Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Desa memiliki wewenang untuk bertanggung jawab dalam membina kekuasaannya secara mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, hal ini didasari oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa disertai dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi penyelewengan anggaran, salah satu jenis anggaran yang menjadi fokus penelitian adalah dana desa. Berdasarkan teori elite capture oleh Diya Dutta yaitu dalam proses desentralisasi atas kuasa yang dimiliki seorang elit politik dapat melakukan penyelewengan anggaran dengan dorongan dari kondisi internal dan eksternal desa. Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan dengan metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam sejalan dengan teori elite capture bahwa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Pasir Eurih pada tahun 2018 disebabkan oleh fungsi pengawasan BPD yang lemah, bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat yang tidak berjalan dengan baik dan tata kelola pemerintahan desa yang tidak didasarkan oleh penerapan prinsip good governance yaitu transparansi, responsif dan akuntabel. Beberapa penyebab tersebut membuka peluang terjadinya kasus korupsi yang masuk ke dalam fenomena elite capture. ......The village has the authority to be responsible for fostering its power independently which is carried out by the Village Government and BPD, this is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In running the government, village development and empowerment is accompanied by a budget provided by the Central Government. However, in practice there are still many budget irregularities. One type of budget that is the focus of research is village funds. Based on the theory of elite capture by Diya Dutta, namely in the process of decentralization of power owned by a political elite, they can commit budget fraud with encouragement from the internal and external conditions of the village. Based on the findings of researchers conducted using qualitative methods through in-depth interview techniques in line with the elite capture theory that the village fund corruption case committed by the Village Head of Pasir Eurih in 2018 was caused by a weak BPD supervisory function, forms of supervision and community participation that did not go well and village governance that is not based on the application of good governance principles, namely transparency, responsiveness and accountability. Some of these causes open opportunities for corruption cases to enter the elite capture phenomenon.

Abstrak :
Hutan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Akses masyarakat ke kawasan hutan negara (state property) telah menjadi isu penting dalam kajian terkait pengelolaan sumber daya hutan. Upaya masyarakat untuk mengakses hutan negara, tidak jarang dianggap sebagai tindakan ilegal (illegal access). Akan tetapi, melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal (legal access) bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mekanisme akses berbasis hak (legal access) dan mekanisme akses struktural relasional (otoritas, identitas sosial, modal, pasar, patronase, dan lain-lain) untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses mereka atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara, serta telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat yang disebabkan perbedaan power dan elite capture. ...... Forests play an important role for the survival of the community, especially for those who depend on forest resources for their lives. Community access to state forest areas (state property) has become an important issue in studies related to forest resource management. Community efforts to access state forests are often considered as illegal access. However, through the Social Forestry program, the government provides legal access for the community to utilize forest resources. This study uses a qualitative method with participatory observation techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the community has a rights-based access mechanism (legal access) and a relational structural access mechanism (authority, social identity, capital, market, patronage, etc.) to obtain, control, and maintain their access to land use in the area. state forests, and there has been an imbalance in the distribution of benefits due to differences in power and elite capture.

Abstrak :
Dengan menggunakan kerangka konseptual Elite capture of Participatory Initiatives dari Jens Friis Lund & Moeko Saito-Jensen, penelitian ini berupaya untuk memeriksa dan menganalisis bagaimana elite capture yang telah berlangsung sekitar satu dekade dalam pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo mendapat perlawanan dan berhasil diatasi oleh kelompok non-elite. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian eksplanatif. Peneliti melakukan field research dan wawancara mendalam bersama sejumlah masyarakat di Wae Rebo untuk pengumpulan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture diakibatkan oleh ketidakpuasan atas hasil pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo oleh Lembaga Pelestari Budaya Wae Rebo (LPBW) di bawah pimpinan Frans Mudir semenjak tahun 2007 sampai 2022, yang relatif kurang memberikan dampak berarti bagi peningkatan partisipasi publik dan mobilitas sosial-ekonomi masyarakat Wae Rebo. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture dalam pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo turut didukung oleh keberadaan sejumlah kelompok anak muda kelas menengah Wae Rebo, yang memiliki latar belakang pendidikan serta keterampilan di bidang organisasi dan pergerakan yang cukup baik. Keberadaan kelompok anak muda kelas menengah Wae Rebo, dengan berbagai keterampilan serta pengalaman organisasi dan jejaring sosial yang dibangun pada saat mengenyam pendidikan di luar daerah, menjadi faktor pendukung dalam mengkonsolidasikan kekuatan dan meningkatkan efektivitas gerakan perlawanan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa keberhasilan perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture memerlukan adanya pengorganisasian kelompok non-elite melalui pembiasaan kultur organisasi di antara kelompok non-elite, yang dapat dimaksimalkan dengan keberdaan sejumlah aktor individu dari kelas menengah. ......Using the conceptual framework of Elite capture of Participatory Initiatives by Jens Friis Lund & Moeko Saito-Jensen, this research seeks to examine and analyze how elite capture, which has been ongoing for about a decade in the management of the Wae Rebo tourist destination was resisted and successfully overcome by non-elite groups. This study employs a qualitative approach with an explanatory research design. The researcher conducted field research and indepth interviews with several community members in Wae Rebo for data collection. The findings of this study indicate that the resistance of non-elite groups to elite capture was driven by dissatisfaction with the management outcomes of the Wae Rebo cultural tourist destination by the Wae Rebo Cultural Preservation Institution (LPBW) under the leadership of Frans Mudir from 2007 to 2022, which relatively did not significantly impact the increase in public participation and socio-economic mobility of the Wae Rebo community. The study also found that the success of the non-elite group's resistance to elite capture in managing the Wae Rebo cultural tourist destination was also supported by the presence of several middle-class young groups from Wae Rebo, who have educational backgrounds and skills in organization and movement. The presence of these middle-class young groups, with various skills and organizational experiences and social networks built during their education outside the region, became a supporting factor in consolidating and enhancing the effectiveness of the resistance movement. The conclusion of this research is that the success of non-elite groups in resisting elite capture requires the organization of non-elite groups through the habituation of organizational culture among them, which can be maximized with the presence of several actors from the middle class.

Abstrak :
Reformasi bidang pertambangan memberikan perubahan arah dalam kepemilikan perusahaan pertambangan asing di Indonesia, yang dikenal dengan nasionalisasi. Karena perusahaan-perusahaan milik asing tersebar di berbagai daerah maka nasionalisasi berimplikasi dalam hubungan pusat dan daerah, terutama kepentingan para elit. Untuk itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana pola hubungan penguasa dan pengusaha. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan penguasa dan pengusaha. Penelitian ini menggunakan teori elite capture Bardhan, Diyya Dutta, dan teori ekonomi politik Caporaso, sebagai teori utama. Teori politik lokal Vedi R. Hadiz, dan teori konflik Ralf Dahrendorf dan teori konsensus Maswadi Rauf sebagai teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data-data yang ada wawancara mendalam terhadap 5 orang informan, Gubernur Gatot Pujo Nugroho, Anggota DPR RI Chairuman Harahap, Harry Azhar Aziz, H. Refrizal, Anggota DPRD Sumut H. Muhammad Nuh. Temuan penelitian ini menemukan bahwa elite capture dalam nasionalisasi PT Inalum tersebut, telah mengakibatkan negara dalam hal ini Pemprov Sumatera Utara tidak netral, karena Gubernur Gatot Pujo Nugroho sebagai alat pengusaha Luhut Pandjaitan. Sementara di tingkat pusat, negara bersifat netral. Namun demikian, dalam kebijakan yang lain, penguasa juga melakukan capture. Sehingga penguasa dalam hal ini Presiden SBY merupakan latent elite capture. Implikasi teoritis dari penelitian ini menguatkan teori elite capture, dalam konteks relasi kekuasaan elite dengan pengusaha. Sedangkan teori Caporaso, menguatkan pendekatan ekonomi politik berbasiskan kekuasaan. ......The reformation of the mining field has shifted nationalization, or specifically, the ownership of foreign mining companies in Indonesia. Due to the nationwide spread of foreign companies, they play a significant role in the centralregional government relationship, especially in the interest of the power elite. Therefore, this study aims to explain the relationship pattern between the power elite and entrepreneurs, as well as the factors that surround and influence it. This study uses Bardhan’s and Diyya Dutta’s elit capture thory and Caporaso’s political economy theory as the main theories. In addition, Vedi R. Hadiz’s local politics theory, Ralf Dahrendorf’s conflict theory, and Maswadi Rauf’s consensus theory acts as the supporting theory. Using a qualitative method, this study analyzes the data obtained through in-depth interview with five informants consisting of Governor Gatot Pujo Nugroho, three people from the People’s Representative Council (Chairuman Harahap, Harry Azhar Aziz, and H. Refrizal), and H. Muhammad Nuh from the Regional Representatives Council. The principal findings of this study shows that the elite capture in the nationalization of Inalum has led to the bias of the North Sumateran government because Governor Gatot Pujo Nugroho became Luhut Pandjaitan’s tool. Although the central government still maintained its neutrality, there are policies used by the authorities, in this case, President Susilo Bambang Yudhoyono, to commit elite capture. The theoretical implication of this research substantiates the elite capture theory in the context of a relationship between power elite and entrepreneurs. On the other hand, Caporaso’s theory supports the power-based political economy approach.