Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini adalah catatan kecil atas perdebatan ekonomi konstitusi di Lembaga Pengkajian MPR RI. Prosen pengkajian terhadapnya melibatkan banyak pakar dan anggota Lembaga Pengkajian sendiri, yang juga ahli dalam bidangnya. Pertama, pemikiran tentang ekonomi konstitusi bermuasal dari elit pendiri bangsa ini (founding fathers), yang mengenyam pengalaman pendidikan di Barat, khususnya Mohammad Hatta. Filisofi dasar dari ekonomi konstitusi kita adalah makna pengendalian negara atas pasar, yang tidak bisa dibiarkan bebas berjalan. Pemikiran selanjutnya diutarakan oleh Dawam Rahardjo, yang menilai bahwa pemikiran Hatta tetap kontekstual sampai jamam modern ini. Emil Salim memaknai ekonomi Pancasila dengan menguraikan satu persatu sila-sila tersebut, apakah terwujud di dalam kenyataan. Selanjutnya Mubyarto memberi ciri-ciri ekonomi Pancasila, diantaranya: ada motif sosial dan moral, watak egalitarianisme, nasionalisme ekonomi, koperasi sebagai sokoguru, dan keseimbangan ekonomi pusat dan daerah.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini membahas rekonstruksi pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta.Melalui pendekatan sejarah pemikiran (history of ideas) yang dihubungkan dengan pendekatan sosiologi historis, rekonstruksi atas pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta menunjukkan bahwa gagasan tersebut dari sudut pandang politik perekonomian merupakan gagasan mengenai ideologi ekonomi Indonesia. Karena tercantum di dalam konstitusi, yang dilembagakan sebagai Pasal 33 UUD 1945, gagasan Ekonomi Kerakyatan merupakan imperatif yang mengikat politik perekonomian Indonesia.

---

ABSTRACT
This study explores the formation of The People Economic Thought of Mohammad Hatta. Analysed through the approach of history of ideas, along with the sociological history approach, the formation of Hatta?s thought on the People Economic System has showed that idea as an Indonesian economic ideology. As it is written in the Indonesian constitution, in particular in the article 33 UUD 1945, the People Economic System is an imperative for political economy of Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini mengenai penetapan kebijakan ekonomi dan amandemen konstitusi oleh RRC, tujuannya ialah untuk mencari tahu akibat yang ditimbulkan oleh perubahan sistem ekonomi yang dibuat pemenrintah RRC terhadap pengusaha swasta dan mencari tahu bagaimana cara pemerintah RRC mengakomodasi pengusaha swasta