Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi terbesar dan memiliki tingkat pertumbuhan tercepat di dunia. Indonesia memiliki program 10 destinasi baru di Bali, salah satunya adalah Kepulauan Seribu. Pemerintah daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) memiliki target peningkatan 7,6% dari 2020 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan Seribu oleh sektor pariwisata. Pariwisata di Kepulauan Seribu bergantung pada kegiatan alam yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem jika jumlah kunjungan wisatawan tinggi. Oleh karena itu, perlu untuk merancang paket wisata yang dapat mengurangi jumlah kedatangan wisatawan tetapi dapat mencapai target yang ditentukan. Dalam penelitian ini dibuat paket wisata yang terdiri dari pilihan starting point, transportasi, penginapan, dan objek wisata yang tersedia. Pemilihan paket wisata didasarkan pada nilai preferensi wisatawan dan ketersediaan layanan di lokasi. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang paket wisata yang optimal dan strategi yang dilakukan untuk mencapai target yang ditentukan. ......Tourism is one of the largest economic sectors and has the fastest growth rate in the world. Indonesia has a program of 10 new Bali destinations, one of them is Kepulauan Seribu. The local government of Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta) has a target of 7.6% increase of 2020 Gross Domestic Regional Product (GDRP) of the Kepulauan Seribu by tourism sector. Tourism in Kepulauan Seribu relies on natural activities which can result in ecosystem damage if the number of tourist visits is high. Therefore, it is necessary to design tour packages that can reduce the number of tourist arrivals but can achieve the specified targets. In this research a tour package consist of choices of starting points, transportations, hotels, and attractions available. The selection of tour packages based on the preference value of tourists and the availability of the services on site. The purpose of this research is to design an optimal tour package to achieve a specified target.

Abstrak :
Penyebab terjadinya permasalahan lingkungan yang terus meningkat dewasa ini didominasi oleh 5 faktor utama, yakni: teknologi, pertumbuhan penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai pengurangan kemiskinan, proses pembangunan ekonomi tradisional tetapi berdampak buruk pada lingkungan, sehingga merusak alam untuk pengembangan di masa yang akan datang. Untuk mengatasi hal ini, negara memerlukan strategi pembangunan berkelanjutan yang baru, dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan melestarikan lingkungan dan menanggapi masalah perubahan iklim. Pembiayaan berbasis lingkungan (Green Finance) adalah pendukung yang menggabungkan uang dan bisnis dengan perilaku ramah lingkungan. Salah satu bentuk Green Finance adalah dalam bentuk efek bersifat utang berwawasan lingkungan (Green Bond). Green Bond adalah kategori efek yang berkembang yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah, dan bank institusional untuk meningkatkan modal dalam mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi adaptasi perubahan iklim dan inisiatif lingkungan. Penelitian ini melihat dari permasalahan yang akan timbul apabila penerbitan Green Bond tidak diatur oleh pemerintah dan tidak ada standar menegenai penerbitan Green Bond. Selanjutnya, dalam penelitian ini menganalisis mengenai implementasi penerbitan Green Bond di Indonesia. Terakhir, penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan implementasi penerbitan Green Bond di Indonesia dengan Amerika Serikat. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah: Pertama, apabila Green Bond tidak diawasi dan tidak ada transparansi maka ketika terdapat informasi yang tidak seimbang (information asymmetry) dapat menyebabkan adanya satu pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain, yang kemudian dapat menghambat pertukaran barang atau kegiatan pasar. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) Nomor 60/pojk.04/2017 tentang Green Bond. Kedua, Pada awal 2016 PT SMI membentuk divisi pembiayaan berkelanjutan, dan saat ini sedang mengembangkan laporan keberlanjutan dan membangun akuntansi kapasitas gas rumah kaca (GRK). PT SMI telah mengkonfirmasi bahwa serratus persen dari hasil Green Bond akan digunakan untuk membiayai proyek hijau yang memenuhi syarat. Penerbitan Green Bond oleh PT SMI merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) Nomor 60/pojk.04/2017 tentang Green Bond. Ketiga, dibandingkan dengan Amerika Serikat, tidak memiliki peraturan yang spesifik mengenai Green Bond. Amerika Serikat memakai Green Bond Principle sebagai pedoman mereka untuk mengatur penerbitan Green Bond.

---

The causes of environmental problems that continue to increase today are dominated by 5 main factors, namely: technology, population growth, economy, politics and values. Economic growth is considered a poverty reduction, a traditional economic development process but it has a negative impact on the environment, thus damaging nature for future development. To overcome this, the country needs a new sustainable development strategy, by striving for economic growth that is in line with preserving the environment and responding to the problem of climate change. Green Finance is a proponent that combines money and business with environmental concerns. One form of Green Finance is in the form of Green Bond. Green Bond is a growing category of bond issued by companies, governments and institutional banks to raise capital to support projects that benefit climate change adaptation and environmental initiatives. This research observes at the problems that will arise if the issuance of Green Bond is not regulated by the government and there are no standards regarding the issuance of Green Bond. Furthermore, this research analyzes the implementation of Green Bond issuance in Indonesia. Finally, this study analyzes the comparison of the implementation of Green Bond issuance in Indonesia with the United States. The conclusions that can be obtained from this research are: First, if Green Bond is not monitored and transparency is not present then there will be information asymmetry lead to the existence of one party that benefits by exploiting the nescience of the other party, which can then impeding the exchange of goods or market activities. So the government issued Indonesian Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 60/pojk.04/2017 concerning Green Bond. Secondly, in early 2016 PT SMI formed a sustainable financing division, and is currently developing a sustainability report and building an accounting for greenhouse gas (GHG) capacity and issued Green Bond. PT SMI has confirmed that one hundred percent of Green Bond proceeds will be used to finance eligible green projects. Issuance of Green Bond by PT SMI refers to the Indonesian Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 60/pojk.04/2017 concerning Green Bond. Third, compared to the United States, it does not have specific regulations regarding Green Bond. The United States uses the Green Bond Principle as their guideline to regulate the issuance of Green Bonds.

Abstrak :
Pembangunan ekonomi berkelanjutan seharusnya tidak hanya ditanggung oleh pemerintah sebagai aktor utama. Kehadiran sektor swasta yang dapat menciptakan shared value melalui operasi bisnis mereka diperlukan dalam mempertahankan pembangunan ekonomi masyarakat local di mana perusahaan beroperasi. Untuk mencapai hal tersebut, private-community partnership mampu menjadi cara yang potensial bagi bisnis meningkatkan competitive advantage-nya dan di saat yang sama mengembangkan perekonomian masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model terkait private-community partnership dengan meneliti bisnis penggemukan domba Alifa Farm. Hasil pemodelan menggunakan pendekatan system dynamics menunjukkan pentingnya pasokan bakalan atau bibit domba dalam mempertahankan pengembangan program kemitraan. Oleh karena itu, alih-alih memfokuskan kemitraan pada program penggemukan domba, program pengembangbiakan domba merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah pasokan bakalan domba tersebut. Hasil simulasi dari intervensi menunjukkan peningkatan jumlah warga di komunitas lokal yang dapat merasakan manfaat kemitraan. Maka dari itu, kerja sama antara Alifa Farm dan pemerintah diperlukan untuk menyukseskan intervensi kebijakan tersebut. ......Sustainable economic development should not just be borne by government as the primary actor. The presence of private sectors that could create shared value through their business operation is needed to take a role in sustaining their local community’s economic development. Private-community partnership is a potential way for businesses to gain competitive advantage while also fostering its local community. Therefore, this research aims to construct a model regarding private-community partnership by studying Alifa Farm’s sheep-fattening business. Key variables along with their interdependences and interrelations in this business-community partnership are identified and modelled by using system dynamic methodology. The simulation results show the importance of lamb supply in sustaining the development of the partnership programs. Therefore, instead of focusing its shared value only through sheep fattening partnership program, sheep breeding program is an alternative to solve the lamb supply issues while expanding Alifa Farm’s role in sustaining and developing the local community’s economic development. The simulation’s result from the intervention shows an increased number of citizens in the local community who are able to experience the benefit of the partnership. However, public-private-partnership with the local government is needed to realize the economic development potential of the intervention.

Abstrak :
Kekuasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya alam secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yaitu bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya alam diatur pada ayat 2, dengan inti kewenangan meliputi mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kernbali sumber daya slam, termasuk sumber daya genetika; dan lain sebagainya. Dengan semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di dunia khususnya di Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber daya alam hayati termasuk di datamnya habitat flora dan fauna, atas hat ini Indonesia mendapat tekanan yang cukup besar dari dunia intemasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memitiki hutan tropis terbesar nomor 3 didunia setelah Brasil dan Zaire. Dleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang diberi hak danlatau ijin pemanfaatan dan pengelolaan oleh negara dalam hat ini Pemerintah, perlu dikaji apakah pelaksanaan terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Fakta di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi demi pembangunan seringkali mengatahkan kepentingan konservasi sumber daya atam khususnya sumber days hutan yang merupakan penyedia bahan Baku industri terbesar bagi pembangunan. Berdasarkan penelitian secara teoretis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dilapangan atas konservasi sumberdaya hayati dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak sinkron, hat ini disebabkan hak masyarakat untuk mencapai kemakmuran dengan kearifan tradisionat dalam pengelolaan hutan pada saat ini mulai punah. Sedangkan hak negara dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu telah menyebabkan kerusakan hutan, maka dianggap perlu untuk direvisi kembali sesuai dengan era modemisasi.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang dua indikator pengukur pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Kesejahteraan Ekonomi Berkelanjutan (IKEB) serta hubungannya dengan konsumsi energi menggunakan metode estimasi seemingly unrelated regression dan three-stage least square. Penelitian ini menggunakan kerangka model persamaan fungsi produksi Cobb-Douglass sebagai dasar pembentukan model. Penelitian ini menggunakan data dari Benua Asia yang diwakilkan oleh 46 negara dan 2 zona ekonomi independen dengan jangka waktu dari 1970 hingga 2019. Hasil dari penelitian ini menemukan hubungan dua arah yang positif antara konsumsi energi dan pertumbuhan produk domestik bruto dalam kedua metode estimasi (feedback hypothesis). Selain itu, penelitian ini juga menemukan hasil yang berbeda dalam estimasi hubungan antara IKEB dan konsumsi energi, dimana dengan metode estimasi seemingly unrelated regression, ditemukan hubungan dua arah yang negatif (negative feedback hypothesis), namun dengan metode estimasi three stage least square, ditemukan hubungan satu arah dari konsumsi energi yang mempengaruhi IKEB (negative growth hypothesis). Kesimpulan dari penelitian ini adalah PDB memiliki hubungan positif yang kuat dengan konsumsi energi, dan IKEB dapat mendorong konservasi energi.

---

This research discusses about two indicators for measuring economic growth which is the Gross Domestic Product (GDP) and The Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), and their relationship with energy consumption using the seemingly unrelated regression and the three-stage least square estimation method. This research uses The Cobb Douglas Production Function as the base for the regression model. The data used is gathered from Asia which is represented by 46 Countries and 2 Economically Independent Zones from 1970 until 2019. This research found a positive multi-directional relationship between GDP growth and energy consumption (Feedback Hypothesis). Also, this research found two findings from different estimation method for the ISEW, which is by using the seemingly unrelated regression, there is a negative multi-directional relationship between the ISEW growth and energy consumption (Negative Feedback Hypothesis). But when using the three-stage least square estimation method, this research found that there is a unidirectional relationship between the ISEW and energy consumption (Negative Growth Hypothesis). The conclusion of this research is that the GDP has a strong positive relationship with energy consumption, and The ISEW could help boost energy conservation.