Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak awal berdirinya, Indonesia telah dibentuk berdasarkan gagasan bahwa 'kebudayaan nasional' dan 'identitas nasional' harus lebih diutamakan daripada identitas kesukubangsaan. Pemerintah Orde baru berusaha menciptakan 'kesatuan dalam keragaman' ini tidak hanya melalui Pancasila, tetapi juga melalui 'konsep kepulauan' (wawasan nusantara) dan 'azas kekeluargaan'. Dengan berakhirnya Orde baru, adakah cara untuk mengubah konsep-konsep ini, sehingga warga Indonesia dapat berpikir tentang diri mereka sebagai anggota suatu masyarakat nasional yang bersifat transethnic dan transreligious? Dalam tulisan ini, penulisnya berargumentasi bahwa jawaban untuk pertanyaan ini adalah 'ya'. Dengan mengilustrasikan kenyataan identitas gay dan lesbian berdasarkan penelitiandi Makassar, Surabaya dan Bali, penulisnya menunjukkan bahwa berbeda dari identitas seksual yang bersifat 'lokal' seperti bissu atau warok-gemblak, kaum gay dan lesbi Indonesia berpikir tentang diri mereka sebagai anggota dari suatu masyarakat yang tersebar luas keseluruh negeri 'gaya nusantara', termasuk laki-laki dan wanita dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Contoh-contoh etnografis dari kehidupan sehari-hari kaum laki-laki gay dan wanita lesbian memperlihatkan bahwa walaupun perilaku para individu ini seringkali dikatakan bertentangan dengan kebudayaan Indonesia, dalam kenyataannya, perspektif dan perilaku mereka merupakan contoh dari 'kebudayaan Indonesia'. Mereka memiliki perspektif 'wawasan nusantara' sesuai dengan konsep pemerintah dan menggunakannya dengan cara-cara yang sebenarnya tidak diharapkan oleh pemerintah. Konsep nasionalisme Indonesia telah ditransformasikan dengan cara-cara yang tidak direncanakan sejak masa Orde Baru, dan akan terus berlanjut pada era reformasi. Dalam tulisan ini diketengahkan juga cara kaum gay dan lesbi memodifikasi 'prinsip kekeluargaan' ciptaan Orde Baru yang memungkinkan mereka diterima sebagai anggota masyarakat nasional yang baru."

"This paper will evaluate the impact of some early years of political reforms, democratization and regional autonomy on agrarian matters. During the New Order period, land resources were appropriated without consultation with local communities and land disputes have emerged to the political surface in many regions of Indonesia. The data I present here derive from South Sumatra, one of the hottest areas of Indonesia for disputed land. It will particularly focus on two key issues of agrarian matters, the position of the hak ulayat and solutions of land disputes."

"Abstrakartikel ini membahas kebebasan pers di indonesia sehingga era reformasi. tonggak awal kebebasan pers dimulai pada masa kolonial hindia belanda dulu yang memperkenalkan penerbitan pers kepada bangsa pribumi. dan kemudian pada masa pergerakan nasional , masa kemerdekaan dan masa presiden sukarno. masa presiden suharto dan era reformasi. namun dalam praktiknya media pers yang i terbitkan harus sepengetahuan dari pemerintah kolonial hingga kini juga harus sejalan politik media dengan pemerintah. benag merah ternyata media masih di kontrol oleh pemerintah, meskipun regulasi telah membebaskan bagi penerbitan pers untuk memberitakan bagi kepentingan publik. kebebasan pers dalam era reformasi relatif makin terbentuk wujudnya yang dirasakan manfaatnya bagi publik"

"Abstrakartikel ini membahas kebebasan pers di indonesia sehingga era reformasi. tonggak awal kebebasan pers dimulai pada masa kolonial hindia belanda dulu yang memperkenalkan penerbitan pers kepada bangsa pribumi. dan kemudian pada masa pergerakan nasional , masa kemerdekaan dan masa presiden sukarno. masa presiden suharto dan era reformasi. namun dalam praktiknya media pers yang i terbitkan harus sepengetahuan dari pemerintah kolonial hingga kini juga harus sejalan politik media dengan pemerintah. benag merah ternyata media masih di kontrol oleh pemerintah, meskipun regulasi telah membebaskan bagi penerbitan pers untuk memberitakan bagi kepentingan publik. kebebasan pers dalam era reformasi relatif makin terbentuk wujudnya yang dirasakan manfaatnya bagi publik"

"Abstrakartikel ini membahas kebebasan pers di indonesia sehingga era reformasi. tonggak awal kebebasan pers dimulai pada masa kolonial hindia belanda dulu yang memperkenalkan penerbitan pers kepada bangsa pribumi. dan kemudian pada masa pergerakan nasional , masa kemerdekaan dan masa presiden sukarno. masa presiden suharto dan era reformasi. namun dalam praktiknya media pers yang i terbitkan harus sepengetahuan dari pemerintah kolonial hingga kini juga harus sejalan politik media dengan pemerintah. benag merah ternyata media masih di kontrol oleh pemerintah, meskipun regulasi telah membebaskan bagi penerbitan pers untuk memberitakan bagi kepentingan publik. kebebasan pers dalam era reformasi relatif makin terbentuk wujudnya yang dirasakan manfaatnya bagi publik"