Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini akan menjelaskan mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta akibatnya terhadap sistem penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan desain preskriptif. Menggunakan dua pendekatan yaitu; pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan, fungsi DKPP memang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada di bawah kekuasaan yudisial. Penulis memberanikan diri untuk mengkategorikan DKPP sebagai cabang kekuasaan keempat, bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Walaupun dalam melaksanakan wewenangnya DKPP masih mengalami berbagai kendala internal dan eksternal, namun sebagai lembaga yang masih baru ada di Indonesia, DKPP cukup membawa keoptimisan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan. Keberadaan DKPP berdasarkan tugas dan fungsi sebagai penegak ethics penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik dari segi perbaikan moralitas bangsa juga memberikan sumbangan politik moral dalam mengembangkan kualitas demokrasi dari perspektif menciptakan checks and balances pada setiap lembaga khususnya lembaga penyelenggara pemilu.

---

ABSTRACT
This thesis will explain the position of the Honorary Council of Election in Indonesia’s Constitutional Structure and mechanism of implementation of duties and its powers and the consequencies toward electoral system. This research is normative prescriptive interpretive. Uses two kind of approach, statute approach and historical approach. The researcher concludes that, DKPP function is indeed related to the judicial power, but not under judicial control. Writer ventured to categorize DKPP as branches of fourth power, together with KPU and Bawaslu. Although in exercising authorities DKPP still experiencing various internal and external constraints, but as a new institution in Indonesia, DKPP brings optimism spirit to manifest fair election. The existence of DKPP based on tasks and functions as a holding of election ethics enforcement expected to contribute positive both in terms of repairing the nation’s morality also contributed in developing the moral politics of the quality of democracy from the perspective of creating cheks and balances on any institution in particular electoral institutions.