Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitu dalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk memperoleh status Badan Hukum Perseroan Terbatas, Notaris harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi format yang tersedia. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri, akibatnya adalah akta pendirian Perseroan Terbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari, yang terhitung sejak tanggal akta pendirian dibuat dan ditandatangani serta pernyataan Tidak Keberatan Menteri menjadi gugur sejak lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri, Notaris tidak melengkapi dokumen pendukung. Notaris dalam hal tersebut bertanggung jawab untuk mengajukan ulang permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut di atas. PenelitianTesis ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mendasarkan pada peraturanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini adalah data sekunder, yaitu melalui literatur kepustakaan dan melalui wawancara dengan Notaris. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Proses pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan Notaris, khususnya dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Oleh karena itu Notaris harus pro aktif dan lebih berhati-hati serta teliti dalam menjalankan peranan, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACT
Notary has important role in the establishment of a limited liability of company, namely in drawning up the Deed of Establishment of the limited liability company until the submission of its application for obtaining approval the Ministry of Justice and Human Right. Based on Article 7 Part 1 of the Law number 40 year 2007 regarding Limited Liability Company, the establishment of this Limited Liability Company requires at least 2 persons or more based on a Notarial deed form drawn-up in Indonesian language. For obtaining its status as a legal entity, a Notary shall apply for obtaining an approval on the establishment deed to the Ministry of Justice and Human Rights which is processed completing the available form through Administrative System for Legal Entity. In case the submission of application of the deed of establishment for obtaining such approval delayed within 60 days then its legal consequence is such deed of establishment of the limited liability company deemed legally revoked, and the Non-Complaint Statement of the Ministry of Justice and Human Right shall be invalid after the 30th days since the date of the Non-Complaint Statement in the event the notary fails to complete the supporting document. In this case, the Notary is obligated to resubmit new application for obtaining such approval on the deed of establishment without neglecting the conditions mentioned above. This thesis is analysing the issues above by using the normative method by referring to the prvailing regulations or positive laws. The used data in writing and or composing this thesis is using the secondary data based on the literature and conducting interview with notaries as a sources. This thesis used qualitative method is applied in analysing the such found data. As Notary has an important role in the establishment of limited liability company, therefore a Notary shall be proactive and more carefull in conducting his/her duty, in order to provide the reasobale best servicees in accordance with the prevailing laws and regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk mempermudah pendirian perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satu bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan. Surat pernyataan tersebut merupakan perluasan bentuk bukti penyetoran yang sah dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas UUPT . Kebijakan ini menimbulkan morald hazard, karena terdapat pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modalnya sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian yang menimbulkan konflik di antara para pendiri/pemegang saham. Tesis ini membahas kesesuain kebijakan pemerintah tersebut dengan prinsip dan konsep badan hukum berikut tanggung jawab notaris yang menyusun akta pendirian perseroan terbatas. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan alat pengumpul data berupa studi pustaka dan wawancara narasumber. Bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan, yang diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kurang sesuai dengan kaidah di dalam UUPT dan prinsip badan hukum. Notaris harus bertanggung jawab untuk memastikan secara tepat, benar dan jelas dalam menjabarkan pernyataan para pendiri tentang penyetoran modalnya dalam perseroan. Peran notaris sangat penting, karena pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum sangat bergantung pada dokumen yang diunggahnya ke Sistem Adminitrasi Badan Hukum.

---

ABSTRACT
Abstract To facilitate the establishment of a limited liability company in obtaining its legal entity status, to improve the convenience doing business in Indonesia, the government has issued a policy on the proof of capital deposit in a form of a statement letter, signed by all members of Company s board of directors together with founders and board of commissioners. The statement letter is an extension of type of the proof of capital deposit stated under the Law on Limited Liability Company UUPT . This policy has resulted in moral hazard, because there are some of company s founders who did not deposit their capital that are stated in the deed of establishment which cause conflict among the founders shareholders. This thesis is discussing the conformity of the government policy with the principles and concept of legal entity, including the responsibility of the notary who prepares the deed of establishment. The research of this thesis uses normative judicial approach, with data collection tool in a form of literature studies and interviews. The type proof of capital deposit in a form of statement letter, which is regulated by the Minister of Law and Human Rights, does not precisely in accordance to the rules under the UUPT. Notary should be responsible to verify precisely, correctly and clearly in decribed the founders s statement concerning their capital deposit. The role of a notary is very crucial because the legalization of a limited liability company as legal entity really depends on the documents uploaded to the Legal Entity Administration System.