Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
POKOK PERMASALAHAN. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang didunia, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan ekonominya, dengan tujuan untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makumur, berlandaskan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu jalan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan mengaktifkan kemball pasar modal di Indonesia.

METODE PENELITIAN. Dalam rangka penuLisan skripsi ini, telah digunakan metode penelitian, yaitu: 1. Penelitian kepustakaan: Data - data dalam penyelesaian skripsi ini, penulis peroleh dari bahan - bahan seperti: buku - buku ilmiah yang ada hubungan dengan skripsi, karangan - karangan para ahli dalam bidang pasar modal, majalah - majalah bulanan pasar uang dan efek dan juga dari surat kabar. 2. Penelitian lapangan: Dalam hal penelitian lapangan, penulis menghubungi kantor - kantor yang ada hubungannya dengan pasar modal antara lain Lembaga keuangan Bukan Bank yaitu P.T. Finconesia dan Gedung Bursa.

HAL - HAL YANG DITEMUKAN. Suatu perusahaan yang akan go public, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menentukan siapa yang dijadikannya sebagai Penjamin Emisi Efek-nya. Penjamin efek ini harus mutlak ada apabila suatu perusahaan akan go public, penjamin emisi efek ini peranannya sangat besar dari mulai menyiapkan emisi efek sampai saat penjualan saham di pasar perdana. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. nomor 696/KKK.011/1985 pasal 5 , bahwa tugas pokok penjamin emisi efek adalah menjamin penjualan seluruh efek yang di emisikan dan wajib membeli sisa efek yang tidak terjual serta memberikan jasa - jasa pelayanan lainnya guna membantu Emiten dalam memasyarakatkan efeknya melalui pasar modal.

Kerjasama antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriter Agreement). Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian khusus, karena disyaratkan harus dibuat tertulis, berbahasa Indonesia , dibuat dihadapan Notaris dan harus ditandatangani oleh Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya. Ada syarat - syarat khusus yang diminta. Sedangkan dalam K.U.H. Perdata tidak ditentukan demikian, perjanjian boleh dibuat tertulis maupun dalam bentuk lisan, asalkan kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian telah ada. Jadi untuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini selain pasal 1320 K.U.H. Perdata harus ada, harus pula dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi ini merupakan suatu syarat khusus sifatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN. Setelah menguraikan perjanjian pada umumrya yang ada dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan perjanjian yang dibuat antara Emiten dan Penjamin Emisi Efeknya, maka dikemukakan kesimpulan dan saran -saran. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang dipergunakan saat ini adalah masih peninggalan dari zaman. Belanda dan sudah banyak pasal - pasalnya yang ketinggalan zaman. Sebab itulah sangat diharapkaun untuk waktu mendatang, disusun hukum yang sesuai dengan iklim kehidupan bangsa kita. Dan juga peraturan - peraturan mengenai pasar modal,hendaklah yang menunjang perkembangan dan kemajuan pasar modal, agar dapatlah pasar modal dimasa mendatang lehih maju dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya yaitu pemerataan pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penjamin emisi efek dalam penawaran umum yang oversubscribed dan akibatnya terhadap rencana penawaran umum. Dalam suatu initial public offering diperlukan perusahaan efek yang akan bertindak sebagai penjamin emisi efek untuk menjamin efek yang dikeluarkan kepada investor terjual habis, atau jika efek tersebut tidak terjual habis maka penjamin emisi efeklah yang akan membelinya berdasarkan sistem penjaminan emisi yang digunakan. Namun ada kalanya penjamin emisi efek melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa PT Minna Padi Investama yang bertindak sebagai penjamin emisi efek dalam IPO PT. Krakatau Steel Tbk yang mengalami kelebihan permintaan beli (oversubscribed), dapat dimintai tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang dilakukannya, dimana PT. Minna Padi Investama membeli saham yang ditawarkan dalam IPO tersebut untuk rekeningnya sendiri, selain itu atas pelanggaran tersebut, Bapepam-LK telah mengehentikan proses IPO PT. Minna Padi Investama.

---

ABSTRACT
This thesis is the legal research with a normative juridical approach is descriptive and perspective analytical. In this thesis discussed the violations by securities company that act as underwriters in initial public offering is oversubscribed and consequently bought against the company plans an initial public offering. In an initial public offering is required securities company that will act as an underwriter to guarantee securities issued to investors were sold out, or if the securities are not sold out then the underwriter will buy it based underwriting system that is used. But there are times when underwriter perform acts that are prohibited by Law No.8 of 1995 about Capital Market. Based on the results of research in writing this thesis can be concluded that PT. Minna Padi Investama that acts as an underwriter in an initial public offering of PT. Krakatau Steel Tbk which have oversubscribed can be held legal responsibility for the offense, where PT. Minna Padi Investama purchase the shares offered in the IPO for its own account, other than that of offense, Bapepam-LK has suspended the IPO process of PT. Minna Padi Investama.

Abstrak :

Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait kepastian hukum pada peran Penjamin Emisi Efek di Pasar Modal. Emiten yang akan melantai atau Go-Public di Bursa Efek tentunya akan menunjuk Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksana terkait lainnya.  Salah satu fungsi Penunjukkan Penjamin Emisi Efek ini diperuntukkan untuk menyiapkan suatu Prospektus yang di dalamnya memuat Fakta Material dan segala informasi mengenai Emiten guna kepentingan calon investor Pasar Modal. Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan spesifik Fakta Material begitupun ketentuan-ketentuan lain yang menunjang kegiatan penjaminan emisi efek tersebut yang mana Pasar Modal Malaysia secara tegas mengatur hal terkait. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini berupa analisis terhadap peran Penjamin Emisi Efek di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia atas Prospektus yang diterbitkan oleh Emiten, akibat hukum terhadap pelanggaran kewajiban Penjamin Emisi Efek, bentuk kepastian hukum di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia terhadap penyelesaian sengketa antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek di Negara Indonesia dan Malaysia. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan perbandingan hukum positif yang ada.

 

---

This thesis examines and traces the rules related to legal certainty in the role of Underwriters in the Capital Market. Issuers that will go public in the Stock Exchange will certainly appoint an Underwriter in accordance with the Capital Market Law No.8 Year 1995 and its relevant implementing regulations. One of the essence of the appointment of Underwriter is to prepare a Prospectus which contains Material Facts and all information regarding the Issuer for the interest of potential Capital Market Investors. These Indonesian Capital Market laws and regulations have not clearly stipulated the specific provisions of Material Facts as well as other provisions which support the underwriting activities whereas the Malaysia Capital Market expressly regulates such matters. The issues examined in this thesis is in the form of an analysis of the role of Underwriters in the Indonesia and Malaysia Capital Markets on Prospectus issued by Issuers, legal consequences as a result of law violations from the obligations of the Underwriter, the form of legal certainty in the Indonesia and Malaysia Capital Market towards dispute settlement between Issuer and Underwriter in Indonesia and Malaysia. This thesis is compiled using normative legal writing method with a comparative law approach which aims to examine legal certainty based on existing literatures studies and comparison of positive laws.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka mempercepat proses perluasan pengikut sertaan masyarakat dalam pemilikkan Saham-saham Perusahaan Swasta melalui Pasar Modal, menuju pemerataan pendapatan dan untuk lebih efektif menghimpun dana dari masyarakat agar dapat digunakan secara produktif dalam pembiayaan Pembangunan Nasional,perlu mengembangkan Pasar Modal.

Ini merupakan salah satu usaha yang nyata dalam mencapai kesejahtraan rakyat dibidang ekonomi, dengan maksud pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan taraf penghidupan masyarakat, maka Pemerintah telah mengusahakarinya dengan jalan membantu dan menunjang perusahaan yang akan menaiuarkan dan atau menjual saham perusahaan.

Bagi perusahaan yang akan menjual sahamnya pada masyarakat yang berminat dengan sarana Pasar Modal, biasanya melalui suatu Badan Perantara sebagai penjamin emisinya/penjamin penerbitan saham-sahamnya. Untuk kemudian mengadakan perjanjian penjaminan emisi efek yang dibuat dan ditanda tangani oleh Emiten dan Penjamin Emisi.

Penulisan Skripsi ini adalah untuk menemukan permasalahan, menganalisa, kemudian mencoba untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran sebatas kemampuan malalui pandangan sudut Ilmu Hukum khususnya Hukum Keperdataan.

Penentuan syarat-syarat dan Badan Hukum yang dapat menawarkan sahamnya kepada masyarakat, serta Badan Hukum yang dapat menjadi Penjamin Emisi ditetapkan oleh BAPEPAM ( Badan Pelaksana Pasar Modal ). Untuk dapat menawarkan saham-sahamnya ke masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum Perdata ( Privat ), tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum Publik dengan turut campurnya BAPEPAM, departemen Keuangan RI dalam menetapkan pokok-pokok petunjuk ( gude lines ) dalam penyusunan suatu perjanjian emisi.

Abstrak :
Kegiatan pada proses gas sweetening berkontribusi pada pelepasan emisi ke udara. Penelitian ini menekankan pengaruh parameter proses terhadap emisi yang dihasilkan dengan pengembangan alat komputasi untuk perhitungan greenhouse gas (GHG) dan polusi udara berbasis UNISIM. Alat komputasi ini memungkinkan kalkulasi emisi udara (berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku) yang terintegrasi dengan simulasi rekayasa proses pada unit natural gas sweetening. Simulasi base case untuk menghasilkan spesifikasi sales gas menggunakan pelarut MDEA menghasilkan beban emisi sebesar 1.527 tonne CO2e/day dan 0,348 tonne SO2e/day. Pada penurunan tekanan sour gas, beban emisi meningkat menjadi 1.554 tonne CO2e/day dan 0,368 tonne SO2e/day, sebagai konsekuensi penambahan sistem kompresi. Penggunaan DEA sebagai pelarut memberikan konsekuensi emisi yang tidak berbeda jauh dengan simulasi base case, yaitu sebesar 1.522 tonne CO2e/day dan 0,338 tonne SO2e/day, akibat dari peningkatan laju alir acid gas dan penurunan duty reboiler karena konsentrasi lean amine yang didominasi oleh air pada penggunaan solvent DEA. Variasi kapasitas gas menghasilkan emisi yang tidak linier, dimana penurunan kapasitas gas akan menghasilkan emisi acid gas yang semakin menurun akibat dari laju alir acid gas yang lebih rendah, disisi lain pada penurunan kapasitas gas akan terdapat titik minimum penggunaan laju alir lean amine sehingga akan terdapat titik minimum pada emisi yang dihasilkan dari unit reboiler. Untuk menghasilkan sweet gas sesuai spesifikasi LNG menggunakan pelarut DEA, beban emisi naik secara signifikan menjadi 2.652 tonne CO2e/day dan 0,747 tonne SO2e/day karena penyerapan CO2 yang lebih optimal oleh lean amine akan mengakibatkan pelepasan emisi CO2 yang lebih tinggi, selain itu penggunaan laju alir lean amine yang tinggi akan meningkatkan emisi dari unit reboiler ......Activities in gas sweetening process contribute to release emissions into the air. This research emphasizes the effect of process parameters on emissions generated by the development of computational tools for the calculation of greenhouse gas (GHG) and air pollution based on UNISIM. This computational tool enables to calculate of air emissions (based on standards and regulations) that are integrated with process engineering simulations on natural gas sweetening units. Base case simulation to produce sales gas specifications using MDEA solvent produces an emissions to 1,527 tonne CO2e/day and 0.348 tonne SO2e/day. Decrease in sour gas pressure, increases emissions to 1,554 tonne CO2e/day and 0.368 tonne SO2e/day as a consequence of the addition of the compression system. Using DEA as a solvent produces emissions of 1,522 tonne CO2e/day and 0.338 tonne SO2e/day, because an increase in acid gas flow rate and a decrease in duty reboiler due to the concentration of lean amine which is dominated by water. Variation of gas capacity produces non-linear emissions, where a decreased in gas capacity will produce acid gas emissions that decreased due to lower acid gas flow rates, on the other hand on decreasing gas capacity there will be a minimum point of lean amine flow rates so that there will be a minimum emissions from reboiler units. To produce sweet gas according to the LNG specifications using a DEA solvent, the emission rises significantly to 2,652 tonne CO2e/day and 0,747 tonne SO2e/day because absorption by lean amine will higher due to result in higher CO2 emissions, on the other hand higher of lean amine flow will increase emissions from reboiler units.

Abstrak :
ABSTRAK
Perilaku harmonis antara pemerintah dan pelaku industri syariah dalam initial public offering menimbulkan kebutuhan kepastian hukum perjanjian penjaminan emisi efek syariah. Adapun pada situasi a quo terdapat kekosongan, ketidakpastian dan ketidakjelasan pengaturan perihal tersebut. Oleh karenanya muncul permasalahan sebagaimana dianalisis tesis, yakni perihal: 1 Bagaimana penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? dan 2 Akad apa yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada taraf sinkronisasi peraturan, ditemukan 2 dua simpulan yaitu: 1 penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek harus dilaksanakan dalam setiap aspeknya baik internal maupun eksternal sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah, dengan ancaman apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan karena termasuk kategori akad yang fasad; dan 2 akad yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah adalah gabungan dari tiga akad dasar yang dikembangkan, yakni akad wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al-ba i istishna. Adapun terdapat sejumlah saran kepada pemerintah dan Penjamin Emisi Efek Syariah, yaitu: 1 membuat dan/atau memperbaiki peraturan terkait; dan 2 peningkatan kesadaran dan kepatuhan Penjamin Emisi Efek dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal.

---

ABSTRACT
The harmonious behavior between the government and the sharia industry actors in initial public offering raises the need for legal certainty about Underwriting Agreement of Sharia Securities UASS . Nowadays, there is a vacuum, uncertainty, and unclear law about it. That is why there are problems as analyzed in this thesis 1 How is the implementation of Sharia principles in capital market where Underwriter as a party in the UASS and 2 What is the contract that shall be used in UASS Based on normative juridical research method focuses on regulatory synchronization, has found 2 two conclusions 1 the implementation of capital market s sharia principles in Underwriter must be applied thoroughly to the internal and external aspects as a party in the UASS, with the threat of cancellation of the contract because it is categorized as an contract that is fasad and 2 the contract that shall be used in UASS is a combination of three basic sharia contract that has been developed between wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al ba i istishna. Then there are some suggestions to the government and Underwriters 1 to create and or revise regulations by government and 2 increasing awareness and compliance of Underwriters in applying UASS.

Abstrak :
Tesis membahas mengenai dugaan terjadinya pelanggaran dalam penjatahan saham suatu emiten yang bergerak dalam bidang pengangkutan barang, terutama batubara, yang bernama PT Transcoal Pacific Tbk, yang mulai melantai di bursa pada bulan Juli 2018. Perkara pergerakan harga saham PT Transcoal Pacific Tbk secara tidak wajar ini mulai terjadi kurang dari dua pekan sejak mulai dicatatkannya saham emiten tersebut di Bursa Efek Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut saham PT Transcoal Pacific Tbk meroket sebesar 842%. Dalam perkara ini, terdapat dugaan bahwa pihak yang mendapatkan penjatahan saham PT Transcoal Pacific Tbk pada tahap penawaran umum perdana sangat sedikit, yaitu hanya berjumlah lima pihak. Dengan sedikitnya jumlah pihak yang mendapatkan penjatahan saham tersebut pada tahap penawaran umum perdana oleh penjamin pelaksana emisi efek, memungkinkan terjadinya kecurangan oleh kelima pihak yang mungkin bertindak seperti halnya sindikat/mafia tersebut. Para pihak tersebut dapat bertindak dengan melakukan manipulasi berupa perdagangan semu, yang terutama disebabkan mungkinnya para pihak tersebut memegang kendali atas jalannya perdagangan saham PT Transcoal Pacific Tbk. Menurut pendapat penulis, pergerakan harga saham PT Transcoal Pacific Tbk secara tidak wajar bukan disebakan keterbukaan informasi yang diumumkan oleh perusahan tersebut, melainkan permainan oleh pihak-pihak yang hendak memperoleh keuntungan dengan cara-cara curang. Berhubung pemeriksaan terhadap kasus kecurangan penjatahan saham PT Transcoal Pacific Tbk serta pergerakan harga sahamnya yang tidak wajar beberapa saat setelah dicatatkan di bursa masih belum diselesaikan, maka pembahasan dalam tesis ini lebih kepada perkiraan-perkiraan serta dugaan-dugaan yang berdasarkan data-data yang sudah ada, dikarenakan masih banyak data yang hingga saat ini belum dapat dibuka karena masih menunggu selesainya pemeriksaan terhadap kasus saham PT Transcoal Pacific Tbk.  ......This paper discusses about allegation of violation in the allotment of the stocks of an issuing company being involved in the business field of transportation of commodities, especially coals, being named PT Transcoal Pacific Tbk, which began to be listed at stock exchange in July 2018. The case of the unusual ovement of the stock price of PT Transcoal Pacific Tbk began to occur less than 2 weeks since the listing of that company issued stocks at the Indonesia Stock Exchange. Within that time period, the stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk increase to the amount of 842%. In this case, there are allegations that the parties obtaining the allotted stocks of PT Transcoal Pacific Tbk during the Initial Public Offering are very few in number, which only amounts to five parties. With the small amount of parties obtaining the allotment of the stocks during the Initial Public Offering from the underwriter, such circumstances gave rise to the possibility of such parties behaving like organized syndicate in concerted effort. Those parties may in turn conduct action in form manipulation such as painting the tape, especially caused by their ability to control the trading activities over the stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk. According to author`s own opinion, the unusual price movement of the stock issued by PT Transcoal Pacific Tbk is not caused by the in formation being announced by that issuing company, but rather it is part of the concerted effort of manipulation by the parties seeking illicit profit. As the investigation towards the violation in the allotment process of the stocks of PT Transcoal Pacific Tbk as well as the unusual movement of the stock price after the listing of the stocks has not been concluded, therefore the discussion in this paper contains more allegations, as there are still data that have not been revealed to the public, pending the conclusion of the investigation over the case of stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT ABC Sekuritas dan prosedur audit untuk akun pendapatan kegiatan penjamin emisi efek yang dilakukan oleh KAP DEF. Perlakuan akuntansi untuk akun ini berdasarkan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek PAPE dan PSAK 23. Pengukuran, pengakuan dan penyajian telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Walau begitu, pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. audit yang dilakukan KAP DEF sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

ABSTRACT
This report discusses the accounting treatment applied by PT ABC Sekuritas and the audit procedures of revenue from underwriting which is performed by KAP DEF. Accounting treatment for this account is based on Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek PAPE and PSAK 23. The measurement, recognition, presentation of this account is in accordance with the applicable accounting standards. However, the disclosure of this account is not fully in accordance with the standards. Furthermore, audit procedures conducted by KAP DEF is in accordance with the applicable auditing standards.