Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang jaminan fidusia yang biasanya digunakan oleh kontraktor berupa piutang atas beberapa termin proyek dan pendapatan atas hasil penjualan yang akan dimasukan ke dalam suatu rekening penampungan escrow acount , serta fidusia bangunan yang dijaminkan dalam Kredit Konstruksi. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administarsi Hukum Umum perihal pemberitahuan tentang objek jaminan fidusia menyatakan bahwa termin proyek, asuransi, rekening tidak termasuk kategori benda. Oleh karena itu dibuatlah perjanjian fidusia untuk piutang pendapatan dan gadai atas rekening penampungan rekening escrow nya dan bangunan yang dijaminkan secara fidusia sedang dalam proses pembangunan, adapun ijn-ijin pelaksanaan penjaminan cukup sulit diperoleh dari pihak terkait. Walau demikian kedua penjaminan ini cenderung menjadi favorit bagi para debitur kontraktor. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai praktek pelaksanaan perjanjian fidusia dalam perjanjian kredit konstruksi dan kendala bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian penjaminan pada kredit konstruksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptis analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada praktek pelaksanaan penjaminan atas perjanjian kredit konstruksi adalah dengan cara memberikan kuasa cair dan/atau blokir rekening serta pernyataan tambahan mengenai kepemilikan/kondisi bangunan oleh debitur sehingga tidak terjadi fidusia berulang dan semenjak diberlakukannya pendaftaran fidusia secara online, beban tanggung jawab pihak notaris menjadi semakin besar.

---

ABSTRACT
This thesis discusses fiduciary collateral which is usually used by the contractor in the form of receivable for several project terminals and income from the sale that will be entered into an escrow account, as well as fiduciary of building which is pledged in Construction Credit. Based on the Circular Letter of the Director General of General Legal Administration concerning notification of the fiduciary guarantee object states that the project terminals, insurance, accounts are not subject to the category of objects. Therefore, a fiduciary agreement for income and payable accounts receivable of the escrow account and the fiduciary pledged buildings are in the process of development, while the implementation permits are quite difficult to obtain from the parties concerned. However both these guarantees tend to be favorites for contractor debtors. The subject matter in this thesis is about the practice of implementing fiduciary agreements in construction credit agreements and constraints for the parties in the creation of guarantee agreements on construction credits. The research method used in this paper is using normative juridical research method, which is analytical descriptive with qualitative approach. The results of research indicate that the practice of guarantee implementation of construction credit agreement is by giving liquid authorization and or account blocking and additional statement about the ownership condition of building by debtor so that there is no repeat fiduciary and since the enactment of fiduciary registration online, the notary gets bigger.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenani pengaturan Peer to Peer Lending di Indonesia berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, khususnya peran escrow account dalam membatasi Peer to Peer Lending berpraktik shadow banking. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana peran Escrow Account dalam Peer to Peer Lending dan bagaimana permasalahan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan penggunaan Escrow Account. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Penggunaan escrow account memiliki peranan penting bagi peer to peer lending untuk mencegah terjadinya praktik shadow banking. Hal ini dikarenakan peer to peer lending tidak dapat menghimpun dana dan hanya sebagai pihak perantara antara borrower dan lender; 2) Permasalahan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan penggunaan escrow account dalam peer to peer lending terbagi menjadi: a) kadaluarsa, dimana belum terdapat kepastian hukum dalam penempatan batas waktu di escrow account; b) transaksi sampai ke orang yang berbeda, dapat berupa kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana atau kekeliruan melakukan pengaksepan sehingga dana tidak diterima oleh penerima yang berhak; c) pencurian data pribadi; dan d) teknis mekanisme penagihan.
This thesis discusses the regulation of Peer to Peer Lending in Indonesia regarding to Financial Services Authority’s Regulation No.77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Services, specifically the Role of Escrow Accounts in Peer to Peer Lending with Shadow Banking Practices. Based on this, the author proposes the main problem, how is the role of Escrow Accounts in Peer to Peer Lending and how is the problems might arise according to the use of an Escrow Account. The method of this research is normative juridical and descriptiveanalytical research typology. The conclusions obtained are: 1) The use of escrow account has an important role for peer to peer lending to prevent the practice of shadow banking; 2) Problems that may arise according to the use of an Escrow Account divided into: a) expired, where there is no legal certainty in placing a time limit on the escrow account; b) transaction arrived in different person, which can be in the form of a mistake in conveying the amount of funds that is not in accordance with the fund transfer order or mistake in making the acceptance so the fund is not received by the rightful recipient; c) breach of personal data; and d) technical billing mechanism.