Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keanggotaan Indonesia dalam G-20 telah menempatkan Indonesia dalam posisi yang unik sekaligus strategis dalam percaturan ekonomi-politik internasional saat ini. Salah satui wakil negara-negara berkembang dan satu-satunya wakil dari kawasan Asia Tenggara dalam G-20, Indonesia memilki kesempatan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang direpresentasikannya tersebut. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait keanggotaan Indonesia dalam G-20: Apa peran yang perlu Indonesia lakukan dalam proses perumusan kebijakan ekonomi-politik internasional G-20? Siapa yang Indonesia wakili dan nilai-nilai apa yang harus Indonesia perjuangkan? Bagaimana inverage (posisi tawar) Indonesia dan bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di dalam G-20? Bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi tawarnya sehingga dapat bermanfaat bagi Indonesia dan pihak-pihak yang diwakilinya?"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cita-cita Indonesia dalam mewujudkan swasembada daging sapi telah dimulai sejak tahun 2000. Indonesia secara berturut-turut mencanangkan program swasembada daging sapi ke dalam tiga periode: 2000-2005; 2005-2010; 2010-2014. Namun, di penghujung tahun 2014, pencapaian swasembada daging sapi di Indonesia dinyatakan belum tercapai. Maka, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kegagalan program swasembada sapi pada periode tahun 2010-2014.Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik dan dinamika perdagangan internasional komoditas pangan strategis, serta gesekannya terhadap kepentingan nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dinamika ekonomi politik internasional, upaya swasembada pangan yang dilihat dari perspektif nasionalisme ekonomi berada dalam kepungan liberalisasi perdagangan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan integritas dari semua pihak yang berkepentingan agar suatu negara dapat mencapai swasembada pangan.

---

The background of this research is Indonesia's attempt to achieve beef self-sufficiency that has been started since 2000. Indonesia has launched beef self-sufficiency programs consecutively into three periods: 2000-2005; 2005-2010; 2010-2014. However, in the end of 2014, Indonesia still has not reached its target. Thus, this study is conducted to determine the internal and external factors that cause the failure in beef self-sufficiency program in the period 2010-2014.

This research aims to understand the practices and the dynamics of strategic food commodities international trade, as well as its friction against the national interest. The results of this research revealed that in the dynamics of the international political economy, the efforts to achieve food self-sufficiency, which are viewed from the economic nationalism perspective, were surrounded by the liberalization of international trade. Therefore, it takes the integrity of all the stakeholders so that a nation can achieve food self-sufficiency."

"Krisis Zona Eropa yang terjadi pada tahun 2009 membawa berbagai dampak terhadap negara-negara anggotanya. Salah satu hal yang terlihat setelah terjadinya krisis adalah peningkatan sentimen anti Uni Eropa yang semakin jelas terlihat dan biasa disebut sebagai Euroskepticism. Dalam tinjauan literatur terhadap 16 tulisan ini, akan dilakukan pengelompokan argumen dalam literatur krisis zona euro berdasarkan tiga kategori: penyebab, dampak, dan preskripsi. Setelah itu, dua dari tiga kategori tersebut penyebab dan preskripsi ditinjau lebih dalam lagi untuk dipetakan sikapnya terhadap eksistensi Uni Eropa, serta prinsip-prinsip dan perjanjian yang ada di dalamnya, di mana akan ada dua ragam utama, yakni: golongan pro Uni Eropa dan golongan yang skeptis terhadap Uni Eropa. Tinjauan pustaka ini diharap dapat memperkaya khazanah kajian kawasan Uni Eropa, serta memudahkan pembacanya untuk lebih dapat memahami mengenai krisis zona euro dan juga Euroskepticism.

---

Eurozone Crisis which occurred in 2009 brought about various effects to its member countries. One of the most observable things after the crisis happened is the increase of anti European Union sentiments, a widely adopted view known as Euroskepticism. In this literature review to 16 scholarly writings, the arguments in the Eurozone Crisis literature are classified into three different categories causes, effects, and prescriptions. After that, two out of those three categories effects and prescriptions in the literature will be analyzed deeper and classified into two categories pro European Union and skeptical towards European Union. This literature review serves to enrich the regional study of European Union, as well as making the readers understand Eurozone Crisis and Euroskepticism better."

"Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari instrumen ekonomi yang berisikan perlindungan akan hal-hal seperti inovasi dan hak cipta. Di saat bersamaan, hak kekayaan intelektual memiliki nilai politik karena menunjukkan relasi dan perbedaan kuasa antara negara maju dan negara berkembang. Dalam fenomena masa kini, salah satu aktor yang sedang gencar menggunakan hak kekayaan intelektual bagi kepentingan ekonomi politik mereka adalah China. Sebagai salah satu kekuatan yang sedang dalam kenaikan, timbul tarik ulur kepentingan terkait isu hak kekayaan intelektual di China yang didasari pada bagaimana China memandang hak kekayaan intelektual serta bagaimana konsep ini diatur di dalam China, dan China tetap harus menghadapi tantangan dari pemanfaatan hak kekayaan intelektual secara eksternal melalui tekanan dari kekuatan aktor-aktor eksternal yang kerap mengawasi perilaku internasional China. Karya ini menunjukkan bagaimana China dalam perkembangan dan kenaikannya memaanfaatkan hak kekayaan intelektual dan dampak apa yang muncul dari pengunaan hak kekayaan intelektual ini, baik secara domestik dan secara global.

---

Intellectual property rights are part of economic instruments that contain protection for things such as innovation and copyright. At the same time, intellectual property rights have political value because they show relations and power differences between developed and developing countries. In today`s phenomenon, one of the actors who are intensively using intellectual property rights for their political economy interests is China. As one of the forces that is on the rise, there is a tug of war regarding the issue of intellectual property rights in China which is grounded on how China perceive intellectual property rights and how this concept is governed inside China, and China still has to face the challenges of using intellectual property rights externally through pressures from the power of external actors that monitors China`s international behavior. This work shows how China in its development and increase made use of intellectual property rights and the impact that emerged from the use of intellectual property rights, both domestically and globally."

"Dalam beberapa dekade terakhir, fokus global semakin bergeser ke arah penanganan perubahan iklim dan promosi pembangunan berkelanjutan, dengan demikian memperkuat diskusi tentang energi terbarukan. Energi terbarukan, yang berasal dari sumber daya yang terus-menerus terisi secara alami, menawarkan solusi penting. Namun, transisi ke energi terbarukan melibatkan dimensi ekonomi, politik, dan lingkungan yang kompleks. Sebagai upaya untuk memahaminya, penulis melakukan tinjauan pustaka sistematis untuk memetakan 28 literatur energi terbarukan dalam ekonomi politik internasional. Penulis melakukan pemetaan dengan metode taksonomi, mengeksplorasi tema dinamika global energi terbarukan, komponen utama transisi energi global, implikasi energi terbarukan bagi IPE, serta peluang dan tantangan yang dihadapinya. Berdasarkan tinjauan literatur, penulis menemukan bahwa bahasan energi terbarukan didominasi oleh pakar Barat dan perspektif liberalisme. Tulisan ini juga menunjukan bahwa transisi energi terbarukan bukan hanya sebuah perubahan teknis, tetapi juga transformasi ekonomi dan politik yang mendalam. Adapun tinjauan literatur ini menemukan celah penelitian dan rekomendasikan sejumlah agenda untuk penulisan lanjutan.

---

In recent decades, the global focus has increasingly shifted towards addressing climate change and promoting sustainable development, thereby intensifying the discussion on renewable energy. Renewable energy, sourced from naturally replenished resources, offers a crucial solution. However, the transition to renewable energy involves complex economic, political, and environmental dimensions. In an effort to understand these complexities, I conducted a systematic literature review to map the renewable energy literature within the field of international political economy. I conducted a mapping using taxonomy method, exploring themes of global dynamics of renewable energy, key components of global energy transition, implications of renewable energy for International Political Economy (IPE), as well as opportunities and challenges it faces. Based on the literature review, I found that discussions on renewable energy are dominated by Western experts and liberal perspectives. This study also shows that the transition to renewable energy is not just a technical change but a profound economic and political transformation. The literature review identified research gaps and recommended several agendas for further researches."

"Neoliberalisme, sebuah pemikiran yang menekankan peran pasar dan meminimalisir intervensi pemerintah, berkembang pesat sejak dekade 1970 seiring berjalannya globalisasi. Neoliberalisme berkaitan erat dengan perkembangan institusi keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan institusi keuangan regional yang telah menjadi aktor penting dalam ekonomi politik internasional. Namun, pembahasannya cenderung berfokus kepada kebijakan-kebijakan atau dinamika tertentu daripada menjelaskan bagaimana pengaruh neoliberalisme terhadap perkembangan institusi keuangan internasional. Tinjauan pustaka ini mendalami dan menganalisis literatur-literatur yang membahas topik neoliberalisme dalam institusi keuangan internasional agar dapat menemukan pola-pola pembahasan dari 69 literatur yang penulis kaji khususnya dalam konteks hubungan internasional. Dalam proses penulisan tinjauan pustaka ini, penulis menggunakan metode taksonomi yang mengkategorisasikan literatur-literatur menjadi 3 tema besar yang mencakup teori dan konsep, implementasi kebijakan, dan evaluasi terhadap kebijakan. Setelah penulis menguraikan literatur-literatur sesuai dengan pemetaan temanya, penulis melakukan analisis yang mencakup konsensus dan perdebatan, refleksi, dan sintesis. Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penulis menemukan bahwa neoliberalisme telah mengalami perkembangan menjadi pemikiran yang dominan dalam ekonomi politik internasional. Pembahasan topik ini berkaitan dengan dinamika ekonomi politik internasional khususnya krisis yang kerap mendatangkan kritik-kritik terhadap kebijakan neoliberal institusi keuangan internasional. Perubahan kebijakan dan gagasan alternatif yang timbul kemudian menjadi sebuah fokus bahasan tersendiri. Akan tetapi, penulis juga menemukan pembahasan topik ini masih didominasi oleh penulis negara-negara utara yang menjadi sebuah celah penelitian mengingat kebijakan institusi keuangan internasional memiliki dampak terbesar terhadap negara-negara selatan. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat menghasilkan pembahasan yang lebih inklusif dan mendorong implementasi kebijakan institusi keuangan internasional yang lebih representatif.

---

Neoliberalism, a thought that emphasizes market roles and minimizing government intervention, has developed rapidly since the 1970s alongside globalization. Neoliberalism is closely linked to the rise of international financial institutions like the IMF, World Bank, and regional counterparts, which have become important actors in the international political economy. However, discussions often focus on specific policies or dynamics rather than on how neoliberalism influences the development of international financial institutions. This literature review delves into and analyzes literature that discusses the topic of neoliberalism in international financial institutions to find patterns from 69 literatures that the author reviewed, particularly in the context of international relations. In the process of writing this literature review, the author used the taxonomy method that categorizes the literature into three major themes encompassing theory and concepts, policy implementation, and policy evaluation. After outlining the literature according to the theme mapping, the author conducted an analysis encompassing consensus and debates, reflection, and synthesis. Based on this literature review, the author found that neoliberalism has developed into a dominant thought in the international political economy. The discussion of this topic is related to international political economy dynamics, particularly crises that often bring criticism to the neoliberal policies of international financial institutions. Policy changes and emerging alternative ideas then become a separate focus of discussion. However, the author also found that the discussion of this topic is still dominated by authors from northern countries, which is a research gap considering that the policies of international financial institutions have the greatest impact on southern countries. Thus, further research is needed to produce more inclusive discussions and promote the implementation of more representative international financial institution policies."

"Degrowth merupakan sebuah konsep ekonomi-politik-lingkungan yang mengadvokasikan penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh—utamanya aktivitas produksi dan konsumsi masif—pada taraf global. Degrowth menggarisbawahi bagaimana ketimpangan struktur ekonomi politik internasional antara negara-negara Utara dengan negara-negara Selatan membawa implikasi bagi perlunya negara-negara Utara untuk menurunkan aktivitas ekonominya. Praktis, sebagai konsekuensinya, laju pertumbuhan ekonomi negara-negara Utara diekspektasikan akan turut menurun. Kendati demikian, pembahasan mengenai degrowth masih dibilang cukup minim dalam dimensi diskursus ekonomi politik internasional. Berangkat dari hal tersebut, penulis berupaya untuk mendudukkan pembahasan mengenai degrowth dalam konteks diskursus ekonomi politik internasional dengan menelaah perkembangan literatur akademik degrowth melalui metode komparatif-historis. Melalui penelusuran dan kemudian pengumpulan 18 literatur akademik mengenai degrowth oleh penulis, perkembangan literatur degrowth dapat dibagi menjadi tiga babak: 1) kemunculan awal diskursus degrowth, 2) diskursus degrowth dalam pusaran Krisis Finansial Global, dan 3) diskursus degrowth di era kontemporer. Setelah menguraikan dan memetakan masing-masing literatur tersebut sesuai dengan temanya, penulis kemudian menganalisis substansi sekaligus persebarannya dengan mengidentifikasi konsensus dan perdebatan, merumuskan temuan-temuan reflektif, serta menyusun sintesis. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, tulisan ini melihat bagaimana sejumlah peristiwa internasional sepanjang tahun 2000-an hingga 2010-an telah mendongkrak popularitas degrowth dalam diskursus ekonomi politik internasional. Namun, uraian yang konkret pada taraf operasionalisasi dalam kajian ekonomi politik internasional sayangnya masih cukup minim ditemukan. Dengan minimnya pembahasan sekaligus maraknya pelibatan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian penting dari perumusan kebijakan pada saat ini, penulis berkesimpulan bahwa degrowth dapat berpotensi untuk menjadi salah satu subjek bahasan yang signifikan dalam diskursus ekonomi politik internasional di masa mendatang.

---

Degrowth is a concept encompassing economy, politics, and environment which advocates reductions in economic activity generally, and massive production and consumption more specifically, on the global level. Degrowth emphasizes that the imbalances in the international political economy structure between the Global North and the Global South have brought the need for the Global North to reduce their economic activity As a consequence, the economic growth of Global North countries will also decline. However, the international political economy discourse is yet to develop a comprehensive discussion on degrowth Departing from this, the author tries to put the discussion on degrowth in the context of international political economy discourse by examining the development of degrowth academic literature using a historical-comparative method. Through the investigation of eighteen (18) academic literatures focusing on degrowth, this paper divides the discussions of degrowth into three phases: firstly, the early emergence of degrowth discourse; secondly, degrowth discourse amidst the Global Financial Crisis; and thirdly, degrowth discourse in the contemporary context. This paper will first describe and structure each of these literatures according to the aforementioned phases. Thus, it will analyze their substances, as well as their distributions, by identifying the following consensus and debates. This paper will then formulate reflective findings, and compile a synthesis. Based on the literature review, this paper argues that a number of international events throughout the 2000s to 2010s have boosted the popularity of degrowth in international political economy discourse. However, concrete degrowth operationalization proposals in the international political economy study are still minimum. With the discussion, or lack thereof, and the current widespread involvement of environmental and social welfare aspects as important parts of policy formulation, this paper concludes that degrowth holds the potential to be a significant subject in the discourse of the international political economy in the future."

"Proliferasi perdagangan bebas telah mendorong perpajakan internasional menjadi isu yang semakin penting. Selagi aktor-aktor swasta berlomba-lomba untuk memanfaatkan keuntungan yang disediakan oleh dunia yang semakin terglobalisasi, pemerintah-pemerintah lazimnya ingin memastikan bahwa transaksi lintas yurisdiksi tersebut tidak luput dari pemajakan. Tulisan ini menelaah isu perpajakan internasional dan mencoba menggambarkan seluk beluk isu-isu yang terkait melalui tinjauan literatur. Terdapat 36 literatur terpilih yang dipaparkan, dibahas, dan kemudian diolah untuk menunjukkan konsensus serta perdebatan yang ada. Menggunakan metode taksonomi, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa topik perpajakan dalam ekonomi politik internasional dapat dikategorikan menjadi tiga tema utama: (1) konseptualisasi perpajakan internasional; (2) tantangan-tantangan; serta (3) ragam aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam tatanan perpajakan internasional. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa perpajakan internasional merupakan topik yang menjadi ranah utama ilmu hukum, terutama hukum perpajakan internasional, sementara pengkajian pajak melalui kaca mata hubungan internasional masih belum banyak ditemukan. Perdebatan dalam literatur meliputi perbedaan pendapat mengenai kebijakan mana yang ideal serta konseptualisasi koordinasi. Terakhir, tinjauan literatur ini memberi rekomendasi dalam ranah akademis berupa pendalaman studi perpajakan internasional menggunakan kerangka hubungan internasional, serta rekomendasi bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, serta meningkatkan kerja sama ranah pajak di tingkat regional.

---

The proliferation of free trade has propelled international taxation into newfound significance. As private actors rush to exploit the benefits of a world more globalized than ever, governments often, but not always, proactively try to make sure that these cross-jurisdiction transactions do not go untaxed. This paper examines the issues surrounding international taxation and attempts to portray the intricacies through a literature review. A total of 36 selected literature sources are presented, discussed, and analysed to reveal existing consensus and debates. Using the taxonomy method, the literature review identifies three main themes in the field of international political economy of taxation: (1) the conceptualization of international taxation, (2) challenges, and (3) the various actors that influence and are influenced within the international taxation landscape. This study highlights that international taxation is predominantly studied within the domain of legal scholarship, particularly in the field of international tax law, while the examination of taxation through the lens of international relations is relatively limited. Meanwhile debates in the literature include disagreements on which policy (or policies) is ideal and the conceptualization of coordination. Lastly, this literature review provides recommendations in the academic realm, including deeper exploration of international taxation studies using an international relations framework. Furthermore, practical recommendations for Indonesia involve strengthening bilateral and multilateral cooperation and enhancing tax-related collaboration at the regional level."

"Dalam dua dekade terakhir, penanaman modal Tiongkok telah berkembang dari fenomena yang relatif baru dalam perekonomian global hingga menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan oleh komunitas internasional. Tidak hanya dikenal akan pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat, Tiongkok juga telah menjadi salah satu penyedia modal asing bagi banyak negara di dunia. Peningkatan signifikansi peran Tiongkok dalam hubungan internasional melalui praktik penanaman modal asing mendorong penulis mengangkat tinjauan pustaka tentang isu tersebut. Tulisan ini menggunakan 56 literatur yang terakreditasi secara internasional dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kesamaan antarliteratur. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam empat kategori, yang terdiri atas: 1) karakteristik penanaman modal Tiongkok; 2) determinan penanaman modal Tiongkok; dan 3) implikasi penanaman modal Tiongkok. Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, tren, serta kesenjangan dalam topik ini. Tinjauan literatur yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan meliputi: (1) penanaman modal Tiongkok berjalan secara dinamis dan kompleks dengan aktor dan motivasi yang berbeda; (2) pertimbangan aspek-aspek ekonomi dan politik dalam melancarkan praktik penanaman modal Tiongkok; (3) penanaman modal Tiongkok membawa dampak yang berbeda di setiap negara resipien dan bagi Tiongkok sendiri sebagai negara investor.

---

In the last two decades, China’s Outward Foreign Direct Investment (COFDI) has grown from a relatively new phenomenon in the global economy to become one of the hot topics discussed by the international community. Not only is China known for its very rapid economic growth, China has also become one of the providers of foreign investments for many countries in the world. The increasing significance of China's role in international relations through the practice of foreign investment has prompted the author to carry out a literature review on this issue. This paper uses 56 internationally accredited literatures and classifies them according to the similarities between the literatures. Based on the taxonomic method, the literature is divided into four categories, which consist of: 1) the characteristics of COFDI; 2) the determinants of COFDI; and 3) the implications of COFDI. This paper attempts to highlight the consensus, debate, trends, and gaps in this topic. The literature review that the author conducted yielded several findings including: (1) COFDI is dynamic and complex with different actors and motivations; (2) consideration of economic and political aspects in facilitating COFDI; (3) COFDI has a different impact in each recipient country and for China itself as an investor country."

"Strukturalisme merupakan salah satu perspektif dalam kajian ekonomi politik internasional yang memiliki kontribusi serta pengaruh yang masif dalam wacana pembangunan dan hubungan internasional. Sayangnya, hingga kini pembahasan dari perspektif strukturalisme masih bersifat sporadis dan terpisah-pisah, upaya akademisi untuk memberikan sintesis terhadapnya sudah ada namun tidak menyeluruh. Melalui tinjauan pustaka ini, penulis berupaya untuk mengisi kekosongan ini dengan mengkaji, menganalisis, dan mensintesiskan 64 literatur-literatur strukturalisme dalam ekonomi politik internasional. Lebih lanjut tulisan-tulisan tersebut penulis klasifikasikan ke dalam tiga bahasan tematik yaitu: (1) pemahaman terhadap strukturalisme yang membahas soal definisi, argumen utama, serta sejarah keilmuan strukturalisme; (2) pembahasan terhadap teori-teori strukturalisme yaitu Teori Sistem Dunia dan Teori Dependensi; serta (3) strukturalisme dan topik pembahasan kajian ekonomi politik internasional yaitu isu rantai komoditas global, perdagangan internasional, bantuan luar negeri serta investasi asing langsung. Tinjauan pustaka ini menganalisis kesepakatan, debat, dan kesenjangan literatur dan berhasil menemukan beberapa sintesis kunci, yaitu: (1) strukturalisme merupakan salah satu paradigma dalam studi ekonomi politik internasional; (2) seiring waktu terdapat diversifikasi topik riset strukturalisme; (3) tulisan didominasi oleh akademisi Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Latin sementara fokus pembahasan didominasi oleh kajian terhadap Amerika Latin; (4) masih terdapat senjang dalam literatur strukturalisme khususnya literatur-literatur yang: berorientasi kebijakan, memperhitungkan struktur nonmateril, menggunakan perspektif pascakolonialisme, dan memberikan inovasi kajian.

---

Structuralism is one of the international political economy perspectives that has a massive contribution and influence in the discourse of development and international relations. Unfortunately, until now the available academic discussion about structuralism is still sporadic and fragmented, several efforts has been made to provide a synthesis of it yet it’s comprehensive nor holistic. Through this literature review, the author attempts to fill this academic gap by reviewing, analyzing, and synthesizing 64 structuralism literatures in international political economy. Furthermore, the authors classify these writings into three thematic topics, namely: (1) understanding of structuralism which discusses the definition, main arguments, and scientific history of structuralism; (2) discussion of structuralism theories, namely World System Theory and Dependency Theory; and (3) structuralism and international political economy issues, which discusses the issue of global commodity chains, international trade, foreign aid and foreign direct investment. This literature review and analyzes the agreement, debate, and gaps in the literature and finds several key syntheses, namely: (1) structuralism is one of the paradigms in the study of international relations; (2) over time there has been a diversification of structuralism research topics; (3) structuralist writings are dominated by academics from the United States, Europe, and Latin America while the focus of the discussion is dominated by studies on Latin America; (4) there are still gaps in the structuralism literature, especially the literature that: more policy-oriented, takes into account non-material structures, uses a post-colonial perspective, and provides research innovations."