Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis dua asas yang sama-sama memiliki kepentingan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terkait dengan kegiatan usaha Hutan Tanaman Industri di Indonesia yaitu asas pencegahan dan asas non retroaktif dengan menggunakan teori pembobotan terhadap asas dari Ronald Dworkin. Dalam teori ini, asas yang memiliki bobot kepentingan yang lebih kuat akan mengabaikan asas yang bobotnya lebih lemah. Namun tidak berarti ada asas yang benar atau asas yang salah, kedua asas ini tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas pencegahan dalam kasus ini memiliki bobot kepentingan yang lebih besar daripada asas non retroaktif sehingga kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terkait Hutan Tanaman Industri di Indonesia telah tepat. Untuk meminimalisir kerugian bagi bagi pihak yang terimbas dari dikalahkannya asas non retroaktif, maka penting untuk dilakukan upaya penyeimbangan balancing . Namun hasil pembobotan dari asas-asas tersebut tidak dapat diterapkan secara sama dalam semua kasus, Oleh karena itu, jika asas-asas yang digunakan tersebut muncul dalam kasus yang lain, maka asas-asas tersebut kembali memiliki bobot yang sama.

---

This thesis analyzes two principles which both have interest in peat ecosystem protection and management policies related to Industrial Forest Plantation business activity in Indonesia, namely prevention principle and non retroactive principle by using the weighting theory from Ronald Dworkin. In this theory, principles that have stronger weight of importance will ignore principles that are weaker in weight. But it does not mean that there is a right principle or a wrong principle, both of these principles are remain recognized as part of the legal system. Data collection methods are carried out by literature study. The result of this study indicates that the precautionary principle in this case has a greater importance than non retroactive principles, so that government policies in peat ecosystem protection and management policies related to Industrial Forest Plantation business activity in Indonesia are appropriate. Making a balancing effort for those who affected by the defeat of the non retroactive principle is important to minimize their losses. The weighting of these principles cannot be applied equally in all cases. Therefore, if these principles appear in other cases, then the principles return to have the same weight."

"ABSTRAKSalah satu pemanfaatan hutan yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomiadalah pengelolaan hutan produksi dengan skema Hutan Tanaman Industri. PT.BMH sebagai pemegang izin berkewajiban melaksanakan kemitraankehutanan. Gabungan Kelompok Tani Riding Bersatu Gapoktan dan PT.Bumi Mekar Hijau PT. BMH telah menandatangani Naskah KesepakatanKerjasama Kemitraan Kehutanan pada areal bergambut seluas 10.000,8 hayang saat ini belum berjalan. Fokus Utama Exploratory Research ini ialahrealisasi kemitraan kehutanan yang akan terjadi di Tahun 2022. Riset inimemiliki tujuan mengidentifikasi faktor pendorong driving force yangmempengaruhi realisasi kemitraan kehutanan, menemukan faktor penting yangmemiliki ketidakpastian yang tinggi critical uncertainty sertamemproyeksikan realisasi kemitraan kehutanan pada tahun 2022. Riset inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif sesuai dengantahapan analisis skenario. Faktor pendorong driving force yang palingmempengaruhi kemitraan kehutanan adalah budaya bertani, kelembagaan,pasar dan paduserasi kebijakan perhutanan sosial degan kebijakanperlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Faktor penting denganketidakpastian tinggi critical uncertainty yang mempengaruhi realisasikemitraan kehutanan adalah paduserasi kebijakan perlindungan danpengelolaan ekosistem gambut dan budaya bertani. Skenario terbaik padatahun 2022 adalah skenario gambut emas, dimana kemitraaan kehutananyang terdiri dari agroforestri dan kemitraan tanaman pokok dapat berjalan jikaperusahan mengganti akasia Acacia crassicarpa dengan alternatif bahan bakupulp dan kertas yang sesuai dengan ekosistem gambut.

---

ABSTRACT One of the forest uses that contributes to economic growth is the managementof production forests under the Industrial Plantation Forest scheme. PT. BMHas the permit holder is obliged to implement forestry partnerships. RidingFarmers Group Gapoktan and PT. Bumi Mekar Hijau PT. BMH has signedthe Forestry Partnership Cooperation Agreement Manuscript of 10,000.8 hapeatland ecosystem which is currently not running. The main focus of thisExploratory Research is the realization of forestry partnerships that will occurin 2022. This research aims to identify driving forces that influence therealization of forestry partnerships, finding critical uncertainty and projectingpossible forestry partnership future occurred in 2022. This research uses aqualitative approach with qualitative methods according to scenario analysis.The driving force that most influences forestry partnerships is the culture offarming that adapts to peat ecosystems, institutions, markets and thesincronization of social forestry policies and protect and manage peatecosystems policies. Critical uncertainty that affect the realization of forestrypartnerships are the implementation of policies to protect and manage peatecosystems and farming culture. The best scenario that might occur in 2022 isthe gold peat scenario, where forestry partnerships consisting of agroforestryand partnership on staple crops can work if the PT. BMH replaces acaciaAcacia crassicarpa with an alternative pulp and paper raw material that iscompatible with the peat ecosystem."

"ABSTRAKKebakaran Hutan dan Lahan Karhutla pada tahun 2015 di Indonesia menyebabkan kerugian yang berdampak masif. Gambut sebagai ekosistem yang menyimpan cadangan karbon banyak terdegradasi akibat peristiwa ini. Masifnya dampak dari peristiwa ini mendorong Presiden Indonesia untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No.71 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga mengeluarkan paket peraturan pemulihan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017, P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017. Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri ini adalah terjadinya pembagian zonasi fungsi ekosistem gambut yang juga berdampak pada penanggung jawab usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan maka timbul kewajiban bagi penanggung jawab usaha maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kegiatan pemulihan ekosistem gambut baik di lahan konsesi maupun di luar lahan konsesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Regulasi yang mewadahi pemulihan Ekosistem Gambut menyebabkan timbulnya kewajiban bagi penanggung jawab usaha untuk melakukan pemulihan bila terjadi kerusakan dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut serta penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus merevisi Rencana Kerja Usaha RKU dan dokumen perencanaan lainnya untuk disesuaikan dengan regulasi-regulasi ini serta dimungkinkannya diberikan lahan pengganti land swap dari Pemerintah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 40 areal kerjanya terdapat lahan dengan fungsi lindung. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah segera merevisi dan/atau menerbitkan paket kebijakan baru yang mewadahi pengaturan mengenai lahan pengganti land swap untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mematuhi paket kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan yang mewadahi lahan pengganti land swap maka dapat memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha yang telah mematuhi regulasi-regulasi yang mewadahi pemulihan ekosistem gambut dan telah mengajukan permintaan untuk meminta lahan pengganti land swap.

---

ABSTRACTForest and Land Fires Karhutla in 2015 in Indonesia caused massive impact losses. Peat as an ecosystem that stores carbon stocks is degraded by this event. The massive impact of this incident prompted the President of Indonesia to establish the Government Regulation on the Management and Protection of Peat Ecosystems as stipulated in Government Regulation No.71 of 2014 that has been enhanced by PP. 57 of 2016 on the Protection and Management of Peat Ecosystems. The President also issued Presidential Decree No.1 of 2016 on Peat Restoration Agency. The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia also issued a regulation on the restoration of Peat Ecosystem as stipulated in Ministerial Regulation Number P.14 MENLHK SETJEN KUM.1 2017, P.15 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017, P.16 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017 and P.17 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017. As a result of the issuance of this Ministerial Regulation is the occurrence of zoning of the function of peat ecosystem which also affects the party in charge of the business. Based on the Ministerial Regulation issued, there are some obligations for the responsible party of the business as well as other stakeholders to carry out the recovery activities of the peat ecosystem either in the concession area or outside the concession. The method used in this research is the normative juridical approach, and is descriptive. Regulations that facilitate the restoration of the Peat Ecosystem cause the obligation for the party responsible for the recovery effort in case of damage in the activities of the utilization of the peat ecosystem as well as the party responsible for the business andlor activity should revise the Business Plan RKU and other planning documents to be adjusted to the regulations and it is possible to provide land swap from the Government for the party responsible for the business and or activity which 40 of the working area there is land with the function of the protection. Therefore, it is expected that the Government will immediately revise and or issue a new policy package that accommodates the arrangement of land swaps to avoid legal uncertainty for the party responsible for the business andlor activities that has complied with the policy package of the Ministry of Environment and Forestry. It is expected that with the issuance of a Regulation that accommodates the land swap, it can provide legal certainty for the business responsible person who has complied with regulations that embrace the restoration of peat ecosystem and has made a request to ask for land swap."