Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini, menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic transaction), dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas (paperless transaction).Sama halnya dengan transaksi yang menggunakan kertas (paper based transaction), dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi, dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti menurut KUH Perdata.Dokumen elektronik pun nantinya akan ditandatangani secara elektronik (Digital Signature). Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah.Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk:1. mengidentifikasi si pengirim ;2. memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ;3. menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan.Dengan demikian dokumen elektronik yang telah dibubuhi digital signature juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum."

"EDRMS (Electronic Document Records Management System) merupakan sistem manajemen dokumen dan rekod terintegrasi dari tahap penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan secara elektronik dengan alur kerja sistematis. Aplikasi Naskah Dinas Universitas X dikembangkan untuk menunjang pengelolaan dokumen elektronik khususnya penciptaan naskah dinas. Namun, masih ditemui pendeskripsian metadata yang tidak relevan dan kurang lengkap seperti penggunaan nomor identitas penandatangan, belum ada kategorisasi berdasarkan akun pengguna pada halaman penciptaan naskah. Oleh karena itu, diperlukan standar persyaratan fungsional untuk memastikan pengelolaan sistem manajemen dokumen elektronik berjalan dengan baik. Penelitian ini membahas kesesuaian persyaratan fungsional pada aspek penciptaan naskah dinas elektronik pada Aplikasi Naskah Dinas Universitas X berdasarkan ISO 16175-2:2011. Tujuannya untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan standar fungsional penciptaan arsip elektronik yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan sebagian besar persyaratan fungsional metadata sudah terpenuhi, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada metadatanya. Belum ada kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan metadata secara menyeluruh, terdapat elemen metadata waktu tanggal penciptaan yang tidak sesuai dengan pembubuhan tanda tangan dan sistem aplikasi hanya dapat mengakomodir satu akun pengguna untuk setiap pengguna. Penelitian ini menjadi rekomendasi, bahan pertimbangan dan koreksi untuk pengelolaan manajemen metadata dalam mendukung integritas arsip di Universitas X.

---

EDRMS (Electronic Document and Records Management System) is a document and record management system integrated from the stages of creation, use and maintenance electronically with a systematic workflow. Aplikasi Naskah Dinas University X was developed to support the management of electronic documents, especially the creation of official documents. However, there are still irrelevant and incomplete metadata descriptions such as classification codes, signatory identity numbers, and no categorization based on user accounts in the document creation feature. Therefore, standard functional requirements are needed to ensure that the management of the electronic document management system runs well. This study discusses the compliance of functional requirements in creating electronic documents in Aplikasi Naskah Dinas Universitas X based on ISO 16175-2:2011. The aim is to identify compliance with the applicable functional standards for creating electronic documents. This research is a case study research with a descriptive qualitative method. The study results show that most of the metadata functional requirements have been met, but there are still discrepancies in the metadata. There is no policy used in managing metadata as a whole, there are elements of the metadata creation date that do not match the signature, and the application system can only accommodate one user account for each user. This research becomes a recommendation, consideration and correction for managing metadata management in supporting the integrity of archives at University X."

"Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana konstruksi hukum konten YouTube sebagai jaminan fidusia serta permasalahan dan keterbatasan apa saja dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dalam menerima konten YouTube sebagai jaminan fidusia. Pertanyaan ini dilatarbelakangi perkembangan bahwa aset tidak berwujud yang ditransaksikan dalam ruang siber memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini membuka peluang dibebankannya aset tidak berwujud sebagai objek jaminan. Konten Youtube sebagai suatu objek jaminan merupakan topik yang menarik perhatian di Indonesia, khususnya sejak tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan didukung wawancara dari beberapa narasumber yang bergerak dibidang perbankan, industri kreatif, dan data. Berdasarkan hasil penelitian, konten YouTube merupakan dokumen elektronik yang memiliki nilai ekonomi. Konten YouTube dapat dikategorikan sebagai aset digital. Konten YouTube juga merupakan karya cipta berupa video yang dilindungi oleh hak cipta. Berdasarkan kedua karakteristik tersebut, jaminan fidusia dengan skema pembebanan kekayaan intelektual lebih tepat dan praktis untuk diterapkan. Konstruksi hukum dalam pembebanan konten YouTube sudah cukup memadai didukung dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Namun, lembaga keuangan belum cukup percaya diri dalam menerima konten YouTube sebagai objek jaminan. Salah satu alasannya ialah lembaga keuangan merupakan pihak yang menanggung resiko dari skema pembiayaan. Beberapa permasalahan hukum dalam menerima konten YouTube sebagai jaminan fidusia antara lain, nilai dan valuasi konten YouTube, eksekusi konten YouTube belum didukung dengan pasar sekunder kekayaan intelektual, serta keberadaan konten Youtube dalam sistem elektronik dan ruang siber yang membuka kemungkinan terhapusnya konten yotube serta kejahatan siber berupa peretasan.

---

This study answered the legal concept regarding YouTube content as a fiduciary guarantee and the legal problems and limitations that the existing laws and regulations encounter in accepting YouTube content as a fiduciary guarantee. These questions are raised to respond to the development that intangible assets transacted in cyberspace have significant economic value. Such a value could open up opportunities for imposing intangible assets as collateral objects. YouTube content is an electronic document stored in YouTube’s server. YouTube content as an object of collateral has been an emerging topic since 2022. This research attempted to explore the opportunities of YouTube as a fiduciary guarantee. In this study, the author uses a doctrinal research method supported by interviews from several sources engaged in banking, creative industries, and data. The study concluded that Youtube content as an electronic document with economic value can be categorized as digital goods. YouTube content also contains copyrighted works in the form of videos protected by the copyright regime. Based on these two characteristics, the legal construction of fiduciary guarantees is more accurate and practical. The legal construction in imposing YouTube content is sufficiently supported by the promulgation of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Regulations for Implementing Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. However, financial institutions are not confident enough to accept YouTube content as collateral. One reason is that financial institutions are the party that bears the risk of this financing scheme. Some of the risks in imposing YouTube content as fiduciary guarantees include the diversity of types of copyrighted works, the diversity of monetization values, the secondary market for intellectual property is not yet supported, the valuation of YouTube content, and the existence of YouTube content in electronic systems and cyberspace which opens up the possibility of YouTube content being deleted and cybercrime in the form of hacking."