Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan program literasi informasi yang dapat dikategorikan sebagai programpelatihanmemerlukan evaluasi untuk menunjukkan apakah tujuan program telah tercapai sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program literasi dan menentukan sejauh mana efektivitasprogram literasi informasi pada Hari Kunjung Perpustakaan (HKP). Pengkajian menggunakan metodepenelitian deskriptif dengan populasi penelitian adalah semua peserta program literasi informasi padaHari Kunjung Perpustakaan 2019 di PUSTAKA Kementan yang berjumlah 69 orang. Sampel diambil pada keseluruhan peserta sebanyak 27 orang pada kelas literasi peneliti dan mahasiswa, dan42orang pada kelas literasi penyuluh/petani/masyarakat umum. Metode penelitian mengacupadaevaluasi efektivitas program pelatihan/training Kirkpatrick (2004). Hasil kajian menunjukkankeseluruhan level indikator yang dinilai (level 1- level 4) pada evaluasi program literasi informasi yangdilaksanakan PUSTAKA pada Hari Kunjung Perpustakaan (HKP) 2019 dikategorikan sangat memuaskan meskipun belum dapat memenuhi tingkat harapan dari peserta sebanyak 100%. Strategi perbaikan yang diperlukan untuk perbaikan program literasi informasi ke depan yaitu: diperlukansosialisasi pelatihan melalui berbagai media dengan waktu yang mencukupi; pengembanganmateri pelatihan; penambahan durasi waktu pelaksanaan program literasi; pengembangan programliterasi bagi pelajar; pembuatan panduan bagi peserta program literasi; pengembangkan programliterasi secara langsung ke penyuluh dan petani di lapangan."

"Latar Belakang: Saat ini terdapat 1,3 miliar penduduk di dunia berisiko tertular filariasis pada lebih dari 83 negara dan 50% orang terinfeksi tinggal di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Indikator keberhasilan pengendalian filariasis yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan berdasarkan pedoman WHO yaitu kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% dengan menerapkan Mass Drug Administration (MDA) minimal cakupan pengobatan >65% populasi. Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) dengan Diethylcarbamazine citrate dan Albendazole telah dilakukan di Kota Pekalongan sejak tahun 2011-2015 dengan cakupan pengobatan sebesar >65%, namun hasil evaluasi mini TAS tahun 2019 prevalensi antigen masih > 2%. Berdasarkan pedoman WHO, program POPM Kota Pekalongan harus diperpanjang selama 2 tahun dengan obat Ivermectin, Diethylcarbamazine citrate dan Albendazole (IDA), namun cakupan pengobatan IDA putaran pertama <65%. Perlu dilakukan penelitian untuk membuat model evaluasi POPM filariasis agar dapat dilakukan perbaikan dalam program serta meningkatkan cakupan pengobatan. Metode: Penelitian ini menggunakan desain mixed methods sekuensial eksplanatori dengan jumlah sampel sebanyak 646 sampel untuk data kuantitatif (pengambilan darah jari sebanyak 300µl untuk pemeriksaan antigen dan wawancara terstruktur kuesioner) dan 9 informan dari petugas kesehatan dan penduduk untuk data kualitatif (input, proses, out, outcome program, serta perilaku minum obat penduduk). Penelitian dilakukan pada total 10 kelurahan di daerah endemik Kota Pekalongan dengan teknik sampling menggunakan sistem cluster (40 cluster RW) dipilih secara consecutive sampling. Hasil: Didapatkan model evaluasi pada aspek input yang memerlukan perbaikan berupa evaluasi pendanaan, pada evaluasi aspek proses didapatkan evaluasi pendampingan petugas kesehatan pada masyarakat dengan kriteria tertentu dengan perbaikan komunikasi untuk sosialisasi pengobatan, didapatkan juga model evaluasi pada aspek output dan outcome. Kesimpulan: Model evaluasi program POPM yang tepat yaitu model evaluasi komprehensif (input, proses, ouput, outcome), pada bagian proses harus dioptimalkan pada evaluasi pendampingan petugas kesehatan pada praktik minum obat untuk masyarakat dengan kriteria tertentu dan perbaikan komunikasi untuk sosialisasi melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, untuk dapat meningkatan cakupan pengobatan dan sosialisasi yang merata. Saran : Model evaluasi program Pemberian Obat Pencegahan Massal yang komprehensif (input, proses, output, outcome) perlu dilakukan agar dapat memperbaiki pendampingan petugas kesehatan dalam praktik minum obat dan perbaikan komuniasi sosialisasi pengobatan pada masyarakat dengan kriteria tertentu untuk dapat meningkatkan cakupan pengobatan di daerah endemik tipe perkotaan.

---

Background: Currently, there are 1.3 billion people in the world at risk of contracting filariasis in more than 83 countries and 50% of infected people live in Southeast Asia, including Indonesia. The indicators for the success of filariasis control that have been determined by the Ministry of Health based on WHO guidelines are endemic districts/cities that have succeeded in reducing the number of microfilariae to <1% by implementing Mass Drug Administration (MDA) with a minimum treatment coverage of >65% of the population. Mass Preventive Drug Administration (POPM) with Diethylcarbamazine citrate and Albendazole have been carried out in Pekalongan City since 2011-2015 with a treatment coverage of >65%. However, the 2019 TAS mini-evaluation results showed that antigen prevalence was still >2%. Based on WHO guidelines, the Pekalongan City POPM program should be extended for 2 years with Ivermectin, Diethylcarbamazine citrate, and Albendazole (IDA) drugs, but the coverage of the first round of IDA treatment was <65%. Research needs to be conducted to create an evaluation model for POPM filariasis so that improvements can be made to the program and treatment coverage can be increased. Method: This study used a mixed methods sequential explanatory design with a sample size of 646 samples for quantitative data (taking 300µl of finger blood for antigen examination and structured questionnaire interviews) and 9 informants from health workers and residents for qualitative data (input, process, output, program outcome, and residents' medication-taking behavior). The research was conducted in 10 sub-districts in the endemic area of ​​Pekalongan City using a sampling technique using a cluster system (40 RW clusters) selected using consecutive sampling. Results: An evaluation model was obtained for the input aspect that required improvement in the form of funding evaluation, in the process aspect evaluation an assessment of health worker assistance was obtained for the community with certain criteria with improved communication for treatment socialization, an evaluation model was also obtained for the output and outcome aspects. Conclusion: The appropriate evaluation model for the POPM program is comprehensive (input, process, output, outcome). The process section must be optimized in evaluating health worker assistance in taking medication for the community with certain criteria and improving communication for socialization through quantitative and qualitative approaches, to increase the coverage of treatment and socialization evenly. Suggestion: A comprehensive evaluation model for the Mass Preventive Drug Administration program (input, process, output, outcome) needs to be carried out to improve the assistance of health workers in the practice of taking medication and improve communication and socialization of treatment in the community with certain criteria to be able to increase treatment coverage in endemic urban areas."

"ABSTRACTDesign thinking DT merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan sebuah prinsip, pola pikir, dan sikap kerja menjadi sebuah metode penyelesaian masalah yang berfokus pada inovasi dan human value. Meskipun tren popularitas dari DT terus meningkat, masih banyak yang berpendapat bahwa konsep tersebut sangat sulit untuk dipahami. Studi awal yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kesulitan pemahaman konsep ini terkerucut pada pemahaman prinsip dan mindset dasar. Dalam banyak kasus, konsep ini hanya diajarkan sebagai metode instan tanpa pengajaran tentang konsep dasarnya. Hal ini dikarenakan materi yang bersifat abstrak dan praktikal sehingga sulit untuk diartikulasikan. Serious Game SG hadir sebagai solusi yang telah terbukti dapat memberikan pengaruh positif pada proses pembelajaran karena dapat memberikan pengalaman yang imersif dan menyenangkan serta dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam belajar. Secara umum penelitian ini akan membahas dua hal pokok yaitu bagaimana rancangan SG yang paling sesuai untuk menanamkan konsep dasar DT dan bagaimana pengaruhnya pada proses pembelajaran DT secara umum. Penelitian ini membahas secara komprehensif proses perancangan SG dengan menggunakan pendekatan desain berbasis pengguna UCD mulai dari model permainan, spesifikasi kebutuhan desain, minimum viable product, hingga prototipe akhir. Output dari perancangan ini berupa serangkaian permainan edukatif bernama UnderstadMe yang tersusun atas beberapa aspek meaning dan play tentang konsep dasar DT. Pada penelitian ini juga dilakukan evaluasi hasil perancangan dengan pendekatan kirkpatrick evaluation model, yang menunjukkan hasil level of reaction yang positif serta adanya peningkatan level of learning peserta belajar setelah memainkan UnderstadMe.

---

ABSTRACTDesign thinking DT is an approach that integrates a principle, mindset, and works attitude into a problem solving method that focuses on innovation and human value. Despite the increasing popularity trend of DT, there are still many who argue that the concept is very difficult to understand. Initial studies have shown that the difficulty of an understanding concept lies in comprehension the basic principles and mindsets. In many cases, this concept is only taught as an instance method without teaching its basic concepts. This is because the material is abstract and practical so difficult to be articulated. Serious Game SG comes as a proven solution that can bring a positive influence on the learning process because it can provide an immersive and enjoyable experience and also can increase motivation in learning. In general, this research will discuss two main points, how to design the most appropriate SG to embed the basic concept of DT and how its influence on DT learning process in general. This study discusses comprehensively the design process of SG by using a user centered design approach UCD starting from game model, design requirement specification, minimum viable product, to final prototype. The output of this design is a series of educative games called 39 UnderstadMe 39 composed of several aspects of meaning and play about the basic concept of DT. In this study, evaluation of the design results with the Kirkpatrick evaluation model approach showed a positive result of the level of reaction and improved level of learning aspects of participants after playing 39 UnderstadMe 39."

"Laporan Praktik Keinsinyuran ini membahas evaluasi pelatihan audit infrastruktur yang dilaksanakan di BPK RI. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan, materi pelatihan, fasilitator pelatihan, perubahan pemahaman peserta, serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam materi pelatihan audit infrastruktur. Laporan Praktik Keinsinyuran ini menggunakan metode analisis kuesioner berdasarkan Kirkpatrick Evaluation Model level 1 dan level 2 serta analisis deskriptif atas penerapan materi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan, materi pelatihan, dan fasilitator pelatihan sangat tinggi serta terdapat peningkatan pemahaman materi pelatihan audit infrastruktur. Terkait dengan penguatan materi Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya mutu konstruksi, masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, antara lain percepatan pembangunan Taman Infrastruktur sebagai media praktik lapangan dan memperbanyak studi kasus mengenai keselamatan konstruksi khususnya audit mutu konstruksi.

---

This Practice Report discusses the evaluation of infrastructure audit training carried out at the BPK RI. The discussion was carried out to determine the level of participant satisfaction with the training implementation, training materials, training facilitators, changes in participants' understanding, as well as the application of Occupational Safety and Health in infrastructure audit training materials. This Practice Report uses a questionnaire analysis method based on the Level 1 and Level 2 Kirkpatrick Evaluation Model as well as descriptive analysis of the application of Occupational Safety and Health material. Based on the research results, it can be concluded that training participants' satisfaction with the training organization, training materials and training facilitators is very high and there is an increase in understanding of infrastructure audit training materials. Regarding strengthening Occupational Safety and Health material, especially construction quality, there are still things that need to be improve, including accelerating the development of Infrastructure Parks as a medium for field practice and increasing number of case studies regarding construction safety, especially construction quality audits."

"Penelitian ini dilakukan karena telah terjadi konflik akibat perbedaan kepentingan antar-stakeholder dalam penetapan kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1988 atau yang dikenal dengan kebijakan PAKNOV-21. Materi dari kebijakan ini antara lain pencabutan alias cabotage, pembukaan pelabuhan terbuka untuk ekspor sebanyak 117 pelabuhan dan pencabutan izin trayek. Kebijakan PAKNOV-21 tahun 1988 ternyata memberikan implikasi positif dalam meningkatkan volume ekspor nonmigas. Namun di sisi lain justru memberikan implikasi negatif dengan menurunnya perolehan muatan oleh angkutan laut nasional.Sehubungan dengan itu, melalui penelitian ini ingin diketahui lebih dalam latar belakang penetapan kebijakan PAKNOV. 21 serta dampak yang diterima oleh Stakeholder. Untuk itu, tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari penetapan kebijakan PAKNOV-21. Kedua, untuk mengetahui seberapa besar deviasi yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan PAKNOV-21. Ketiga, untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan yang diperoleh dari kebijakan PAKNOV-21.Dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kebijakan PAKNOV-21, didasarkan atas teori dan perspektif yang relevan yaitu. Pertama, penelitian ini untuk mengelola dan menyempurnakan kebijakan PAKNOV-21 agar dapat lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan teori administrasi publik. Kedua, keputusan penetapan kebijakan PAKNOV-21 didasarkan atas perspektif pilihan publik (public choice), mengingat bahwa kebijakan PAKNOV-21 telah berlangsung sekitar 16 (enam belas) tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan PAKNOV-21. Sehubungan dengan itu, diperlukan teori kebijakan publik. Ketiga, implementasi kebijakan PAKNOV-21 ternyata memberikan implikasi positif terhadap sektor perdagangan dan implikasi negatif terhadap sektor angkutan laut, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antarorganisasi, untuk itu diperlukan teori organisasi. Keempat, berdasarkan pertimbangan bahwa kebijakan PAKNOV-21 ditetapkan bukan hanya berdasarkan aspek ekonomi saja namun dalam kepentingan yang lebih luas yaitu memaksimumkan kesejahteraan masyarakat sehingga unsur politik juga dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan PAKNOV-21. Atas dasar hal tersebut digunakan perspektif ekonomi politik. Kelima, mengingat bahwa kebijakan PAKNOV-21 didasarkan atas menurunnya harga minyak dipasaran internasional sehingga perspektif globalisasi perlu digunakan untuk menilai seberapa besar globalisasi dapat mempengaruhi perekonomian nasional dalam kaftan dengan kebijakan PAKNOV-21. Keenam, Konflik antar-organisasi tersebut menimbulkan derajat kompleksitas yang tinggi sehingga perlu penyelesaian dengan pendekatan kesisteman, untuk itu diperlukan teori kesisteman. Ketujuh, sebagai sistem terdiri dari sub-sistem Perdagangan dan subsistem Angkutan Laut maka masing-masing digunakan perspektif pendukung yaitu perspektif ekonomi makro dan perspektif transportasi laut.Kontribusi teori terhadap kebijakan publik dari basil penelitian ini adalah pembuktian keberadaan kondisi optimal dalam suatu kebijakan publik. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menurunkan nilai konflik yang terjadi pada setiap implementasi kebijakan publik dengan menggunakan metode yang integral dan menyeluruh (comprehensive) melalui intervensi optimal sehingga tercapai "gain" optimal dari stakeholder. Teori ini didasarkan atas pemikiran Nash yang kemudian disebut sebagai Nash Equilibrium atau keseimbangan noncooperative, yaitu: satu kompetisi sempurna dimana setiap produsen memaksimalisasi keuntungannya dan konsumen dapat memaksimalisasi utilitas berdasarkan kondisi harga yang diberikan (tertentu). Jika kondisi optimal ini tidak tercapai maka pasti ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan atau tidak terjadi keseimbangan (equilibrium). Kondisi ini disebut sebagai kondisi optimal dari penciptaan kebijakan publik yang tepat. Rumusan teori yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: "Bahwa setiap penetapan kebijakan publik tentunya dapat memberikan suatu kondisi equilibrium atau solusi optimal bagi setiap pihak yang terkait dengan menghadirkan suatu metode yang komprehensif dengan mengkombinasikan antara pendekatan agregasi kepentingan dan interaksi dinamis melalui intervensi optimal sehingga tercapai gain optimal".Konstribusi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pengenalan metode evaluasi kebijakan publik. Metode ini dikembangkan atas dasar evaluasi terhadap formulasi kebijakan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Evaluasi terhadap formulasi kebijakan menggunakan model statis sedangkan evaluasi terhadap implementasi kebijakan menggunakan model dinamis. Model statis digunakan untuk memotret kondisi saat kebijakan PAKNOV-21 ditetapkan dan saat tujuan kebijakan PAKNOV-21 dipertanyakan. Selisih antara kedua penilaian kondisi tersebut adalah nilai "ketidaksesuaian" antara kondisi harapan dan kenyataan terhadap kebijakan PAKNOV-21. Namun model statis ini memiliki keterbatasan yaitu bersifat subjektif karena sumber data yang digunakan berdasarkan preferensi stakeholder. Oleh karena itu, diperlukan model dinamis yang dapat memberikan gambaran lebih objektif. Kelebihan dari model dinamis dapat mengetahui interaksi dinamis antara variabel yang terkait dengan kebijakan PAKNOV-21. Kondisi objektif pada model dinamis didasarkan pada sumber data sekunder dari masing-masing variabel terkait. Untuk kepentingan evaluasi kebijakan PAKNOV-21 diperlukan kombinasi antara model stasis dengan model dinamis. Kombinasi ini dilakukan dengan cara memasukkan nilai deviasi dari model statis ke dalam model dinamis. Sehingga dapat diperoleh "model penilaian keberhasilan kebijakan PAKNOV-21", dengan kriteria sebagai berikut:- Apabila nilai elastisitas pada kondisi harapan lebih besar daripada nilai elastisitas kondisi kenyataan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak atau kurang berhasil.- Apabila nilai elastisitas harapan sama besar dengan nilai elastisitas kondisi kenyataan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut cukup berhasil.- Apabila nilai elastisitas harapan lebih kecil daripada nilai elastisitas kondisi kenyataan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut sangat berhasil.

---

This research was carried out due to a conflict of interests among stakeholder during the implementation of the Government Decree no. 17/1988 (known as PAKNOV-21 Policy). The substance of this policy was partly the withdrawal of Cabotage rules, the opening of 117 ports for export, and the withdrawal of route licenses for domestic shipping. On the one hand, the PAKNOV-21 has apparently given positive impacts on boosting the volume of non-oil export whilst, on the other hand, it has given negative impacts on the degradation of freight volume for national shipping fleet.

In response to these phenomena, this research is seeking for further investigation of the mindset under which the decision was derived, and the impacts imposed on the stakeholder. As such, the objectives of this research are written as follows: first, to investigate the impacts resulting from the implementation of PAKNOY-21; second, to measure the deviation due to the implementation of PAKNOV-21; and third, to measure the degree of successfulness upon the implementation of PAKNOV-21.

The evaluation of PAKNOV-21 was carried out through stages based on some relevant theories and perspectives as follows: First, this research is intended to manage and to improve the PAKNOV-21 so that it will be more efficient and effective. Hence, the public administration theory is applied. Second, the decision to implement the PAKNOV-21 was also driven by the perspective of public choice. Given that PAKNOV-21 has been implemented for almost 16 years, it therefore needs to be reviewed and evaluated. In order to do the evaluation, the public policy theory was used. Third, the implementation of PAKNOV-21 has apparently given positive impacts to trade sector and a negative implication to sea transport sector, and it also produced a conflict of inter-organization performance measurement between those two sectors. Hence, the organization theory was applied. Fourth, historically, PAKNOV-21 was decided not only due to economic reasons, but also for maximizing the public welfare to a larger extent. It means that there was a political influence in the decision making process and hence the political economic perspective was applied. Fifth, recalling the event when the PAKNOV-21 was started, it was partially influenced by the decline of international oil prices. In this context, the globalization perspective is applied in order to measure how big the influences of globalization on our national economy. Sixth, the conflict of inter-organization has caused a high degree of complexities making system theory was required. Hence, the System Dynamic (SD) approach was applied. Seventh, the evaluation model can be viewed as a system comprising two subsystems, namely trade and sea transport sectors. In this case, as supporting theories, macro economic perspective and marine transport system perspective are applied for its respective sectors.

Theoretical contribution of this research to public policy is the proof of the existence of optimum condition to a public policy. The approach carried out in this research is to lower down the conflict which mostly occurred during the implementation phase of a public policy. This can be done by using a comprehensive method through optimum intervention, so that it will achieve optimal "gain" with respect to stake holder?s interests. Thanks to John Nash who developed this theory which was later known as Nash Equilibrium or Noncooperative Equilibrium, i.e., a perfect competition where each producer can maximize his own profits, and consumers can maximize his own utility under certain given price conditions. If this optimal condition is violated, then there must be a party that will gain at the expense of others. Theoretical formulation resulting from this research has confirmed that "every public policy decision could provide an equilibrium or optimum solution with respect to all parties involved by presenting a comprehensive method that can combine between aggregate interests approach and dynamic interactions through optimum intervention so as to achieve optimal gain".

Policy contribution resulting from this research is the introduction of a model for public policy evaluation. The development of this method is based on the evaluation of policy formulation and the evaluation of policy implementation. The former is carried out by using a static model, whereas the latter is done by applying a dynamic model. The static model is used in order to portray two conditions at two different times, namely, the time when the PAKNOV-21 was decided, and the time when it is being questioned or evaluated. The difference in values between those two conditions will reflect the value of "incompatibility" between the expected value and the reality value correspond to PAKNOV-21. The static model has some shortcomings due to its subjective stake holder?s preferences. Therefore, it should be validated by introducing a dynamic model that to some degree it can replicate the dynamic interaction among the variables involved in PAKNOV-21. The dynamic model is further validated by comparing with the secondary data of each respective variable. In order to use the model for the purpose of evaluation of PAKNOV-21, the two models (i.e. static and dynamic models) have to be combined. This combination can be conducted by plugging the deviation values of the static model into the dynamic model so that the successfulness value of PAKNOV-21 policy can be obtained. The following criterion showed the degree of successfulness of a public policy:

- If the elasticity under expected condition is greater than the elasticity of the condition of reality, it can be concluded that the policy is not or less successful.

- If the elasticity under expected condition is equal to the elasticity of the condition of reality, it can be concluded that the policy is fairly successful.

- If the elasticity under expected condition is less than the elasticity of the condition of reality, it can be concluded that the policy is very successful."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan dampak program pemberdayaan ekonomi berbasis dana zakat, infaq, dan shadaqah ZIS yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa terhadap kondisi ekonomi, sumber daya manusia, dan sosial penerima manfaat/mustahik. Program pemberdayaan yang dijadikan objek penelitian ini terletak di Serang, Merapi, Temanggung, dan Ponorogo. Tujuan penelitian dijawab menggunakan model evaluasi CIPP Context, Input, Process, Product yang dihubungkan dengan aspek-aspek ekonomi, sumber daya manusia, dan sosial penerima manfaat/mustahik kemudian diolah dengan metode Structural Equation Modelling SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat beberapa komponen dalam program yang masih perlu diperbaiki yakni kesesuaian menilai kebutuhan mustahik, meningkatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik seperti sarana prasarana, pendampingan dan pelatihan skill usaha, serta memastikan kembali keberlanjutan usaha mustahik agar mereka benar-benar bisa mandiri secara ekonomi. Meskipun masih ada kekurangan, tetapi secara keseluruhan program ini terbukti memberikan dampak positif kepada peningkatan kualitas ekonomi, sumber daya manusia, dan sosial penerima manfaat/mustahik.

---

This study aims to evaluate the economic empowerment program based on zakat, infaq, and shadaqah ZIS funds managed by Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa on the economic, human resource, and social impacts of the beneficiaries mustahik. The research objects are located in Serang, Merapi, Temanggung, and Ponorogo. To answer the purpose of the study, this study use the CIPP evaluation model Context, Input, Process, Product that is linked to the economic, human, and social aspects of the beneficiaries and then processed by Structural Equation Modeling SEM method.

The result of this study found that there are several components in the program that need to be improved. The components are the concept or procedure of conveying the need to mustahik, improving the services according to the mustahik needs such as infrastructure, facilitation, and business skill training, and ensuring the sustainability of the mustahik business so they can be economically independent. Although there are still some shortcomings, the program is proven to have positive impacts on improving the economic, human, and social quality of the beneficiaries."

"Latar belakang penelitian ini adalah adanya komitmen bersama pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa, salah satunya melalui pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Strategi komunikasi melalui kampanye komunikasi ini bertujuan untuk mengembangkan budaya anti korupsi secara efektif dan efisien di lingkungan aparatur pemerintahan. Sebagai suatu kampanye perubahan sosial (ideological or cause-oriented campaign- Charles U. Larson), maka diperlukan serangkaian kegiatan komunikasi yang dirancang dan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tujuan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang Evaluasi Strategi Komunikasi Kampanye Anti Korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana perencanaan kampanye komunikasi dilakukan untuk mendukung kegiatan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dengan unit kerja pilot project Direktorat Operasi Sumber Daya. Unit kerja ini memiliki layanan perizinan yang dianggap rentan terhadap praktik korupsi. Berdasarkan evaluasi tahap formatif dan pelaksanaan ditemukan fakta bahwa pesan yang disampaikan dalam kampanye dianggap mampu mempersuasi khalayak untuk menghindari tindakan korupsi, khususnya menghindari gratifikasi dan suap. Namun di sisi lain, pesan yang diangkat ini tidak sesuai dengan rencana strategi komunikasi yang ingin mengangkat nilai disiplin dan keterbukaan. Penggunaan media komunikasi interpersonal seperti kegiatan tatap muka dinilai dapat menjadi pelengkap (supplementation) dalam kampanye perubahan sosial, sehingga akan sukses.

---

The background of this research is the shared commitment of the government in preventing and eradicating corruption nationally to actualize the implementation of clean and respectable country, through the implementation of communication strategy of The Anti-Corruption Education and Culture. Strategic communication through communication campaign aims to develop a culture of anti-corruption effectively and efficiently in the government agency. As a social change campaign (ideological or cause-oriented campaign- Charles U. Larson), it would require a series of communication activities designed to be effectively implemented in order to achieve certain goals.

This study aims to discuss the Evaluation of Strategic Communication Implementation on Anti-Corruption Campaign at the Ministry of Communication and Information Technology. This research is a descriptive qualitative research. This study discussed how communication campaign planning undertaken to support the activities of the Anti-Corruption Education and Culture pilot project with the working unit of the Directorate of Radio Frequency Spectrum Resources Operation. The work unit was chosen because it has a licensing service that is considered vulnerable to corruption.

Based on the evaluation and implementation of the formative phase, it was discovered that the messages conveyed in the campaign is considered able to persuade the public to avoid corruption, especially to avoid gratification and bribery. But on the other hand, the message does not correspond with the communication strategy planned in raising the value of discipline and openness. The use of interpersonal communication media such as face-to-face activities is considered to be complementary/supplementation in social change campaigns, so it will be a success."