Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana tanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB ditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari sudut pandang hukum pidana, sanksi bagi notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan dari sudut pandang kode etik, penulis mengkategorikan penggelapan BPHTB sebagai pelanggaran kode etik PPAT karena penggelapan BPHTB telah melanggar prinsip kejujuran dan prinsip bertanggung jawab yang harus dimiliki oleh notaris/PPAT serta melanggar isi sumpah jabatan PPAT terkait dengan pelecehan terhadap martabat PPAT. Pada intinya, kode etik dan hukum saling terkait. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka sepanjang pelanggaran yang dilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara, maka notaris/PPAT yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Penulisan tesis ini memakai metode yuridis normatif dimana penulis akan membahas semua permasalahan yang ada dengan cara menganalisis kasus dan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan sedangkan kesimpulan diambil dengan menggunakan pola pikir induktif.

---

ABSTRACT
This thesis discussed about the embezzlement case of BPHTB1 by a notary public/PPAT2, ASD3. The core issues of this thesis are to observe how the notary, who carried out BPHTB embezzlement, be held responsible by law and PPAT’s code of ethics. The other one will be: should the BPHTB embezzlement be categorized as violating the PPAT’s code of ethics or is it only a matter of criminal law violation. From criminal law point of view, the penalty for notary who embezzles BPHTB is regulated on Article 372 Criminal Code. While from point of view of ethical code, researcher categorizes the BPHTB embezzlement as violation of PPAT ethical code. Since the act of BPHTB embezzlement violates the principles of honesty and responsibility, which all notaries ought to have, also it violates the oath of PPAT regarding the abuse of PPAT’s values. The code of ethic and law are mutually bound. If an ethical code violation was to happen, then as long as all following violations relate to the state law violation, then the concerned notary/PPAT is to be penalized to criminal sanctions. Researcher applies the normative judicial method in this thesis where research questions are explored, discussed and analyzed through case study in relation to relevant laws. Conclusion of the thesis is presented through inductive method.