Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini mengenai pelabuhan Ende dalam jaringan pelayaran di kawasan Laut Sawu dan Sekitarnya sejak tahun 1839-1930. Sejak dibuka sebagai sebuah pelabuhan perdagangan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1839, kegiatan pelayaran dan perdagangan di pelabuhan Ende terus berkembang sampai tahun 1929. Perkembangan tersebut didukung oleh indutri kapal tradisional di Pulau Ende, tersedianya komoditas perdagangan, berbagai kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial, dan pelayaran yang dilakukan oleh orang Ende. Kegiatan pelayaran dan perdagangan di pelabuhan Ende telah membentuk sebuah jaringan yang luas. Pada tahun 1930, kedudukan pelabuhan Ende dalam jaringan pelayaran mengalami penurunan akibat depresi ekonomi.

---

Abstract
The focus of this study is about the Ende port in shipping network of Sawu Sea region and outers since 1839-1930. Soon after the Netherlands East Indies colonial government declared Ende Port as the trade port in 1839, that was the development of Ende port until 1929. The development of Ende port supported by the traditional ship industry in Ende Island, the raising of Ende_s shipping and trading commodities, and the new policies are ruled by the Netherlands East Indies colonial government. In 1930, it happened the decreasing of trade that was caused by economic depression.

Abstrak :
Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan angka kekurangan nutrisi pada anak balita yang cukup tinggi. Kekurangan nutrisi merupakan penyebab mortalitas utama pada anak balita, yang dapat disebabkan oleh infeksi. Indonesia merupakan negara yang endemis terhadap soil transmitted helminth (STH) yang mencakup Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, dan cacing tambang. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa infeksi STH dapat menyebabkan kekurangan nutrisi pada anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh infeksi STH terhadap kekurangan nutrisi pada anak balita di kecamatan Nangapanda, NTT yang diukur dengan weight-for-age z-score (WAZ), height-for-age z-score (HAZ), dan weight-for-height z-score (WHZ). Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan 98 subjek anak balita di Kecamatan Nangapanda yang berasal dari random sampling. Status WAZ, HAZ, dan WHZ diperoleh dari pengukuran antropometri, sementara status infeksi STH ditentukan melalui metode Kato-Katz untuk menemukan telur cacing di tinja. Hubungan antara infeksi STH dan kekurangan nutrisi pada anak balita dianalisis dengan chi-square, dan dilakukan analisis regresi logistik untuk mencari pengaruh faktor lain seperti usia anak balita, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan ibu. Dari 98 anak balita, sebanyak 58 di antaranya terinfeksi STH. Sementara itu, ditemukan bahwa 27,6% anak balita memiliki WAZ <-2, 40,9% memiliki HAZ <-2, dan 10,2% memiliki WHZ <-2. Meskipun begitu, hasil analisis menunjukkan bahwa status infeksi STH tidak berhubungan secara bermakna dengan status gizi buruk pada anak balita, baik menurut WAZ (p = 0,997), HAZ (p = 0,244), maupun WHZ (p = 1,000). Analisis multivariat juga menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan faktor lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa infeksi STH tidak mempengaruhi kekurangan nutrisi pada anak balita di NTT, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. ......East Nusa Tenggara Province had one of the highest rate of undernutrition in under-five children in Indonesia. Undernutrition contributes to a high proportion of mortality in under-five children, which can be caused by infection. Indonesia is endemic for soil-transmitted helminth (STH) infection, which can be caused by Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura¸ and hookworm. Several studies have shown that STH infections can cause malnutrition in under-five children. Therefore, this research aims to investigate the association between STH infection and undernutrition in under-five children measured by weight-for-age z-score (WAZ), height-for-age z-score (HAZ), and weight-for-height z-score (WHZ). This is a cross-sectional study involving 98 under-five children which is recruited using random sampling from Nangapanda Sub-District, East Nusa Tenggara. WAZ, HAZ, and WHZ status is determined from anthropometry, while STH infections are determined by Kato-Katz method to find the helminth eggs. Chi-square analysis is performed to find the association between STH infection and nutritional status in under-five children, and logistic regression is also performed to find other potential factors such as age, gender, and mother?s education. Of the 98 children recruited, 58 had STH infections. This study also found that 27,6% of the children had WAZ <-2, 40,9% had HAZ <-2, and 10,2% had WHZ <-2. However, chi-square analysis showed that there are no significant association between STH infection and undernutrition in under-five children of Nangapanda measured by WAZ (p = 0,997), HAZ (p = 0,244),and WHZ (p = 1,000). Multivariate analysis also showed that other factors in this study are not significant. Therefore, this research showed that STH infection are not the main cause of undernutrition in children of East Nusa Tenggara, and further research are warranted to determine other factors which may cause the problem.

Abstrak :
Penelitian polimorfisme daerah Hipervariabel I (HVI) pada mtDNA manusia sudah banyak dilakukan, namun masih sangat sedikit yang meneliti tentang keterkaitan polimorfisme mtDNA dengan suku-suku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil polimorfisme daerah HVI mtDNA manusia pada Suku Ende provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahapan penelitian meliputi penyiapan templat mtDNA, amplifikasi fragmen HVI mtDNA manusia menggunakan teknik PCR, deteksi fragmen D-Loop menggunakan elektroforesis gel agarosa, sekuensing menggunakan metode dideoksi Sanger, serta analisis hasil sekuensing. Hasil deteksi produk amplifikasi dengan primer M1 dan HV2R menunjukkan satu pita pada daerah 0,9 kb yang merupakan fragmen nukleotida daerah D-Loop. Analisis urutan nukleotida daerah HVI suku Ende menemukan adanya polimorfisme urutan nukleotida daerah HVI terhadap standar Cambridge hasil revisi (rCRS). Polimorfisme yang terjadi ditunjukkan dengan adanya 17 jenis mutasi. Pada empat sampel yang berbeda ditemukan 2 mutasi dengan frekuensi tertinggi yaitu A16183C dan T16189C dan membentuk rangkaian poli-C yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian ini belum diperoleh mutasi spesifik untuk populasi suku Ende provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun ditemukan lima mutasi yang belum dipublikasikan pada mitomap maupun data sekunder yaitu 16037.1D, 16046.1A, A16109G, T16154A, 16182.1C. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan basis data mtDNA daerah D-Loop genom mtDNA manusia Indonesia, yang salah satunya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan identifikasi individu.

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses perencanaan pembangunan di tingkat akar rumput (grass roof), dimana lokasi yang dipilih adalah di Desa Kekasewa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Secara spesifik, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan proses perencanaan program pembangunan di lokasi penelitian dan mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, digambarkan secara lebih akurat dari pengamatan yang dilakukan secara lengkap tentang suatu gejala atau situasi sosial diantaranya melalui pengamatan dan wawancara. Beberapa informan yang dipilih adalah aparat pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga masyarakat. Analisis dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penerapan prinsip-prinsip partisipatoris dalam proses perencanaan program pembangunan di Desa Kekasewa dapat dikatakan berjalan meskipun tidak mengikuti sepenuhnya prinsip-prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, 2) proses perencanaan program pembangunan di Desa Kekasewa telah dilakukan proses perencanaan program pembangunan yang partisipatoris, yang langkah-langkahnya meliputi: tinjauan keadaan atau review situasi, identifikasi kebutuhan ke depan, identifikasi ketersediaan sumberdaya, dan penyepakatan rencana. Disamping itu, hasil yang dapat dicatat dari lapangan menunjukkan bahwa dari empat faktor pokok yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatoris di lokasi penelitian, dua faktor diantaranya (adanya rasa saling percaya dan kesepakatan yang demokratis) terbukti merupakan faktor pendukung dalam proses perencanaan program/kegiatan pembangunan. Sedangkan untuk dua faktor lainnya (profesionalisme sumberdaya manusia dan pemahaman terhadap persoalan pembangunan sendiri) secara umum belum memperlihatkan perannya dalam mendukung kelancaran proses perencanaan program pembangunan, dan justru (saat ini) menjadi penghambat proses perencanaan. Terhadap hasil penelitian di atas beberapa hal panting yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah: 1) mempertahankan proses perencanaan yang ada karena secara esensial sudah memenuhi prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kalaupun harus ada langkah perbaikan, disarankan untuk mempertajam dan mempertegas fungsi dan peran forum Musbangdus dan Musbangdes sebagai wahana penyaringan/seleksi dengan menerapkan skala prioritas, 2) mempertimbangkan fungsi Musbangdus dan Musbangdes sebagai sarana atau media sosialisasi bagi usulan rencana yang ada baik yang diusulkan oleh warga maupun usulan rencana yang sektoral, 3) memanfaatkan lembaga adat melalui kesepakatan bersama dengan pemerintah desa untuk menanamkan nilai yang relevan kepada seluruh warga masyarakat untuk lebih perhatan terhadap masalah waktu, misalnya melalui wora nau yang disampaikan oleh para mosafaki sehari sebelum hari pertemuan, dan 4) peningkatan kesadaran melalui pelatihan in situ berkenaan dengan survei swadaya pengenalan potensi atau bentuk-bentuk participatory rural appraisal (PRA) lainnya.

Abstrak :
Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah memerlukan keikutsertaan mayarakat, keterbukaan dan pertanggung jawaban kepada masyarakat yang diupayakan dengan menerapkan azas desentralisasi, dekonsetrasi dan azas tugas pembantuan. Dalam rangka menerapkan azas desentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat memberikan peluang bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna; maka dibutuhkan pengaturan perimbangan keeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan mina berdasarkan atas hubungan fungsi yaitu berupa sistim keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Realisasi pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) sebagai penjabaran dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dimana otonomi daerah dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; setidaknya dilakukan karena dalam kenyataan adanya kesenjangan antar daerah. Selain itu karena daerah kurang memiliki dana dalam membiayai kegiatan pelayanan publik di daerah, juga disebabkan oleh pengaturan pusat yang terlalu sentralistis; sehingga seperti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II; telah dilakukan uji coba otonomi daerah pada daerah percontohan. Namun kondisi otonomi daerah selama ini terutama di daerah Kabupaten/Kota, masih semu karena kemandirian yang diciptakan berbalik menjadi ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan atau Daerah Propinsi. Otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, hakekatnya adalah juga untuk memberdayakan Pemerintah Daerah dalam usaha melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang selama ini masih dirasakan adanya masalah dalam melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Karena dalam negara yang menganut sistim negara kesatuan, persoalan otonomi daerah merupakan hal sangat panting yaitu tentaug pembagian kewenangan politik atau .kewenangan pengambilan keputusan dan kewenangan pengelolaan keuangan. Untuk mengukur kemampuan atau kemandiriau suatu Daerah Kabupaten dan Daerah Kota minimal dapat dipergunakan dua ( 2) variabel pokok yaitu oleb rendahnya mutu sumber daya manusia dan kemampuan keuangan. Rendahnya mutu sumber daya manusia dapat diketahui dari rendahnya bidang pendidikan, rendahnya kemampuan aparatur, rendahnya kemampuan partisipasi masyarakat dan kemampuan organisasi soma administrasi. Khusus untuk mengatasi kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, salah satu cara adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan pedoman dalam pengelolaan penerimaan keuangan daerah. Walaupun demikiari seharusnya dalam negara yang berbentuk kesatuan, biaya bagi penyelenggaraan otonomi daerah tidak harus hanya dan sumber pendapatan asli daerah saja; tetapi juga dana dan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana yang bersumber dari APBN yang diterimakan kepada daerah berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah dana perimbangan. Dalam tesis ini Kabupaten Ende sebagai salah satu Kabupaten dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, akan dilihat kemandiriannya berdasarkan ukuran kemampuan keuangan daerah dan seberapa besar nilai ketergantungan pada dana eksternal yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan,, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tabun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemampuan keuangan daerah dianalisis dari struktur penerimaan daerah yang merupakan total pendapatan daerah dan ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende. Demikian pula dengan dana perimbangan akan dilihat seberapa besar jumlah komulatif yang diterima bagi daerah Kabupaten Ende jika Undang-Undang ini dilaksanakan dalam menunjang keuangan daerah guna dapat digunakan bagi kelancaran dalam komponen belanja rutin dan belanja pembangunan. Demikian juga dilihat kebutuhan dan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ende agar dapat melaksanakan pelayanan publik minimal sesuai standar sebagai sebuah daerah otonom dengan besarnya jumlah dana perimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Judah komulatif dana perimbangan dihitung sebagai berikut:
a. PBB dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985.
b, BPHTB dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Talnm 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997.
c. Bagian daerah dari penerimaan hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.