Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketika Indonesia ditahbiskan menjadi negara ketiga paling korupsi didunia, mengherankan tidak ada yang heran sama sekali. Seakan semua fenomena ini sudah being firr granted yang tidak perlu di perdebatkan lagi di negara yang "berdasar pada hrrkum dan bukan pada kekuasaan" seperti yang diamanatkan oleh Konstitusinya. Ketidakherananan publik pada tingkat korupsi, oleh karenanya seringkali diikuti oleh apatisnie akan kemainpuan sistem hukum dan budaya yang ada untuk memberantas korupsi. Apatisme ini tidaklah berlebihan apabila dititik dari track record penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga muncullah sarkas bahwa "Indonesia adalah negara yang sangat tinggi korupsinya namrm tidak ada koruptornya". r Korupsi di Indonesia yang tetjadi dalam 30 tahun keluarga Soeharto dan kroninya membuat masyarakat tercengang: Setelah Orde Baru berlalu, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kesadaran pemerintah bahwa "disamping krisis ekonomi yang dirasakan nyata oleh masyarakat, terdapat pula krisis hukum yang sudah sarnpai tahap rnenyedihkan Korupsi juga telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan dan merusak sistem perekonomian dan macyarakat dalam skala besar. Pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidak ierjangkau oleh undang-undang yang ada dan selalu berlindung dibalik asas Iegalitas karena pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang memiliki karekateristik high level educated dan status dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pemahaman terhadap masalah tersebut diatas, pemerintah dan Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat} telah membentuk dan mensahkan Undang-Undang No: 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kebijakan ini merupakan "political will" dari pemcrintah dengan suatu tekad dengan membentuk suatu badan anti korupsi untuk meinberantas segala bentak penyelewengan dan korupsi yang terjadi selama 3 dasawarsa ini, demi menyelamatkan kcuangan dan pcrekonomian negara guna mewujudkan aparatur pemerintah dan aparat penegak kukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas mengenai arti, baik secara konsep maupun tujuan dari pidana uang pengganti yang akan dianalisis dengan menggunakan teori pemidanaan yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Pengembalian kerugian negara melalui penjatuhan pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18, dengan berbagai permasalahan yang mengakibatkan terpidana untuk lebih memilih pidana penjara subsider daripada memenuhi tuntutan pidana uang pengganti. Hal ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan Indonesia sebagai negara berkembang, karena keuangan negara yang diharapkan dapat kembali melalui penjatuhan pidana uang pengganti tidak dapat terwujud. Penelitian dengan judul Permasalahan Pidana Uang Pengganti Terkait Teori Pemidanaan, Berdasarkan Undang ? Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diarahkan pada hukum positif untuk kemudian dikaitkan dengan teori pemidanaan. Penelitian ini menjelaskan mengenai konsep dan tujuan dari pidana uang pengganti beserta pidana penjara subsider yang melekat kepadanya, dan dipaparkan permasalahan yang terkait dengan pencapaian tujuan pemidanaan dari pidana uang pengganti.

---

This study will discuss about the meaning, both in concept and purpose of the Compensatorial-Money Punishment which will be analyzed by using the theory of crime and punishment as they lived under the Indonesian criminal law. The effort of returning the state losses through the compensatorial-money punishment is provided with the Article 18, with those variety of problems that leads the convict in prefer for the subsidiary-imprisonment than meet the obligation of the compensatorial-money punisment. This has resulted a slow growth of Indonesia as a developing country, where the evaporated state finances that once were expected to be return through the imposition of the compensatorial-money punishment can't possibly be realized. This study which titled The Proposition of The Compensatorial-Money Punishment in Relation With The Theory of Crime and Punishment, based upon Statutory No. 31 of 1999 about The Eradication of Corruption is done by using a normative juridical research that aimed at the positive law for later be associated with the theory of crime and punishment. This study describes both about the concept and purpose of the compensatorial-money punishment and the subsidiary-imprisoment that attached to it, and described the problems that associated with the achivement of the objectives of the compensatorial-money punishment.

Abstrak :
Indonesia menetapkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati. Salah satu lembaga non kementerian di Indonesia yang menangani pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional BNN . Tugas dan tanggung jawab BNN adalah untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia. Intelijen BNN mempunyai strategi khusus untuk menggagalkan penyelundupan narkotika dengan menggunakan teknik controlled delivery. Teknik controlled delivery dipakai dalam sebuah penyelidikan dan menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk membongkar kasus-kasus kejahatan narkotika yang bersifat jaringan terorganisir. Tulisan ini akan membahas mengenai penggambaran tahapan teknik controlled delivery. Tulisan ini menggunakan teori organized crime dan konsep traditional policing dalam pembahasan mengenai teknik controlled delivery dengan kasus yang penulis pilih untuk dikaitkan dan kemudian ditariklah kesimpulan mengenai penggambaran teknik controlled delivery yang dipakai BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hasil dari tulisan ini adalah berhasilnya penanganan pemberantasan yang dilakukan oleh Intelijen BNN terhadap kasus peredaran gelap narkotika yang penulis pilih dengan menggunakan teknik controlled delivery.

---

AbstractIndonesia establishes narcotics crime as an extraordinary crime with the threat of punishment for dealer is the death penalty. One non-ministerial agencies in Indonesia, which handles the eradication of illicit trafficking is the National Narcotics Agency BNN . BNN 39;s duty and responsibility is to tackle the illicit circulation of narcotics in Indonesia. BNN Intelligence has a special strategy to thwart smuggling of narcotics using controlled delivery techniques. Controlled delivery techniques are used in an investigation and are one way that can be used to dismantle narcotics crime cases that are organized networks. This paper uses the theory of organized crime and traditional policing concept in the discussion of controlled delivery techniques and after that the results of the findings of this data will the author try illustrating the controlled delivery technique with the case that the authors choose to be linked and then drawn conclusions about the description of controlled delivery techniques used by BNN in the eradication illicit circulation of narcotics. The results of this paper are successful elimination programs conducted by the Intelligence BNN against illicit circulation of narcotics that authors choose to use the technique of controlled delivery.

Abstrak :
Disease DBD stars first time is reported the year 1953 in Philippine. Bacause of cirus dengue which is contagious by mosquito insect Aedes aegypti and aedes albopictus. Eradication of Mosquito Den (PSN) be one of prevention that is most precise to fight against Dengue disease (DBD), covers activity of 3M that is burying, cleanses and closes place of relocation of water. This research type is including analytic research with survey method and approach of case control. Variable which accurately covers eradication activity of mosquito den and disease incidence DBD. Population of research is public in job (activity region Puskesmas Tawang) with number of samples 32 with each number of cases 16 control and 16. Result of research is obtained that counted 75% of respondence does activity of PSN and conclusion from this research is that eradication activity of mosquito den is factor protektif to prevent the happening of DBD. Suggestion which can be given is increasing execution of activity of eradication of mosquito dan jointly by public and strives to increase awareness about environmental keeping and management passed health education of public.

Abstrak :
Di Provinsi Jambi dibeberapa Kabupaten/Kota malaria masih merupakan permasalahan kronis. Di Kota Jambi angka AMT tahun 2004-2006 masib diatas toleransi Nasional dan pencapaian clan indikator SPM masih dibawah target. Program pemberantasan malaria mernpakan salah satu pelayanan esensiai yang dalam pelaksanaanya hams disubsidi (sebagian atau seluruhnya) oleh pemerintah. Denga.n adanya otonoun daerah anggaran bidang kesehatan masingmasing daerah sangat tergantung pada komitmen Pemerintah Daerah, kecuali dilakukan advokasi yang efektif dengan didasarkan pada informasi keuangan yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi peta pembiayaan yang bersumber dari pemerintah yang dialokaslkan untuk program pemberantasan malaria Tabun Anggaran 2004-2006 berdasarkan sumber, alokasi pemanfaatanrrya dan komitmen pejabat terkait Berta resource gap antara perhitungan estimasi kebutuhan program berdasarkan costing KW-SPM dengan ketersediaan dana. Ruang lingkup penelitian adalah pembiayaan program pemberantasan malaria yang bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2004-2006. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh meialui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan. Hasil analisis pembiayaan program pemberantasan malaria diperoleh gambaran bahwa pembiayaan program pemberantasan malaria tahun 2004-2006 semakin meningkat dari Rp 41,6 juta - Rp.I4,8 miliar (Program Kelambunisasi). Total pembiayaan diluar program kelambunisasi lzanya nark dan Rp. 41,6 juta menjadi Rp 214,8 juta. Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kota meningkat, sedangkan pembiayaan yang bersumber APBD Provinsi tidak ada, pembiayaan bersumber APBN mulai ada di th 2005. Sementara pada tahun 2006 pembiayaan yang terbesar dari BLNIHibah yang mencapai 14,8 miliar hal ini karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan eleman kegiatan hampir setiap tahun alokasi terbesar untuk kegiatan freedmen yang sebagian besar berupa obat. Berdasarkan fumgsi program hampir setiap tahun alokasi untuk kuraiif yang sebagian besar berupa obat, sedangkan kegiatan preventif pada tahun 2006 mempunyai alokasi terbesar karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan mata anggaran hampir setiap tahun belanja operasional obat yang terbesar sedangkan belanja perjalanan mendapat alokasi yang terendah. Tabun 2006 belanja investasi mempunyai alokasi terbesar_ Berdasarkan perhihmgan esfimasi KW-SPM malaria dan ketersediaan alokasi dana di tahun 2006 terdapat resource gap sebesar 46% atau Rp.253.885.035, Jika di luar perhitungan gaji personil program kesenjangannya sebesar 33,3% atau Rp.312.872.831. Dari basil wawancara mendalam dengan pejabat terkait diperoleh gambaran bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Jambi. Demikian pula dengan permasalahan malaria merupakan permasalahan kesehatan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. Pemeriatah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan malaria sesuai kebutuhan program dengan melakukan mobilisasi dana dari berbagai somber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dari Dinas Kesehatan Kota Jambi serta melakukan koordinasi pada sektor-sektor yang terkait didalam program pemberantasan malaria. Dalam penyusunan anggaran program pemberantasan malaria perlu memperhatikan kebijakan dari gerakan Gebrak Malaria serta memperhatikan kesenambungan anggaran. ......Malaria is a chronic problem in same district micifalities in province of Jambi. ANII rate is above national tolerance and SPM indicator is under target at period of 2004-2006. Malaria eradication program is one of essential service which must be subsided by government (a half or all of them) on implementation. The presence of district autonomy of health budget for each district is depend on district government commitment, except if it has been done an effective advocation based on an accurate financial information. This study purpose is getting information about financial planning based on government which allocated for Malaria eradication program at period of 2004-2006 based on source, used allocation and commitment from authority government and resource gap between estimated calculation of program need based on KW-SPM costing of fund. This study covered cost of Malaria eradication program of government funding District Health Office of Jambi at period of 2004-2006. This study used primary and secondary data. Primary data was collected from in-depth interview with stakeholder and secondary data was collected from financial document. From the cost analysis of Malaria eradication program was obtained an illustration that cost analysis of Malaria eradication program at period of 2004-2006 went up from 41,6 million rupiahs until 14,8 billion rupiahs because kelambunisasi program. Total cost out of Kelambunisasi program went up from 41,6 billion rupiahs until 214,8 billion rupiahs. There is not fend from Province budget, with contribution from central government begins in 2005. While the biggest cost of BLN/donation is 14,8 billion because of Kelambunisasi program. Based on activity element, the biggest allocation for treatment activity every year is medicine. According to program function., the biggest allocation for curative every year is medicine, white preventive activity in 2006 has a big allocation because of Kelambunisasi program. Based on budget, operational cost of medicine gets the biggest allocation, while traveling purchase of medicine gets the lowest allocation every year. Investation cost gets the biggest allocation in 2006. Based on KW-SPM Malaria estimation calculated and fund allocation in 2006 got 46% resource gap or 254 million rupiahs. Out of calculation of program personal salary, the different is 33,3% or 313 million rupiahs. From in-depth interview result with stakeholder got art illustration that health sector is one of development priority in Jambi Problem of Malaria also need right handling and more attention. It was suggested to district government to improve an estimated allocation of Malaria eradication program based on program need by mobilizing funds from various sources considering district capacity of budget. It is important to give support by advocation effort effectively from District Health Office of Jambi and coordination with other sectors on Malaria eradication program. It is important to give attention of policy from Gebrak Malaria movement and giving more attention of fund sustainability on fund arrangement of Malaria eradication program.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja dalam kerangka 7'S Mc Kiney Satuan Tugas Airport Interdiction BNN yang berada di bandara udara internasional Soekarno-Hatta, Jakarta dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Model operasional menggunakan wawancara mendalam dengan informan pemangku kepentingan BNN, dan 19 orang anggota satgas yang mewakili masing-masing unit kerja. Satgas Airport Interdiction merupakan implementasi Keppres 17 tahun 2002 dan Perpes 83 tahun 2007 sebagai bentuk operasional pelaksanaan P4GN yang bertugas berkoordinasi dalam pengawasan pemberantasan, pencegahan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara internasional. Penelitian ini didasari atas fokus masalah faktual karena masih ada kesenjangan antara mekanisme yang tertuang dalam aturan (Skep Ketua BNN) dengan implementasi di lapangan. Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Strategi yang digariskan oleh BNN dalam pembentuk Satgas Airport Interdiction adalah pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara Internasional situasinya sangat mengkhawatirkan berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia. 2) Analisis Strategi, kurang dipedomaninya acuan pembentukan satgas atau Skep Ketua BNN untuk melaksanakan P4GN. 3) Analisis Struktur, menguatkan faktor komunikasi antara pimpinan dan barahan harus dieleminir. 4) Analisis Sistem, manajemen sistem harus memasukkan anggaran yang kuat untuk operasional dan unsur-unsur yang bersifat pengawasan melekat (waskat) pada setiap jenjang organisasi, diikuti dengan budaya organisasi dan nilai-nilai kepercayaan serta rasa memiliki yang tinggi. 5) Analisis Staf, bahwa pemenuhan petugas yang profesional didukung oleh struktur kerja dari anggota Satgas Airport Interdiction yang sesuai dengan bidang kerja dan kewenangannya. 6) Analisis Gaya/ Style, bahwa pimpinan dapat menerapkan penggunaan waktu dan berperilaku (behave) dalam mencapai tujuan dari satgas. 7) Analisis Keahlian/ Ketrampilan, ternyata banyak harapan dari anggota Satgas untuk dilakukan pelatihan dan keterampilan internasional, dengan memanfaatkan mitra kerja sama Satgas (instansi pemerintah maupun penyelenggara jasa angkutan bandara). 8) Analisis Nilai kersamaan, mewujudkan sikap profesionalisme dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing satuan anggota satgas akan mendukung analitik masing unit kerja......This study focuses on improving performance within the 7'S Mc Kiney framework of the BNN Airport Interdiction Task Force located at Soekarno-Hatta international airport, Jakarta in carrying out the eradication of drug abuse and illicit trafficking. The operational model uses in-depth interviews with BNN stakeholder informants, and 19 members of the task force representing each work unit. The Airport Interdiction Task Force is an implementation of Presidential Decree 17 of 2002 and Perpes 83 of 2007 as an operational form of P4GN implementation which is tasked with coordinating the eradication and prevention of illicit drug trafficking through international airports. This research is based on the focus of factual problems because there is still a gap between the mechanisms contained in the rules (Skepticism of the Head of BNN) and implementation in the field. From the analysis of the results of the interviews, it was concluded that: 1) The strategy outlined by BNN in forming the Airport Interdiction Task Force was the supervision of drug abuse and illicit trafficking through international airports, the situation was very worrying related to Indonesia's national security. 2) Strategy analysis, lack of guidelines for the formation of a task force or the Skep of the Head of the National Narcotics Agency to implement P4GN. 3) Structural analysis, strengthening the communication factor between the leadership and materials must be eliminated. 4) System Analysis, system management must include a strong budget for operations and elements that are inherent in supervision (waskat) at every level of the organization, followed by organizational culture and values of trust and a high sense of belonging. 5) Staff analysis, that the fulfillment of professional officers is supported by the work structure of members of the Airport Interdiction Task Force in accordance with their field of work and authority. 6) Analysis of Style / Style, that the leader can apply the use of time and behave (behave) in achieving the goals of the task force. 7) Expertise/Skills Analysis, it turns out that there are a lot of expectations from members of the Task Force for international training and skills, by utilizing the cooperation partners of the Task Force (government agencies and airport transportation service providers). 8) Analysis of the value of cooperation, realizing a professional attitude with various knowledge and skills possessed by each member of the task force will support the analysis of each work unit.

Abstrak :
Korupsi secara harfiah didefinisikan sebagai sebuah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan sebuah masalah serius bagi negara-negara di dunia, termasuk Tiongkok. Korupsi di Tiongkok sudah tercatat sejak era kedinastian dan terus berkembang hingga zaman modern, terutama setelah dimulainya era reformasi dan keterbukaan. Sejak tahun 1949 hingga 2000-an, pemerintah Tiongkok telah banyak melakukan upaya pemberantasan korupsi. Upaya tersebut menjadi semakin aktif dijalankan pada era pemerintahan Hu Jintao di tahun 2000-an dengan memanfaatkan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang menjadi pokok bahasan artikel ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah yang mencakup tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pemanfaatan internet sebagai upaya pemberantasan korupsi di era Hu Jintao membawa hasil yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelum Hu Jintao, sehingga mampu meningkatkan kepuasan rakyat terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Tiongkok pada tahun 2003 hingga tahun 2010. ......Corruption has the literal meaning of an act of diversion or misappropriation of state money, companies, organizations, foundations, and so on for personal or other people's interests. Corruption is a serious problem for countries in the world, including China. Corruption in China has been recorded since the dynastic era and continues to grow into modern times, especially after the start of the era of reform and opening up. From 1949 to the 2000s, the Chinese government has made many efforts to eradicate corruption. These efforts became actively carried out during the era of Hu Jintao's government in the 2000s by utilizing science and technology which become the main analysis of this article. The research method used is a qualitative method with a historical approach that includes the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results showed that the use of science and technology facilities, especially the use of the internet as an effort to eradicate corruption in the Hu Jintao era brought significant results compared to the era before Hu Jintao, so was able to increase people's satisfaction with efforts to eradicate corruption in China from 2003 to 2010.

Abstrak :
Background: The aim of the treatment for Helicobacter pylori (H. pylor) infection in any therapeutic context is the eradication of the organism from the fore gut. Triple or quadruple therapy has been widely accepted by many concensus as an eradication treatment in patients with ulcer or HC pylori positive dyspep- sia, but in our experience, especially in Malang successful eradication with a combination of amoxycillin, clarithromycin, metronidazole and PPI was only found in l5-20% of patients, showing an inadequacy in the use of a combination of triple or quadruple drugs. This failure may be due to multi resistant H. pylori. Thus, we must look for another agent for successful eradication. Ascorbic acid is known to play a role in inhibiting H. pylori activities. Objective: To evaluate the eject of the fleroxacine and ascorbic acid combination on H. pylori dyspeptic patients. Design: Single blind randomized clinical trial. Setting: Out-patients from The Gastro-Hepatologic Clinic, Internal Department Medical Faculty Unibraw/Dr: Sahhil Anwar Hospital, Malang, East Java, Indonesia. Patient: 30 patients were enrolled with a history of more than 3 months of ayspeptic symptoms with prior treatment using amoxycillin 500 t. id, metronidazole 500 :ng t. i.d, and landsoprazole 30 mg and persistent H. pylori after therapy. Method: We administered a combination ofjleroxacine 400 mg, ascorbic acid 1000 mg and lansoprazole to patients who had formerly taken amoxicillin, rnetronidazole and lansoprazole. These drugs were given for I4 days. Evaluation was performed 8 weeks after therapy The pre-elementary study showed that H. pylori strains in Malang, East Java, Indonesia were multi-resistant to many antibiotics. Result: After 2 weeks of treatment and 8 weeks after termination' of therapy 96, 6% of patients treated with fleroxacine, ascorbic acid and PPI demonstrated an absence of ayspeptic symptoms. The culture turned out negative and the treatment was found effective in eradicating H pylori in 28 patients (93,3%). Conclusion: Fleroxacine in combination with hexoxaene, ascorbic acid and lansoprazole was efficacious in the treatment of H. pylori dyspeptic patients in Malang East Java, Indonesia.