Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK United Nations Convention on The Law Of  The Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membedakan wilayah laut dalam delapan rezim yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif.  Dalam UNCLOS 1982 tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif. Hak negara pantai di  Zona Ekonomi Eksklusif diantaranya adalah melaksanakan penegakan hukum dengan memberikan hukuman terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal penjatuhan hukuman, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 melarang penjatuhan setiap bentuk hukuman badan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Eonomi Eksklusif kecuali telah ada perjanjian dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Penjatuhan hukuman terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Eonomi Eksklusif hanya dalam bentuk hukuman denda. Hal ini menimbulkan permasalahan apabila warga negara asing tersebut tidak dapat membayar denda yang telah diputuskan dalam sidang pengadilan.

---

ABSTRACT The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 has been ratified through Act Number 17 of 1985 distinguishing marine areas in eight regimes, one of which is the Exclusive Economic Zone. In the 1982 UNCLOS a number of matters relating to the rights and obligations of coastal countries in the Exclusive Economic Zone were regulated. The rights of coastal states in the Exclusive Economic Zone include implementing law enforcement by giving penalties to foreign nationals who carry out fisheries in the Exclusive Economic Zone. In the case of sentencing, Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982 and Article 102 of Act Number 31 of 2004 concerning Fisheries which have been amended by Act Number 45 of 2009 prohibits the imposition of any form of corporal punishment on foreign nationals who act fisheries in the Exclusive Economic Zone unless there is an agreement with the government of the country concerned. The imposition of penalties on foreign nationals committing a fishery crime in the Exclusive Economic Zone is only in the form of a fine. This creates a problem if the foreign citizen cannot pay the fine that has been decided in the court session.

 

Abstrak :
Tesis ini membahas penggunaan Ketertiban Umum (Public Policy) untuk membatalkan putusan arbitrase asing yang diatur di dalam Pasal V (2) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958. Pelaksanaan putusan arbitrase merupakan hal krusial karena eksekusi putusan merupakan esensi diadakannya arbitrase. Tiap-tiap negara memberlakukan Ketertiban Umum (Public Policy) secara berbeda, termasuk Indonesia yang belum memiliki konsensus melihat lingkup Ketertiban Umum (Public Policy). Antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki konsepsi berbeda mengenai Ketertiban Umum (Public Policy) Indonesia. Hal ini menjadi sebuah problema dimana pihak yang dikalahkan menggunakan alasan Ketertiban Umum (Public Policy) untuk menunda atau membatalkan eksekusi putusan. ......This thesis is aimed to prescribe the practice of using Public Policy doctrine to annul foreign arbitral awards as were allowed under Article V (2) of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958. The enforcement of an award is crucial and essential to arbitration proceedings. Different states will treat Public Policy differently, including Indonesia whom has yet to reach a consensus in defining what Public Policy should be used in foreign arbitration award enforcement. There are still discrepancy between Indonesian District Court and Supreme Court on the matter of what constitutes as Indonesian Public Policy. These discrepancies created a gaping loophole which are exploited by the party (parties) to delay or to annul the enforcements of the foreign arbitration award.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu bentuk penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah penenggelaman kapal asing. Pihak yang diberi kewenangan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan dapat dilakukan tindakan berupa pembakaran dan penenggelaman kapal asing dalam kondisi memaksa (forced major), seperti adanya perlawanan dari Nakhoda atau anak buah kapal (ABK) kapal asing yang dapat membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan. Dalam perkembangan selanjutnya, penenggelaman kapal yang semula bertujuan untuk memberikan efek jera dinilai kurang efektif karena proses peradilan selama ini hanya menjerat Nahkoda dan awak mesin kapal namun tidak menjerat pemilik kapal. Permasalahan lainnya yaitu pengawasan yang lemah serta proses hukum yang berlarut-larut. Selain itu, penerapan Pasal 69 ayat (4) dalam pelaksanaan di lapangan menimbulkan distorsi dan banyak kritik dari berbagai pihak karena terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional khususnya Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982). Dengan demikian, isi dari Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan yang mengatur ketentuan penenggelaman kapal asing dengan didasarkan bukti permulaan yang cukup ke depannya menjadi sulit untuk dilaksanakan. Tindakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum memerlukan uji materiil terhadap Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan

---

ABSTRAK
One form of criminal law enforcement in law of the sea is an act of sinking foreign vessels. Parties whom authorized to do that action are Civil Servant Investigators Fisheries, Investigators Navy officer, and / or Investigator of the Indonesian National Police. Until now, there is no other better way in handling vessels that allegedly used in the crime of fisheries. As stipulated in Article 69 paragraph (4) Indonesia Fisheries Act when in a state of forced major, such as the resistance of the captain or crew of foreign vessels that may endanger the safety of fishery patrol ship, then it could be the reason to burn and sink them. On further developments, sinking ship that was originally intended to provide a deterrent effect, considered less deterrent for the vessels owner. Legal sanction has been given to the captain and chief of engine room crew, but have not been able to ensnare the ship owner because proceedings for the perpetrators of illegal fishing has not ensnare vessel owner and is still constrained weak supervision and a dragged on legal process. In addition, the application of Article 69 paragraph (4) the implementation of a practice cause a lot of distortion and get criticism from various parties including countries that are victims of sinking as in the case of foreign vessel sinking associated with the provisions of international law, especially the UN Convention on the law sea (UNCLOS 1982). Thereby, the content of Article 69 Paragraph (4) Fisheries Act provisions governing foreign vessel sinking with sufficient evidence based on the future becomes difficult to implement. In order for sinking action of foreign fishing vessel could be accounted for by law then it required judicial review of Article 69 paragraph (4) of the Fisheries Act

Abstrak :
ABSTRAK
Gangguan kamtibmas baik yang bersifat umum maupun terkait dengan ketidaktertiban penumpang dan barang pada saat proses embarkasi ? debarkasi di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hal ini terjadi karena komponen atau stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok yang terkait dengan kegiatan proses embarkasi ? debarkasi penumpang dan barang belum memahami tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh masing-masing stakeholder, serta adanya kesan bahwa para petugas melakukan pembiaran terhadap penumpang, barang dan masyarakat yang tidak berkepentingan di areal Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pola penanganan ketidaktertiban proses pelayanan embarkasi - debarkasi penumpang dan barang di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok dan diharapkan akan dapat memberikan masukan kepada Polri dan pihak-pihak yang terkait (stakeholder) di wilayah Pelabuhan mengenai pola penanganan ketidaktertiban yang terjadi pada proses pelayanan embarkasi ? debarkasi penumpang dan barang di seluruh Terminal Penumpang kapal laut yang ada di Indonesia. Teori dan konsep yang digunakan adalah Teori komunikasi, Konsep manajemen, Teori Peran dan Teori Broken Windows. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi. Dalam melakukan analisa data penulis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan tarik kesimpulan. Temuan penelitian, Penyebab ketidaktertiban pada saat proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, karena pembiaran yang dilakukan oleh petugas ( PT.Pelni,Syahbandar, Polri, PT.Pelindo II, dan security ), harga pengiriman barang lebih murah menggunakan kapal penumpang dibandingkan dengan kapal barang ( kargo ), kelebihan barang ( over bagasi ) dari penumpang dititipkan kepada ABK ( anak buah kapal ) dengan terjadinya kolusi, bebasnya masyarakat yang tidak berkepntingan keluar masuk ( asmoro dan buruh liar ) diareal terminal sampai dengan diatas kapal, ketidakpahaman penumpang tentang aturan pengiriman / barang bawaan penumpang dan jadwal kapal tidak diinformasikan secara luas. Saran, dalam rangka membenahi sistem pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, Otoritas Pelabuhan selaku regulator agar membentuk struktur organisasi yang menangani pengamanan dan pelayanan embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, dengan melibatkan seluruh instansi terkait yang terlibat langsung ( petugas security, syahbandar, Polisi dan PT. Pelindo II Cabang Tanjung Priok ) yang sesuai dengan fungsi dan perannya masing - masing, dengan tujuan agar para pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan tersebut agar selalu dapat berkoordinasi dengan baik. Dan dalam membangun integritas petugas instansi terkait yang terlibat langsung dalam pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, hal ini sangat penting diadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia agar dapat memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing ? masing instansi

---

ABSTRACT
Disorders of security and public order, both general and disorder associated with passengers and goods at the time of embarkation - disembarkation process at Passenger Terminal Nusantara Pura port of Tanjung Priok has been held for more than 30 years. This occurs because the components or stakeholders at port of Tanjung Priok associated with the activities of the embarkation - disembarkation process of passengers and goods not understand the duties and responsibilities to be performed by each stakeholder, as well as the impression that the officers be taken over the passengers, goods and people who are not interested in the area of the Passenger Terminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok. This research was conducted with the objective of identifying and analyzing how patterns of disorder treatment services embarkation - disembarkation process of passengers and goods in the Passenger Terminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok and are expected to provide input to the National Police and related parties (stakeholders) in the region of Port regarding the handling of disorder patterns that occur in the process of embarkation - disembarkation service of passengers and goods across the ship Passenger Terminal in Indonesia. Theories and concepts used are Communication Theory, Concept Management, Role Theory and the Broken Windows Theory. This study used a qualitative approach with case study methods and techniques of data collection through interviews, document review and observation. In analyzing the data the writer uses phase data reduction, data and deduced. The findings of the study, causes disorder at the time of embarkation - disembarkation process of passengers aboard, because omission committed by the officer (PT.Pelni, harbor master, Police, PT.Pelindo II, and security), the price of shipping goods cheaper than the passenger ship freighter (cargo), the excess goods (over trunk) of passengers entrusted to the crew (ABK) with collusion, independent people who are not interested in and out (Asmoro and illegal workers) to the area under the terminal on the vessel, passengers misunderstanding about the rules of delivery / passenger luggage and ship schedules are not made available widely. Suggestion, in order to improve system security and service on embarkation - disembarkation process of passenger ships, the Port Authority as the regulator in order to establish an organizational structure that handles the security and services of embarkation - disembarkation of passenger ships, involving all relevant agencies involved directly (security officers, harbormaster, police and PT.Pelindo II) in accordance with the functions and roles - each, in order that the parties responsible for the security in order to always be able to coordinate well. And in building integrity officer related agencies directly involved in securing and servicing the embarkation - disembarkation process of passengers aboard, it is very important held joint training to improve human resources in order to understand the basic duties and responsibilities of each agency