Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemampuan organisasi dalam mendayagunakan potensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam era persaingan yang semakin kompetitif sekarang ini. Hal ini sangat disadari bahwa salah satu faktor keberhasilan/kegagalan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Oleh karena itu penanganan sumber daya manusia (SDM) yang ada, harus dilakukan secara menyeluruh dalam kerangka sistem pengelolaan SDM yang semakin meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga mempunyai kinerja yang baik. Motivasi kerja merupakan suatu variabel yang harus mendapat perhatian dari pimpinan organisasi, dengan motivasi yang tinggi diharapkan akan karyawan akan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap organisasi. Motivasi kerja sendiri dipengaruhi beberapa faktor antara lain iklim organisasi dan gaya kepemimpinan. Iklim organisasi adalah mengacu pada satu set kondisi yang terukur dari lingkungan kerja, yang dirasakan oleh orang-orang yang tinggal dan bekerja didalamnya, dan mempengaruhi motivasi dan perilakunya. Pendekatan pengukuran iklim organisasi dengan 8 dimensi, yaitu: struktur, tanggungjawab, reward, resiko, konflik, standar, dukungan interaksi, dan identitas organisasi. Dimensi-dimensi tersebut memberikan kontribusi tertentu dengan motivasi kerja. Gaya kepemimpinan adalah pola tindakan pemimpin yang melibatkan hubungan sosial antara pemimpin dan anggota manajer. Pengukuran terhadap gaya kepemimpinan tersebut melalui dimensi: directive, supportive dan partisipative. Dimensi-dimensi tersebut juga memberikan kontribusi terhadap motivasi kerja.Permasalahan yang dijawab melalui penelitian ini adalah persepsi karyawan terhadap iklim organisasi, persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan, adakah hubungan antara iklim organisasi dengan motivasi kerja, adakah hubungan gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja, serta adakah hubungan antara iklim organisasi dan gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja Data penelitian didapat melalui penyebaran kuesioner untuk masing masing variabel, yaitu: kuesioner untuk variabel iklim organisasi, kuesioner untuk variabel gaya kepemimpinan, dan kuesioner untuk variabel motivasi kerja. Kuesioner tersebut disebarkan kepada karyawan di jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. Pengolahan data dengan menggunakan seperangkat software antara lain SPSS for windows versi 13.0, Minitab versi 15.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap iklim organisasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI sudah tercipta kondisi yang kondusif. Sementara persepsi responden terhadap gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh para pemimpin rata-rata dinilai positif. Hasil penelitian juga menunjukan terdapat hubungan antara iklim organisasi dengan motivasi kerja menunjukkan hubungan yang signifikan diantara keduanya. Sementara jika ditinjau dari setiap dimensi iklim organisasi, ternyata hanya dimensi standar yang tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan motivasi kerja pegawai. Tinjauan untuk hubungan gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja, ternyata memberikan kontribusi yang signifikan. Sementara jika ditinjau dari setiap dimensi gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja, dimensi partisipatif menunjukkan porsi terbesar secara signifikansinya berdasarkan persepsi karyawan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kondisi iklim organisasi yang sudah tercipta patut dipertahankan bila perlu ditingkatkan sehingga kondisi tersebut semakin menambah tinggi motivasi kerja, sehingga meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Sementara dari sisi kepemimpinan, diperlukan peningkatan kualitas leadership, sehingga akan menghasilkan pemimpin pemimpin yang mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi di unit kerjanya.

---

Organizational ability to empower human resource potency is hardly required in emulation era that is increasingly very competitive at this moment. One of success factor or collapse factor in organization is determined by quality of human resource (HR) who owned it. Therefore human resource (HR) handling must be done across the board in management system framework. Human Resources handling can grow and increase ability and skill which make a very good performance. Job motivation is a variable which must get attention from organization leader, with high motivation is expected that the employee will give high contribution to organization. Job motivation is influenced by some factors for example organizational climate and leadership style. Organization climate refer to a set of measurable properties of the work environment, perceived directly or indirectly by the people who live and work in the enviroment and assumed to influence their their motivation and behavior. Measurement approach of organizational climate with 8 dimension, that is: structure, responsibility, reward, risk, conflict, standard, interaction support, and organization identity. These dimensions give certain contribution to job motivation. Leadership style is action pattern of leader involves the social relationship between the manager and the members of the group. Measurement to the leadership style through dimension: directive, supportive and participative. These dimensions also give contribution to job.Problems to be answered in this research are perception of employee to organization climate, perception of employee to leadership style, is there any relationship between organizational climate to job motivation, is there any the relationship between leadership style to motivation, and is there any relationship between organizational climate and leadership style to job motivation. Research data is gotten distributing of questionaire for each variable, that is: questionaire for organization climate variable, questionaire for leadership style variable, and questionaire for motivation variable of job activity. The questionaire propagated to employee in the line of Secretariat Directorate General Islamic Education of MORA. Data processing by using a set software for example SPSS for windows version 13.0, Minitab version 15.0.Result of research indicates that perception of responder to organizational climate in Secretariat Directorate General Islamic Education of MORA have been created a condition more conducive. Whereas perception of responder to leadership style done by the leaders average of assessed to be positive.Result of research also give a fact there is relationship between organizational climate to job motivation and shows significance relationship between both. While if it is evaluated from every organization climate dimension, simply only standard dimension that is not shows relationship that significance to job motivation. Review for the relationship between leadership style to job motivation, simply gives significant contribution. While if it is evaluated from every leadership style dimension to job motivation, partisipative dimension shows the biggest portion in its (the significance based on perception of employee).Based on result of the research, condition of organization climate which have been created properly must be defended and needed to be improved so that the condition increasingly of job motivation, so that is increase performance and organization performance. While from leadership side, it is required improvement quality of leadership, so that will yield leaders which will lead with leadership style of matching with condition of in its (the job activity unit)."

"Dalam rangka menyongsong Era Globalisasi, yang dicirikan oleh peningkatan keterbukaan dan persaingan keprofesian, sangat diperlukan antisipasi upaya peningkatan mutu dan jumlah sumberdaya manusia (SDM), khususnya di bidang pertanian, yang mampu menghadapi tuntutan perubahan Iingkungan yang semakin terbuka dan kompetitif. Antisipasi upaya yang dimaksud pada prinsipnya adalah upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang maju dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta dengan semakin terbatasnya anggaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan, sangat diperlukan adanya perubahan atau penyempurnaan dalam tubuh Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP), agar dapat meningkatkan peranannya di masa datang. Perubahan atau penyempurnaan itu perlu dilakukan baik dalam hal pengorganisasiannya, maupun dalam hal pengisian SDM pelaksananya, yakni Pimpinan BLPP, Widyaiswara dan staf non kependidikan. Penelitian ini mencoba mengkaji sejauh mana kondisi dan kemampuan internal BLPP dalam hal peningkatan kapasitas kerja SDM di lingkungannya, yakni dengan melihat upaya pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan diri, dukungan struktur organisasi, iklim, serta fasilitas kerjanya. Selanjutnya, atas dasar telaahan tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis langkah-langkah pemberdayaan BLPP agar dapat meningkatkan pelayanannya, untuk dapat menghasilkan mutu dan jumlah SDM pertanian yang lebih kuat dan kompetitif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, studi kasus dan disertai dengan metode survey yang dilaksanakan pada 6 BLPP, terdiri dari 3 BLPP Khusus dan 3 BLPP Umum. Sedangkan metoda analisa yang digunakan adalah metoda deskriptif, metoda distribusi frekuensi dan metoda tabel silang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (I) tingkat kemampuan SDM, terutama untuk widyaiswara dan staf nonkependidikan, baik di BLIP Khusus maupun BLPP Umum, pada umumnya masih sangat rendah, yang berkaitan dengan sistem perencanaan yang masih .belum mantap disertai sikap pengembangan diri yang masih terbatas hanya apabila mendapat penugasan saja; (2) dukungan organisasi baik di BLPP Khusus maupun BLPP Umum sudah cukup baik, sebagai akibal adanya penataan ulang struktur organisasi yang ada menjadi kelompok kerja disertai iklim kerja yang cukup kondusif, walaupun demikian fasilitas kerjanya masih perlu disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan; (3) kualitas penyelenggaraan diktat sebagai fungsi pelayanan pada kedua macam BLPP telah dilakukan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan; namun demikian masih belum memperhatikan kesesuaian dengan kemampuan pegawai dari dukungan organisasinya, hal mana terjadi karena belum adanya standar kinerja bagi pegawai dan organisasi BLPP. Sementara itu dari segi jumlah, volume penyelenggaraan diktat masih sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan mitra kerja ; (4) terdapat upaya pengembangan diri dari Kepala Balai dalam penetapan langkah - langkah pemberdayaan BLPP. Upaya pemberdayaan BLPP diharapkan dapat menjadi wahana bagi seluruh SDM BLPP untuk dapat mengembangkan diri, melalui proses belajar yang terus menerus, sehingga pada saatnya nanti BLPP diharapkan dapat menjadi suatu organisasi pembelajaran."

"Di Indonesia, keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan, tidak diragukan lagi, khususnya selama PJP I. Sjahrir menyatakan bahwa dari tahun 1969 hingga tahun 1988 telah terjadi peningkatan yang nyaris fantastis dari persediaan perkapita dari jumlah barang dan jasa yang ada dalam masyarakat Indonesia. Peningkatan itu dapat dilihat pada Tabel 1 (Lampiran .2).Zulkarnain Djamin menyatakan, pada waktu kita mulai membangun dahulu, penghasilan rata-rata per jiwa rakyat Indonesia hanya sekitar 70 dollar Amerika setahun. Sekarang penghasilannya sudah diatas 600 dollar Amerika. Diukur dari produksi nasional pada harga konstan, selama 25 tahun terakhir ini perekonomian kita telah tumbuh dengan rata-rata lebih dari 6 % setiap tahun. Tidak banyak negara yang berhasil mencapai pertumbuhan (ekonomi) dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada tahun 1970 ada 60 orang diantara kita yang hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Jumlah penduduk miskin ini sangat besar, yaitu : sekitar 70 juta jiwa. Saudara-saudara kita yang miskin ini terus bertambah kecil jumlahnya dari tahun ketahun. Pada tahun 1990 tinggal 15 orang yang masih hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Namun, karena penduduk kita besar jumlahnya maka jumlah penduduk yang masih hidup miskin itu masih besar juga jumlahnya sekitar 27 juta jiwa.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama Indonesia melaksanakan pembangunan, sejak diletakkannya landasan yang kuat dalam pembangunan dengan dimulainya pelaksanaan Repelita I (1969/70-1973/74) hingga Repelita V (1989/90-1993/94), banyak sudah hasil-hasil yang telah di capai dan telah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Namun disamping-itu masih banyak juga ditemukan dampak negatif atau kekurangan-kekurangan, sehingga merupakan tantangan atau kendala untuk tahapan pembangunan selanjutnya.Beberapa diantara kekurangan-kekurangan atau dampak negatif dari pembangunan yang telah dilakukan (dengan Trilogi Pembangunan sebagai Strategi, Dasar atau Landasan Pembangunan sejak Repelita I), yang terlihat saat ini adalah kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia hingga tahun 1993 sebanyak 25,9 juta jiwa, Dimana diantaranya 8,7 juta di perkotaan dan 17,2 juta di pedesaan. Namun terlihat bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan hampir sama dengan di pedesaan (13,4% kota dan 13,8% desa), tetapi penurunan jumlah penduduk miskin di desa lebih cepat daripada di kota.Dari lima faktor atau penyebab kemiskinan yang dinyatakan oleh Robert Chamber, salah satu diantaranya adalah : Isolasi. Isolasi (karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau diluar jangkauan komunikasi) menopang kemiskinan, pelayanan dan bantuan pemerintah tidak sampai menjangkau mereka, serta menutup kemungkinan masuk dalam daftar penerima kredit. lsolasi memperkuat kerentanan. Isolasi berarti kurang hubungan dengan para pemimpin politik atau bantuan hukum, serta tidak tahu apa yang dilakukan penguasa."

"Penelitian ini dilakukan bertujuan mengupayakan pemberdayaan komunitas warga desa Tegalgede Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. melalui program intervensi sosial. Kelompok melihat komunitas warga desa Tegalgede ini perlu mernbangun sumber daya manusia dan sumber alam sebagai potensi yang dapat menumbuhkan atau memberdayakan warga desa terutarna pada sektor perekonomian. Dalam melakukan program intervensi ini setiap anggota mempunyai target intervensi yang berbeda tetapi saling terkait saru sama lain. Untuk program individu intervensi yang dilakukan adalah pemberdayaan perempuan melalui program peningkatan ekonomi keluarga.Dari observasi dan pengumpulan data yang dilakukan, diperoleh gambaran awal adanya fenomena helplessness yaitu adanya sikap apatis & hilangnya kreativitas pasrah pada keadaan, tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu bagi perubahan banyak terlihat pada para ibu - ibu wargadesa Dalam perencanaan program intervensi, penting diperhatikan kontribusi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa Tegalgede.Sumber daya alam tidak terkembangkan sedangkan perubahan membutuhkan motor penggerak yang mampu menjadi pemimpin diantara mereka yang memlliki social influence yang tinggi tersedianya kapital sosial yang tidak terarahkan. Sasaran program ini adalah untuk membantu meningkatkan pengetahuan melalui program intervensi dengan melakukan strategi re-edukasi melalui cara - cara pendekatan persuasive. Re-edukasi dilakukan karena pembelajaran untuk orang dewasa lebih diutamakan belajar melalui pengalaman bersama orang lain, oleh karena itu program pembelajaran dilakukan untuk dapat mencapai tiga sasaran perubahan yaitu struktur kognitif dapat berubah, memperbaiki sikap dan yang terakhir menumbuhkan perilaku yang lebih baik.Strategi yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik ABCD(Kreztman & Mc.Knights.,1993) dan Five C?s (Kotler.,1974) dengan penekanan pada penggalangan Agent of Change, yaitu Ibu - Ibu kader - kader PKK, Ibu - Ibu Kader Posyandu serta Pengurus Majelis Taklim kelompok pengajian Ibu - ibu yang dapat menumbuhkan motivasi dan membangun kebersamaan karena adanya tujuan bersama ( goal settings) yang akan dicapai oleh penduduk desa Tegalgede.Hasil evaluasi dari program intervensi ini adalah: goal setting telah mulai terlihat hasilnya, adanya perubahan perilaku para Ibu yang mulai aktif melakukan kegiatan hasil pelatihan/pembelajaran (adanya common goals dan reinforcement), peserta merasakan rnanfaat dalam mengikuti program yang diselenggarakan dan mendukung kelangsungan program secara berkelanjutan, peserta dengan sukareia berpartisipasi aktif menjadi anggota Pokja, para Ibu perwakilan warga desa yang memperoleh kesempatan melakukan studi banding ke Jakarta sangat puas dapat melihat kelompok lain yang sudah berhasil sukses dan mengetahui semuanya berawal sama seperti mereka. Sikap terhadap sampah tarnpak berubah dari yang dulunya abai menjadi berubah dengan menganggap sampah mempunyai potensi ekonomis dan mereka sangat antuasias melakukan daur ulang sampah, pemasaran tanaman obat dan antanan kering sudah terlaksana di tiga tempat di Jakarta Hal ini dapat diartikan adanya kepercayaan (trust)dari masyarakat atas hasil produk rnereka dan ini akan meningkatkan self-confidence para Ibu warga desa Tegalgede Garut.

---

The research is conducted as an effort to empower the community of Tegalgede villagers in the district of Pakenjeng, Garut regency through a social intervention program. The group find out that this community needs to build its human resources as well as natural resources as potentials that can trigger the development and empower the villagers, especially in the sector of economy. In conducting the intervention program, each member of the group is promoting different target of intervention but still relevant to one another. For the individual program, the intervention is done through women?s empowering by employing a program to improve the family economy condition.

From the observation and the data collection, there was a finding illustrated the phenomena of helplessness by behaving phlegmatically and showing lack of creativity, giving up to their condition, and less motivated to act or do something for a better changing that evidently can be seen on the women of the Tegalgede community. In planning the intervention program, therefore, it was an essential matter to consider the contribution of the human resources and natural resources potentials in Tegalgede village.

The natural resources of the village had not been developed well whereas the changing required a sort of motivator who had the capacity of leading people and possessing a high social influence. The social capital could be assumed as unbearable. The target of the program thus, was trying to help the women of Tegalgede improving their knowledge by conducting an intervention program through a kind of persuasive re-education approach. This re-education is done because learning process for mature women are mainly effective through experiences with other people. Therefore, the learning program was specifically aiming in achieving the three targets of changing, namely the changing of the cognitive-structure, improving behavior and finally initiating and developing a better attitude.

The strategy used in this research was the ABCD-technique (Kretzman & Mc.Knights., 1993) and Five C?s (Kotler.,1974) which stressed on strengthening the Agent of Change, they are the members of PICK (mothers), Posyandu, the reading of Qor?an-group, and also the leader of the Majelis Taklim that can motivate and develop togetherness because of the presence of goal settings that was going to be achieved altogether by Tegalgede villagers.

The results of the intervention program-evaluation are: the goal settings have started yielding something, mothers start to do the activity of the training-result (the existence of common goals and reinforcement), the training participants are experiencing the benefit of the program and supporting its continuation, the participants are also volunteering themselves to participate actively as Pokja-member (Work-Group), the women-representative of the villagers who have been given a chance to have an observational study in Jakarta are satisfied and are able to see that those who have succeed but come from the other group are also begin with the same start. The villagers? attitude toward waste is changing. They start to consider waste as economically potential resource and want to do the recycling, enthusiastically, the marketing of medicament plants has comprised in three places in Jakarta. It means that there is a sense of trust from the society to the villagers? products and eventually this will increase the self confidence of the women of Tegalgede, Garut regency."

"[Kemiskinan merupakan momok bagi pembangunan suatu negara. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah multidimensi. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerintah berupaya menggalakkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Saat ini, Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Driven Development-CDD)telah menjadi salah satu program yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengelola tingkat kemiskinan. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di Indonesia, pemerintah menerapkan Program CDD melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai dasar dari kampanye pengurangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, program PNPM membutuhkan keikutsertaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sebuah studi dari keberhasilan PNPM dilakukan tak lama setelah program ini diluncurkan pada tahun 2007. Hasil studi terbaru menyebutkan bahwa PNPMcenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi jumlah orang miskin (pertumbuhan pro-kemiskinan). Namun ironisnya, program ini dihentikan oleh rezim baru di awal tahun 2015. Berangkat dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari PNPM sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan yang pro-kemiskinan (pro-poor growth). Cakupan makalah penelitian ini adalah merumuskan peran PNPM di tingkat nasional mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya hanya terfokus pada daerahdaerahtertentu. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa PNPM adalah instrumen yang bisa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan yang prokemiskinan (pertumbuhan yang menguntungkan orang miskin). Dengan membatasi definisi kemiskinan secara absolut, setiap peningkatan dana PNPMyang menyertai pertumbuhan ekonomi, cenderung akan mengurangi kemiskinan.

---

Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD) Program has become one of the systems which is often practiced by developing countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM program requires the poor communities to get involved in such actions as participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs. A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue, this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds, accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more.;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more, Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more]"