Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau serta masih rendahnya permukiman, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini merupakan tantangan utama sektor perumahan dan permukiman. Untuk mengatasi tantangan utama ini, lembaga pendidikan tinggi (Universitas), Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (Puskim) Bandung, asosiasi-asosiasi dan lembaga-lembaga yang terlibat melakukan penelitian dalam bidang perumahan dan permukiman.Agar penelitian-penelitian ini tepat guna, maka perlu dibuat pemetaan penelitian perumahan sederhana. Dari pemetaan ini dapat diketahui penelitian yang belum dilakukan dan sudah dilakukan, sudah diterapkan dan keberhasilannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan penelitian perumahan sederhana di DKI Jakarta dan Bandung, lalu dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang ada di pengembangan perumahan sederhana. Data diperoleh dengan metode survey, yaitu menyebarkan kuisioner kepada stakeholders yaitu Puskim (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman) Bandung, Perum Perumnas (Perusahaan Umum Perumahan Nasional) Jakarta, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) DKI Jakarta, Apersi (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Indonesia), REI (Real Estate Indonesia), PSPP (Pusat Studi Penelitian Properti), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bank Tabungan Negara (BTN), dan developer. Kemudian data dianalisa dengan Descriptive Analysis.Dari hasil analisa ini dapat disimpulkan, bahwa penelitian mengenai kebijakan/peraturan, pembiayaan/pendanaan, kelembagaan, tanah/lokasi, desain dan teknologi/material masih perlu dilakukan, terutama penelitian mengenai pembiayaan/pendanaan dan tanah/lokasi karena penerapannya kurang berhasil."

"Much more goes into the leasing of property than just placing an ad in the newspaper and collecting rent. The Successful Landlord presents readers with need-to-know information, from finding good tenants to managing the ongoing tenant-landlord relationship."

"Penelitian ini membahas tentang upaya meningkatkan performa dari kawasan khusus yang berfungsi sebagai kawasan pemerintahan (civic centre) sebagai amanat dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien sehingga performa dari kawasan tersebut dapat optimal.Tujuan dari penelitian ini adalah: a. Memberikan deskripsi terhadap pemanfaataan ruang di kawasan civic centre dibandingkan dengan masterplan yang telah ditetapkan. b. Menggambarkan pengelolaan taman monas yang merupakan pusat kawasan civic centre sebagai aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. c. merumuskan alternatif strategi dalam upaya optimasi pengelolaan taman monas dalam kawasan civic centre. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Adapun sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan para pengelola kawasan civic centre, pengamatan terhadap lokasi penelitian, kajian dokumentasi dan peraturan perundangan serta kuesioner yang disebarkan kepada para pakar untuk menentukan prioritas strategi yang akan digunakan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan peraturan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang memiliki tujuan menjadikan kawasan monumen nasional sebagai kawasan civic centre belum dilakukan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh: a. Pemanfaatan ruang di kawasan civic centre belum sesuai dengan peruntukkan yang telah ditetapkan, pembangunan fisik taman monas baru terealisasi 6 dari 16 rencana atau 37,5% dari masterplan yang telah ditetapkan b. Permasalahan koordinasi yang berakibat pada terjadinya duplikasi bidang tugas, akibat dari tidak adanya leading sector dalam pengelolaan taman monas dan berkurangnya political will terhadap penataan monas. c. Optimasi pengelolaan taman monas yang merupakan sentra dalam kawasan civic centre bisa dilakukan dengan melakukan pembenahan internal pengelolaan.Berdasarkan kesimpulan yang diungkapkan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: a. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta bersama-sama pemerintah pusat melaksanakan penataan di kawasan civic centre, selain itu Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus lebih berkonsentrasi pada penataan taman dan tugu v monas dengan cara membangun sesuai masterplan, b. Melakukan upaya optimasi pengelolaan taman monas dalam kawasan civic centre, dengan cara membentukbadan pengelola publik independen yang di dalamnya terdapat pakar pemerhati kota, kalangan akademisi, komunitas pencinta lingkungan, kaum budayawan, warga kota, LSM dan pengandil lainnya guna mencari sumber pembiayaan pengelolaan monas dengan tidak bersandar lagi pada APBD Propinsi DKI Jakarta c. Melaksanakan evaluasi terhadap Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

---

This research study about how to improve performance from a special area, that functioned as governance area based on President decision Number 25/1995 about development on medan merdeka area.This research focused on managing the asset of medan merdeka area which hope become optimum function as a civic centre. This research contained: a. Description about how to managing site area of civic centre compared to masterplan which have been specified. b. Describe monas park management in the area of civic centre center as DKI Jakarta Provincial Government asset c. formulating alternative strategy to optimizing monas park management in area of civic centre Method used in this research is descriptive method with qualitative approach.Interview is one of the four basic types of data collection in this research. The informan are chief or employee from institution who managing monas park in the area of civic centre, aside that, interviews are analizing the expert perception to formulating strategy priority would be used. Based on data analysis, we?ve got results that: a. implementation of President decision Number 25/1995 about development on medan merdeka area not yet been effectively implemented. Physical plan from monas park as describe on masterplan had been realize only 6 from 16 plan or 37,5% since 1995. b. management monas had a problem specially in coordination, especially area duplication of work, it caused there are no leading sector from monas management and decreased support government to settlement monas specially in political will, c. Optimizing monas park whose representing sentra in area civic centre can be conducted is internal correction of management.Based on conclusion, researcher raise some the following suggestion a. Government of Province of DKI Jakarta together with the central government improving the area of civic centre, besides that DKI Jakarta Provincial Government have to concentrate on managing monas park according to masterplan b. Optimizing management monas park in the area of civic centre, by released to public organization which in it there are expert on town observer, academician, community of environment, cultural clan, civil society, and stakeholder to look for source of fund in managing national monument without leaning from DKI Jakarta vii Provincial. c. Evaluate President Decisions No.25/1995 about development at national monument."

"Making money through real estate investments isn't as simple as buying up property and hoping for the best -- you have to know what you're doing. The fact is, how you manage a property directly affects how profitable it will be. The Property Management Tool Kit goes beyond the basics, giving you all the guidance you need to successfully manage your properties, avoid pitfalls, and make a profit. You'll find out how to: add value to your property, including which improvements to make or avoid, address legal concerns, tenant issues, and administration and maintenance, handle monetary factors such as cash flow, record-keeping, and rent collection, expand your portfolio and establish financial goals, hire a team, partner with vendors, and use advertising In addition, you'll find helpful management tools: a market survey; rental criteria; and sample documents and forms, including a rental application, a lease, a guest screening card, rules and regulations, renewals, a vacancy report, a maintenance log, and much more."

"Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) semestinya didukung oleh dokumen yang masih berlaku. Namun dalam kenyataannya terdapat SKHW yang terbit berdasarkan dokumen yang sudah tidak berlaku, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pdt/2021. Dalam kasus tersebut, Ahli Waris yang disebutkan dalam SKHW Pewaris mengajukan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk dicatatkan namanya dalam Daftar Pemegang Saham guna menerima harta warisan berupa saham. Akan tetapi Pemohon Intervensi yang mengaku berhak atas harta peninggalan Pewaris karena perkawinan dan wasiat yang menjadi dasar penerbitan SKHW tersebut sudah berakhir dan dicabut. Oleh karena itu tujuan dari penelitian doktrinal ini adalah untuk menganalisis SKHW yang diterbitkan oleh BHP, dan perlindungan hukum terhadap Ahli Waris sehubungan dengan saham Pewaris. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa kedudukan SKHW yang diterbitkan oleh BHP dalam Putusan a quo tidak dapat menjadi bukti dan dasar seorang/beberapa orang bisa memperoleh haknya karena syarat materiil tidak dipenuhi. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas kepemilikan saham Pewaris dapat dijelaskan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan adalah berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

The creation of the Certificate of Inheritance Rights (Surat Keterangan Hak Waris, hereinafter called “SKHW”), issued by the Bureau of Estate Management (Balai Harta Peninggalan, hereinafter called “BHP”), should ideally be supported by valid documentation. However, in practice, there have been instances where SKHWs are issued based on expired documents, as evidenced in the Supreme Court Decision No. 334 K/Pdt/2021. In this particular case, the heirs mentioned in the SKHW of the Deceased applied for an Extraordinary General Meeting of Shareholders to have their names recorded in the Shareholder Register, thereby receiving inheritance in the form of shares. However, the Intervening Petitioner, who claimed rights to the Deceased's estate due to marriage and a will, contested that the basis for issuing the SKHW had ceased and been revoked. Therefore, the purpose of this doctrinal research is to analyze the SKHWs issued by the BHP and the legal protection afforded to the heirs regarding the shares of the Deceased. This doctrinal study collects secondary data through library research, which is then qualitatively analyzed. The findings reveal that the status of the SKHW issued by BHP in the a quo Decision cannot serve as evidence or a basis for one or more individuals to claim their rights, as the substantive requirements are not met. Regarding the legal protection of the heirs' rights over the ownership of the Deceased's shares, it is explained that the legal recourse available is a civil lawsuit based on an act against the law, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code."

"Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan industri, adalah pembangun yang tidak sesuai dengan peraturan lingkungan yang ada, terutama Koefisien Dasar Bangunn KDB . Hal ini disebabkan semakin terbatasnya lahan industri, dan upaya memaksimalkan luas bangunan. Penelitian dilakukan dengan metode survei di Kawasan Industri Cibitung, untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup, dan upaya pengelolaan bersama masyarakat industri untuk memenuhi peraturan bangunan. Kepatuhan dilihat dari kesesuaian rasio KDB terhadap ketentuan bangunan dalam peraturan kawasan industri; maksimal 60 dari luas yang tanah dimiliki, dan Ruang Terbuka Hijau RTH dapat dipertahankan minimal 10.Penelitian ini menemukan bahwa KDB pada populasi 24,55 tenant mencapai 84,77 , dan sisa RTH pada populasi 21,56 tenant hanya 2,49 . Pembangunan dan ekspansi yang berlebihan, menyebabkan terus berkurangnya RTH sebagai daerah penyerapan air hujan, mengakibatkan limpasan air hujan langsung masuk ke sistem drainase lingkungan, dan menyebabkan banjir di kawasan. Diperlukan penegakkan peraturan, pegawasan pembangunan, dan upaya bersama masyarakat industri dalam konservasi air tanah, untuk dapat mewujudkan terciptanya pengelolaan sustainable eco-industrial park yang baik.

---

Problem faced in the management of industrial estate, is the development of industrial building which are not in accordance with the existing environmental regulations, especially the building coverage ratio BCR . This is due to the limited available of industrial land, and the tenant 39 s desire to maximize building area. This research with survey methodology conducted at Cibitung Industrial Town, to assess the compliance of industrial building in complying with environmental regulations, and efforts by estate management together with industrial communities to meet building regulations. The compliance is seen from the conformity of the tenant rsquo s BCR to the building provisions contained in the regulation within the industrial estate which is maximum 60 from land owned. And whether the rest of green open space GOS area can still be maintained at a minimum 10.

This study found tenant rsquo s BCR at 24.55 population was 84.77 , and the rest of GOS at 21.56 population was only 2.49 , excessive development and expansion led to a continued reduction in GOS as a rainwater absorption area. It resulting the rainfall runoff directly into the environmental drainage system, and causing flooding in the industrial town. It need an environment regulation enforcement, intensive supervision in building development and joint efforts programs for groundwater conservation to meet the better sustainable eco industrial park estate management."