Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Erico Novianto
"
Tesis ini membahas tentang hukum Jaminan Perorangan yang menjadi jaminan dalam praktik pembiayaan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai Jaminan Perorangan terdapat dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata. Jaminan Perorangan merupakan perjanjian yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah upaya hukum perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan perorangan yang macet, pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan pada perjanjian penanggungan dan akibat hukum dari pengesampingan hak-hak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agus Tiarman
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T-pdf
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
M B Setiadharma
Jakarta: Universitas Indonesia, 2005
T37091
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zenobia Ratna Dewi
"
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan eksekusi jaminan melalui lelang yang
dilaksanakan oleh PT Bank Mega Tbk Bandung sebagai penyelesaian kredit
bermasalah.Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisa prosedur eksekusi lelang jaminan yang dilakukan oleh PT Bank Mega
Tbk Bandung, juga untuk mengetahui mengenai prosedur penetapan harga limit
barang jaminan yang merupakan nilai limit untuk suatu pelelangan jaminan. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta hukum yang
ada dan di hubungkan dengan hukum jaminan khususnya jaminan kebendaan dalam
perjanjian ...
"
2015
T43969
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agiel Al Assyafar
"
Terbitnya Putusan MK No.2/PUU-XIV/2021 telah menjadi acuan baru debitur dan kreditur yang terlibat dengan persoalan eksekusi jaminan fidusia akibat dari adanya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis disparitas putusan hakim terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021. Penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), tipe penelitian hukum bersifat normatif (normative legal research), dan Analisis bahan hukum ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Chekky Kurniasari Dewi
"
Pada Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah dapat terjadi Permasalahan. Ketika terjadi permasalahan tersebut, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan. Melalui penelitian yang bersifat yurudis normatif, dapat diketahui bahwa Bank Syariah selain dapat melakukan eksekusi jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat pula membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela dari pemilik agunan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29241
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ali Reza Mahendra
"
Ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya yang mengatur mengenai frasa “kekuatan eksekutorial”, menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia, dimana kekuatan eksekutorial hanya dapat dijalankan apabila terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur bahwa debitur telah melakukan cidera janji, dan apabila tidak ada kesepatan dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka segala mekanisme ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Putri Kalingga Hermawan
"
Kebutuhan manusia yang begitu banyak sering kali tidak dapat dipenuhi dengan dana yang ia miliki sehingga manusia memerlukan suatu lembaga yang memberikan fasilitas yang bertujuan untuk memberikan dana penunjang untuk memenuhi kebutuhannya, yakni lembaga jaminan. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga jaminan mengatur tata cara eksekusi nya masing-masing. Hukum Indonesia yang mengenal dua lembaga jaminan yakni lembaga jaminan gadai dan fidusia, mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan khususnya benda bergerak dapat dilakukan melalui lembaga parate executie yang dilakukan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Raras Nadifah Cahyaningtyas
"
Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 membuat sertifikat fidusia menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial lagi dan melemahkan sertifikat fidusia. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agus Tiarman
"
ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder
sebagai sumber datanya. Yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah
kewenangan pelaksanaan lelang eksekusi secara mandiri atas objek jaminan
fidusia oleh PERUM Pegadaian. Permasalahan tersebut dianalisis dengan
menggunakan pendekatan kualitatif yang disusun secara deskriptif analitis. Lelang
Eksekusi merupakan bentuk dari penegakan hukum (law enforcement) yang
dilakukan oleh negara dalam hal ini oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN), hal ini tegas diatur dalam Vendu Reglement stbl no 189 tahun
1908, Vendu Instructie stbl ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T36680
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library