Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor ketenagalistrikan merupakan bagian penting dalam pembangunan energi, disamping menghasilkan energi final yang sangat dibutuhkan, dilain pihak dalam pembangkitannya membutuhkan energi fosil yang cukup dominan. Pertumbuhan sektor ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan pendapatan perkapita yang semakin meningkat pula. Pemakaian listrik ini tahun 1997/1998 meningkat lebih 44 kali dibanding tahun 1969/1970 sedangkan pertumbuhan kapasitas terpasangnya meningkat lebih 63 kali pada tahun yang sama. Pertumbuhan konsumsi dan kapasitas yang sangat tinggi serta masalah jenis industri ini yang menganut prinsip supply follow demand sangat membutuhkan peramalan permintaan yang tepat, sehingga diharapkan akan tersedia listrik yang andal sekaligus efisien. Hal ini sesuai dengan tujuan utama sektor ketenagalistrikan di Indonesia yaitu untuk mengembangkan listrik pedesaan dan memperkuat pasokan listrik untuk masyarakat serta mengembangkan sistem kelistrikan nasional yang efisien dengan pengembalian investasi yang memadai.Dalam tesis ini digunakan analisis permintaan dengan model sistem dinamik yang bersifat deduktif dan mampu menghilangkan kelemahan-kelemahan dalam asumsi-asumsi, sehingga kesepakatan asumsi dapat diperoleh agar dapat diperkirakan permintaan listrik mendekati kenyataan yang ada. Dalam model ini dipilih faktor-faktor yang paling mempengaruhi permintaan tenaga listrik yaitu pertumbuhan ekonomi (PDB), harga listrik dan jumlah pelanggan/cakupan listrik (rasio elektrifikasi). Mengingat banyaknya faktor lain yang juga mempengaruhi seperti inflasi, nilai tukar, konservasi energi dll., yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi maka dalam analisis dibuat skenario dasar, pesimis dan optimis dengan mengubah skala pertumbuhan PDBnya.Dari hasil regresi ekonometrinya secara umum terlihat variabel PDB, cakupan listrik menunjukkan elastisitas positif, sedangkan untuk harga menunjukkan elastisitas negatif baik untuk Jawa-Bali maupun Indonesia. Hasil regresi juga menunjukkan adanya persamaan koefisien antara Jawa-Bali dan Indonesia, selain itu koefisien LR term cukup besar (dibanding koefisien lain) sehingga menunjukkan adanya masalah stok dan delay permintaan yang cukup besar. Selain itu terlihat bahwa dampak perubahan dari harga, pendapatan dan ketersediaan listrik terhadap permintaan listrik tidak cepatllangsung (terlihat dari koefisien yang relatif kecil). Dari hasil uji statitistik memperlihatkan tidak adanya penyimpangan baik multikolinearitas, otokorelasi maupun heteroskedasitas.Dari seluruh skenario permintaan tahun 1998 -2000 terlihat pertumbuhan permintaan naik cukup tinggi untuk Indonesia pertumbuhan optimis 6.41 %, dasar 5.73 % dan pesimis 4.9 %. Sedangkan untuk Jawa-Bali pertumbuhannya lebih tinggi yaitu pertumbuhan optimis 7.14 %, dasar 6.27 % dan pesimis 5.54 %. Secara kuantitatif kenaikan permintaan adalah 3 s/d 4 kali lipat, demikian juga konsumsi per kapitanya naik sekitar 2 s/d 3 kali walaupun relatif masih rendah dibanding negara maju. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan permintaan cukup tinggi akan tetapi permintaan listrik tersebut masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDB, intensitas konsumsi terhadap PDB masih diatas 1, yang menunjukkan penggunaan energi belum efektif dan efisien. Dari segi komposisi terlihat bahwa komposisi pangsa permintaan listrik rerata baik Jawa-Bali maupun Indonesia sektor lndustri terbesar masih sangat dominan yaitu sekitar 61 %, kemudian diikuti oleh sektor Rumah tangga 25 %, sektor Komersial 10 % dan sektor Publik 4 %.Dibandingkan dengan skenario permintaan studi atau penelitian yang sudah ada, maka skenario dalam tesis ini lebih realistis sesuai dengan kondisi krisis ekonomi dan kemampuan negara. Diharapkan dengan skenario yang realistis ini prinsip supply follow demand dapat diterapkan dengan baik."

"ABSTRAKMasalah yang dihadapi dalam penyediaan tenaga listrik di pulau Jawa adalah adanya ketidakseimbangan antara besarnya permintaan kebutuhan beban dan potensi sumber daya energi primer yang dimiliki. Di sektor tenaga listrik, pulau Jawa merupakan pusat beban namun kurang didukung oleh potensi sumber daya energi primer yang memadai.Di lain pihak, pulau Sumatera memiliki cadangan sumber daya energi primer yang sangat besar, sementara beban listriknya masih rendah. Di sana terdapat sebagaian besar cadangan batu bara yang merupakan sumber daya energi primer terbanyak yang dimiliki Indonesia.Pemanfaatan batu bara dalam pembangkitan tenaga listrik di Indonesia mengalami kendala, karena pusat pusat produksi batubara di Sumatera dan Kalimantan letaknya jauh dari pulau Jawa sebagai pusat beban. Pengoperasian PLTU di Jawa secara besar-besaran memerlukan dukungan sistem transportasi batubara yang handal untuk menjamin pasokan kebutuhan bahan bakarnya, sehingga dibutuhkan biaya investasi di sektor tranportasi yang cukup besar.Cadangan batubara di Sumatera sebagian besar terdapat di Bukit Asam, Sumatera Selatan berupa batubara lignit yang berkualitas rendah dengan kadar air tinggi dan nilai kalor rendah. Tingginya kadar air dan rendahnya nilai kalor, menyebabkan batu bara lignit secara ekonomis kurang menguntungkan untuk diangkut melalui perjalanan yang jauh, ia hanya mungkin dimanfaatkan untuk bahan bakar PLTU mulut tambang.Penelitian ini membahas tentang prospek PLTU mulut tambang di Sumatera Selatan dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Jawa. Dalam pembahasan akan dihitung biaya investasi dan biaya pembangkitan PLTU mulut tambang dibandingkan dengan PLTU batubara di Jawa. Di samping itu, juga akan dihitung biaya investasi di sektor transportasi batubara yang dibutuhkan untuk memasok batu bara bagi PLTU di Jawa."

"Listrik merupakan unsur penting bagi perekonomian Indonesia mengingat pelanggan terbesar pemakai listrik adalah lndustri. Bagi masyarakat rumah tangga yang merupakan pelanggan terbanyak listrik, telah menjadikan listrik sebagai kebutuhan primer, terutama bagi masyarakat di kota-kota besar. Sementara itu permasalahan yang ada seperti pemerintah tidak dapat lagi membiayai bidang listrik dalam bentuk subsidi listrik dan migas, serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turun, menutup kemungkinan bagi pasokan listrik untuk dapat menutupi kebutuhan listrik masyarakat. Peningkatan kebutuhan listrik yang tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan krisis/pemadaman. Karena itu restrukturisasi listrik adalah faktor penting dalam memecahkan masalah listrik. Cakupan program yang bersifat nasional dan melibatkan banyak pihak merupakan hal yang menarik untuk melihatpemahaman dan cara mensosialisasikan program dengan pendekatan pemasaran sosial.Dalam tesis ini peneliti mengangkat seperangkat aktifitas yang berupaya mengungkap proses restrukturisasi listrik di DJLPE, dengan pendekatan penelitian Kualitatif, constructivisme/interpretative. Strategi penelitian studi kasus dengan multilevel analysis dimana unit analisanya adalah organisasi DJLPE dan unit respon individu dari beberapa tingkat dalam struktur organisasi DJLPE. Metode pengumpulan data dengan wawancara lapangan, data historis, dan analisis data.Temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tataran pemahaman program antara DJLPE dan publik yang mendukung dengan publik yang tidak mendukung restrukturisasi.Bagi yang memberikan dukungan telah memandang restrukturisasi pada tataran value. Dimana telah mendapat informasi dan melakukan pemikiran menyeluruh mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Sementara yang tidak mendukung hanya pada tataran belief dimana hanya didasari oleh sesuatu yang faktual dan tanpa evaluasi. Hal ini juga ditunjang dengan fakta bahwa media belum menempatkan program restrukturisasi listrik sebagai hal yang penting sehingga masih dianggap belum layak berita dan masyarakat terjebak dengan isu-isu yang merupakan bagian dari isu besar ketenagalistrikan seperti tidak pada kerugian bila listrik tidak ada, namun pada bagian kecilnya seperti isu tarif dasar listrik yang naik dan efisiensi pada PLN.Karenanya pada kesimpulan dan rekomendasi diharapkan adanya program pemasaran sosial yang komprehensif bagi program restrukturisasi yang memiliki cakupan dan tujuan agar seluruh masyarakat memiliki kesamaan bahasa mengenai program, peran dan tanggung jawab terhadap suksesnya program restrukturisasi program, kejelasan peran dan pola komunikasi, pemahaman yang sama antara pelaksana program DJLPE dan publiknya, serta program sosialisasi yang sistematis mengingat potential conflict yang ada didalamnya.Electricity is a vital element for Indonesian economy, considering that large-scale customers of electricity are industries. Households, which constitute the majority of electricity customers, have turned electricity into a primary need, especially for those living in big cities. Meanwhile, the problems faced, such as the fact that the government can no longer provide subsidies for electricity and oil, as well as decreasing exchange rate of Rupiah against foreign currencies, have blocked up the possibility for the electricity supply to meet the public needs for electricity. The increase of electricity needs that cannot be unfulfilled will result in a crisis/black-out. Therefore, electricity restructuring is a significant factor in resolving electricity-related issues. The national scope of the program and involvement of numerous parties are interesting aspects for viewing the understanding of and method for socializing the program, by applying social marketing approach.

In this thesis, the writer adopts a series of activities aiming at disclosing the process of electricity restructuring at DJLPE (Directorate General of Electricity and Energy Development), by applying Qualitative, constructivism/interpretative research approach, and the strategy of case studies with multilevel analysis, the analysis unit of which is the organization of DJLPE and individual response units from several levels in the organizational structure of DJLPE. The methods used for gathering data were field interview, historical data and data analysis.

This research has came up with a finding that there are different levels of understanding of the program between DJLPE and the public supporting the restructuring on one side, and the public opposing to the restructuring on the other side.

Those giving their support have viewed the restructuring at the level of value. They have obtained information and performed comprehensive thinking about what is right and what is wrong. While those opposing to the same have only viewed it at the level of belief, based on factual matters and without evaluation. This is also supported by the fact that the media has not considered the electricity-restructuring program as an important matter, so that it cannot be considered as news. Meanwhile, the public is trapped with issues that constitute parts of the big issue of electricity, such as there would be no loss if there is no electricity, but only small parts of the issue, such as the increase of basic electricity price and efficiency at the State Electricity Company (PLN).

Accordingly, the conclusion and recommendation section conveys an expectation for the existence of a comprehensive social marketing program for the restructuring program, having the scope and objective that all members of the community would share the same opinion about the program, role in and responsibility for the successful implementation of the restructuring program; clarity with regard to roles and communication patterns; corresponding comprehension between the program administrator, DJLPE, and the public; as well as a systematic socialization program considering the potential conflict existing therein."

"ABSTRAKPengadaan pemerintah wajib memenuhi prinsip pengadaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kriteria penentuan sistem pengadaan jasa penyelenggaraan konferensi internasional dengan metode analytic hierarchy process AHP . Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada KAA 2015. Hasil penelitian menunjukkan penentuan sistem pengadaan melalui pelelangan umum didominasi oleh kriteria akuntabilitas sedangkan kriteria efektifitas menempati urutan prioritas terakhir. Hasil validasi menjelaskan hal tersebut dipengaruhi oleh sikap menghindari umpan balik negatif berupa sanksi atas kesalahan prosedur dalam proses pengadaan. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil keputusan menggunakan metode AHP hampir sama dengan cara konvensional tetapi lebih didukung dengan dokumentasi prioritas kriteria dalam pengambilan keputusan.

---

ABSTRACTGovernment procurement has to obey the procurement principles. This study aims to analysis the criteria in procurement system determination for international conference using analytic hierarchy process AHP method. Research using qualitative method approach with the case study for the Asian African Summit 2015. It shows a tendency to determine procurement system through open bidding as a result of accountability criteria domination. Procurement organization less concern in effectiveness criteria. The validation of analysis implementation shows that accountability is a priority because of the attitude to avoid negative feedback or legal form of negative sanction which may caused by errors in procurement procedure. Research result with AHP method is not different with conventional decision but it is supported with calculated description of criteria priority."