Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas potensi notaris sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik berdasarkan Kewenangan Lain Notaris yang disebutkan pada UU Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu peluang implementasi sertifikasi elektronik oleh notaris terhadap fungsi jabatannya, bentuk sertifikasi yang diberikan Notaris terhadap suatu transaksi elektronik dan bagaimana implikasi hukum yang mungkin terjadi atas transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta dilakukan perbandingan dengan negara lain yang telah mengimplementasikan metode sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris, yaitu Singapura dan Louisiana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Jabatan Notaris, seorang notaris dapat melakukan sertifikasi elektronik terhadap suatu dokumen elektronik dengan lembaga atau layanan sertifikasi identitas elektronik yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan sistem transaksi elektronik. Sedangkan saran yang diberikan adalah potensi implementasi sertifikasi tersebut dapat dilakukan dengan model electronic notarization seperti halnya di Singapura ataupun secara umum di Amerika Serikat.

---

This study examines the potential of a notary as a public official to carry out certification of electronic transactions based on the Other Competencies of a Notary as stated in the Notary Act. In this study, there are several formulations of the problem, specifically the opportunity to implement electronic certification by a notary for the function of its position, the form of certification given by a notary to an electronic transaction and what may be the legal implications that can occur as electronic transactions certified by a notary. This research was conducted using a normative juridical method and comparisons were made with other jurisdictions that have implemented the electronic transaction certification method by a notary, namely Singapore and Louisiana. The results show that based on the Law on Notary Positions, a notary can perform electronic certification of an electronic document with an electronic identity certification agency or service that is held based on the provisions of the electronic transaction system. Meanwhile, the suggestion given is that the potential implementation of the certification can be carried out using an electronic notarization model, as is the case in Singapore or in general in the United States."

"ABSTRAKDi Indonesia, pihak yang berwenang untuk melakukan sertifikasi pengadaan secara elektronik adalah Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Secara Elektronik (OSD PSE) yang dikelola oleh unit kerja di Badan Sandi dan Siber Negara. OSD PSE memberikan jaminan layanan keamanan pada pengadaan secara elektronik di banyak sektor. Penelitian ini difokuskan pada identifikasi, analisis dan respon risiko layanan OSD PSE untuk mendapatkan enabler process dan Key risk indicator dengan mengkombinasikan metode Risk Scenario COBIT 5 dan NIST SP 800-30 Revision 1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 14 enabler proses yaitu APO07.01, APO07.03, APO07.06, DSS01.01, DSS01.04, DSS05.05, DSS06.02, DSS06.03, APO01.06, DSS01.01, DSS05.02, DSS05.06, DSS06.04, dan DSS06.05.  Kemudian diidentifikasi 22 key risk indicator yang berhubungan dengan  IT goal and 47 yang terpengaruh process goal. Dua komponen kontrol risiko tersebut yaitu enabler proses dan key risk indicator kemudian digunakan sebagai kontrol pada  pengembangan 7 disain mitigasi risiko OSD PSE. Akhirnya penelitian ini menghasilkan rancangan pengembangan disain mitigasi risiko terhadap: Penyalahgunaan hak akses, kesalahan proses verifikasi sertifikat elektronik, kegagalan proses instalasi dan konfigurasi sistem, penyadapan, private key compromise, perangkat tidak dapat diakses dan adanya bug pada sistem OSD PSE.

---

ABSTRACT

---

Secara Elektronik (OSD PSE), is provided by a unit at National Cyber and Crypto Agency. This is an in-demand service for many sectors that require secure electronic procurement. This study focused on the identification, analysis and risk response of OSD PSE services to obtain an enabler process and key risk indicator by combining the Risk Scenario Risk Scenario COBIT 5 method and NIST SP 800-30 Revision 1. Based on the results of the study obtained 14 enabler processes that were successfully identified, namely APO07.01, APO07.03, APO07.06, DSS01.01, DSS01.04, DSS05.05, DSS06.02, DSS06.03, APO01.06, DSS01.01, DSS05.02, DSS05.06, DSS06.04, dan DSS06.05.  Then 22 key risk indicator related to IT goal and 47 influenced by the process goal.  These two components of risk control are then used as controls in the development of 7 OSD PSE risk mitigation design. Finally, this research produced a draft of the development of risk mitigation designs for: Access rights from prior roles are abused, error in the electronic certificate verification process, failure of the installation and system configuration process, private key compromise, hardware components inaccessible, and immature software (bugs) on the OSD PSE system.

"