Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This paper compares three models of econometric analysis on economy, in this case the Indonesian economy. The regression models are the two stage least squares (2SLS) which has a strong support from the economic theory of aggregate expenditure, the Vector Error Correction (VEC) and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) which both comes from the time series analysis, that do not have to be economic time series. The study tries to find out which are most suitable in analyzing the time series of Indonesian economy. After all the estimation and comparison process, we finally agree that the use of those different methods must be sinchronized with the purpose of the user's study of the economic time series.

Abstrak :
PENDAHULUAN


Indonesia telah memasuki suatu periode yang dalam pembangunan ekonomi disebut 'Tinggal Landas". Dalam keadaan seperti ini perekonomian akan membutuhkan tambahan energi yang besar sekali. Minyak bumi merupakan kebutuhan energi untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan komersil negara dan ekspor minyak merupakan salah satu pendapatan yang terbesar untuk pembangunan. Kalau kebutuhan energi tidak terkendali maka kebutuhan ini akan menggerogoti jumlah minyak yang mungkin dieskpor kecuali kalau pertumbuhan produksi minyak sama dengan pertumbuhan permintaan energi. Karena Indonesia mempunyai sumber-sumber energi lainnya seperti gas bumi, batu bara, sumber geothermal, sumber hydropower, maka Indonesia mempunyai pilihan untuk pengembangan energinya. Sumber-sumber lain ini dapat menggantikan minyak bumi untuk kebutuhan domestik agar minyak bumi tetap dapat diekspor dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai perkembangan sosial maupun ekonomi. Sampai saat ini Indonesia merupakan pengekspor utama minyak bumi dan LNG disebelah timur Teluk Persia, dan merupakan sumber yang penting untuk Pacific Basin.

Abstrak :
Perkembangan perbankan syariah dalam satu dekade terakhir ini sangat menggembirakan, harapan yang muncul adalah dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah diharapkan juga dapat memberikan banyak pilihan mengenai produk perbankan kepada masyarakat luas. Salah satu produk yang diharapkan menjadi ciri khas perbankan syariah adalah pembiayaan berbasis investasi. Namun ternyata porsi pembiayaan yang berbasis investasi atau dalam penelitian ini pembiayaan mudarabah selama satu dekade terakhir ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah. Dengan menggunakan model ekonometri penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan mudarabah, faktor - faktor tersebut adalah deposito, interest rate bank konvensional, ekuivalen rate pembiayaan mudarabah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dari beberapa faktor tersebut ternyata deposito adalah sebagai faktor yang paling kuat mempengaruhi pembiayaan mudarabah. ......The development of Islamic banking in the last decade has been very encouraging. The expectation that arises is the rapid development of Islamic banking is expected to provide a lot of options on banking products for public. One product that is expected to be the hallmark of Islamic banking is investment-based financing. However, it turns out that the portion of an investment-based financing or mudaraba financing in this research did not contribute significantly to the total of Islamic banking financing in the last decade. Econometric model is used in this research to identify factors that affect the mudaraba financing. Those factors are deposit, the interest rate of conventional banks, the equivalent rate of mudaraba financing and Certificates of Bank Indonesia Sharia (SBIS). Out of those factors, deposit is the most dominant factor that affects mudaraba financing.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini dirancang untuk meneliti kaitan jangka pendek dan jangka panjang antara pendidikan sekolah, inflasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto PMTB dan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan data rangkaian waktu tahunan pada PDB konstan, PMTB, inflasi dan Angka Partisipasi Kasar APK SMP/MTs untuk periode tahun 1990 hingga 2014. Penggunaan APK SMP/MTs juga dimaksudkan untuk melihat penerapan program Wajib Belajar 9 Tahun selama ini dan hubungannya dengan PDB. Kointegrasi antara pendidikan sekolah, inflasi, PMTB dan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi ditemukan dalam studi ini. Hasil studi ini juga mengkonfirmasikan keberadaan hubungan langsung antara pendidikan sekolah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang tetapi tidak dalam jangka pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa program Wajar 9 tahun memiliki hubungan langsung dengan PDB dalam jangka panjang. Ketidakstabilan makro-ekonomi karena inflasi menghambat PDB baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai proksi dari investasi, PMTB memiliki hubungan langsung dengan PDB dalam jangka panjang dan pendek. Sementara untuk kemiskinan, signifikansi statistik dan hubungan terbalik antara PDB dan kemiskinan hanya ditemukan dalam jangka pendek.Studi ini dirancang untuk meneliti kaitan jangka pendek dan jangka panjang antara pendidikan sekolah, inflasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto PMTB dan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan data rangkaian waktu tahunan pada PDB konstan, PMTB, inflasi dan Angka Partisipasi Kasar APK SMP/MTs untuk periode tahun 1990 hingga 2014. Penggunaan APK SMP/MTs juga dimaksudkan untuk melihat penerapan program Wajib Belajar 9 Tahun selama ini dan hubungannya dengan PDB. Kointegrasi antara pendidikan sekolah, inflasi, PMTB dan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi ditemukan dalam studi ini. Hasil studi ini juga mengkonfirmasikan keberadaan hubungan langsung antara pendidikan sekolah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang tetapi tidak dalam jangka pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa program Wajar 9 tahun memiliki hubungan langsung dengan PDB dalam jangka panjang. Ketidakstabilan makro-ekonomi karena inflasi menghambat PDB baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai proksi dari investasi, PMTB memiliki hubungan langsung dengan PDB dalam jangka panjang dan pendek. Sementara untuk kemiskinan, signifikansi statistik dan hubungan terbalik antara PDB dan kemiskinan hanya ditemukan dalam jangka pendek.

---

ABSTRACT
This study was aimed to analyse the short term and long term correlations among the school education, inflation, Gross Fixed Capital Formation and poverty against the economic growth in Indonesia by using Autoregressive Distribute Lag Method on the constant GDP, GFCF, inflation and Gross Enrolment Rate of Junior High Schools Islamic junior high school for period of 1990 to 2014. The use of Gross Enrolment Rate of Junior High Schools Islamic junior high school was also intended to observe the implementation of 9 year compulsory education programme after these while and its correlation with GDP. Co integration between the school education, inflation, GFCF and poverty against the economic growth was found within this research. The result of this research had confirmed that the existence of direct correlation or impact showed by the school education against the economic growth in Indonesia within such long run instead of in the short run, therefore it could be clarified that 9 year compulsory education programme has direct impact towards GDP in long run. Macroeconomic instability caused by the inflation may obstruct GDP either in the short run or long run. As the proxy and investment, GFCF plays a direct role towards the GDP either in the short and long runs. While for the poverty, a significant statistic rate and inverse correlation are only found between GDP and poverty within the short time period.

Abstrak :
Dengan melihat fakta adanya disporitas kemiskinan antar daerah yang terus terjaga dari tahun ke tahun, penelitian ini bertujuan untuk menelsuri kemungkinan adanya fenomena lingkaran kemiskinan (poverty circle) di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan ekonometrika yaitu persamaan stimulan dengan metoda weighted two stages lease square. Hasilnya mengarah pada adanya fenomena lingkaran kemiskinan di Indonesia yaitu bahwa "tingkat kemiskinan suatu daerah merupakan fenomenan penyebab dan sekaligus akibat" seperti yang dinyatakan oleh Nurkse. Namun demikian berbeda dengan Teori Nurkse yang cenderung pesimeis terhadap masa depan daerah yang tertinggal, penelitian ini menghasilkan model lingkaran kemiskinan yang lebih optimis. Ada peluang bagi daerah yang tertinggal untuk keluar dari jebakan kemiskinan apabila mampu melakukan kebijakan anti kemiskinan yang mencakup paket sumber daya manusia, prasaranan dasar, struktur perekonomian dan cara penerimaan di daerah.

Abstrak :
Pada September 2008, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian memberlakukan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib pada produk besi beton. Produk besi beton merupakan salah satu produk akhir dalam rangkaian struktur industri besi baja dan banyak digunakan untuk keperluan infrastruktur atau konstruksi bangunan lainnya. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap impor dan produksi pada produk besi beton menggunakan analisis model ekonometri pendekatan OLS (Ordinary Least Square) dengan 2 (dua) bentuk persamaan yaitu persamaan impor dan produksi. Pada persamaan impor, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai PDB riil, nilai tukar riil dan variabel dummy SNI Wajib. Sedangkan pada persamaan produksi, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai kapital (utilisasi), impor, PDB riil, dan variabel dummy SNI wajib. Dari hasil estimasi dan analisis pada data deret waktu bulanan periode tahun 2002 s/d 2011, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib berdampak negatif terhadap impor besi beton dan berdampak positif terhadap produksi besi beton dalam negeri.

---

In September 2008, Indonesian Government through the Ministry of Industry enact policies of mandatory Indonesian National Standard (SNI) in concrete steel products. Concrete steel products is one of the finished product in the structure of steel industry and is widely used for infrastructure or other building construction. This study analyzes the impact of Mandatory Indonesian National Standard (SNI) policy against imports and production in concrete steel products using econometric model analysis which approached by OLS (Ordinary Least Square) with two (2) forms of equation, imports and production model. In the import equation, explanatory variables were taken into model are the real GDP, real exchange rate and dummy variables of mandatory SNI. While in the production equation, explanatory variables were taken into model are the value of capital (utility), imports, real GDP, and dummy variables of mandatory SNI. The estimation on monthly time series data that period in 2002 till 2011, showed that the policy of mandatory SNI had negative impact on the imports of concrete steel and positive impact on the domestic production of concrete steel.

Abstrak :
ABSTRAK
Perencanaan pembangunan kilang di Kawasan Industri Tanjung Buton oleh pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi permintaan BBM di Kab. Siak sehingga sekuritas energi bagi sektor industri dan rumah tangga dapat terjaga, efisiensi biaya distribusi minyak mentah dari hulu disaat harga minyak yang sedang turun, serta efektifitas dalam distribusi hilir. Kebutuhan BBM sebagai salah satu sumber energi di wilayah Kab. Siak terus meningkat, berdasarkan analisa ekonometri diperoleh elastisitas untuk bensin sebesar 1,10 dan untuk solar 0.49. Hasil pengolahan minyak produksi dari tiga Lapangan Migas di sekitar Tanjung Buton dapat memenuhi konsumsi bensin oktan 88 hingga tahun 2044 dan mengurangi kebutuhan impor solar untuk Kab. Siak. Dari pembangunan Kilang dengan sistem proses topping unit, nilai harga ekonomis penjualan produk kilang untuk bensin sebesar Rp 8.091 /liter, solar sebesar Rp 6.577 / liter, dan listrik sebesar Rp 2.100 /kwh. Dampak dengan adanya pembangunan kilang ini akan memberi keuntungan bagi pemerintah sebesar US$ 8.445.750 per tahun, KKKS A sebesar US$ 855.881 per tahun, KKKS B sebesar US$ 182.854, dan KKKS C sebesar US$ 63.026 per tahun dengan perubahan skema transportasi minyak hulu. Disamping itu, dengan nilai tambah produk sampingan berupa listrik, akan menghemat subsidi pemerintah sebesar Rp 498 /kwh dibanding dengan PLTD yang saat ini digunakan di Kab. Siak. Dengan menggunakan analisa Input-Output Provinsi, pembangunan kilang memberi dampak terhadap sektor industri yang berperan dalam pengolahan minyak dengan penambahan PDRB Provinsi sebesar Rp 3,63 Triliun, dimana pertambangan dan penggalian yang merupakan input utama memilki dampak paling besar.

---

ABSTRACT
Refinery at Tanjung Buton Industrial Area has been planned by government in order to meet the demand for fuel in Siak district so that the securities of energy for industry and household sector can be maintained, cost efficiency in the upstream sector when oil price is falling, and improve effectiveness of the downstream product distribution. Fuel demand as a source of energy in Siak district continues to increase, the elasticity value is obtained by using econometric analysis, elasticity for gasoline is 1.10 and for diesel is 0.49. Fuel production from refinery obtained by three oil field around Tanjung Buton can fulfill 88 octane gasoline consumption up to 2044 and reduce the need for imported diesel fuel. The economic price product of development topping unit at refinery process system for gasoline is Rp 8.091 /liter, diesel Rp 6,577 /liter, and electricity Rp 2,100 /kwh. Development of refinery will give the benefit for government by amount US$ 8,445,750 per year, PSC A by amount US$ 855,881 per year, PSC B by amount US$ 182,854 per year, and PSC C by amount US$ 63,026 per year by changing upstream transportation scheme. In addition, added value by electricity product will save the government subsidy of Rp 498 /kwh compared with the diesel power plant that currently has been used at Siak district. By using the inputoutput analysis for Province, development of the refinery will give the macroeconomic impact on the industrial sector which play a role in the processing of refinery product with the addition of the Province GDP is Rp 3.63 Trillion. Mining and quarrying sector as the main input of refinery obtain the greatest impact.

Abstrak :
Dalam upaya memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dari risiko kesehatan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan program jaminan kesehatan sosial bersubsidi bagi masyarakat miskin Askeskin. Program ini kemudian diperluas target dan manfaatnya menjadi Jamkesmas. Penelitian ini meneliti dampak jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap utilisasi layanan kesehatan berupa jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap, proporsi belanja kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga, serta self-assessed health. Analisis dilakukan pada semua populasi dan subpopulasi termiskin kuintil pertama dalam populasi . Peneliti menggunakan metode propensity score matching dan difference-in-difference untuk analisis data Indonesia Family Life Survey IFLS tahun 2000, 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin memiliki dampak positif signifikan terhadap jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap; di sisi lain program tidak memiliki dampak signifikan terhadap proporsi belanja kesehatan rumah tangga dan self-assessed health. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara signifikan telah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan, namun tidak signifikan melindungi masyarakat miskin dari risiko belanja kesehatan dan tidak signifikan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin. ......To improve the poor's access to healthcare services, the Indonesian government introduced Askeskin, a subsidized social health insurance for the poor. Later, Askeskin had policy expansion and became Jamkesmas. We examine the effects of this social health insurance for the poor on health services utilization-outpatient visits, inpatient admissions, household budget share of health spending, and self assessed health. We analyze all samples and the poorest 1st quartile of the sample. Using propensity score matching and difference in difference matching strategies on Indonesia Family Life Survey IFLS datasets 2000, 2007 and 2014, we find the insurance have positive significant impact on outpatient visits and inpatient admissions it does not seem to have significant impact on household budget share of health spending and self assessed health, however. This finding suggests that social health insurance for the poor increases health services utilization outpatient visits and inpatient admissions, on the other hand it does not significantly protect the poor from health spending and not significantly improve health outcome of the poor.