Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fitur fitur ekstremisme seperti adanya pscyhological distress, cara berpikir sederhana, dan keyakinan yang berlebihan terhadap nilai-nilai moral, mendorong individu untuk bersikap intoleran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan intoleransi politik pada individu dengan ideologi ekstrem dan moderat.serta untuk mengetahui efek mediasi emosi negatif terhadap hubungan ekstremisme dan intoleransi politik. Studi cross-sectional ini diikuti 516 partisipan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan rerata skor intoleransi politik yang signifikan antara kelompok ekstrem dan kleompok moderat sedangkan emosi negatif terbukti secara signfikan memediasi hubungan ekstremisme dan intoleransi politik di Indonesia. ...... Extremism features such as psychologycal distress, simple ways of thinking, and strong moral conviction encourage people to become intolerance. This study aims to determine the differences of political intolerance score between extreme group and moderate group in Indonesia and to determine the mediation effect of negative emotion in the relationship of extremism and political intolerance in Indonesia. 516 participants were participated in this cross sectional study. The results shows that political intolerance score is not significantly difference between extreme and moderate grop while negative emotion significantly mediates the relationship of extremism and political intolerance.

Abstrak :
Studi-studi sebelumnya mengenai ekstremisme politik, partisipasi religius dan intoleransi dogmatik menemukan bahwa memang benar ekstremisme politik dan partisipasi religius berkontribusi terhadap sikap intoleransi dogmatik individu. Penelitian menguji kembali variabel- variabel tersebut di Indonesia dan memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ekstremisme politik dan partisipasi religius terhadap intoleransi dogmatik. Sebanyak 177 responden (perempuan= 55,4%, laki-laki= 44,6%) direkrut dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik convenience sampling, rata-rata berumur 33 tahun (M = 33,61, SD = 14,077), tinggal di jabodetabek dan berlatar belakang pendidikan D3-S3. Terdapat satu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu ekstremisme politik dan partisipasi religius mempengaruhi intoleransi dogmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstremisme politik (b = 0,017, t(175) = 2,216, p < 0.05) dan religiusitas (b =0,180, t(175) = 3,580, p < 0.05) merupakan prediktor dari intoleransi dogmatik dimana partisipasi religius merupakan prediktor yang lebih kuat dibandingkan ekstremisme politik. ......Previous studies involving political extremism, religiosity and dogmatic intolerance had found that indeed political extremism and religious participation contributed to an individual’s dogmatic intolerance attitude. This research retested the same variables in the context of Indonesia and aims to discover the effect of political extremism and religious participation on dogmatic intolerance. 177 respondents (females= 55,4%, males= 44,6%) had been recruited into this research using convenience sampling technique, average of age 33 years of age (M = 33,61, SD = 14,077), lives in jabodetabek, and have an education background of D3-S3. This research has one hypothesis which is; political extremism and religious participation can influence dogmatic intolerance. The results showed that political extremism (b = 0,017, t(175) = 2,216, p < 0.05) and religious participation (b =0,180, t(175) = 3,580, p < 0.05) indeed influenced dogmatic intolerance with religious participation being the stronger predictor compared to political extremism.

Abstrak :
ABSTRAK
Terorisme menjadi isu yang menarik saat ini. Aktivitas dari terorisme dilakukan melalui provokasi doktrin ideologi dengan proses hegemoni. Terorisme memanfaatkan rasa frustasi dan kekecewaan pada sebagain masyarakat sebagai sasarannya. Terorisme sebagai sebuah diskursus masih berfokus pada upaya penegakan hukum, kerjasama antar lembaga pertahanan, analisis kebijaka hukum, dan definisi-definisi tentang terorisme. Ironisnya, perempuan khususnya istri menjadi sosok yang terekslusi dalam proses dialog dan respon mengenai terorisme. Padahal istri merupakan sosok yang penting dalam kehidupan para pelaku aksi terrisme. Penelitian ini menekankan pada pengalaman dan suara dari para istri mantan narapidana terorisme. Tulisan ini mengupas proses pergolakan, negosiasi, sekaligus penerimaan proses dari narasi ekstremis yang terdapat pada logika berfikir, sebagai sebuah perjuangan dalam konteks penerimaan dan otonomi diri. Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai jenis penelitian, dengan perspektif feminis, dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Pemikiran dari teori Konstruktivisme, pandangan Feminis tentang Otonomi Relasional dan Politik Kesalehan dipilih sebagai kerangka teori untuk menganalisis data hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya doktrinasi dari suami tentang ajaran ekstremisme, istri mengalami pergulatan untuk menginternalisasi ajaran tersebut. Di sisi lain, ada pula temuan yang menunjukkan bahwa para istri juga melakukan negosiasi kepada sang suami dalam mengaplikasikan narasi yang telah berusaha diinternalisasikan. Seluruh upaya refleksi dan perjuangan berkelindan dalam pemikiran istri, untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun, adanya negosiasi pada berbagai sisi relasi yang dimunculkan oleh sang istri memiliki respon yang beragam dalam usahanya dalam proses penerimaan maupun pergolakan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosok istri mengalami sebuah proses konstruktivisme dan otonomi relasional dalam proses pergulatan dan negosiasinya selama ini. Rekomendasi dari penelitian ini dapat berkontribusi bahwa istri juga dapat dilihat sebagai agen untuk menangkal ekstremisme dan terorisme di masa mendatang.

---

ABSTRACT
Terrorism has become an important issue today. Activities of terrorism are undertaken through provocation to ideological doctrine with hegemonic process. Terrorism teaching exploits the frustration or disappointment of common people. Up to date, terrorism as a discourse issue still focuses predominantly on law enforcement, inter state cooperation, law analysis, and terrorism definition. Unfortunately, women especially wives become excluded in the process, dialogue, and response on this issue. Whereas, wives are the most important figures in the lives of the perpetrators of terrorism. This paper highlights the experiences and voices of the wives of terrorist prisoners. It examines the rebellion and acceptance process of extremism narrative that is going on within the wives rsquo minds a struggle of balancing acceptance and self autonomy. This paper also explores those experiences using case study as a research type feminist perspective and observation and in depth interview as data collection method. The thought of Feminism in Relational Autonomy and Politics of Piety is used as the theoretical analysis tool. The finding of this paper is that through indoctrination by their husbands, the wives were always encountered with ideas that they had to struggle to accept. However, on the other hand, it was also found that they eventually had to negotiate and came into compromise when applying those ideas in real life. The whole compromise reflects the struggle that was going on in their mind as they attempted to translate the doctrines into their practical life. However, at the same time, despite the negotiation they made in certain aspects of the doctrine, they seemed to still willingly and obediently accept certain other parts of the doctrine. This paper concludes that wives have certain degree of self autonomy in dealing with i.e. negotiating to accept or reject the indoctrination by their husbands. The conclusion is followed by some recommendations on what can possibly be contributed by the wives to counter terrorism narrative in the future.

Abstrak :
Deteksi dan tanggap dini berbasis komunitas merupakan salah satu bentuk pencegahan ekstremisme kekerasan yang mendapatkan sambutan positif dari pemerintah maupun publik, akan tetapi belum banyak penerapannya di masyarakat Indonesia. Penelitian evaluatif ini bermaksud mengkaji model kerja dalam program deteksi dini dan tanggap dini ekstremisme kekerasan “SITI II” oleh organisasi non- pemerintah Peace Generation di Kelurahan Babakan Sari dan Kelurahan Pasirbiru, Kota Bandung, selama bulan September 2019 s.d. Juni 2021. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan pragmatis, dengan teknik pengumpulan data purposive sampling serta metode analisa narasi, untuk mengolah data dari sumber-sumber sekunder dan primer, terutama dari para aktor pelaksana, mitra komunitas, maupun aparatur pemerintahan terkait di tingkat kelurahan, kota, dan nasional. Hal yang diamati adalah subjektifitas aktor pelaksana dan mitra komunitas yang mempengaruhi pelaksanaan SITI II, yang pada awalnya dirancang untuk peningkatan kohesi sosial guna membantu pencegahan ekstremisme kekerasan pada tingkat komunitas. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan temuan-temuan terkait dampak subjektifitas tersebut, bahwa: (1) Perekrutan kelompok ekstremis menjadi sumber kekhawatiran di masyarakat; (2) SITI II merintis program pencegahan ekstremisme kekerasan berbasis komunitas oleh aktor non-pemerintah; (3) Subjektifitas aktor pelaksana dan mitra komunitas menentukan arah pelaksanaan SITI II; (4) Ekstremisme kekerasan tidak menjadi persoalan prioritas bagi para pemangku kepentingan SITI II; (5) Kaum perempuan memainkan peran strategis sebagai penggerak program pencegahan; (6) Aktor non-pemerintah dapat menjalankan peran proaktif bersama aktor pemerintah. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji topik pencegahan ekstremisme kekerasan di tingkat komunitas dan subjektifitas yang terjadi dalam pelaksanaannya. Untuk tindak lanjut, penelitian mengajukan: (1) Saran akademis topik penelitian yang dapat dikembangkan, dengan metode studi perbandingan maupun partisipatoris; (2) Saran praktis agar program serupa SITI kelak dapat mengembangkan kader pengajar yang berdedikasi pada komunitas sasaran; (3) Saran stratejik agar implementasi kebijakan pencegahan ekstremisme kekerasan dapat dilaksanakan dengan metode pembelajaran yang matang, seraya menghindari sekuritisasi dan tetap menjaga rasa aman di masyarakat. ...... Community-based early detection and response, as a form of prevention of violent extremism, has received widely positive response from government and public alike, yet there have been few documented implementations in Indonesian society. This evaluative research sets out to examine a working model in community-based early detection and response program “SITI II” by non- governmental organization Peace Generation in Babakan Sari and Pasirbiru sub- districts, City of Bandung, from September 2019 to June 2021. This research employs a methodology that includes qualitative and pragmatic approach, with purposive sampling data collection technique and narrative analysis method, in processing the data collected from relevant secondary and primary sources – namely implementing actors, community partners, and government officials at sub-district, city, and sub-district levels. The observation explores the subjectivity of implementing actors and community partners that influenced the implementation of SITI II, which was originally designed to increase social cohesion towards preventing violent extremism at community level. The conclusion from this study leans toward findings related to the impact of such subjectivity, that: (1) Existing recruitment of extremist groups is a source of concern in society; (2) SITI II pioneered community-based violent extremism prevention program held by non-government actors; (3) The subjectivity of implementing actors and community partners determines the direction of SITI II implementation; (4) Violent extremism is apparently not an issue of priority for SITI II stakeholders; (5) Women play strategic role as drivers of SITI II; (6) Non- government actors can play a proactive role along with the government; (7) This research has various limitations that needs to be improved upon in the future. This research offers the novelty by examining the topic of preventing violent extremism at community level and the subjectivity that occurs in its implementation. For follow-ups, this research proposes the following: (1) Academic suggestions for relevant research topics that could be pursued, and a case for employing comparative and participatory study methods; (2) Practical suggestion for similar programs like SITI to develop a dedicated teaching cadre in target community; (3) Strategic suggestions for policymakers to implement prevention of violent extremism with tried-and-tested learning methodology, while avoiding securitization yet maintaining a sense of security in the target community.

Abstrak :
Kebencian berbasis kelompok memiliki appraisal bahwa outgroup berwatak jahat dan sengaja menyakiti ingroup, memicu kecenderungan bertindak yang destruktif. Appraisal ini dipengaruhi oleh faktor jangka panjang yang terikat konteks. Mayoritas studi terdahulu berlatar konteks konflik intens berkepanjangan, padahal kebencian dapat terjadi dalam konteks politik karena peran ideologi. Di Indonesia, terjadi polarisasi antara ideologi agamis (mendukung kebijakan berbasis Syariat Islam) vs. sekuler. Partai Komunis Indonesia (PKI) telah lama dibenci karena dipersepsikan jahat dan anti-Islam. Penelitian ini bertujuan menyelidiki prediktor kebencian berbasis kelompok terhadap PKI melalui survei pada 217 WNI muslim. Menurut hipotesis ekstremisme ideologi, ekstremisme ideologi dicirikan oleh persepsi dunia yang kaku dan memicu intoleransi terhadap kelompok yang berseberangan. Peneliti menguji pengaruh ekstremisme ideologi (ideologi agamis), absolutisme moral (gaya kognitif hitam-putih), dan keyakinan konspirasi. Peneliti juga mengeksplorasi perbedaan interaksi antarvariabel dalam memprediksi kebencian chronic (sentimen jangka panjang) dan immediate (emosi intens jangka pendek). Berdasarkan analisis PLS-SEM, ketiga prediktor memprediksi kedua jenis kebencian. Keyakinan konspirasi memediasi pengaruh ideologi agamis, yang kemudian memediasi pengaruh absolutisme moral terhadap kebencian. Chronic hatred memediasi pengaruh ketiga prediktor terhadap immediate hatred. Chronic hatred diprediksi terutama oleh keyakinan konspirasi (dengan maupun tanpa ideologi agamis), sementara immediate hatred terutama oleh ideologi agamis pada individu dengan keyakinan konspirasi dan absolutisme moral sedang-tinggi. Persepsi ancaman dari PKI diduga lebih relevan dan mendesak bagi penganut ideologi agamis. Penelitian selanjutnya perlu menginvestigasi lebih jauh kebencian berbasis kelompok yang nyata dalam konteks politik. ......Group-based hatred contains appraisal that the outgroup is evil and intentionally hurts the ingroup, causing destructive action tendencies. This appraisal is affected by long-term factors that are context-specific. Previous studies mostly focused on intractable conflict, although hatred can also occur within political context because of ideology. In Indonesia, polarization emerges between religious vs. secular ideology. Indonesian Communist Party (PKI) has long been hated since it is perceived as evil and anti-Islam. This study aimed to investigate the predictors of group-based hatred against PKI through a survey toward 217 Moslem citizens. According to ideological extremism hypothesis, ideological extremism is characterized by rigid perception of the world and causes intolerance against perceived opposing groups. We examined the role of ideological extremism (religious ideology), moral absolutism (black-or-white cognitive style), and conspiracy belief. We further explored the difference between chronic (long-term sentiment) and immediate (short-term intense emotion) hatred in terms of interactions among predictors. According to PLS-SEM, all three variables predicted both types of hatred. Conspiracy belief mediated religious ideology, which mediated the influence of moral absolutism on hatred. Chronic hatred mediated the influence of predictors on immediate hatred. Chronic hatred was predicted especially by conspiracy belief (with or without the influence of religious ideology). Immediate hatred was predicted especially by religious ideology among individuals with low-moderate score of conspiracy belief and moral absolutism. Perceived threat from PKI is thus more relevant and urgent to the religious ideology adherents. Future studies should further investigate the evident group-based hatred in politics.