Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pajak dari Tenaga Listrik merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah, khususnya di DKI Jakarta, mengingat tingginya konsumsi listrik di wilayah tersebut. Peran PT PLN (Persero) dalam pemungutan pajak listrik sangat krusial, karena PLN tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan listrik, tetapi juga sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam memastikan pemungutan pajak dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan Pajak Barang dan/atau Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik ditinjau dari teori collaborative governance dan menganalisis peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PBJT-TL di DKI Jakarta sudah memenuhi dimensi teori collaborative governance dengan kepercayaan yang baik antara PLN dan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pemimpin telah berhasil memfasilitasi kerja sama antar lembaga, dengan komunikasi dan koordinasi yang lancar, serta komitmen dan kesepahaman mengenai target pemungutan pajak sudah dipahami oleh kedua pihak. Namun, pelanggan yang menunggak pembayaran dan transparansi masih menjadi hambatan dalam pemungutan PBJT-TL. Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak listrik masih dapat ditingkatkan, terutama dengan pengembangan pajak atas listrik yang dihasilkan sendiri dan sosialisasi yang lebih intensif.

---

Electricity tax revenue is a crucial source of Local Revenue (PAD) for the Regional Government, particularly in DKI Jakarta, due to the high electricity consumption in the area. PT PLN (Persero) plays a key role in this tax collection process, as it not only serves as the electricity provider but also acts as the primary partner of the local government in ensuring the smooth implementation of its tax collection. This study aims to analyze the implementation of the collection of Certain Goods and/or Services Tax on Electricity in terms of collaborative governance theory and analyze the opportunities and obstacles faced in collecting PBJT-TL in DKI Jakarta. The research method used the post-positivist paradigm qualitative approach with qualitative data collection techniques through literature studies and field studies. The results showed that the implementation of PBJT on electricity in DKI Jakarta has fulfilled the dimensions of collaborative governance theory with good trust between PLN and the DKI Jakarta Regional Revenue Government in increasing local tax revenue. Leaders have successfully facilitated inter-agency cooperation, with smooth communication and coordination, and commitment and understanding of the tax collection target have been understood by both parties. However, delinquent customers and transparency continue to be obstacles for PBJT-TL collection. On the other hand, opportunities to increase local revenue through electricity tax can still be improved, especially with the development of taxes on self generated electricity and more intensive socialization."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) dalam kegiatan pengisian daya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui pelayanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di DKI Jakarta, ditinjau dari asas certainty atau kepastian hukum dalam perpajakan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian dan inkonsistensi perlakuan pajak antara penyedia layanan SPKLU milik negara (PLN) dan swasta, baik dari sisi tarif PBJT-TL yang dikenakan maupun nilai dasar pengenaan pajaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pemungutan PBJT-TL dalam kegiatan pengisian daya KBLBB sudah memenuhi asas certainty. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan belum adanya regulasi spesifik mengenai tata cara pemungutan dan pengawasan PBJT- TL dalam kegiatan pengisian daya KBLBB sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum, baik bagi penyedia layanan maupun pengguna. Selain tantangan, kondisi ini juga membuka peluang untuk perbaikan kebijakan, harmonisasi aturan antarinstansi, serta penguatan sistem perpajakan daerah dalam menyambut transisi energi nasional menuju kendaraan listrik.

---

This study aims to analyze the implementation of the Specific Goods and Services Tax on Electricity (PBJT-TL) in Battery Electric Vehicle (BEV) charging activities through Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) in Jakarta, viewed from the principle of legal certainty in taxation. The main issue addressed in this research is the inconsistency and disparity in tax treatment between state-owned (PLN) and private SPKLU service providers, particularly in terms of PBJT-TL rates and the determination of the taxable base. The research employs a post-positivist quantitative approach with qualitative data collection techniques, including field studies and literature review. The findings indicate that the collection of PBJT-TL in BEV charging activities generally aligns with the principle of legal certainty. However, the study also reveals the absence of specific regulations regarding the procedures and supervision of PBJT-TL collection in EV charging activities, resulting in legal uncertainty for both service providers and users. Despite these challenges, the situation also presents opportunities for policy improvement, regulatory harmonization across institutions, and the strengthening of regional tax systems in support of the national energy transition toward electric vehicles."