Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
pengantar pada ekskusi dan hukuman

Abstrak :
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 telah dicabut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur prosedur perebutan di sisi lain dalam keputusan KPPU yang telah sudah final dan mengikat tidak termasuk daftar aset atau objek yang menjamin impleme keputusan. Dalam perkembangannya ada petisi untuk ditinjau Mahkamah Agung atas putusan KPPU yang sudah final dan mengikat bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Temasek menyatakan bahwa KPPU tidak bisa mengeksekusi keputusan karena keputusan tersebut masih diajukan untuk ditinjau. Itu hasil menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata yang dilakukan oleh KPPU adalah penyitaan pelaksanaan dan pelaksanaan putusan KPPU yang masih bisa ditunda, yaitu dalam Kasus Temasek Holdings dan Emi Music Indonesia sehingga Putusan KPPU tidak dapat segera dilaksanakan setelah putusan itu sah mengikat.

---

Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 1 of 2019 has been revoked Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 1 of 2010 governing the scrambling procedure on the other hand in the KPPU's final and binding decision does not include a list of assets or objects that guarantee the implementation of the decision. In its development there is a petition to be reviewed The Supreme Court over the final and binding decision of the KPPU even the Central Jakarta District Court in the Temasek case stated that the KPPU could not execute the decision because the decision was still being submitted for review. The results show that the civil liability carried out by KPPU is the confiscation of the implementation and implementation of the KPPU's decision which can still be postponed, namely in the Case of Temasek Holdings and Emi Music Indonesia so that the KPPUs decision cannot be carried out immediately after the ruling is legally binding.

Abstrak :
Setelah sekian lama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk sebagai suatu organ penegakan Hukum Persaingan Usaha melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.75 Tahun 1999, KPPU masih mengalami berbagai kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama ketika akan melakukan eksekusi putusan. Untuk itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam Hukum Persaingan Usaha, serta menemukan penyelesaian terhadap permasalahan eksekusi putusan yang dihadapi KPPU dalam melakukan penegakan Hukum Persaingan Usaha. Secara khusus skripsi ini membahas mengenai permasalahan eksekusi dalam kasus persekongkolan tender yang telah berkekuatan hukum tetap dan diajukan upaya hukum namun putusannya tidak dapat dilakukan eksekusi/ non-eksekutabel. ...... After many years The Indonesian Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) has been established under Presidential Decree No. 75 of 1999, KPPU still facing many obstacles when performing its task and function, especially when they try to enforce their ruling. Therefore, this essay will explain about enforcement procedure on Indonesian Competition Law ruling, and aims to find the solutions that faced by KPPU to enforce their administrative ruling and court ruling on the Law of Business Competition. In particular, this essay discusses the issue of execution in the cases of a bid rigging conspiracy that has been legally binding and court appeal has been filed but cannot be enforced.