Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment (faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaran mengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam ko nteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuan demokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait de ngan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Stud i ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studi kepustakaan untuk menidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi ini diperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara?masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal (budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, model gerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembangan LSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.

---

Abstract
The growth of civil society in Indonesia gives rise to some imperative issues to resolve. This is the indispensable ground why the study is carried out, i.e. the contribution of the role of civil society on the process of democratization undergone todate. The objectives of this study are among others to identify pr oblems faced by civil society organisation in instigating its role with regard to the aspects of enabling environment (external) and capacity of organisation (internal) as well as the nature enhancement; to acquire profile of civil society augmentation in the context of its role contribution as significant actor democracy advancemen t, and to propose policy recommendation concerned with contribution and enhancement of the role of civil society in the process of consolidating democracy in Indonesia. This study is a qualitative review. The methods used are among others depth interview, focused group discussion, public consultation through seminar, and literature study to identify CSOs that will be the target of this study. The study concludes that (1) state-civil society relationship is enormously influenced by local context (social and political culture), nature of civil society organisation (human resources and management, financial sources, movement model,networking), and local and national political economy dynamic; (2) civil society organisation has an important potential on the process of consolidating democracy in Indonesia; (3) the role of society in generating the growth of civil society organisation has been somewhat noteworthy.

Abstrak :
Berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment (faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaran mengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuan demokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studi kepustakaan untuk menidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi ini diperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara–masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal (budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, model gerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembangan LSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.

The growth of civil society in Indonesia gives rise to some imperative issues to resolve. This is the indispensable ground why the study is carried out, i.e. the contribution of the role of civil society on the process of democratization undergone todate. The objectives of this study are among others to identify problems faced by civil society organisation in instigating its role with regard to the aspects of enabling environment (external) and capacity of organisation (internal) as well as the nature enhancement; to acquire profile of civil society augmentation in the context of its role contribution as significant actor democracy advancement, and to propose policy recommendation concerned with contribution and enhancement of the role of civil society in the process of consolidating democracy in Indonesia. This study is a qualitative review. The methods used are among others depth interview, focused group discussion, public consultation through seminar, and literature study to identify CSOs that will be the target of this study. The study concludes that (1) state-civil society relationship is enormously influenced by local context (social and political culture), nature of civil society organisation (human resources and management, financial sources, movement model, networking), and local and national political economy dynamic; (2) civil society organisation has an important potential on the process of consolidating democracy in Indonesia; (3) the role of society in generating the growth of civil society organisation has been somewhat noteworthy.

Abstrak :
Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana sebuah lingkungan berkonsep lsquo;enabling environment rsquo; dapat mengakomodasi mobilitas dari penyandang mobility impairments. Proses pemahaman ini ditelusuri melalui studi mengenai pembentukan lsquo;enabling environment rsquo; ditinjau dari elemen-elemen akses berdasarkan pendekatan accessible design dengan standar spesifikasi elemen berdasarkan the American with Dissabilities Act ADA dan DIN 18040. Elemen akses yang dapat merespon alat bantu yang digunakan penyandang dan dimensi ruang yang tersedia, akan menentukan tingkat aksesibilitas lingkungan. Elemen akses yang sesuai dengan standar spesifikasi, akan menentukan kualitas aksesibilitas lingkungan. Tingkat dan kualitas aksesibilitas menjadi parameter derajat akomodasi atau degree of the enabling environment. Contoh kasus dilakukan dengan menganalisis bangunan eksisting secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari analisis untuk mengetahui derajat akomodasi pada bangunan tesebut.

---

This undergraduate thesis focuses on understanding how an environment concept of 39 enabling environment 39 can accommodate the mobility of persons with mobility impairments. The process of understanding is traced through the study of creating the 39 enabling environment 39 in terms of the access elements based on accessible design with the specification standard of the elements by the American with Dissabilities Act ADA and DIN 18040. The access elements that can respond the mobile devices and dimensions of the available space, will determine the level of accessibility of the environment. The access elements in accordance with the specification standard, will determine the quality of the accessibility of the environment. The level and quality of accessibility become into parameter degree of the enabling environment. Examples of case is done by analyzing the existing building qualitatively and quantitatively. The results of the analysis are determine the degree of accommodation of the building.

Abstrak :
Artikel ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi rendahnya keterpilihan penyandang disabilitas pada pemilihan anggota DPRD Jawa Barat 2019. Adapun, perspektif teoretis yang digunakan sebagai landasan analisis merujuk pada teori supply-demand side yang digagas oleh Pippa Norris dan Joni Lovenduski. Dalam perspektifnya tersebut, terdapat tiga faktor utama yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap proses rekrutmen dan seleksi hingga keterpilihan penyandang disabilitas dalam pemilu. Faktor-faktor ini terdiri atas faktor modal politik atau sumber daya dengan cakupan variabel: waktu, finansial, pengalaman politik dan jaringan pendukung. Faktor motivasi politik yang meliputi ambisi, dorongan dan kepentingan yang hendak diperjuangkan. Faktor diskriminasi yang dipengaruhi oleh adanya paradigma atau kultur dalam masyarakat terhadap kelompok disabilitas, sistem regulasi yang berlaku serta kecenderungan pragmatisme partai politik terhadap kandidat disabilitas. Faktor enabling environment berupa regulasi, keterbukaan partai terhadap isu disabilitas, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan peran Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) menjadi faktor yang tak terpisahkan dalam kasus ini. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam terhadap sejumlah informan serta analisis dokumen terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga, kesimpulan yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah bahwa faktor modal, motivasi politik dan diskriminasi serta enabling environment memiliki pengaruh terhadap rendahnya keterpilihan penyandang disabilitas sebagai anggota DPRD pada pemilu legislatif Jawa Barat tahun 2019. ......This article was intended to answer research questions in the form of factors that influenced the low electability of people wih disabilities in the Legislative Elections of West Java in 2019. Moreover, the theoretical perspective used as a basis for analysis referred to the supply-demand side theory initiated by Pippa Norris and Joni Lovenduski. In this perspective, there were three main factors that were indicated to have an influence on the recruitment and selection process until the election of persons with disabilities in the election. These factors consisted of political capital factor or resources with a range of variables: time, financial, political experience, and supporting network. Political motivation factor which included ambition, drive, and interests to be fought for. Discrimination factor that was influenced by the existence of a paradigm or culture in society against disability groups, the prevailing regulatory system, and the pragmatism of political parties towards disability candidates. Enabling environment factor consited of regulation, the partiality of election organizers, political party’s openness to the issue of disability and role of disabled people’s organizations became an inseparable factor. Furthermore, this study used a qualitative method with in-depth interviews done to a number of relevant informants and document analysis of several issues related to the problems raised in this study. Thus, the conclusion that could be drawn from this study was that the capital factor, political motivation, discrimination and enabling environment had an influence on the lackness of persons with disabilities candidates being elected as members of the DPRD in the legislative election of West Java in 2019.

Abstrak :
Business Enabling Environment (BEE) akan menjadi rumusan indeks baru yang dinilai lebih efektif dalam menilai iklim bisnis dan investasi suatu negara, setelah penghentian indeks penilaian kemudahan berusaha yakni Ease of Doing Business (EoDB) pada September 2021 lalu. World Bank (Bank Dunia) akan menggantikan EoDB sebagai indikator dalam menilai iklim investasi suatu negara, dengan BEE. Penelitian ini bermaksud untuk untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman mengenai indikator penilaian untuk menilai iklim bisnis dan investasi suatu negara dengan pendekatan baru yakni BEE yang menggantikan indikator penialaian EoDB. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitik yang didukung oleh data sekunder dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi di Indonesia, EoDB ternyata telah memainkan peran penting dalam mendorong reformasi regulasi dan kemudahan berusaha yang berdampak cukup signifikan pada peningkatan perekonomian nasional. Namun pada tahun 2020, World Bank telah menghentikan indeks penilaian EoDB dan merumuskan indeks penilaian baru yakni BEE yang bertujuan untuk mempromosikan reformasi ekonomi, membuka pintu untuk berbagi pengetahuan dan dialog kebijakan bagi pemerintah, masyarakat sipil termasuk sektor swasta, World Bank Group (WBG), dan lembaga pembangunan lainnya. ......Business Enabling Environment (BEE) will be a new approach that is considered more effective in assessing the business and investment climate, after World Bank Group decided to discontinue Ease of Doing Business (EoDB) report in September 2021. World Bank will replace EoDB as an indicator in assessing an investment climate, with BEE. This study intends to analyze and gain an understanding of the assessment indicators to assess the business and investment climate with a new approach, namely BEE which replaces EoDB assessment indicator. The type of this research is descriptive analytic research supported by secondary data using qualitative data analysis techniques. The research concluded that based on the results of an evaluation of the implementation of economic policies in Indonesia, EoDB has played an important role in encouraging regulatory reform and ease of doing business which have a significant impact on improving national economic. However, in 2020, the World Bank has discontinued EoDB report and formulated a new approach, namely BEE which aims to promote economic reforms, opening the door for knowledge sharing and policy dialogue for governments, civil society (including the private sector), the WBG, and other development institutions.