Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Paling tidak ada dua alasan yang menyebabkan belum diterimanya Turki sebagai anggota Uni Eropa menjadi fenomena yang menarik untuk diamati. Pertama, upaya-upaya yang dilakukan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa telah memakan waktu lama, yaitu sejak tahun 1963 sampai sekarang. Kedua, bagi negara-negara anggota Uni Eropa keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa tersebut merupakan hal yang kontroversial dan selalu menjadi ajang perdebatan yang seru pada sidang-sidang Dewan Eropa. Sampai saat ini perdebatan mengenai masalah tersebut masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai kalangan. Sedangkan Turki sendiri masih terus melakukan berbagai upaya untuk dapat diterima sebagai anggota Uni Eropa. Karena itulah penulis tertarik untuk menulis tesis tentang prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tujuan berikut: pertama, untuk mengetahui persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang berminat menjadi anggota; kedua, untuk mengetahui bagaimana kondisi domestik Turki dibandingkan dengan persyaratan tersebut, dan ketiga, yang terpenting, adalah untuk mengetahui bagaimana prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Untuk itu, penelitian akan mengacu pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara calon anggota Uni Eropa yang tercantum dalam Kriteria Kopenhagen. Penelitian juga akan dilandaskan pada aspek politik dari teori-teori tentang integrasi Eropa dari Bella Balassa dan Jozsef Bognar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pertama, penulis akan menjelaskan syarat-syarat dalam Kriteria Kopenhagen, khususnya aspek politik, yang harus dipenuhi negara calon anggota. Kemudian akan dibahas kondisi domestik Turki dengan menggunakan sudut pandang aspek politik dan Kriteria Kopenhagen tersebut. Pada bagian akhir akan dianalisis bagaimana hasil perbandingan antara kondisi domestik Turki dengan aspek politik dari Kriteria Kopenhagen. Berdasarkan analisis tersebut akan dikemukakan prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi domestik Turki yang kurang sesuai dengan aspek politik dari Kriteria Kopenhagen. Pertama, adanya masalah dalam hal penghormatan terhadap HAM dan perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, Cara penanganan pemerintah Turki terhadap pemberontakan suku Kurdi di Turki Tenggara yang oleh Uni Eropa dianggap kurang sesuai dengan prinsip tersebut. Kedua, adalah masalah Syprus. Melihat kompleksitas masalah yang ada, maka akan sulit bagi Turki untuk menyelesaikan masalah Syprus dalam waktu dekat dengan memuaskan semua pihak yang terlibat. Selama masalah Syprus belum selesai, hal itu akan berpengaruh negatif terhadap prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Selain itu, secara teoritis terdapat perbedaan yang jauh antara karakteristik dasar sistem politik Turki dengan karakteristik dasar negaranegara Uni Eropa. Jika secara teoritis tujuan akhir dari integrasi Eropa adalah integrasi politik, maka dalam jangka panjang keingirian Turki untuk dapat berintegrasi dengan Uni Eropa merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hambatan non tarif (Penerapan Food safety. regulasi RASFF) terhadap ekspor perikanan Indonesia ke Uni Eropa Pada periode tahun l990 QI sampai dengan tahun 2008 Ql, Analisa dilakukan dengan melibat pengaruh dari Nilai tukar nominal, GOP riil , harga ekspor, harga komoditi negara pesaing dan adanya hambatan non tarif terhadap permintaan ekspor perikanan Indonesia ke Uni eropa. Metode ekonometri yang digunakan adalah analisis kointegrasi dengan Metode Bounds Testing Cointegration pendekatan ARDL (Autoregressive Distributed Lag), untuk mengestimasi data ekspor perikanan Indonesia ke Uni eropa. Variabel terikat sebagai indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Volume ekspor perikanan. Indonesia jenis Frozen fish (HS 0303). Sementara variabel-variabel penjelas yang digunakan adalah Nilai tular nominal Uni eropa, GOP Uni dan hambatan non tariff berupa regulasi keamanan pangan yang semakin diperketa (dikeluarkannya pembatasan kandungan logam). Hasil estimasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa variabel nilai tukar nominal (NER), variabel pendapatan riil mitra dagang (GDP) dan harga ikan negara pesaing berpengaruh positif secara signifikan terhadap permintaan ekspor perikanan, sedangkan variabel harga ekspor (HE) dan hambatan non tarif berpengaruh negatif secara siginifikan tcrhadap permintaan ekspor perikanan Indonesia ke Uni Eropa. ...... This thesis explores the effect of non tariff barier on Indonesia's fishery export to Europe Union (case study of Frozen Fish export). Our estimated results based on the unrestricted error correction model of autoregressive distributed lag (ARDL) modelling approachto investogate whether the standard export demand variables: Nominal exchange rate, Real GDP, export price, competitor price and non tariffbarier, have a long-run cointegration relationship with Indonesian fishery volume exports fur the peri ode of 1990 Q1 to 2008 Q1. In addition, the long-run results are also estimated by using the dynamic ordinary least squares and the fully modi tied ordinary least square. The empirical results indicate the existence of a cointegrtaion relationship among variables.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa (Common Foreign and security Policy ) pada tahun 1997-1999. Secara lebih spesifik membahas respons entitas Uni Eropa (UE) terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internalnya, dengan menggunakan pendekatan sistem kebijakan luar negeri dan model constraints and opportunities. Variabel independen dalam penelitian ini berasal dari lingkungan eksternal UE, yaitu_ kebijakan burden sharing AS ke UE, dan dari lingkungan internal UE adalah politik identitas Eropa. Keterhubungan logis antarvariabel diperlihatkan melalui pengaruh pemunculan serangkaian peluang dan hambatan yang berasal dari kedua variabel independen, terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, kebijakan burden sharing AS-UE dan politik identitas Eropa diduga mempengaruhi pemunculan serangkaian peluang dan hambatan terhadap peningkatan peran internasional LTE pada tahun 1997-1999. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa peluang bagi peningkatan peran internasional UE muncul dari adanya interaksi antara kebijakan burden sharing AS-UE yang berjalan selaras dengan fenomena politik identitas UE, dan sama-sama dilandasi oleh pengembangan nilai-nilai peradaban Barat. Kedekatan secara kultural antara kedua entitas tersebut dalam peradaban Barat memungkinkan keduanya melakukan kerjasama yang cukup dalam, hingga hal ini merupakan peluang bagi UE untuk meningkatkan peran internasionalnya. Di sisi lainnya, hambatan bagi peningkatan peran internasional UE disebabkan karena dari lingkungan eksternal UE terjadi kompetisi antara AS dan LIE, yang mana hal ini juga inheren dalam suatu kerjasama. Dari sisi internal UE, politik identitas UE dapat menjelaskan bagaimana UE sebagai bagian dari peradaban Barat harus berbenturan dengan persoalan identitas kultural. Peluang dan hambatan di atas kemudian menyebabkan UE pada tahun 1997 harus melakukan reformasi institusional agar CFSP dapat diterapkan secara lebih efektif, dan dengan demikian akan dapat meningkatkan pula peran internasional UE. Perjanjian Amsterdam, menyepakati ditingkatkannya sarana untuk mencapai tujuan berupa peningkatan peran intemasional UE sebagai kolaborator kawasan, kepemimpinan, sekutu, dan promoter of security, mediator, dan independen.

Abstrak :
Perubahan drastis yang dialami masyarakat dunia sebagai dampak dari berakhirnya perang dingin telah melahirkan inisiatif-inisiatif baru dalam mengupayakan sebuah tatanan dunia yang damai. Masyarakat Eropa merupakan salah satunya. Mereka merintis usaha tersebut melalui integrasi, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi mencakup politik dan urusan dalam negeri, dalam rangka memperkuat kerjasama di antara mereka, melalui Perjanjian Maastricht. Salah satu pilar dari Perjanjian Maastricht, Common Foreign Security Policy (CFSP) dijadikan pijakan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Mekanisme dalam menjalankan CFSP untuk meraih cita-cita Uni Eropa memasukan unsur HAM dan demokratisasi sebagai prioritas utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam menata hubungan dengan negara lain. Hubungan Uni Eropa terhadap Indonesia pun tidak lepas dari prinsip-prinsip tersebut. Padahal di antara keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap HAM Uni Eropa memandang HAM dari sudut hak-hak sipil dan politik, sedangkan Indonesia memandang dari sudut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di tengah-tengah kontroversi tersebut, kesalingtergantungan antara Uni Eropa dan Indonesia semakin menguat, dipicu oleh membaiknya situasi perekonomian di Asia Pasifik pada dekade 1990-an. Tesis ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana upaya kedua negara dalam mengelola hubungannya berdasarkan prinsip-prinsip mereka yang berbeda, dan ingin melihat apakah isu yang semakin mengglobal sejak Deklarasi Vienna dan Program Aksi ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia, memiliki peranan sebagai penengah dalam mengimbangi perbedaan pemahaman terhadap HAM apakah isu tersebut berimplikasi terhadap perekonomian kedua negara.

Abstrak :
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk dapat memahami mengenai perkembangan proses Enlargement atau penambahan keanggotaan bare yang telah dilakukan oleh Uni Eropa, serta pengaruhnya bagi perkembangan integrasi Uni Eropa secara menyeluruh (dalam hal ini berkaitan pula dengan upayanya menuju suatu Uni Politik). Penelitian ini dilakukan mengingat Uni Eropa sebagai suatu blok kerjasama regional dan merupakan salah satu aktor internasional yang signifikan pada konstelasi politik internasional. Permasalahan yang hendak diteliti adalah melihat pada kondisi normatif proses enlargement yang dilakukan oleh Uni Eropa sejak tahun 1973 ketika masih bernama Masyarakat Ekonomi Eropa, dan segala proses'dalam perkembangan tersebut berkaitan dengan apa-apa yang menjadi cita-cita bersama Uni Eropa akan tetapi dalam realitanya, penambahan keanggotaan tersebut ditenggarai membawa pengaruh berupa tantangan serta peluang yang akan dihadapi oleh Uni Eropa dalam hal jangkauan jangkauan integrasi (Functional Scope, Institutional Capacity serta Geographical Domain). Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitial ini adalah mengenai apa yang akan didapat oleh Uni Eropa dari proses penambahan keanggotaan, terutama bagi perkembangan integrasi Eropa serta upayanya menuju suatu uni politik ? Penulis menggunakan konsep utama Region-Regionalisme dan Integrasi Internasional yang digunakan dalam mengamati perkembangan integrasi Eropa. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskripi if-analitis, yaitu penulis memaparkan fakta-fakta yang telah ada dalam sejarah regionalisasi Eropa di Bab II serta perkembangan Uni Eropa sejak Traktat Maastricht beserta perubahan-perubahan yang dihasilkannya di Bab III. Selain itu penulis juga mendeskripsikan serta menjelaskan hubungan antara penambahan keanggotaan dengan perubahan-perubahan dalam jangkauan integrasi Uni Eropa yang dihasilkan dalam Traktat lice dan prospek Uni Eropa menuju uni politik di Bab W. Pada akhirnya, berdasarkan hash analisis dari pembahasan ini kesimpulan yang dapat diambil penulis adalah bahwa: Pertama, perluasan keanggotaan ini sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan proses pengambilan keputusan oleh lembagaiembaga dalam Uni Eropa (institiaiona1 capacity), dalam hal ketetapan-ketetapan yang dihasilkan mengenai peningkatan hubungan kerjasama dalam integrasi tersebut; Kedua, upaya Uni Eropa dalam mencapai suatu uni politik memang harus memikirkan suatu landasan konstitusional mengenai hal itu, dalam hal ini federalisme merupakan pilihan objektif. Selain itu jugs dengan adanya proses enlargement pada Traktat Nice ini diharapkan Uni Eropa dapat mencapai cita-citanya menyatukan benua Eropa secara geographical domain.

Abstrak :
Penulisan ini ditujukan untuk mengkaji mengenai upaya negosiasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi Uni Eropa (UE) yang mengajukan prakarsa chairperson's statement mengenai situasi HAM Timor Timur (Timtim) dalam Sidang Komisi HAM (KHAM) PBB ke-58 tahun 2002 yang berlangsung di Jenewa. Prakarsa tersebut telah diajukan oleh UE sejak tahun-tahun sebelumnya karena pada dasarnya UE selalu bersikap kritis terhadap penanganan isu-isu yang terkait dengan HAM oleh Pemerintah Indonesia (Pemri) terutama isu pelanggaran HAM di Timtim.

Kerangka pemikiran yang diajukan adalah mengenai digunakannya taktik counter proposal dan timing untuk mendudukkan posisi kedua pihak agar berada pada posisi yang sama sebelum memasuki substansi negosiasi. Hal ini dilakukan setelah pihak pertama (UE) telah mengajukan proposal dan berupaya menekan pihak kedua (Indonesia) agar segera memberikan tanggapan dan berupaya mendorong untuk memasuki proses negosiasi. Dalam konteks ini, proses negosiasi tidak langsung antara kedua pihak lebih memakan waktu lama dibandingkan dengan negosiasi formalnya. Penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara.

Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa politik negosiasi yang dilakukan Pemri pada akhirnya berhasil mengubah posisi UE untuk mengurangi jumlah paragraf dalam draft awal chairperson's statement yang semula lima paragraf rujukan mengenai Indonesia menjadi dua. Dari dua paragraf ini pun pada dasarnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dianggap sebagai tekanan keras terhadap Pemri. Rumusan akhir dalam chairperson's statement bersifat lunak kepada Indonesia.

Abstrak :
Kebijakan perluasan perdagangan dan kerjasama energi Rusia dengan China, merupakan langkah baru bagi pemerintahan Putin yang selama ini menjadikan Barat (Uni Eropa) menjadi mitra utama. Dengan menggunakan energi sebagai alat kebijakan ekonomi luar negerinya, Putin merancang ulang langkah kepentingan dan tujuan negara yang hendak dicapai Rusia. Isu-isu dalam ekonomi, politik, hingga keamanan turut mempengaruhi terwujudnya peningkatan kemitraan Rusia dengan China dimasa kini. Sementara itu hubungan Rusia dengan UE tidak dapat disampingkan begitu saja karena hubungan interdependensi keduanya masih cukup kuat. Walaupun demikian pilihan strategis yang diambil Rusia saat ini menunjukan peningkatan hubungan dengan China dalam bidang energi. ...... Russia's trade expansion and energy cooperation policies with China are considered as novel steps in Putin's government which has thus far rendered the West (European Union) as key partner. By employing energy as means in its economic foreign policy, Putin renovates the state's interest and objective aimed to be attained. Economic, politic, as well as security issues also influence the realization of enhanced Russia's partnership with China. Meanwhile Russia's relation with EU cannot be disregarded as the interdependency between the two entities is still intense. Nevertheless, Russia's current strategic decision enhances its relation with China in the sphere of energy.