ini adalah untuk memberikan masukan kepada perusahaan didalam rencana perusahaan Pengembangan Sistem Pelayanan Pelanggan. Untuk itu penulis telah melakukan penelitian terhadap pelanggan jasa IndosatNet dan terhadap karyawan perusahaan yang berkecimpung dalam penanganan jasa IndosatNet.Dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan serta mengukur tingkat kepuasan pelanggan, digunakan metode SERVQUAL DIMENSION yang terdiri dari 5 (lima) dimensi :1. Tampilan fisik (Tangibles)2. Kemampuan mewujudkan janji (Reliability)3. Ketanggapan dalam memberikan jaminan layanan (Responsiveness)4. Kemampuan memberi jaminan layanan (Assurance)5. Kemampuan memahami kebutuhan pelanggan (Empathy)Berdasarkan kelima dimensi tersebut diatas, dan dari hasil penelitian terhadap persepsi pelanggan, dapat diketahui bahwa pelanggan merasa puas terhadap kualitas pelayanan lndosatNet. Faktor yang sangat memuaskan pelanggan adalah untuk dimensi tampilan fisik (tangibles), ketanggapan dalam memberi layanan (responsiveness) dan kemampuan memberikan jaminan layanan (assurance). Sedangkan faktor kemampuan mewujudkan janji (reliability) dan faktor kemampuan memahami kebutuhan pelanggan adalah merupakan faktor yang masih harus ditingkatkan pelayanannya.Dilihat dari evaluasi kesenjangan yang dilakukan penelitian terhadap manajemen dan karyawan Indosat, tampak bahwa faktor kemampuan memahami kebutuhan pelanggan (empathy) adalah merupakan dimensi dengan nilai terendah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian terhadap pelanggan dan terhadap karyawan terdapat kecocokan dimana dimensi empathy adalah merupakan faktor utama yang harus menjadi prioritas perbaikan oleh perusahaan.

---

"

"Model praktek keperawatan profesional merupakan suatu model yang memberikan kesempatan bagi perawat untuk menunjukkan otonomi dan akontabilitas dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Suatu program evaluasi bagi model praktek keperawatan profesional diperlukan untuk mengkaji sejauhmana keefektifan model praktek keperawatan ini terhadap peningkatan pelayanan keperawatan di ruang model ini, Evaluasi dapat diarahkan kepada aspek struktur dimana komitmen organisasi pelayanan keperawatan akan dikaji, aspek proses dimana faktor pelibatan dan partisipasi dari seluruh komponen yang terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan dinilai, serta aspek hasil dimana kepuasan klien dapat diukur. Program evaluasi ini seyogyanya dapat dilaksanakan minimal dua kali dalam tiga tahun, dimana evaluasi pertama merupakan informasi dasar bagi evaluasi selanjutnya.

---

A professional nursing practice model is an approach that enables nurses to demonstrate their autonomy and accountability in delivering their care to patients. An evaluation program for a professional nursing practice model is required to assess the effectiveness of this model toward an improvement of nursing service in this model unit. The evaluation plan is involved in three aspects; structure, process, and outcome. The aspect of structure is evaluated to assess a commitment of the nursing service organization. The aspect of process is directed to evaluate an involvement and participation of all components in a nursing care delivery system. And finally, the aspect of outcome is assessed to determine the satisfaction of patients and the staff A program of evaluation is best to be conducted twice for a period of three years during which the first evaluation is used as a baseline data for an incoming evaluation."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak DJP memiliki tanggung jawab besar untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target Rp 1.355 triliun di tahun 2016 sesuai dengan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dengan cara menunjang kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, DJP melakukan penambahan basis data perpajakan dengan cara mengeluarkan peraturan baru, yaitu PMK Nomor 39/PMK.03/2016. Dua bulan sejak ditetapkannya PMK Nomor 39/PMK.03/2016, pelaksanaan dari pelaporan data transaksi nasabah kartu kredit oleh bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit ditunda sampai program pengampunan pajak berakhir kemudian ditunda kembali pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Analisis kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknis analisis data kualitatif berupa successive aproximation. Alasan dilakukannya penundaan pelaksanaan ini adalah 1 pemberhentiaan sementara pemeriksaan pajak pada program pengampunan pajak, 2 kondisi masyarakat serta bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit, 3 mendukung program nontunai Bank Indonesia, 4 data kartu kredit tidak mencerminkan penghasilan, serta 5 masih minimnya jumlah transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Sedangkan, manfaat yang diperoleh bagi pemeriksa pajak atas data kartu kredit adalah menjadi data pendukung dan rekonsiliasi pada objek pajak PPh dan PPN atas Wajib Pajak sebagai nasabah kartu kredit perseorangan dan/atau korporasi. Analisis atas evaluasi ini menyimpulkan bahwa kebijakan penetapan data transaksi nasabah kartu kredit sebagai basis data perpajakan perlu untuk dimodifikasi kemudian dilanjutkan kembali pelaksanaannya. Hal ini mengingat data transaksi nasabah kartu kredit yang dapat dijadikan basis data pengujian kepatuhan pajak di perkembangan aktivitas ekonomi dengan menggunakan nontunai yang sudah berkembang pesat.

---

ABSTRAKThe Directorate of General Taxes DGT have a resposibility to collect revenues with a target of Rp 1,355 trillion in 2016 as planned in the Revised State Revenue and Expenditure Budget by supporting taxpayer compliance. After that, the DGT made a new regulation of adding tax database, namely PMK Number 39 PMK.03 2016. The implementation of reporting data of credit card rsquo s client by bank or institution that arranged in PMK Number 39 PMK.03 2016 has been delayed until tax amnesty program ended. Afterwards, that implementation postponed again up to unspecified time limit. This policy analysis is done by qualitative approach through qualitative data analysis technique in the form of successive aproximation. The reasons for implementation delay is 1 tax audit is stop during tax amnesty program, 2 resistance from society and also bank or institution acquirer credit card, 3 support less cash program from Bank Indonesia, 4 credit card rsquo s data doesn rsquo t reflect people rsquo s income, and 5 inadequate on credit card rsquo s transaction. Meanwhile, the benefits of credit card client rsquo s data is the data can support tax auditors to reconciliation tax object of income tax and value added tax. Evaluation analysis conclude that policy of credit card client rsquo s data as a tax base needs to modify and re implementing. This should be re implementing because credit card client rsquo s data can be a tax base to measure tax payer rsquo s compliance in currently economic activities is much more using less cash rather than cash basis."