Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
How can the salience of ethnicity in Rwandan and Burundian politics be overcome? How can this salience be approached analytically? And why, exactly, is it that it is potentially conflict-prone? This book gives answers to these questions on the basis of what Rwandan and Burundian interviewees expressed as taken for granted and real. In particular, it focuses on different political institutional models, and how they help to overcome an ethnic interpretation of political and social exclusion. Despite the diverging institutional approaches to dealing with ethnic cleavages, the qualitative analysis shows that political and social exclusion, in particular the distribution of power, are interpreted in ethnic terms in both countries.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi serta mobilitas perpindahan penduduk antar wilayah menimbulkan permasalahan di Desa Pancawati, terutama pola-pola komunikasi dan interaksi diantara masyarakat desa yang berlainan etnik maupun antara warga desa dengan Kepala Desa dalam kapasitas sebagai agen modernisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara tidak berstruktur tetapi terfokus pada permasalahan, metode partisipasi observasi dan studi kepustakaan yang masing - masing dapat memberikan kelengkapan data penelitian.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini mencakup teori - teori kepemimpinan dalam aspek komunikasi, teori modernisasi dan media massa serta teori komunikasi antar budaya yang banyak mengulas tentang hubungan antar etnik.

Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan fenomena bahwa hubungan antar etnik di pedesaan dapat berlangsung jika terdapat kesamaan referensi terhadap nilai, kepercayaan dan sikap serta tujuan material; tetapi disisi lain etnosentrisme, stereotip negatif dan prasangka selalu membayangi dalam setiap interaksi dan komunikasi mereka. Pada kondisi ambivalensi sikap masyarakat, Kepala Desa sebagai agen modernisasi dalam komunikasinya kurang berhasil menjembatani berbagai nilai sosial budaya kelompok - kelompok etnik supaya saling berinteraksi dengan baik dan mendukung serta berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan desa.

Abstrak :
Tesis ini membahas strategi permintaan maaf dan relasi suku antara pelanggar dan korban dalam konteks interpersonal dan antarkelompok untuk mengukur penerimaan ketulusan. Penelitian kuantitatif dengan desain between-participant. Hasilnya, strategi permintaan maaf yang dilakukan oleh relasi suku yang sama dirasakan tulus. Strategi permintaan maaf yang melibatkan pengorbanan dirasakan tulus. Strategi permintaan maaf yang melibatkan pengorbanan dan diperkuat relasi suku yang sama antara pelanggar dan korban dalam konteks interpersonal dirasakan paling tulus. ...... The focus of this study is apologies and ethnic relation's between transgressor and victim in an interpersonal and intergroup context measuring perceived sincerity. This research is quantitative between-participant. This research argued that apology in an ingroup's more sincere than outgroup, costly apology's more sincere than no-cost apology, and costly apology supported by an ingroup relation?s in an interpersonal context is the most perceived sincerity.

Abstrak :
Skripsi ini menceritakan tentang kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun 1971 Walaupun sudah ada yang melakukan tapi tema ini tetap menarik untuk di teliti.Kebijakan Ekonomi baru dikeluarkan setelah peristiwa kerusuhan anti-Cina pada 13 Mei 1969. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan kerusuhan yang sama tidak akan terjadi lagi di Malaysia. Karena perbedaan ekonomi antara etnis Melayu dan Cina diduga sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusuhan. Sehingga pemerintah Malaysia merasa perlu mengeluarkan Kebijakan yang tujuannya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat Malaysia, khusunya ekonomi orang-orang melayu.

---

This Undergraduate thesis explain the economic policy that was released by the goverment of Malaysia in 1971. Although this theme has been written before but it still interesting to analyze. The Economic Policy was released after the anti-China riot event on May 13 th 1969. This policy expected to solve riot in Malaysia. The indiferent of the economic level between Malayan ethnic and Chinese ethnic is considered as one of the caused of the riot. Therefore, the Goverment of Malaysia thought of need to release the policy which was aimed to improve the economic of Malaysian, especially for the Malayan ethnic.