Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya pandemi Covid-19, Perusahaan Terbuka tidak dapat menyelenggarakan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham dikarenakan akan menimbulkan suatu kerumunan. Pemerintah sebagai regulator melalui OJK menerbitkan POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2020, Peraturan tersebut mendorong Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS nya secara elektronik. Salah satu Perusahaan Terbuka yang telah melaksanakan RUPS secara elektronik ialah PT XXL Tbk. Adapun tesis ini, membahas mengenai keabsahan RUPS secara elektronik ditinjau dari POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, kemudian bagaimana mekanisme RUPS secara elektronik pada PT XXL Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keabsahan suatu RUPS secara elektronik dapat ditinjau dari ketentuan yang terdapat pada POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2020. Adapun mekanisme RUPS secara elektronik yang dilaksanakan oleh PT XXL Tbk telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 8 dan Pasal 10 POJK Nomor 16 /POJK.04/2020, yang dimana PT XXL Tbk tetap melaksanakan RUPS secara fisik yang hanya dihadiri oleh beberapa orang dan RUPS dapat berjalan secara berurutan dan efisien.

---

Due to the Covid-19 pandemic, a Public Company cannot hold a GMS which is attended by shareholders because it will cause a crowd. The government as a regulator through OJK issues POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020, these regulations encourage Public Companies to hold their GMS electronically. One of the Public Companies that has conducted the GMS electronically is PT XXL Tbk. As for this thesis, it discusses the validity of the GMS electronically in terms of POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020, then how is the mechanism of the GMS electronically at PT XXL Tbk. The research method used is juridical-normative, using a statutory approach and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that the validity of an electronic GMS can be reviewed from the provisions contained in POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020. The electronic GMS mechanism carried out by PT XXL Tbk has complied with the provisions contained in Article 8 and Article 10 of POJK Number 16 / POJK.04/2020, in which PT XXL Tbk continues to hold the GMS physically which is only attended by a few people and The electronic GMS can run sequentially and efficiently."

"Perkembangan teknologi dan informasi serta terjadinya Pandemi Covid-19 merupakan faktor-faktor pendorong diselenggarakannya RUPS secara elektronik. Meski Pandemi Covid-19 telah berakhir, banyak perusahaan yang tetap menyelenggarakan RUPS secara elektronik karena dipandang lebih efektif. Penelitian ini membahas penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi PT Terbuka dan PT Tertutup. Berdasarkan tinjauan teoritis, dinyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerapkan beberapa prinsip yang salah satunya yaitu prinsip kehati-hatian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peran Notaris dalam pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan secara elektronik bagi PT Terbuka dan PT Tertutup serta legalitas Akta Risalah RUPS secara elektronik yang disusun oleh Notaris. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menyatakan bahwa pertama, prinsip kehati-hatian mutlak diterapkan Notaris dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik termasuk memastikan keabsahan dari akta risalah RUPS yang dibuatnya. Kedua, akta risalah atas RUPS yang diselenggarakan secara elektronik bersifat sah bagi PT Terbuka dan PT Tertutup bila pelaksanaan RUPS memenuhi syarat materil dan formil.

---

The development of technology and information as well as the occurrence of the Covid-19 Pandemic are factors driving the holding of electronic GMS. Although the Covid-19 Pandemic has ended, many companies continue to hold GMS electronically because it is considered more effective. This research discusses the application of the prudential principle of Notary in organizing GMS electronically for Public and Private Companies. Based on the theoretical review, it is stated that a Notary in carrying out their position is obliged to apply several principles, one of which is the prudential principle. The formulation of the problem of this research is the application of the prudential principle to the role of Notary in the implementation of GMS held electronically for Public and Private Companies and the legality of the Deed of Minutes of electronic GMS prepared by Notary. In order to answer these problems, the research method used is doctrinal using secondary data from literature studies which are analyzed qualitatively. The results of the analysis state that first, the prudential principle is applied by the Notary in the implementation of the electronic GMS, including ensuring the validity of the deed of minutes of the GMS they made. Second, the deed of minutes of the GMS held electronically is valid for Public Company and Private Company if the implementation of the GMS meets the material and formal requirements."