Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan perkembangan perumahsakitan di Indonesia yang semakin kompleks namun harus tetap mengutamakan mutu pelayanan, efektifitas dan efisiensi. Obat-obatan sebagai alat utama penyembuhan pasien merupakan biaya rutin terbesar rumah sakit (40%-50%), disamping itu jenis, sediaan, dan harganya yang semakin banyak dan bervariasi (lebih kurang 7000 jenis) mengharuskan manajemen untuk mengendalikan persediaan obat dengan bijaksana. UGD RSU FK-UKI sebagai tempat penelitian belum menerapkan sistem pengendalian persediaan obat berbasis evidence. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persediaan obat di UGD RSU FK-UKI berdasarkan indeks kritis ABC agar dapat diambil langkah-langkah kebijaksanaan yang relevan dalam upaya pengendaliannya. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data persediaan obat dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan indeks kritis ABC, informasi mengenai kebijakan pengendalian persediaan obat diperoleh melalui interview mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian formal menimbulkan permasalahan dalam persediaan obat. Hal ini diakibatkan oleh makin bervariasinya sediaan obat, tingkat penggunaan, dan perilaku para dokter pengguna sediaan. Setiap sediaan mempunyai karakteristik yang berbeda berdasarkan nilai inventory costasi, nilai pemakaian dan nilai kritisnya dalam pengobatan pasien. Ketiga faktor ini menjadi dasar pertimbangan manajemen dalam mengeluarkan kebijakan pengendalian obat secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan karakteristik setiap obat diatas menjadi dasar perlakuan manajemen terhadap masing-masing obat sesuai dengan pengelompokannya. Kebijakan pengendalian obat dalam perencanaan, pengadaan, distribusi dan penggunaan sesuai dengan pengelompokan diatas dapat menghindarkan dan meminimisasi pemborosan biaya persediaan obat dan meningkatkan mutu pelayanan.

---

Policy of Drug Inventory Control Based on Analysis of Critical Indexes of ABC at Emergency Care Unit in General Hospital of Medical Faculty of Universitas Kristen Indonesia in the year 2001The background of the research was the fact that the development of hospital services in Indonesia was increasingly complex, however emphasized on quality, efficiency and effectiveness of the services. Drug as the main material of therapy was the biggest operational cost (40%-50%), beside that it was vary extremely in specificity (7000 spec.), packing and cost made the management has to control drug inventory wisely. Emergency Care Unit in General Hospital of Medical Faculty of Universitas Kristen Indonesia as the place of research was still not performing the drug inventory control system based on evidence.

The purpose of this research was to analyze drug inventory in Emergency Care Unit in General Hospital of Medical Faculty of Universitas Kristen Indonesia based on Critical Indexes of ABC in case of making the relevant policies to control them. This type of research was a case study with a quantitative and qualitative approach. Drug inventory data in the year of 2001, consisting of 138 drug items was analyzed and classified by ABC Critical Indexing. The information of inventory control policies was obtained from in-depth interviews.

The result from the research showed that the formal controlling makes many problems for drug inventory. It's happened because inventory variety, grade of utility, and behavior of the physicians use the medicine. Each item of inventory must be treated individuals in inventory planning. This treatment was varies by inventory cost value, utility value, and critical index of each drug. Three factors must be the basis of management to issue the policy of drug inventory in law of scientific and accountable.

The differences of drug characteristic could be basic of management to treat each drug depend on its classification. Policy of drug inventory in planning, purchasing, distribution and use refer to the classification in order to prevent and minimize unnecessary cost of drug inventory either to increase the quality of service."

"Skripsi ini memuat pembahasan mengenai peraturan terkait tanggung jawab hukum pelayanan kesehatan primer dalam memberikan pelayanan gawat darurat. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini dikaitkan dengan pengaturan mengenai pelayanan gawat darurat dan pelayanan kesehatan primer yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pelayanan gawat darurat menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh ditolak oleh pelayanan kesehatan primer di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hak atas pemeliharaan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas kelalaian atau penyimpangan dalam pelayanan kegawatdaruratan yang menyebabkan kerugian pada pasien sebagai bentuk penerapan vicarious liability dan doktrin “respondent superior”. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan primer secara rutin untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan.

---

This thesis discusses regulations related to the legal liability of primary health care in providing emergency care. The form of this thesis research is normative juridical with qualitative data analysis methods. This thesis is based on laws and regulations regarding emergency care and primary health care found in Law No. 36 of 2009 about Health, Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 47 of 2018 about Emergency Care and Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 19 of 2016 on Integrated Emergency Response System. The study shows that emergency services are an obligation that cannot be denied by primary health care in Indonesia as a form of protection of the right to health care. Heads of District/City Health Offices and Regents/Mayors are responsible for the negligence or irregularities in emergency care that cause harm to patients as the implementation of vicarious liability and the "respondent superior" doctrine. This study suggests that local governments and related agencies carry out supervision and guidance on primary health care on a regular basis to prevent irregularities in the implementation of emergency services."