Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Competition of election mayor of Banjar city very tight and the results is no easy to guess. There are too many variable who effected of the candidates victory, which is, political party sponsored., solid campaign team, big budget, campaign central messages, campaign method, candidate image and constituent treatment can become an significant variable to get the victory. scientific method who accurate and trusted to understood the voters with make a survey. Survey can show strength and weakness the candidates infront of the voters. Specifically, the information who get from survey are, first popularization measure, second, election level possibility, third, votes reason mapping, forth, significant issued identification, fifth, campaign strategy identification. Concerned with that, behavior voters survey would become considerable value political mapping for the candidate to get a victory. Research result indicate people animo about election mayor of Banjar city are very huge. People aspiration include individual characteristic figure, which is, integrity, economic capability, drummed up region commitment, leadership provisionally put a finger on a big attention accordingly the heftiest candidate mayor of banjar city hold on incumbent mayor dr. Herman Sutrisno

Abstrak :
Pengungkapan informasi disclosure merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah incumbent kepada publik. Salah satu bentuk pengungkapan informasi yang disampaikan oleh kepala daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ILPPD yang disampaikan melalui website/internet. Hubungan yang terjadi antara kepala daerah incumbent dan publik merupakan hubungan agensi politik. Implikasinya muncul permasalahan insentif dalam pemberian informasi kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah mengindentifikasi faktor-faktor yang menjadi insentif kepala daerah kepala daerah incumbent dalam mengungkapkan ILPPD pada periode pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan kepala daerah incumbent untuk mengungkapkan ILPPD melalui website/internet dipengaruhi secara positif dengan kompetisi politik dan elektabilitas kepala daerah incumbent.Insentif kepala daerah incumbent tersebut juga dipengaruhi secara positif dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengungkapan sukarela ILPPD melalui website/internet memberikan tambahan informasi bahwa incumbent mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan peyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya tingkat legitimasi dan tekanan monitoring/pengawasan lembaga legislatif daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ILPPD. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya efek moderasi kompetisi politik terhadap hubungan antara kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan kemungkinan mengungkapkan ILPPD. Ketika kompetisi politik meningkat, kemungkinan kepala daerah incumbent untuk mempublikasikan ILPPD melalui website/internet sebagai sinyal bahwa pengelolaan keuangannya baik, cenderung melemah karena kepala daerah incumbent dihadapkan pada risiko informasi yang diungkapkan tersebut dinilai untuk menutupi kelemahan kepala daerah incumbent atau informasi tambahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kandidat kepala daerah lainnya. Kontribusi penelitian ini adalah pengungkapan informasi tidak hanya dibutuhkan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kepala daerah incumbent, tetapi juga memberikan sinyal atas kemampuan incumbent kepada pemilih. Faktor politik berpengaruh terhadap kemungkinan pengungkapan informasi, disisi lain faktor tersebut juga dapat mendisiplinkan kepala daerah incumbent dalam mengungkapkan informasi kepada publik sebagai voters.

---

Disclosure is a form of accountability to the public by incumbent of the local government. One form of disclosure submitted by the incumbent of local government is performance information of administration delivered through the website. The relationship between the regional head of the incumbent and the public is a political agency relationships. The implication appears incentive problems in the provision of information to the public. The purpose of this study is to identify factors that give incentives for incumbents to publish performance information on administration of local government on the website during the local government election period. The results show that the chances of incumbents to reveal performance information on administration of local government on the website is positively influenced by political competition and electability of incumbents. Incentives are also positively influenced by the quality of the accountability of financial management and the quality of the performance of local government processes. Performance information on administration of local government on the website provides additional information that the incumbent has the ability in financial management and administration areas. On the other hands, level of legitimacy and pressure of monitoring supervision of regional legislative bodies do not affect the disclosure of performances information on administration of local government on the website. The study also showed that the moderating effect of political competition on the relationship between the quality of accountability in financial management with the possibility to disclose performance information on administration of local government on the website. When political competition increased, the possibility of incumbents to publish performance information on administration of local government on the website as a signal that its financial management is good, tends to weaken as incumbents exposed to the risk of the information disclosed is considered to cover the weaknesses of incumbent or additional information can be utilized by other candidates. The contribution of this study is that disclosure is not only needed in order to meet the accountability of the incumbent, but also provide a signal on the ability of the incumbent to the electorate. Political competition affects the likelihood of disclosure, on the other hand that factor can also discipline the incumbent in disclosing information to the public as voters.

Abstrak :
Penelitian tesis ini dilakukan terhadap komunitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik peserta Pemilu Legislatif sejak tahun 1999 sampai tahun 2014. Untuk meningkatkan tingkat elektabilitas sebagai partai politik, maka PDIP perlu melakukan komunikasi politik dan sharing behavior terkait ketokohan Jokowi yang akan diusung sebagai calon presiden Pada Pemilu 2014. Sebagai sebuah partai politik, PDIP berkepentingan untuk menjadi partai dengan tingkat elektabilitas paling baik di mata konstituen partainya, maupun di masyarakat secara umum. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi politik dan sharing behavior atas ketokohan Jokowi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas komunikasi politik dan sharing behavior memiliki pengaruh terhadap tingkat elektabilitas PDIP Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang lalu. Selain itu ditemukan pula bahwa lemahnya komunikasi politik dan sharing behavior tentang Jokowi yang dilakukan oleh PDIP berdampak pada gagalnya fenomena Jokowi Effect terhadap tingkat elektabilitas PDIP Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang lalu. Tesis ini memberikan sebuah rekomendasi intervensi untuk meningkatkan komunikasi politik dan sharing behavior yang lebih terencana dan terstruktur berbasis pada knowledge management sehingga dapat meningkatkan tingkat elektabilitas partai untuk memenangkan kompetisi politik secara demokratis dan konstitusional.

---

The thesis is composed to Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Community (PDIP) as political party of Legislative Electional contestant since 1999 to 2014. In order to improve electability level as political party therefore PDIP should conducted a political communication and sharing behavior in related to Jokowi's public figure to brought up as future President during election 2014. As Political party, PDIP has an interest to become a best electability rate party in the eye of its constituent, or even in public generally. Several factors that affecting political communication efectivity and sharing behavior of Jokowi?s figure shall be known. The result of this research shows that political communication efectivity and sharing behavior have an influence to PDIP electablity level at Legislative electional in past 9 april 2014. In addition, it was found that the poor political communication and sharing behavior of Jokowi that were conducted by PDIP had given the fact of Jokowi Effect phenomenon failure to PDIP electability level at legislative general election in 9 april 2014. This thesis is provide an intervention recommendation to improve political communication and sharing behavior that more structured and planned based on knowledge management so as able to improve party electability level in order to win political competition democratically and constitutionally.

Abstrak :
Kepala daerah adalah salah satu aktor yang menentukan dalam perekonomian sebuah daerah. Kapasitas dan kepemimpinan seorang kepala daerah dalam memimpin wilayahnya akan membawa dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Kepala daerah dipilih lewat sebuah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Secara umum seorang kandidat yang berkontestasi dalam pilkada harus memiliki popularitas yang baik. Untuk menunjang popularitas, seorang kandidat membutuhkan modal sosial dan modal finansial yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau kandidat untuk terpilih menjadi Kepala Daerah baik Gubernur di level Provinsi, Bupati di level Kabupaten, dan Walikota di level Kotamadya. Penelitian ini menggunakan data Pilkada 2017 sebanyak 101 pilkada dengan 309 pasangan calon yang berkontestasi. Dengan menggunakan metode regresi logit penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan uang yang diasosiasikan dengan harta kekayaan dan besarnya dana kampanye yang dikeluarkan, rekam jejak kandidat dengan status sebagai incumbency, dan dukungan mayoritas partai politik pengusung kandidat berkorelasi positif dan signifikan terhadap keterpilihan kandidat dalam pilkada. ......The regional head is one of the decisive actors in the economy of a region. The capacity and leadership of a regional head in leading the region will have an impact on the economy and the welfare of its people. The regional head is elected through a regional head election (pilkada) which is conducted regularly every 5 (five) years. In general, a candidate who contests in the election must have good popularity. To support popularity, a candidate needs social capital and adequate financial capital. This study aims to find out what factors influence a person or candidate to be elected as the Regional Head of both the Governor at the Provincial level, the Regent at the Regency level, and the Mayor at the Municipality level. This study used data from 2017 regional elections as many as 101 local elections with 309 candidates who contested. By using the logit regression method, this study shows that the ownership of money associated with assets and the amount of campaign funds issued, candidate track records with incumbency status, and support of the majority of candidate political parties is positively correlated and significant to candidate electability in regional elections.

Abstrak :
ABSTRACT
Literature covering political economic models of representative democracy has extensively been revolving around policy platform determination office motivated models and entry decision based on policy preferences policy motivated models. This study aims to add another dimension to the discussion by incorporating an electability index. Our definition of such index comprises the financial prowess, political backing, and sociological electability of the candidates. We model a multi stage game theoretic setup of elections in a representative democracy. Our implications suggest how, why, and under what conditions candidates with even the best policy platforms may lose. Furthermore, we discuss the relevance of the model to the contemporary political dynamics, occurrences in the developing democracies, and where the model complements current literature.

---

ABSTRACT
Literatur terkait model ekonomi politik dari demorkasi perwakilan selama ini telah secara ekstensif dibahas seputar penentuan kebijakan model dari pemimpin yang termotivasi akan kemenangan dan penentuan keputusan untuk menjadi calon dalam pemilu atau tidak model dari pemimpin yang termotivasi akan kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menambah sebuah dimensi lain dalam diskusi tersebut dengan memasukkan sebuah indeks elektabilitias. Definisi kami akan indeks tersebut terdiri dari kemampuan finansial, dukungan politik dari elit, dan elektabilitas sosiologis dari seorang kandidat. Kami membuat sebuah situasi model game-theory bertingkat dari pemilu dalam demokrasi terpimpin. Implikasi dari model kami menunjukkan bagaimana, mengapa, dan dalam kondisi apa saja kandidat-kandidat dengan bahkan kebijakan terbaik dapat kalah. Lebih lanjut, kami membahas relevansi model ini dengan dinamika dunia politik kontemporer, kejadian-kejadian dalam demokrasi yang masih berkembang, dan bagaimana model ini melengkapi literatur terkini.