Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri membentuk Aplikasi Sistem Informasi Database Pejabat Dukcapil Daerah (SIDARA) sebagai amanat Permendagri No. 76 Tahun 2015 yang kemudian digantikan dengan Permendagri No. 60 Tahun 2021. Aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai database Pejabat Dukcapil Daerah tapi juga bermanfaat dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang membidangi administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Semenjak SIDARA aktif beroperasi pada tahun 2020 belum ada sama sekali studi untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan SIDARA. Penelitian ini melakukan analisis terhadap tingkat keberhasilan implementasi SIDARA dengan menggunakan model evaluasi HOT (Human, Organization and Technology) Fit yang dikemukakan oleh Jinying Xu dan Weisheng Lu (2022). Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist, dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa SIDARA dapat memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, merampingkan struktur organisasi di tingkat pusat, serta mampu mengefesiensikan proses organisasi terkait pengusulan pejabat dari manual menjadi online. Namun, perlu upaya perbaikan khususnya dalam hal sosialisasi lanjutan bagi user di daerah dan terhadap resistensi di tingkat daerah untuk melakukan update profil pejabat dan unggah berita acara pelantikan. Selain itu, secara teknis, anggaran yang terbatas untuk pengembangan aplikasi, bias pemerintah daerah terhadap salah satu calon yang diusulkan, verifikasi data masih sepenuhnya dilakukan manusia, serta belum meratanya pembaruan perangkat keras untuk mengoperasikan SIDARA menjadi hambatan tersendiri.

---

To realize an Electronic-Based Government System (SPBE), the Directorate of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs established the Database Information System for Regional Population and Civil Registry Officials (SIDARA) as mandated by Permendagri No. 76 of 2015 which was later replaced by Permendagri No. 60 of 2021. This application not only functions as a database for Regional Dukcapil Officials but is also useful in the process of appointing and dismissing officials in work units in charge of population administration in Provinces and Regencies/Cities. Since SIDARA was actively operating in 2020, there have been no studies to evaluate SIDARA's success rate. This research analyzes the success of SIDARA implementation using the HOT (Human, Organization and Technology) Fit evaluation model by Jinying Xu and Weisheng Lu (2022). This research uses a post-positivist paradigm, with primary data collection techniques through in-depth interviews and secondary data through literature studies. The results of the analysis show that SIDARA can facilitate good collaboration and communication between regional and central governments, streamline the organizational structure at the central level, and be able to streamline organizational processes related to nominating officials from manual to online. However, improvement efforts are needed, especially in terms of further socialization for users in the regions and against resistance at the regional level to updating official profiles and uploading news of inauguration events. Apart from that, technically, the limited budget for application development, local government bias towards one of the proposed candidates, data verification is still completely carried out by humans, and the uneven distribution of hardware updates to operate SIDARA are the obstacles."

"Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka pengembangan e-government nasional sejak tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, turut mengimplementasikan kebijakan SPBE di tubuh organisasinya dengan mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi yang turut mengatur pengelolaan dan pengembangan TI internal, serta Tim Koordinasi SPBE Instansi yang mengatur aktor pelaksana kebijakan melalui koordinator anggota yaitu Biro HUKIP khususnya Data dan Informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE internal di Kementerian PANRB, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik (communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi virtual, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kementerian PANRB telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan melalui 19 dari 26 indikator yang terpenuhi. Meskipun demikian, ditemukan hambatan berupa ketiadaan insentif, lemahnya sosialisasi dan promosi atas kebijakan SPBE internal, keterbatasan SDM Datin yang memiliki keahlian tata kelola TI dan perumusan kebijakan, dan kerangka kebijakan yang belum mengakomodasi roadmap terbaru dan pembagian tugas secara rinci. Saran yang dapat diberikan adalah inisiasi pemberian insentif, penggiatan sosialisasi dan promosi kebijakan, diklat manajerial bagi pegawai, serta pembaharuan kebijakan SPBE internal.

---

The implementation of the Electronic-Based Government System Policy has been the basis of the e-government development framework in Indonesia since 2018. As the head of the coordination team for the policy implementation, The Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform has internally implemented the policy based on the Information and Technology Master Plan (ITMP). ITMP regulates the internal IT management and organization, and internal SPBE Coordination Team regulates the authority of the policy implementers through the Data and Information Division of HUKIP bureau. This paper presents an analysis on how SPBE implement the internal policy at the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform based on the theory of public policy implementation model (communication, resources, disposition and bureaucratic structure). Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview, virtual documentation, and library study. The results showed that the implementation of the policy has been running effectively, where 19 out of 26 indicators have been fulfilled. However, several inhibitors were identified regarding the absence of incentive, ineffective information dissemination and promotion regarding the implementation, limited quantity of Datin staffs with adequate IT governance capability and policy formulation, policy framework which did not accommodate the latest roadmap and ineffective task distribution. It is suggested that the organization provide incentives, intensify the information dissemination and promotion, conduct managerial workshop and training for employees, and revise the SPBE internal policy."