Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arief Endika Sulistyanto Putro
"Sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan, karyawan memperoleh kompensasi. Kompensasi tersebut dapat berupa kompensasi yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Salah satu bentuk kompensasi finansial yang saat ini marak digunakan perusahaan adalah Employee Stock Option Plan (ESOP) atau Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan. Dalam program tersebut karyawan diberikan hak untuk dapat membeli saham perusahaan pada periode waktu tertentu dalam jumlah tertentu dan dengan harga tertentu, yang telah ditentukan pada awal pemberian program tersebut. Opsi tersebut memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperoleh keuntungan jika nilai saham perusahaan meningkat. Dengan adanya opsi tersebut, akan mendorong karyawan untuk berperilaku dengan cara yang dapat meningkatkan nilai saham perusahaan.
Pada saat karyawan memperoleh keuntungan dari stock option, keuntungan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. Pemahaman perlakuan pajak penghasilan atas stock option menjadi sangat penting, agar penghasilan tersebut dapat dilakukan pemajakan. Jika transaksi pemberian opsi saham diperlakukan sebagai penghasilan dari hubungan kerja maka berlaku ketentuan mengenai Dependent Personal Services. Tetapi jika transaksi opsi saham tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang berupa keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai Capital Gains.

As a return for their contribution to the company, employees receive compensation. There are many forms of compensation. It can be in cash or noncash compensation. One of a non-cash compensation is Employee Stock Option Plan (ESOP) or employee stock ownership plan. This plan gives employees right to obtain a specific number of company?s share in a certain price, and a certain period of time, which has been written in a contract. Allowing employees to gain profit as the price of company?s share increases. As a result, it will encourage employees to behave in the way that can enhance the company?s share value.
Since employee may gain profit from the stock option, the profit shoud be taxed as income tax. The understanding of the role of tax for stock option is important, thus tax can be paid appropriately. If the transaction granting of stock options be treated as income from employment relationship is applicable provisions Dependent Personal Services. But if the stock option transactions are treated as income in the form of profits from the transfer of property (capital gains) will apply the provisions of Capital Gains."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T28304
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
M. Anshar
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penerapan Employee Stock Option Plan (ESOP) di Indonesia. Pengaruh pcngumuman penerapan ESOP terhadap return saham di Bursa Efek Jakarta dan perbandingan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah penerapan ESOP. Periode penelitian ini selama tiga tahun sejak tahun 2000 s.d 2002.
Hasil penelilian ini menunjukkan bahwa faktor utama alasan penerapan ESOP adalah ukuran perusahaan (Firm?s Size ). Variabel ini memiliki koefisien yang negatif dan signifikan pada level 1% untuk tahun 2002 dan secara pool section. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin besar kemungkinan akan menerapkan ESOP. dan sebaliknya semakin hesar ukuran perusahaan maka semakin kecil kemungkinan penerapan ESOP.
Variabel lain seperti rasio hutang terhadap ekuitas, rasio likuiditas dan laba nmelewati target masing masing signifikan pada tahun 2002. Namun pada tahun 2000, 2001 dan pool section tidak signifikan naik pada level 5% maupun 10%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut bukanlah faktor utama alasan penerapan ESOP di Indonesia. Begitu juga variabel kemampuan perusahaan membayar bunga yang tidak pemah signitikan selama periode penelitian bukanlah faktor utama alasan penerapan ESOP.
Hasil penelitian rentang pengaruh pengutnuman penerapan ESOP menunjukkan terjadinya (Cummulative Average Abnormal Return (CAAR) sebesar 1, 65% selama periode penelitian. Namun dari uji statistika CAAR tersebut tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengumtunan penerapan ESOP tidak berpengaruh terhadap return saham di Bursa Efek Jakarta. Selain itu juga menunjukkan bahwa Bursa Efek Jakarta (BEJ) masih belum efisien.
Hasil penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan ESOP menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan ESOP. Hal ini ditunjukkan dengan Zstat yang terletak diantara daerah penerimaan Ho.

The objectives of this study are to find out the motives of ESOP Adoption in Indonesia, the influence of its announcement to Stock return (the shareholder wealth) in Bursa Efek Jakarta, and the comparison between the previous financial performance and the financial performance during ESOP Adoption. This study persisted from 2000 to 2002.
This study shows that the main factor of the motive of ESOP Adoption is the Firm's Size. This variable has a negative and significant coefficient at the level 1% for 2002 and pool section. This finding shows that the smaller the firm's size, the greater its possibility to apply ESOP. On the contrary, the bigger the firm size, the less possibility the firm will apply it.
Another variables like debt to equity ratio, liquidity ratio and the income which is higher than the target level were significant in 2002. But in 2000 and 2001 the pool section method was not significant at level 5% and 10%. It shows that the variable is not the main factor of the motive of ESOP adoption in Indonesia This research also shows that the time interest earned variable which was never significant during the research, is not the main factor of the motive of ESOP adoption.
The investigation of the influence of the announcement of ESOP adoption shows that CAAR (Cumulative Average Abnormal Return) is 1, 65 % during the research period, but the use of statistic lest shows that ['AAR is not statistically significant. The investigation also shows that the announcement of ESOP adoption does not effect to stock return (shareholder wealth) in Bursa Efek Jakarta. It also shows that Bursa Efek Jakarta has not been efficient.
The investigation of the comparison of financial performance before and alter the ESOP Adoption shows that there is no difference between the previous financial performance and the financial performance during the ESOP Adoption. It is indicated by Zstal which is located between Ho areas.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20244
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gede Yuana Bundariawan
"Instrumen keuangan derivatif berupa opsi saham, dalam perkembangannya digunakan perusahaan sebagai kebijakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Kompensasi opsi saham merupakan perjanjian dimana perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk dapat membeli atau memperoleh sejumlah saham perusahaan pada harga tertentu setelah melewati suatu tanggal tertentu dimasa depan. Praktik pada umumnya perusahaan terbuka di Indonesia memberikan hak opsi kepada karyawannya untuk membeli saham perusahaan tersebut dengan harga dibawah harga pasar saham setelah melewati tanggal tertentu dimasa depan. Dari kacamata Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU PPh) atas manfaat atau penghasilan kompensasi opsi saham yang diterima karyawan tentunya memiliki konsekuensi pajak penghasilan bagi perusahaan maupun karyawan. Atas fenomena ini, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas kompensasi opsi saham kepada karyawan menurut UU PPh. Dari penelitian ini diharapkan perusahaan dan karyawan memahami kewajiban pajak masing-masing terkait pemberian kompensasi opsi saham.
Dalam melakukan analisis terhadap pajak penghasilan atas kompensasi opsi saham untuk karyawan menurut UU PPh, metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan perpajakan atas kompensasi opsi saham kepada karyawan menurut UU PPh. Hasil analisis menunjukan bahwa ketentuan UU PPh tidak menjelaskan secara eksplisit perlakuan pajak penghasilan atas kompensasi opsi beli saham perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diterima karyawan. Opsi saham hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan yang diperoleh seorang eksekutif atau karyawan sebagaimana halnya bonus atau tantiem dan melekat pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang eksekutif atau karyawan.
Berdasarkan ketentuan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), kompensasi opsi saham yang diterima atau diperoleh karyawan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya terkait pemberian kompensasi opsi saham untuk karyawan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Pajak penghasilan juga dikenakan pada saat saham yang diperoleh dari hak opsi dijual. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek Indonesia dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi diatur lebih lanjut dalam PER-15/PJ./2006. Sedangkan petunjuk pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam PP 14/1997,KMK-282/KMK.04/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.

Derivative financial instrument like stock option, in recent years being used by many companies as compentation policy which is given to the employees. Stock option compentation is a contract giving its employees the right but not an obligation to buy several stocks at fixed price on or before a given date. On the common practice, companies which is listed in Indonesian Capital Market give an option right to the employees to buy their company stock with the exercise price below stock market price after passing the given date in the future. Regulated by Indonesian Income Tax Law (next will be written by UU PPh) for the benefit or stock option income which is accepted by the employee definitely has their own income tax consequence either for company or employee. Begin with this phenomenon, there is a research that has been done on purpose to find out how income tax treatment for employee stock option based on UU PPh. From this research, we expect company and employee as tax payers to realize their own tax obligation related to the employee stock option.
Method of research explained by qualitative approach using reference with secondary data such as literature, scientific journal, and other references that connected with income tax treatment for employee stock option based on UU PPh. The analysis result shows that UU PPh regulation do not explain as explicit way about income tax treatment for employee stock option; the underlying stock listed in Indonesian Capital Market. Stock option essences just the same with received income by an executive or employee like bonuses or tantiem and attached to its employee?s responsibility.
Regulated by UU PPh Articles 4 Paragraph 1 Part a, Articles 21 Paragraph 1 and Articles 26 Paragraph 1; income from employee stock option shall be witholding tax Articles 21 to resident and Articles 26 to non-resident by companies as employer. According to Articles 6 Paragraph 1 UU PPh, cost related to stock option given to employee may be deductable from gross income to calculate income tax base. Income tax is also witholding when underlying stock are sold. Based on Articles 4 Paragraph 2 UU PPh, income from selling stock in Indonesian Capital Market will be collected taxes by capital market authority which is the characteristic is final. The guideline of witholding, payment, and reporting income tax Articles 21 or Articles 26 related to employments, services, or activities conducted by personal; regulated by Director General of Taxes Decree Number 15/PJ./2006. While the guidelines of collected tax Articles 4 Paragraph 2 by Capital Market Authority; regulated by Goverment Regulation Number 14/1997, Secretary of the Treasury Decree Number 282/PJ.04/1997, and Director General of Taxes Decree Number 06/PJ.4/1997."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T24509
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library