Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam rangka memenuhi tenaga listrik yang andal untuk masyarakat, UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan telah memberikan kesempatan pihak selain PT PLN (Persero) untuk membantu memenuhi pasokan listrik yang andal kepada masyarakat dengan PT PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Konsep penyediaan tenaga listrik pada UU Nomor 15 Tahun 1985 memiliki peraturan pelaksana yang telah jelas jika terdapat pengembang listrik selain PT PLN yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Ketentuan terkait usaha penyediaan yang dilakukan oleh pihak selain PT PLN masih belum diatur dengan baik terkait dengan wewenang, prosedur dan persyaratannya. Hal ini ditambahkan dengan banyaknya pihak terlibat dalam proses penerbitan Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik. Terlepas dari hal tersebut, kebijakan dari pemerintah selaku penerbit izin usaha tersebut pada masa UU Nomor 15 Tahun 1985 belum memiliki landasan yang baik dan belum terdapat pertimbangan-pertimbangan mengingat masih sedikitnya pengetahun pada kebijakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk pengembang selain PT PLN. Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, hal terkait dengan kewenangan, prosedur dan persyaratan sudah mengalami penyederhanaan sejalan dengan diterbitkannya aturanaturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Keterlibatan pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pemberian izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik telah ditentukan dengan jelas dan mengalami perampingan. Kebijakan internal dan eksternal telah dibentuk terkait dengan izin usaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

---

In order to meet the reliable electric power to the public, the Law No. 15 Year 1985 concerning Electricity has provided the opportunity in parties other than PT PLN (Persero) to help meet a reliable supply of electricity to the community with PT PLN as the Holder of Business Authority. The concept of power supply to the Law No. 15 Year 1985 has been implementing regulations clearly if there is a power developers in addition to PT PLN will conduct electricity supply business. Provisions related to the provision of business conducted by a person other than PT PLN is still not well regulated associated with authority, procedures and requirements. It is added to the number of parties involved in the process of issuing business licenses for the supply of electric power. Apart from this, the policy of the government as the issuer of the business license at the time of Act No. 15 Year1985 has not had a good grounding and yet there are considerations given the least knowledge in the electricity supply business policies for developers parties other than the PT PLN. With the enactment of Law No. 30 of 2009 as a replacement of Act No. 15 of 1985 on Electricity, matters related to the authority, procedures and requirements have already been simplified in line with the issuance of the implementing rules in the form of government regulation and regulation. The involvement of those who participated in the process of granting a business license for the supply of electricity has been clearly defined and experienced downsizing. Internal and external policies have been formed in relation to the business license in the field of power supply.

Abstrak :
Indonesia memiliki target rasio elektrifikasi untuk semua provinsi sebesar 100% dalam RUPTL 2018-2027. Namun sampai saat ini masih banyak daerah di Indonesia  yang belum mendapatkan aliran listrik. Khususnya di Distrik Hingk, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Sulitnya medan menjadi tantangan pembangunan jaringan listrik di sana. Pembangkit Listrik Hibrid Mikrohidro dan PV merupakan solusi yang tepat untuk menghadirkan listrik di sana. Sebelum dilakukan pembangunan diperlukan analisis keekonomian dan risiko dengan melakukan variasi terhadap skenario kebijakan dan investasi. Dalam penilitian ini dilakukan analisis ekonomi dan risiko terhadap kelayakan pembangunan pembangkit. Analisis ekonomi dilakukan dengan menghitung NPV,IRR dan payback period. Analisis risiko dilakukan dengan metode monte carlo. Analisis dilakukan terhadap sistem hybrid seri, sistem hybrid switched, dan sistem hybrid paralel. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan untuk sistem hybrid seri nilai NPV $232.444 dan IRR 15% dengan payback period selama 6,9 tahun. Sistem hybrid switched memiliki nilai NPV $252.747 dan IRR 17% dengan payback period selama 6,13 tahun. Sistem hybrid paralel memiliki nilai NPV $286.340 dan IRR 20% dengan payback period 4,94 tahun. Dari hasil simulasi didapatkan bahwa semua sistem hybrid layak untuk digunakan dan sistem hybrid paralel akan memberikan keuntungan terbesar jika diaplikasikan. ......According to RUPTL 2018-2027, Indonesia targets a 100% electrification ratio for all provinces. However, there are a lot of areas in Indonesia that are still lack of proper electricity access, for example at the Hingk District, Arfak Mountains Regency, West Papua. One of the main challenges of building a proper electricity infrastructure in that area is the difficulty of the terrain. A hybrid power plant of hydroelectric power and photovoltaic is the right solution to this problem. Prior to the development of the power plant, a feasibility study that consists of economic and risk analysis is done by simulating different policies and various investment schemes. All of these simulations are compared to each other to obtain the most feasible option that will attract investors to invest in this project. Economic analysis and risk were carried out on the feasibility of building a power plant. Economic analysis is done by calculating the NPV, IRR and payback period. Risk analysis is done by the Monte Carlo method. The analysis was carried out on series hybrid, switched hybrid, and parallel hybrid. Based on the calculation results obtained for the hybrid series system the NPV value is $ 232,444 and the IRR is 15% with a payback period of 6.9 years. The switched hybrid system has s NPV  $ 252,747 and an IRR of 17% with a payback period of 6.13 years. The parallel hybrid system has NPV values of $ 286,340 and IRR of 20% with a payback period of 4.94 years. From the simulation results, it was found that all hybrid systems are feasible to be built and the parallel hybrid system is the best choice to be applied.

Abstrak :
Analisis pada studi kasus ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem hirarki keputusan pada kemitraan antara badan usaha milik negara (BUMN Perseroan), swasta besar, swasta kecil, dan koperasi dalam bisnis ketenagalistrikan di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan terhadap studi kasus menggunakan Proses Hirarki Analitik (PHA). Kemitraan antar badan usaha merupakan suatu kebutuhan. Keberadaan mitra bisnis merupakan bagian penting dari strategi perusahaan, terutama penekanan pada efisiensi (pengurangan biaya), di samping untuk perluasan usaha, mengurangi persaingan, dan kelangsungan usaha. Kemitraan antar badan usaha akan berkesinambungan apabila mempertimbangkan kebutuhan Industrial secara vertikal atau horizontal pada alur bisnis perusahaan. Karakteristik organisasi, faktor dan tujuan kemitraan yang berbeda dari masing-masing badan usaha merupakan penentu dalam pemilihan pola kemitraan. Bisnis ketenagalistrikan di Indonesia dipacu untuk meningkatkan efisiensi. Kemampuan PT. PLN dalam mengusahakan standardisasi peralatan kelistrikan, prosedur dan teknis pelayanan dengan didukung pembangunan pembangkitan-pembangkitan listrik yang baru yang lebih efisien, meningkatkan jaring transmisi interkoneksi, dan distribusi sampai ke pelosok pedesaan (listrik pedesaan). Untuk mengurangi biaya PT. PLN melakukan kemitraan dengan berbagai pihak; pembangkitan swasta (independent power producer,IPP), industri peralatan kelistrikan, dan usaha-usaha pendukung dalam konstruksi dan instalasi. Kasus kemitraan PT. PLN dan PT. Terang Kita mencerminkan suatu kebutuhan industri secara vertikal. PT. Terang Kita sebagai produsen kabel listrik dengan mutu produk standar (SPLN, Si!, dan ISO 9000) membutuhkan kepastian pasar (pemasokan kabel listrik, 0.4367) sehingga kelangsungan usaha (0.4327), efisiensi usaha (0.2395) dan standardisasi (0.2395) dapat dicapai. Di pihak lain, PT. PLN membutuhkan kabel listrik untuk pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang memenuhi persyaratan mutu dan teknis (SPLN), tepat waktu (just in time), dan harga yang memadai sehingga efisiensi (0.5013) dan standarisasi (0.2903) merupakan tujuan utama. Untuk dapat memelihara mekanisme di atas, alternatif pola subsidiary, sub kontrak industri, atau joint venture dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan kabel listrik. Kasus kemitraan PT. PLN (Cabang Bogor) dengan Fa. Pancar Teknik (instalatir) dan Koperasi Warga AKLI "Kilat" Bogor mencerminkan kebutuhan industri secara horizontal. Energi listrik yang dimiliki oleh PT. PLN cukup tersedia, akan tetapi PT. PLN mempunyai keterbatasan untuk dapat memenuhi permintaan penyambungan dan instalasi listrik yang semakin besar dan menyebar. Sementara Fa. Pancar Teknik sebagai kontraktor listrik (instalatir) dan Koperasi Warga AKLI "Kilat" yang menyediakan sebagian kebutuhan material khususnya untuk sambungan rumah (SR) dan instalasi rumah (IR). Melalui kemitraan, ketiga badan usaha tersebut dapat berusaha untuk melayani kebutuhan listrik bagi konsumen secara bersamaan. Faktor distribusi energi listrik merupakan faktor utama (0.4367) terjadinya kemitraan, faktor ini pula besar pengaruhnya terhadap penentuan tujuan dan pola kemitraan yang terjadi antara PT. PLN (Cabang Bogor) dengan Fa. Pancar Teknik dan Koperasi Warga AKLI "Kilat" Bogor. Fa. Pancar Teknik dan Koperasi Warga AKLI "Kilat" memiliki hambatan, terutama dalam permodalan usaha, keahlian, dan kapasitas teknis. Bagi kedua badan usaha tersebut kemitraan dalam pemasangan instalasi listrik bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha (tujuan utama), sementara bagi PT. PLN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi (0.3597) dan pembakuan prosedur dan teknis instalasi (0.3239). Di samping itu PT. PLN juga mengemban misi pembangunan untuk melakukan pemerataan kesempatan berusaha (0.3403) dan pembinaan usaha kecil (0.2029). Alternatif pola kemitraan yang dapat diterapkan adalah dengan pola sub kontrak industri, subsidiary, joint operational, Bapak-Anak Angkat, atau dengan pola penyertaan modal.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penjualan tenaga listrik lintas negara yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dimana diketahui mengenai perkembangan akan globalisasi yang semakin meningkat membuat kebutuhan akan tenaga listrik pun menjadi meningkat. Berdasarkan Nota Kesepahaman ASEAN dibidang Ketenagalistrikan telah disepakati oleh negara anggota ASEAN untuk melakukan kerjasama jual beli listrik lintas negara. Indonesia salah satu negara yang mengalami krisis tenaga listrik, dimana ketersediaan tenaga listrik tidak diimbangi dengan pertumbuhan diwilayah Indonesia itu sendiri Indonesia dalam hal ini telah melaksanakan kerjasama tenaga listrik lintas negara dengan perusahaan Malaysia dalam hal perjanjian ini diwakilkan oleh PLN dari Pihak Indonesia, dan Perusahaan X dari Pihak Malaysia untuk sebagai salah satu cara mengatasi krisis ketenaga listrikan yang terjadi selama ini khususnya didaerah-daerah wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan listrik. Tesis ini memfokuskan mengenai hak dan kewajiban antara para pihak, konsep mengenai jual beli listrik lintas negara, mekanisme jual beli listrik lintas negara, sanksi apa saja yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran, sampai dengan resiko hukum yang terjadi dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik lintas negara. Selain itu menganalisis mengenai Perjanjian yang dilakukan oleh PLN dengan Perusahaan X, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengenai peluang perusahaan swasta dalam melakukan perjanjian jual beli listrik lintas negara diperbolehkan ataukah tidak.

---

This thesis discusses about cross-country electric power sales associated with Act No. 30 of 2009 About Power Grid. Where known about the development of an ever increasing globalisation will create demand for electric power has become inflated. Based on the ASEAN memorandum of understanding in the field of Power Grid agreed by the ASEAN member countries to carry out cooperation in electricity sale and purchase of cross country. Indonesia is one of the countries that are experiencing a crisis of power, where the availability of power is not offset by the growth of the relic in Indonesia. Indonesia it self in this regard has been carrying out cooperation with cross-country electric power X company in the event this agreement is represented by PLN from Indonesia, and the X company of Malaysia to Parties as one way to overcome the crisis of power that occurred during this particularly in areas remote, areas far from electric range. This thesis focuses on the rights and obligations between the parties, the concept of selling electricity cross-country, the mechanism of buying and selling electricity cross country, what sanctions can be imposed in case of violation, up to the legal risks that occur in conducting electric power purchase agreement of cross country. In addition to analyzing the Agreement undertaken by Malaysia, with the company PLN is already in compliance with the provisions and regulations, as well as about opportunities in private enterprise do the power purchase agreement allowed cross country or not.

Abstrak :
Ketergantungan pada minyak bumi sebagai sumber pembangkit listik dapat mengakibatkan terjadinya krisis pasokan listrik. Upaya peralihan sumber energi pada sumber energi lain, salah satunya panas bumi, perlu dilakukan. Sumber daya panas bumi Indonesia cukup melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan ini dapat dilakukan oleh pengembang panas bumi namun seluruh penjualan listrik harus melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan berpedoman pada harga patokan tertinggi listrik panas bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (Total Project) berdasarkan harga jual listrik, IRR proyek, NPV proyek, Payback Period proyek, dan Benefit Cost Ratio (BCR) proyek sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan. Analisis dilanjutkan dengan analisis sensitivitas proyek. ......Electricity supply crisis caused by oil dependency could interfere the Indonesian economic growth. Efforts to shift the energy sources in to another sources, including geothermal, needs to be done. Indonesian geothermal resources is abundant, but has not been used optimally. Geothermal utilizatiin can be done by independent power producer (IPP) but all electricity sales must be though PLN based on the highest criterion price for geothermal power. This research aims to determine the feasibility of geothermal power plant project (Total Project) based on the electricity price, project Internal Rate of Return (IRR), net present value (NPV), Payback Period, and Benefit Cost Ratio (BCR), so that utilization can be done. Analysis was followed by sensitivity analysis.

Abstrak :
The purpose of this book is to distinguish the single-de-source multilevel inverter topologies and to teach their control, switching and voltage balancing. It includes new information on voltage balancing and control of multilevel inverters. The book answers some important questions about the revolution of power electronics converters: 1- Why multilevel inverter are better than 2-level ones? 2- Why single-de-source multilevel inverters are a matter of interest? 3- What are the redundant switching states and what do they do? 4- How to use redundant switching states in control and voltage balancing? 5- What are the applications of single-de-source multilevel inverters?