Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian merupakan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi pemanfaatan batubara dalam mendukung pembangunan di bidang energi nasional selama 5 tahun terakhir. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini meliputiz (1). Bagaimana kontribusi pemanfaatan batubara dalam usaha energi di Indonesia, (Z). Faktor-faktor apakah saja yang berpengaruh terhadap pemanfaatan batubara dalam meningkatakan ketzhanan energi nasional, dan (3). Seberapa besar pengaruh batubara dalam kesinambungan energi, peningkatan nilai mmbah, dan iingkungan hidup. Menganalisa kontribusi batubara terhadap peningkatkan kelahanan energi nasional, diangkat tiga varlabe1 observasi, yakni: ketersediaan batubara, perdagangan (penjualan), dan pola pemakaian (konsumsi). Dasar teori dan kebijakan penelitian meliputiz batubara & energi; pengusahaan energi batubara; serta kebnakan energi dan ketahanan nasional. Ketahanan Energi Nasional disini diartikan sebagai ?Kondisi dinamis di bidang energi yang mengandung upaya penyecliaan energi, baik dengan memproduksikan (dan mengimpor) jenis energi dalam jumlah, mutu, harga, daerah dan waktu sesuai dengan kebutuhan" Sedangkan alat analisa yang digunakan adalah "Ana\itik Hierarki Pr05eS" (AHP). Hasil penelitian ini menemukan: 1). Batubara dapat memberi kontribusi dalam pembangunan energi (sebagai modal dasar pembangunan energi, dan bahan bakar pengganli migas). 2). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan batubara adalah Ketersediaan stok batubara, perdagangan (penjualan) dan pemakaian (konsumsi), Serta 3). Pengaruh pemanfaatan batubara terhadap: kesinambungan energi sebesar 56 %; peningkatan nilai tambah sebesar 28 %; dan Ilngkungan hidup sebesar 16 %.

---

The research has evaluated the policy and strategic of the coal utilization in supporting the development of national energy during five years later. The researdi question is namely: (1). To what extent does the coal contribute existing energy in Indonesia, (2). What factors influent the coal utilization to increase the national energy security, and (3). To what extent does the coal influent the sustainable energy, value added, and environment. Analysis the coal utilization to increase the energy national security, there are three variables, namely: the availability of the coal, trading or selling, and consumtion. The Teoritical and policy is namely: the coal and energy, exertion of the coal energi, with the energy policy and national resiliense. The method of the research is ?Analitical Hierarchi Proceas? (AHP). The results of the researdi are: 1). The coal can oontribute to energi development, 2). The factors influent the coal utilization to increase the national energy security there are: stock, trade, conmmption, 3). The influence of continuity 56 %, additional value added 28 %, and environment 16 %.

Abstrak :
Pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sangat penting bagi tiap negara. Hal ini karena pemenuhan energi sangat berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Indonesia selama ini cenderung menggantungkan pemenuhan sebagian besar energinya dari minyak bumi. Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 telah memukul perekonomian Indonesia yang bergantung pada minyak bumi. Akibat dari keadaan tersebut membuat subsidi membengkak sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Pada sisi lain, produksi minyak Indonesia terus menurun dan konsumsi meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini di masa depan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Substansi dari Perpres ini adalah mendeversifikasi pemenuhan energi agar tidak lagi bergantung dari minyak bumi secara bertahap hingga tahun 2025. Salah satu sumber energi yang diharapkan dapat berperan adalah Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang diharapkan dapat memenuhi 5 persen dari kebutuhan energi nasional. Tulisan ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengimplementasikan target biofuel dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Tulisan ini memuat mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah baik yang mendukung maupun yang menghalangi implementasi Perpres tersebut terutama di bidang biofuel. Metode penelitian dalam tulisan ini dilakukan secara normatif yuridis dengan sifat penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Tulisan ini menemukan bahwa pemerintah telah cukup banyak membuat kebijakan yang mendukung implementasi pemanfaatan biofuel sesuai target dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Akan tetapi, masih diperlukan berbagai perbaikan dan perubahan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar target Perpres dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. ......Pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sangat penting bagi tiap negara. Hal ini karena pemenuhan energi sangat berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Indonesia selama ini cenderung menggantungkan pemenuhan sebagian besar energinya dari minyak bumi. Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 telah memukul perekonomian Indonesia yang bergantung pada minyak bumi. Akibat dari keadaan tersebut membuat subsidi membengkak sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Pada sisi lain, produksi minyak Indonesia terus menurun dan konsumsi meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini di masa depan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Substansi dari Perpres ini adalah mendeversifikasi pemenuhan energi agar tidak lagi bergantung dari minyak bumi secara bertahap hingga tahun 2025. Salah satu sumber energi yang diharapkan dapat berperan adalah Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang diharapkan dapat memenuhi 5 persen dari kebutuhan energi nasional. Tulisan ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengimplementasikan target biofuel dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Tulisan ini memuat mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah baik yang mendukung maupun yang menghalangi implementasi Perpres tersebut terutama di bidang biofuel. Metode penelitian dalam tulisan ini dilakukan secara normatif yuridis dengan sifat penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Tulisan ini menemukan bahwa pemerintah telah cukup banyak membuat kebijakan yang mendukung implementasi pemanfaatan biofuel sesuai target dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Akan tetapi, masih diperlukan berbagai perbaikan dan perubahan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar target Perpres dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Abstrak :
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan energi nasional, upaya strategis pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan sumber energi terbarukan dan menarik investasi. Peraturan perundang-undangan diterbitkan guna menunjukkan keseriusan menarik investor dan memberi kepastian hukum. Aspek perizinan menjadi salah satu fokus utama pengaturan kebijakan tersebut. Panas Bumi sebagai salah satu alternatif investasi energi terbarukan dan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menjadi dasar penyelenggaraan Panas Bumi dengan pengaturan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ditemukan hambatan terkait implementasi peraturan terkait panas bumi, persyaratan kesepakatan harga sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan, dan tidak adanya pengawasan yang menjamin penyelenggaraan panas bumi sesuai dengan tujuan pemerintah. Terkait pengaturan harga, perbedaan pandangan antara nilai keekonomian dan deviasi kesepakatan sulit mendapat titik temu dan memakan waktu, sehingga solusi kebijakan akselerasi diharapkan agar penyelenggaraan Panas Bumi dapat berjalan optimal. Berdasar hal tersebut penelitian ini menganalisis secara kritis mengenai (1) Bagaimana pengaturan pemanfaatan Panas Bumi di Indonesia terkait regulasi perizinan pemanfaatan tidak langsung Panas Bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 pada periode 2014-2019; (2) Bagaimana proses dan hambatan peraturan perundang-undangan perizinan penyelenggaraan Panas Bumi dalam penerapannya di PLTP Gunung Talang, PLTP Way Ratai dan PLTP Gunung Lawu? (3) Bagaimana akselerasi penyelenggaraan Panas Bumi yang ideal sesuai amanah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)? Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Secara yuridis, hasil penelitian menunjukkan terdapat benturan regulasi dimana pelaksanaan peraturan perundangan tidak sama dengan pelaksanaannya. Perbedaan antara hukum sebagai produk dan hukum sebagai praktik atau pelaksanaan. Ada keterpisahan dan ketidakselarasan antara hukum sebagai peraturan atau doktrin dengan hukum sebagai praktek konkret. Hal tersebut dapat disebabkan peraturan yang tidak jelas, peraturan yang banyak (over regulasi) namun tidak fokus, dan dapat pula karena kesalahtafsiran dalam penerapan hukum atau kebijakan. Dalam kajian mendalam, ditemukan kejanggalan bahwa regulasi yang lengkap tidak dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum, karena adanya kemungkinan perbenturan kepentingan, dan dapat juga karena kurangnya kesadaran dan nilai moral dalam penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk optimalisasi penyelenggaraan Panas Bumi, maka selain pentingnya sinkronisasi regulasi dan sektor terkait, pentingnya efisiensi atau penyederhanaan perizinan, dan urgensi pengembangan kebijakan akselerasi perizinan penyelenggaraan Panas Bumi, salah satu poin penting adalah adanya konsekuensi moral dalam konsistensi penyusunan dan pelaksanaan hukum dalam menjamin optimalnya penerapan regulasi dalam aktualisasinya. Dengan selarasnya regulasi guna kepastian hukum, melalui penerapan nilai moral guna keadilan penegakan hukum bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Panas Bumi tidak langsung, maka tujuan kesejahteraan rakyat serta memperkuat ketahanan energi nasional dapat menjadi kenyataan. ...... As an effort to improve the welfare of the people and strengthen national energy security, strategic efforts of the Government of Indonesia is utilizing the resources on renewable energi and attracting investment. Legislation is issued to show the seriousness of investment issue and providing legal certainty. The licensing aspect is one of the main focuses of the policy and regulation. The principle of Geothermal energy as an alternative renewable energy investment and the existence of Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal becomes the basis for the implementation of geothermal energy. It divides central and regional authorities and regulates community participation. In its implementation, there were shortcomings related to the terms of the price agreement before the exploration activities could be carried out. The difference views between economic values and agreement deviation is difficult to find and time consuming, so that the acceleration policy solution is expected in order to the operation of geothermal can run optimally. This study, therefore, critically analyzes about 1) How is the regulation of geothermal utilization in Indonesia related to the regulation of permits for indirect use of geothermal based on Law Number 21 of 2014 in the year 2014-2019; 2) What are the processes and obstacles in the regulation of licensing of geothermal management in their application in the PLTP Gunung Talang, PLTP Way Ratai, and PLTP Gunung Lawu?; 3) What is the ideal acceleration of the operation of geothermal energy in accordance with the mandate of article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution? The method that will be applied in order to address the problems and objectives of the study is normative juridical approach. In legal terms, the result of the study indicate that there are conflicting regulations in which the implementation of laws and regulations is not the same as the implementation. There is a difference between law as a product and the law as practice. There is separation and discrepancy between law as a rule/doctrine and law as a practice. This can be caused by unclear regulations, too many regulations (obesity), unfocused and conflicting interests, and it could be due to lack of awareness and moral values in law enforcement. Therefore, to optimize the operation of geothermal energy, in addition to the importance of synchronizing regulations and related sectors, and the development of geothermal energy licensing acceleration policies, one important point is the moral consequences in the consistency of the scrutinize and implementation of laws in ensuring the optimal application of regulation in their actualization. With the harmonization of regulations for legal certainty, with the application of moral values for fairness of law enforcement, the goal of people‘s welfare and strengthening national energi security can become a reality.

Abstrak :
ABSTRAK
Cadangan batubara Indonesia hanya sebesar 3,25% atau terbesar kesepuluh didunia, namun pada kenyataannya produksi batubara semakin tahun jumlahnya semakin besar dan Indonesia merupakan pengekspor batubara terbesar. Jika kondisi dibiarkan akan mengikis sisa cadangan terbukti dari batubara semakin cepat. Perusahaan batubara sebagai pengelola pertambangan dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami penurunan margin laba bersih sehingga tingkat pengembalian investasi (ROI) mengalami penurunan sebesar 9,1% yaitu pada tahun 2008 sebesar 8,6% menjadi minus 0,5% pada tahun 2013. Pada pihak lain pemerintah sedang merencanakan banyak pembangunan PLTU untuk memenuhi kebutuhan energi listrik semakin besar sehingga membutuhkan volume batubara dalam jumlah semakin besar. Perusahaan pembangkit tenaga listrik sebagai penghasil dan penjual energi listrik dalam kurun waktu 2008 – 2012 mengalami kenaikan margin laba bersih sehingga tingkat pengembalian investasi (ROI) juga mengalami peningkatan sebesar 0,31% yaitu pada tahun 2008 sebesar 1,98% menjadi 2,29% pada tahun 2012. Terkait cadangan batubara yang terbatas, maka diperlukan rancangan kebijakan dalam pemanfaatan batubara untuk menunjang kelistrikan nasional yaitu dengan mengkonversi perusahaan batubara menjadi perusahaan energi dengan diberikan kemudahan insentif yaitu berupa menjaminkan IRR nya sebagai tingkat pengembalian yang pasti bukan menjamin harga jual, sehingga perusahaan batubara dapat meningkatkan ROI nya.

---

ABSTRACT
Indonesian coal reserves amounted to only 3.25% or the tenth largest in the world, but in fact the production of coal increasingly greater number of years and Indonesia is the largest exporter of coal. If the condition continues, it will erode the rest of proven reserves of coal more quickly. Coal mining company as a manager in the period 2008-2013 net profit margin decreased to the level of return on investment (ROI) decreased by 9.1% in 2008 ie by 8.6% to minus 0.5% in 2013. On the other hand the government is planning many power plant to meet the electrical energy needs of the greater volume of coal and thus require greater amounts. Power company as a manufacturer and seller of electric energy in the period 2008 - 2012 increased net profit margin so that the return on investment (ROI) increased by 0.31% in 2008 ie 1.98% to 2.29% in 2012. Related to the limited reserves of coal, it is necessary to design policies to support the use of coal in the national electricity company is to convert coal into energy company with ease given incentives in the form of its IRR offers a rate of return that is certainly not guarantee a fair price, so that coal companies can improve the value of ROI.

Abstrak :
Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah dengan kekayaan sumber daya alam tak terbarukan yang melimpah khususnya batubara, minyak bumi dan gas alam. Perekonomian Sumatera Selatan ditopang oleh investasi di sektor pertambangan migas sebagai sektor andalan. Sebagai non-renewable natural resources atau sumber daya alam tak terbarukan, cadangan migas terus mengalami deplesi sehingga mengharuskan Sumatera Selatan mencari sumber-sumber investasi di sektor lain sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Sumber daya dan cadangan batubara yang melimpah di Sumatera Selatan dapat dijadikan dasar pijakan untuk pengembangan industri pendukung, antara lain melalui pembangunan PLTU Batubara. Pembangunan PLTU batubara merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi primer selain bahan bakar minyak. Selama ini pemenuhan kebutuhan listrik di Sumatera Selatan dirasakan masih kurang. Dengan sumber daya batubara yang cukup besar kurang lebih 11,54 Milyar ton, sudah sepatutnya potensinya diarahkan sebagai modal pembangunan dalam bentuk sumber energi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pembangunan PLTU batubara terhadap perekonomian Sumatera Selatan, mulai dari saat konstruksinya sampai dengan setelah PLTU batubara berdiri. Dengan menggunakan analisa model input-output, akan dapat diketahui efek multiplier yang terdiri dari angka pengganda output, pendapatan dan lapangan kerja. Elastisitas permintaan listrik Sumatera Selatan data tahun 1995 ? 2009 diperkirakan 1,96 yang merupakan indikator yang menunjukkan laju konsumsi listrik lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mencapai 6% di tahun 2023 dan kapasitas produksi listrik yang telah ada di Sumsel berkisar 724,65 MW , maka kapasitas produksi yang perlu disediakan sebesar 1.020 MW untuk mengatasi defisit listrik sampai dengan tahun 2023. Melalui analisa model Input-Output, disimpulkan bahwa dengan adanya PLTU batubara 1.020 MW di Sumatera Selatan melalui permintaan akhir di sektor konstruksi selama 5 tahun (2009-2013), batubara dan listrik pada tahun 2013 akan dapat menstimulir pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan yang ditandai dengan terciptanya output di seluruh sektor perekonomian menjadi sebesar Rp. 174,3 Triliun, peningkatan total pendapatan masyarakat menjadi sebesar Rp. 24,56 Triliun dan penyerapan tenaga kerja yang meningkat sebanyak 110.954 tenaga kerja di tahun 2013. Saat PLTU mulai beroperasi tahun 2013, terjadi peningkatan nilai output di sektor batubara sebesar Rp. 2,26 Triliun, pendapatan naik Rp. 0,546 Triliun dan terciptanya lapangan kerja baru pada sektor batubara sebanyak 3.372 lapangan kerja jika dibandingkan dengan dampaknya selama PLTU batubara dibangun tahun 2009-2013. Dengan dibangunnya PLTU batubara 1.020 MW diharapkan peranan batubara ke depan sebagai penyedia energi dapat ditingkatkan sejalan dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional ......South Sumatra Province is an area with a wealth of abundant a non-renewable natural resources, especially coal, petroleum and natural gas. South Sumatra's economy is sustained by oil and gas investment in the mining sector as the leading sectors. As a non-renewable natural resources, oil and gas reserves continue to depletion, thereby necessitating the South Sumatra to find sources of investment in other sectors as the support of economic growth. The resources and coal reserves are so abundant in South Sumatra can be used as the foundation for supporting industry development, one through the construction of coal power plant. Development of coal power plant is one of the efforts to utilize the primary energy than fuel oil. During this time, the meeting of electricity demand in South Sumatra felt still lacking. With coal resources are large enough to approximately 11.54 billion tonnes, should be directed their potential as development capital in the form of an energy source. The purpose of this study was to determine the impact of coal power plant construction to the economy of South Sumatra, from the time of construction until after the coal power plant stands. By using input-output analysis model, will be known multiplier effect which consists of multiplier output, income and employment. The elasticity of electricity demand in South Sumatra 1995 - 2009 is estimated to 1.96 which is an indicator that shows the rate of electricity consumption is greater than economic growth. Assuming that economic growth reached 6% in 2023 and electricity production capacity that has existed in South Sumatera 724.65 MW range, then the production capacity of 1020 MW should be provided to overcome the power deficit until the year 2023. Through analysis of the Input-Output model, concluded that the 1020 MW coal power plant in South Sumatra through the final demand in the construction sector for 5 years (2009-2013), coal and electricity in 2013 will be able to stimulate economic growth in South Sumatra which is characterized by the creation of output in all sectors of the economy to Rp. 174.3 trillion, an increase in total income to Rp. 24.56 trillion and employment increased to 110,954 workers in 2013. When the plant started operating in 2013, there is increased output of coal sector amounted to Rp. 2.26 Trillion, revenue rose to Rp. 0.546 trillion and new employment in the coal sector as many as many as 3372 workers if compared with its effects during coal power plant was built during the years 2009-2013. With the construction of 1020 MW coal power plant is expected in the future role of coal as an energy provider can be increased in line with Presidential Decree No. 5 Year 2006 on National Energy Policy.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Gasifikasi Batubara sebagai sumber energi baru dalam diversifikasi atau Bauran Energi Nasional di Indonesia. Industri maupun teknologi Gasifikasi Batubara belumlah terkenal, padahal penggunaan teknologi tersebut sudah marak di negara lain. Gasifikasi batubara dilansir memiliki prospek yang bagus dalam memberikan solusi atas pemenuhan energi namun tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Tujuan dari pembuatan Skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana industri Gasifikasi Batubara di Indonesia dan di dunia. Selain itu Skripsi ini juga membahas bagaimana hukum Indonesia mengatur mengenai Gasifikasi Batubara sebagai teknologi dan industri dan bagaimana prospek Gasifikasi Batubara sebagai alternatif Energi Baru ditinjau dari pengaturan dan kebijakan Diversifikasi atau Bauran Energi Nasional. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Metodologis, Sistematis yaitu penelitian yang menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data primer. Skripsi ini menemukan bahwa teknologi gasifikasi batubara merupakan salah satu sumber energi yang sedang dipersiapkan untuk menjadi alternatif energi baru dalam diversifikasi energi di Indonesia. Kendala yang ditemui adalah salah satunya, hukum Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai Gasifikasi batubara ini, dan prospek gasifikasi batubara yang sangat baik di Indonesia, mengingat teknologi gasifikasi batubara yang relatif ramah lingkungan dapat menjadi solusi dalam pemanfaatan sumberdaya batubara di Indonesia yang melimpah.

---

This thesis discusses about coal gasification as an Alternative Energy in Indonesia National Energy Diversification. Coal Gasification uses tend to be less known in Indonesia, both in industrial and technology sector compared to other countries. Coal gasification is highly potential to bring solution on energy issues that have arisen in Indonesia, including to meet energy end based in sustainable development principle.the purpose of this research is to find out about coal gasification industry and technology nowadays both in Indonesia and other countries, how law in Indonesia regulate Coal Gasification in industry and technology sector, as well as the prospects and potentials of Coal Gasification as an alternative energy in Indonesia National Energy Diversification to bring cleaner air while meeting the energy end. This research uses normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as primary data. This thesis has found that coal gasification technology is being prepared to be an alternative energy in Indonesia Energy Diversification considering its relatively environment friendly technlogy, and positively can be a solution in the utilization of abundant low ranked coal resources in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. ......This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia.