Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar belakang tesis ini adalah konflik pertanahan antara PT Pertamina Persero dengan Pemerintah Kota Palembang, terkait dengan bidang tanah bekas hak eigendom kotapraja, yang di atasnya terdapat bekas hak erfpacht. PT Pertamina Persero mengklaim berhak atas bidang tanah tersebut, karena telah mengusainya selama puluhan tahun. Sedangkan Pemerintah Kota Palembang mendalilkan hak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria nomor SK.12/Ka/1963, tanggal 14 Mei 1963. Kedua klaim hak tersebut belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat. Mahkamah Agung memutuskan PT Pertamina Persero sebagai pengusasa tanah yang beritikad baik, sedangkan Pemerintah Kota Palembang tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai pemegang hak atas bidang tanah tersebut. Tesis ini menganalisis putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan ketentuan konversi menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan terkait Hak Pengelolaan. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen, serta menggunakan bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundangan terkait konversi hak atas tanah dan terkait Hak Pengelolaan. Kesimpulannya adalah PT Pertamina Persero seharusnya memegang tanah tersebut dengan Hak Guna Bangunan yang berada di atas Hak Pengelolaan yang dipegang Pemerintah Kota Palembang. ......The background of this thesis is a land dispute between PT Pertamina and Palembang Municipal related to eigendom estate with erpacht right. Each parties claim as the proprietor or at least hold the possesion of such land. PT Pertamina argue that it has retained that land for years. Meanwile Palembang Municipal urge to take possesion over that land, since it has the right pursuant to Agrarian Minister degree No. SK.12 Ka 1963 dated May 14th 1963. The Supreme Court hold decision that PT Pertamina has a good faith in possess such land. At the same time the court declare Palembang Municipal does not have any sufficient evidence to support its claim. So, the objective of this thesis is to analyze such decison, in accordance with Agrarian Law and landlord regulation. The researh methodology is legal normatif approach, with legislation and court decision as the research material. For conlude this, I am of the opinion that PT Pertamina shall occupy the estate as the holder of building rights, whilst Palembang Municipal shall have the Right to Manage on that land.

Abstrak :
Persoalan pengelolaan tanah di Indonesia berakar dari masa Hindia-Belanda. Salah satu departemen pemerintah yang mengaturnya adalah Departement van Binnenlandsch Bestuur pada 1866. Pengelolaan tanah khususnya proses kepemilikan tanah di Jawa merupakan salah satu tugas Departement van Binnenlandsch Bestuur. Penelitian ini membahas bagaimana proses kepemilikan tanah di Jawa, secara khusus proses sewa tanah kosong di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan sumber primer berupa arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur 1903-1911 koleksi ANRI yang dianalisis dengan menggunakan konsep birokrasi legal rasional dari Max Weber. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam kepemilikan tanah ada yang dikenal dengan hak eigendom yaitu hak kepemilikan tanah milik pribumi dan hak erfpacht yaitu hak yang diperuntukkan untuk pihak swasta dapat menyewa tanah dalam jangka panjang. Proses permohonan hak sewa oleh pihak swasta dalam menyewa tanah di Jawa diatur oleh Departement van Binnenlandsch Bestuur yang memiliki peran kuasa untuk menindaklanjuti proses permohonan hak sewa sebelum permohonan itu diteruskan ke gubernur jenderal untuk disetujui. Dalam proses pengajuan permohonan sewa di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur, ditemukan berbagai kasus yang membuat Departement van Binnenlandsch Bestuur membatalkan perizinan sewa tanah. ......The issue of land governance in Indonesia has occurred since the Dutch East Indies period. One of the government departments that managed land management was the Departement van Binnenlandsch Bestuur in 1866. Land administration, especially the procedure of land ownership in Java, is one of the duties of the Departement van Binnenlandsch Bestuur. This research explores the process of land ownership in Java, specifically the process of leasing vacant land in the Pasuruan Residency, East Java. This research utilizes the historical method by using primary sources in the form of archives of the Departement van Binnenlandsch Bestuur 1903-1911 from ANRI collection which is analyzed by using Max Weber's concept of rational legal bureaucracy. From this research it was found that in land ownership there is what is known as eigendom rights, which are rights for indigenous land ownership and erfpacht rights, which are rights intended for private parties to lease land in the long term. The procedure of applying for rent rights by private parties in leasing land in Java is regulated by the Departement van Binnenlandsch Bestuur, which is authorized to proceed with the process of applying for rent rights before the application is forwarded to the Governor-General for approval. In the process of applying for a lease in the Pasuruan Residency, East Java, various cases were found that made the Department van Binnenlandsch Bestuur cancel the land lease license.