Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
In the highly capital-intensive electricity supply industry, it is essential that both engineers and managers understand the methodologies of project evaluation in order to comprehend and analyse investment proposals and decisions. This fully revised and updated edition of Economic Evaluation of Projects in the Electricity Supply Industry (IEE, 1996) takes a broad introductory approach, covering market and environmental issues, financial analysis and evaluation and clean environmental technologies and costs. New topics include electricity trading and risk management, evolving electricity utilities and new and future generation technologies in a carbon-constrained world.

Abstrak :
Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan regulasi yang ada di sektor energi di Indonesia dari periode pra kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periode orde baru dan periode reformasi menuju ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data pustaka atau data sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian pada literatur-literatur terkait isu-isu yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Adapun saran yang ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomian pada sektor energi terbarukan, perlu adanya peninjauan kembali juga terhadap kontrak-kontrak PT PLN – IPP, Pemerintah perlu dengan cermat juga melihat dampak dari UU CK pada sektor panas bumi seperti pembagian risiko dan local content dalam ketenagalistrikan energi terbarukan serta aspek lingkungan dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia. ......This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security. In this case, it is seen how far the development of regulations in the energy sector in Indonesia from the preindependence period, the early period of independence, the new order period, and the reformation period toward national energy security. Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. Normative juridical research uses library or secondary data as basic data by researching the literature related to the issues studied. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia. The suggestions offered from the results of this study are, first, it is necessary to review the economic aspects of the renewable energy sector. Second, there is a need for a review of the PT PLN – IPP contracts. Third, the government must consider the UU CK's impact on the geothermal sector, such as risk-sharing and local content in renewable energy electricity. Fourth, environmental aspects in the indirect use of geothermal in Indonesia.

Abstrak :
Kondisi Eksisting sudah berproduksi dengan prakira 1392 BOPD (Barrel of Oil Per Day). Berdasarkan potensi alam yang tersedia, dapat diprediksi peningkatan jumlah produksi dengan skenario sebagai berikut: Base Case 789 BOPD, Low Case 956 BOPD dan High Case 1536 BOPD. Dengan dasar adanya potensi tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan sehingga menjadikan ini sebuah proyek baru. Pengembangan yang dilakukan yaitu dengan menambahkan jumlah sumur produksi dan sumur injeksi yang berada di wilayah PT. Pertamina Hulu Rokan, Batang GS (Gathering Station), Riau. Metode injeksi yang digunakan adalah Steam Flood Injection.Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan mengembangkan kondisi eksisting dengan memperhatikan segala aspek interdisiplin. Dalam pengembangan proyek ini perlu menggunakan standar yang masih berlaku, standar perusahaan, standar nasional serta standar internasional. Struktur organisasi diterapkan agar personel yang bekerja untuk proyek memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pengalaman serta pendidikannya. Selain itu perlu juga dilakukan sebuah perencanaan terhadap aspek keselamatan dari proyek ini. Dengan telah memperhatikan segala aspek tersebut keluaran dari proyek ini berupa sebuah desain yang detail serta estimasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan. ......The existing condition in production with a forecast of 1392 BOPD (Barrel of Oil Per Day). Based on the available natural potential, an increase in the amount of production can be predicted with the following scenarios: Base Case 789 BOPD, Low Case 956 BOPD and High Case 1536 BOPD. On the basis of this potential, it is necessary to develop it so that this becomes a new project. The development carried out is by adding the number of production wells and injection wells in the area of PT. Pertamina Hulu Rokan, Batang GS (Gathering Station), Riau. The injection method used is Steam Flood Injection. Therefore, it is necessary to have a plan to develop the existing conditions by taking into account all interdisciplinary aspects. In developing this project, it is necessary to use standards that are still valid, company standards, national standards and international standards. The organizational structure implemented so that the personnel working for the project have qualifications that match their experience and education. In addition, it is also necessary to plan the safety aspects of this project. By paying attention to all aspects that come out of this project in the form of a detailed design and an estimated price that can be accounted for.

Abstrak :
Efisiensi biaya dalam memproduksi suatu produk sangat penting bagi suatu perusahaan atau industri karena dengan demikian akan menciptakan keunggulan kompetitif (competitif advantage) dalam persaingan antar industri di pasar global. Oleh karena itu, pengukuran tingkat efisiensi dalam suatu proses produksi memiliki urgensi yang tinggi dalam suatu perusahan atau industri agar suatu perusahaan atau industri dapat mengetahui apakah mereka telah beroperasi pada suatu tingkat yang efisien. Banyak metoda yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut, Yaitu : Indikator Sederhana (Biaya rata-rata, Indikator produktivlias parsial, Total faktor produktivitas), Operational Research (Data Employment Analysis, Free Disposal Hull), dan Pendekatan Ekonometrik (Regress biaya frontier). Dengan menggunakan Pendekatan ekonometrik regresi fungsi biaya stokastik frontier pengadaan tenaga listrik PLN, selama jangka waktu 1994-2002, terindikasi bahwa masuknya partisipasi pembangkit listrik swasta dalam sistim pengadaan kebutuhan tenaga listrik nasional dengan menyuplai tenaga listriknya ke PLN memiliki pengaruh yang positif dalam struktur dan efisiensi biaya PLN. Dari hasil estimasi maximum likelihood, model yang memasukkan variabel harga pembelian tenaga listrik dari pihak luar ke dalam persamaan fungsi biaya PLN, memiliki nilai yang negatif. Adanya pembelian tenaga listrik dari pihak luar juga membuat elastisitas output PLN menjadi elastic (E > ( II), di mana jika PLN tidak melakukan pembelian tenaga listrik dari pihak luar elastisitas outputnya adalah inelastis (c < 11 ). Dari penurunan Kurva biaya total rata-rata (AC) dan biaya marginal (MC), model yang memasukkan variabel pembelian tenaga listrik dari pihak luar memiliki struktur biaya rata-rata yang jauh lebih rendah dari model yang tidak memasukkan variabel pembelian tenaga listrik dari pihak luar. Dari hasil prediksi x-inefisiensi untuk tiap-tiap wilayah operasional PLN selama periode 1994-2002 menunjukkan bahwa biaya penyediaan tenaga listrik seluruh wilayah operasional PLN dengan adanya pembelian tenaga listrik dari pihak luar melebihi 35.3% dari tingkat minimum frontier. Sedangkan dengan tanpa adanya pembelian tenaga listrik dart pihak luar, biaya pengadaan tenaga listrik seluruh wilayah operasional PLN berada pada 42.8% dari tingkat minimum frontier. Berarti dengan adanya pembelian tenaga listrik dari pihak luar telah memperbaiki efisiensi biaya PLN dengan wilayah operasionalnya secara total.

Abstrak :
To examine the history of electrical energy in Indonesia indicated that one century or more, the electrical energy had been managed in commercial. In facts, sixty years after independence, the electrification ratio is only reached 54 percents. In the other hand, the rules and regulations passed that electrical energy is a basic right of people's right and the electrical energy is key branch production shall be controlled by state. Indonesia has supply of electrical energy determined by the primary energy is sufficient and positive interaction to all stakeholders and corrective electrical energy policy. The subject of this study is to change fuel to non fuel power station that is aimed to reduce the operational cost. Another strategic problem is to authority the electrical energy management under controlled by national government that has not succeeded to solve it. Target of this study is to determine the factor, which is affected to increase the supply of electrical energy, to determine the strategic alternative the supply of electrical energy, to estimate the factor which is concerned to increase the supply of electrical energy based on the intelligence perspective. This study used the literature study and interview with analysis description approach that combined with Analytical Hierarchy Process (AHP) as the primary data collected from the experts or the persons who known on electrical energy. The result of study indicated that 69% respondents would like to wish the electrical energy management to be controlled by national government, Perum PT PLN still to be operator. This meant hat all investment and operational cost to be charged by state. The public has small chance to get and use the electricity connection that reflects to injustice and non-success. This atmosphere is the threat of political and security stability. The potential of threat occurred at the regional which producer's primer energy to power station occurred the electrical energy crisis, and another regional has not been supplied the electrical energy. Its implication is to national stability. To motivate the increasing of electrification ratio, the electrical energy policy has been integrated the regional as subject of development and private/cooperative as real condition the public participation.

Abstrak :
Penulisan disertasi ini terbagi dalam 3 bagian utama: Pertama, menghitung biaya pokok penyediaan tenaga listrik tahun 2014 dibedakan menurut karakteristik pembangkit di masing-masing wilayah dan waktu (peak dan off-peak) menggunakan metode revenue requirement. Penggunaan biaya universal memperlihatkan bahwa subsidi lebih banyak dinikmati oleh wilayah Jawa, sedangkan penggunaan biaya pokok yang berbeda memperlihatkan sebaliknya. Penggunaan biaya pokok yang berbeda juga menghasilkan total alokasi subsidi yang lebih rendah dibandingkan penggunaan biaya universal. Di masa depan, penerapan biaya menurut wilayah dan waktu dalam menghitung alokasi subsidi hendaknya diikuti dengan penerapan tarif regional serta melibatkan pemerintah daerah setempat terkait cost sharing subsidi. Kedua, menghitung biaya penyediaan listrik di masing-masing kelas pelanggan dibedakan menurut wilayah menggunakan metode Long Run Marginal Cost berdasarkan rencana jangka panjang penyediaan listrik 2015-2024. Terjadi distorsi tarif (subsidi silang antar kelas pelanggan) dimana kelas pelanggan industri mensubsidi kelas pelanggan rumah tangga. Tingginya selisih biaya penyediaan dan tarif berlaku, menyebabkan PLN kehilangan kesempatan untuk membiayai investasi ketenagalistrikan di Indonesia yang rata-ratanya per tahun mencapai US$ 6,94 miliar. Ketiga, mengaplikasikan metode Frisch untuk menghitung elastisitas permintaan terhadap harga melalui elastisitas pengeluaran. Nilai elastisitas harga yang diperoleh digunakan untuk menganalisis perubahan kesejahteraan rumah tangga, redistribusi dan inefisiensi subsidi menggunakan data triwulanan Susenas 2014 berdasarkan tiga skenario kenaikan tarif. Pencabutan subsidi untuk rumah tangga dengan daya minimal 1.300 VA dan pengurangan subsidi untuk rumah tangga dengan daya maksimal 900 VA memperlihatkan adanya penurunan kesejahteraan rumah tangga, dan peningkatan persentase penduduk miskin namun redistribusi subsidi menjadi lebih baik serta inefisiensi subsidi pada rumah tangga daya terpasang 450 VA. Sebelum kebijakan menaikkan tarif diimplementasikan hendaknya dilakukan verifikasi rumah tangga melalui pencocokan dan penelitian di lapangan dengan harapan di masa depan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

---

The writing of this dissertation is divided into three main ideas: First, calculate the cost of supplying electricity in 2014 is differentiated according to the characteristics of the plant in each region and time (peak and off-peak) using the revenue requirement method. The use of universal costs shows that more subsidies are enjoyed by the Java region, whereas the use of different basic costs shows otherwise. Different cost of use also resulted in a lower total subsidy allocation than the use of universal costs. In the future, the implementation of costs by region and time in calculating the subsidy allocation should be followed by the application of regional tariffs and involving local governments on the cost-sharing of subsidies. Second, calculate the cost of providing electricity in each class of customers differentiated by region using Long Run Marginal Cost method based on long-term plan of electricity supply 2015-2024. There is a tariff distortion (cross-subsidy between customer classes) where the class of industrial customers subsidizes the class of household customers. The high cost of provisioning and tariffs is prevailing, causing PLN to lose the opportunity to finance an electricity investment in Indonesia, which averaged US $ 6.94 billion per year. Third, apply the Frisch method to calculate the elasticity of demand for prices through the elasticity of expenditure. The value of elasticity of prices obtained is used to analyze changes in household welfare, redistribution, and inefficiency of subsidies using quarterly data of Susenas 2014 based on three tariff increment scenarios. The abolition of subsidies for households with a minimum power of 1,300 VA and a reduction in subsidies for households with a maximum of 900 VA shows a decrease in household welfare, and an increase in the percentage of the poor but better redistribution of subsidies and the inefficiency of subsidies in installed households of 450 VA. Before the policy of raising tariffs implemented, household verification should be conducted through matching and field research in the hope that in the future subsidies will be more targeted.

Abstrak :
Tesis ini dimotivasi dengan adanya krisis energi , dimana penggunaan energi primer menjadi sangat panting untuk di atur pengolahan dan penggunaannya. Perencanaan dan pembangunan ketenagalistrikan menjadi bagian dari pengembangan kebijakan energi secara terpadu. Tenaga listrik sebagai salah satu energi sekunder yang sangat dibutuhkan masyarakat juga membutuhkan perencanaan guna mengambil kebijakan yang tepat dibidang ketenagalistrikan. Pertumbuhan kebuluhan akan listrik menjadi isu yang penting terutama mengenai penyediaan tenaga listrik yang cukup, berkualitas dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk itulah penelitian ini mengangkat permasalahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan listrik serta bagaimana pengaruhnya sebelum dan setelah adanya krisis ekonomi akhir tahun 1997. Metodologi penelitian yang digunakan adalah uji regresi panel data pada 26 propinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1990 sampai 2001. Variabel terikat adalah permintaan listrik, sedangkan variabel bebasnya adalah pendapatan per kapita, harga jual listrik rata-rata, harga minyak tanah dan harga solar. Regresi panel data menggunakan model fixed effect yang dimodifikasi dengan melihat interaksi antara variabel bebasnya sebelum dan selama masa krisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, harga listrik, harga solar dan harga minyak tanah mempunyai pengaruh yang signifiikan terhadap perrnintaan listrik pada tingkat kepercayaan 99 %, sedangkan interaksi antar variabel bebasnya signifikan pada tingkat kepercayaan 90 %. Baik sebelum dan selama masa krisis , harga minyak tanah dan harga solar mempunyai pengaruh positif ditandai dengan nilai cross elasticity of demand adalah 8,215 unluk minyak tanah dan 0,378 unluk solar. Harga listrik berpengaruh negatif terhadap permintaan listrik dengan nilai price elasticity of demand < O. Sedangkan pendapatan per kapita mempunyai pengaruh negatif pada 2 propinsi sebelum krisis dan menjadi 12 propinsi selama masa krisis. Saat ini kebijakan yang tepat di bidang ketenagalistrikan adalah kebijakan penghematan listrik, karena pertumbuhan permintaan listrik aktual yang terjadi sangat tajam dan telah berada dialas pola permintaan listrik yang dianjurkan dalam penelitian ini kecuali di propinsi Maluku, Papua dan Bengkulu.

Abstrak :
Listrik merupakan unsur penting bagi perekonomian Indonesia mengingat pelanggan terbesar pemakai listrik adalah lndustri. Bagi masyarakat rumah tangga yang merupakan pelanggan terbanyak listrik, telah menjadikan listrik sebagai kebutuhan primer, terutama bagi masyarakat di kota-kota besar. Sementara itu permasalahan yang ada seperti pemerintah tidak dapat lagi membiayai bidang listrik dalam bentuk subsidi listrik dan migas, serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turun, menutup kemungkinan bagi pasokan listrik untuk dapat menutupi kebutuhan listrik masyarakat. Peningkatan kebutuhan listrik yang tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan krisis/pemadaman. Karena itu restrukturisasi listrik adalah faktor penting dalam memecahkan masalah listrik. Cakupan program yang bersifat nasional dan melibatkan banyak pihak merupakan hal yang menarik untuk melihatpemahaman dan cara mensosialisasikan program dengan pendekatan pemasaran sosial. Dalam tesis ini peneliti mengangkat seperangkat aktifitas yang berupaya mengungkap proses restrukturisasi listrik di DJLPE, dengan pendekatan penelitian Kualitatif, constructivisme/interpretative. Strategi penelitian studi kasus dengan multilevel analysis dimana unit analisanya adalah organisasi DJLPE dan unit respon individu dari beberapa tingkat dalam struktur organisasi DJLPE. Metode pengumpulan data dengan wawancara lapangan, data historis, dan analisis data. Temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tataran pemahaman program antara DJLPE dan publik yang mendukung dengan publik yang tidak mendukung restrukturisasi. Bagi yang memberikan dukungan telah memandang restrukturisasi pada tataran value. Dimana telah mendapat informasi dan melakukan pemikiran menyeluruh mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Sementara yang tidak mendukung hanya pada tataran belief dimana hanya didasari oleh sesuatu yang faktual dan tanpa evaluasi. Hal ini juga ditunjang dengan fakta bahwa media belum menempatkan program restrukturisasi listrik sebagai hal yang penting sehingga masih dianggap belum layak berita dan masyarakat terjebak dengan isu-isu yang merupakan bagian dari isu besar ketenagalistrikan seperti tidak pada kerugian bila listrik tidak ada, namun pada bagian kecilnya seperti isu tarif dasar listrik yang naik dan efisiensi pada PLN. Karenanya pada kesimpulan dan rekomendasi diharapkan adanya program pemasaran sosial yang komprehensif bagi program restrukturisasi yang memiliki cakupan dan tujuan agar seluruh masyarakat memiliki kesamaan bahasa mengenai program, peran dan tanggung jawab terhadap suksesnya program restrukturisasi program, kejelasan peran dan pola komunikasi, pemahaman yang sama antara pelaksana program DJLPE dan publiknya, serta program sosialisasi yang sistematis mengingat potential conflict yang ada didalamnya. Electricity is a vital element for Indonesian economy, considering that large-scale customers of electricity are industries. Households, which constitute the majority of electricity customers, have turned electricity into a primary need, especially for those living in big cities. Meanwhile, the problems faced, such as the fact that the government can no longer provide subsidies for electricity and oil, as well as decreasing exchange rate of Rupiah against foreign currencies, have blocked up the possibility for the electricity supply to meet the public needs for electricity. The increase of electricity needs that cannot be unfulfilled will result in a crisis/black-out. Therefore, electricity restructuring is a significant factor in resolving electricity-related issues. The national scope of the program and involvement of numerous parties are interesting aspects for viewing the understanding of and method for socializing the program, by applying social marketing approach. In this thesis, the writer adopts a series of activities aiming at disclosing the process of electricity restructuring at DJLPE (Directorate General of Electricity and Energy Development), by applying Qualitative, constructivism/interpretative research approach, and the strategy of case studies with multilevel analysis, the analysis unit of which is the organization of DJLPE and individual response units from several levels in the organizational structure of DJLPE. The methods used for gathering data were field interview, historical data and data analysis. This research has came up with a finding that there are different levels of understanding of the program between DJLPE and the public supporting the restructuring on one side, and the public opposing to the restructuring on the other side. Those giving their support have viewed the restructuring at the level of value. They have obtained information and performed comprehensive thinking about what is right and what is wrong. While those opposing to the same have only viewed it at the level of belief, based on factual matters and without evaluation. This is also supported by the fact that the media has not considered the electricity-restructuring program as an important matter, so that it cannot be considered as news. Meanwhile, the public is trapped with issues that constitute parts of the big issue of electricity, such as there would be no loss if there is no electricity, but only small parts of the issue, such as the increase of basic electricity price and efficiency at the State Electricity Company (PLN). Accordingly, the conclusion and recommendation section conveys an expectation for the existence of a comprehensive social marketing program for the restructuring program, having the scope and objective that all members of the community would share the same opinion about the program, role in and responsibility for the successful implementation of the restructuring program; clarity with regard to roles and communication patterns; corresponding comprehension between the program administrator, DJLPE, and the public; as well as a systematic socialization program considering the potential conflict existing therein.

Abstrak :
ABSTRAK
Struktur organisasi perusahaan PT. PLN (Persero) saat ini belum mampu menjadikan biaya penyediaan tenaga listrik yang minimum. Secara operasional, Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) dari tahun ke tahun lebih besar dari harga aktualnya, yang berarti PLN belum efisien secara ekonomi. Dalam disertasi ini dianalisis bagaimana struktur organisasi perusahaan PLN berpengaruh menentukan besar biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik nasional. Analisis efisiensi ekonomi usaha penyediaan tenaga listrik, diperoleh dengan membandingkan biaya marjinal jangka panjang dengan harga aktualnya. Selama periode penelitian, terjadi in-efisiensi ekonomi pada usaha penyediaan tenaga listrik, dimana harga aktual lebih besar dari biaya marjinal jangka panjang, sehingga pada tahun tersebut telah terjadi over pricing. Permasalahan didekati dengan menggunakan kerangka minimisasi biaya, dimana masing-masing wilayah/sistem kelistrikan PLN dianggap meminimumkan biaya dalam menghasilkan suatu tingkat output tertentu sebagaimana Pasay, et al (1994). Dengan menggunakan fungsi biaya diperoleh bahwa fungsi biaya translog baik pada pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik maupun dalam konteks integrasi vertikal mengikuti fungsi produksi yang bersifat non-homotetik dan dibuktikan bahwa integrasi vertikal menurunkan biaya marjinal jangka panjang usaha penyediaan tenaga listrik serta timbulnya biaya transaksi yang tinggi ketika pembangkit tenaga listrik merupakan fungsi usaha yang terpisah dari transmisi dan distribusi tenaga listrik, berdasarkan uji separabilitas. Biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik semakin membesar yang diakibatkan karena penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Kapital (MPK) dan penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL) yang bernilai negatif, walaupun Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF) selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, yang mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi penggunaan bahan bakar. Bila ditinjau terhadap alokasi faktor produksi, kondisi efisien secara ekonomi dapat ditempuh melalui: - memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF), dengan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar; - memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL), dengan mengurangi tenaga kerja yang tidak produktif serta dengan meningkatkan kompetensi karyawan. Laju pertumbuhan produktivitas usaha penyediaan tenaga listrik jangka panjang merupakan fungsi biaya jangka panjang pengurangan perubahan teknologi, pengaruh skala, pengaruh dari pemanfaatan kapasitas, dan pengaruh dari susut jaringan. Laju tingkat produktivitas pembangkit tenaga listrik dan transmisi dan distribusi tenaga listrik selama periode penelitian bernilai negatif, mengindikasikan adanya penurunan produktivitas. Namun demikian, dalam konteks integrasi vertikal, laju tingkat produktivitas penyediaan tenaga listrik menunjukkan kecenderungan semakin meningkat (adanya technological economies). Disamping itu, dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa model kerjasama pembelian tenaga listrik swasta mampu meningkatkan laju tingkat produktivitas jangka panjang penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACT
Organizational structure of electricity suupply business of the PT. PLN (Persero) has not been able to make the minimum cost of electricity supply. Operationally, the True Cost of Supply from year to year is greater than the actual price, which means that PLN has not been economically efficient. This dissertation analyzes how PLN?s organizational structure determines the long-run marginal cost of the national electricity supply. The economic efficiency analysis of electricity supply business is obtained by comparing the long-run marginal cost with actual price. During this research, economic inefficiency occurred in the electricity supply business, where the actual price is greater than the long-run marginal cost which resulted in over pricing. Problem of the study is approached by using a cost minimization framework, where each region / PLN electricity system is considered to minimize the cost in producing a given level of output as Pasay, et al (1994). By using the cost function, it is obtained that the translog cost function in the generation, transmission as well as distribution of electricity and also in the context of vertical integration follow production function which is non-homotetic and it is proved that vertical integration lowers the long-run marginal cost of electricity supply business as well as the emergence of high transaction costs when the power generationt is a separate business function of the transmission and distribution of electricity, based on separability test. Long-run marginal cost of electricity supply keeps growing. It is caused by the declining of Marginal Productivity Factor of Capital (MPK) and a decrease in Marginal Productivity of Labor (MPL) which is negative, although the Marginal Productivity of Fuel (MPF) tend to increase, which indicated an improvement of fuel efficiency during the study period. If the allocation of production factor is reviewed, economic efficiency condition can be reached by: - extending the Marginal Productivity of Fuel (MPF) by increasing fuel efficiency; - extending the Marginal Productivity of Labor (MPL) by reducing unproductive labor and by increasing competence among employees. The long-run total factor productivity in electricity supply business is a function of the long-run cost reduction of technological change, scale effects, the effect of capacity utilization and the effect of losses. The long-run total factor productivity of power generation, transmission and distribution of electricity throughout the study period is negative, which indicate a decrease in productivity. However, in the context of vertical integration, the long-run total factor productivity of electricity supply showed increasing trend (the presence of technological economies). In addition, this study indicates that the model power purchase of Independent Power Producers (IPP) are able to increase the rate of long-run total factor productivity of electricity supply. JEL Classification: C29 C39 D23 D24 D42 L94.